"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

"Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi," tuturnya.

Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

"Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil," katanya.

Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

"Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Aceh menyatakan enam orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, yang sebelumnya melarikan diri masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Ada enam warga binaan Lapas Kutacane yang belum kembali. Mereka sudah dimasukkan DPO. Mereka akan tetap dicari sampai kapan pun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Provinsi Aceh Yan Rusmanto di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya, sebanyak 52 orang warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa. Puluhan narapidana tersebut melarikan diri setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang administrasi.

Yan Rusmanto mengatakan dari 52 orang warga binaan atau narapidana yang melarikan diri tersebut, 46 orang di antaranya sudah kembali. Sebagian mereka kembali ke lapas setelah menyerahkan diri dan ada juga yang diantar pihak keluarga.

"Kami mengapresiasi keluarga yang mengantarkan warga binaan yang sebelumnya kabur untuk kembali ke lapas. Kini tersisa enam warga binaan yang belum kembali dan mereka sekarang menjadi buronan dan sudah dimasukkan DPO," katanya.

Yan Rusmanto mengingatkan warga binaan yang belum kembali tersebut agar segera menyerahkan diri. "Ke mana pun berada, mereka tetap tidak tenang. Mereka akan terus dicari dan dikejar hingga kembali bisa ditangkap," ujarnya.

"Kami juga mengimbau pihak keluarga agar menginformasikan keberadaan warga binaan yang belum kembali. Kepada warga binaan yang sebelumnya melarikan diri, jangan pernah mengulangi sebab hidup tidak tenang selama pelarian," katanya menambahkan.

Yan Rusmanto menambahkan setelah insiden kaburnya puluhan warga binaan Lapas Kutacane, pihaknya menginstruksikan seluruh lapas dan rutan di Aceh meningkatkan serta mengetatkan pengawasan dan pengamanan guna mencegah kejadian serupa.

"Pengetatan pengawasan dan pengamanan ini guna mengantisipasi kejadian seperti di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, di mana puluhan warga binaan melarikan diri," kata Yan Rusmanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menyatakan enam narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, yang sebelumnya melarikan diri masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Ada enam warga binaan Lapas Kutacane yang belum kembali. Mereka sudah dimasukkan dalam DPO. Mereka akan tetap dicari sampai kapan pun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Yan Rusmanto di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya, sebanyak 52 warga binaan Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa. Puluhan narapidana tersebut melarikan diri setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang administrasi.

Yan Rusmanto mengatakan dari 52 warga binaan yang melarikan diri tersebut, 46 di antaranya sudah kembali. Sebagian mereka kembali ke lapas setelah menyerahkan diri dan juga ada yang diantar pihak keluarga.

"Kami mengapresiasi keluarga yang mengantarkan warga binaan yang sebelumnya kabur untuk kembali ke lapas. Kini, tersisa enam warga binaan yang belum kembali dan mereka sekarang menjadi buronan dan sudah dimasukkan dalam DPO," katanya.

Yan Rusmanto mengingatkan warga binaan yang belum kembali tersebut agar segera menyerahkan diri. Ke mana pun berada, mereka tetap tidak tenang. Mereka akan terus dicari dan dikejar hingga kembali bisa ditangkap.

"Kami juga mengimbau keluarga agar menginformasikan keberadaan warga binaan yang belum kembali. Kepada warga binaan yang sebelumnya melarikan diri, jangan pernah mengulangi. Sebab, hidup tidak tenang selama pelarian," katanya.

Yan Rusmanto menyebutkan setelah insiden kaburnya puluhan warga binaan Lapas Kutacane, pihaknya menginstruksi seluruh lapas dan rutan di Aceh meningkatkan serta mengetatkan pengawasan dan pengamanan guna mencegah kejadian serupa.

"Pengetatan pengawasan dan pengamanan ini guna mengantisipasi kejadian seperti di Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, di mana puluhan warga binaan melarikan diri," kata Yan Rusmanto.

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan diambil persetujuan Tingkat II dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3) esok hari.

Dia pun menyerahkan kepada DPR RI terkait waktu pelaksanaan Rapat Paripurna guna memproses lebih lanjut RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat I pada Selasa (18/3).

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata Supratman usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah terkait penyempurnaan draf RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Dia lantas melanjutkan, "Saya belum tahu sampai hari ini ya, saya tadi hanya rapat soal penyempurnaan frasa-frasa."

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku juga kurang mengetahui apakah masa reses DPR RI akan diundur hingga pekan depan sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan Rapat Paripurna yang diundur.

"Waduh mana aku tahu kalau saya selama di DPR saya pasti tahu, sekarang di pemerintahan," ucapnya.

Menkum pun enggan merespons lebih jauh ihwal informasi jadwal agenda rapat DPR dan publisitasnya. Dia hanya menekankan bahwa dirinya mewakili pemerintah siap untuk menghadiri Rapat Paripurna guna mengambil persetujuan Tingkat II RUU TNI kapan pun DPR RI menjadwalkan.

"Jangan tanya ke saya. Kalau agenda DPR masa tanya ke pemerintah, tanya ke DPR dong. Pokoknya kami diundang, kami datang," katanya.

Dia pun menyebut tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui Rapat Paripurna.

Namun, Supratman menyebut bahwa yang menjadi penekanan Presiden Prabowo terkait RUU TNI ialah RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR periode sebelumnya yang kemudian dioper kepada DPR RI periode 2024-2029 sehingga bukan inisiatif pemerintah ataupun Presiden Prabowo.

"Enggak ada. Pokoknya arahan terkait dengan ini (RUU TNI) ini adalah usul inisiatif DPR. Saya dulu waktu menjadi Ketua Badan Legislasi kan menyusun draf RUU tentang TNI, ya kan? Dan itu yang dilanjutkan sekarang menjadi carry over. Jadi, itu usulannya teman-teman di DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.

Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

"Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari...," kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Adapun berdasarkan undangan Rapat Paripurna yang diterima ANTARA, diberitahukan bahwa DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3) pagi sekitar pukul 9.30 WIB.

Namun, sejauh ini tidak terdapat keterangan informasi terkait agenda yang dihelat dalam Rapat Paripurna esok hari.

Adapun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa RUU TNI yang sudah disetujui di tingkat pertama akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

"Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua," kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi,"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas secara mendalam isu pemindahan narapidana Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pihaknya mencatat, hingga saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama hukum dengan pemerintah Belanda dalam hal pemindahan narapidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta keamanan nasional.

Dia mengatakan apabila terjadi kerja sama, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, narapidana yang sudah dipindahkan tetap harus menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan sidang di Indonesia.

"Namun dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan," tuturnya.

Wakil Menteri Kumham Imipas RI Otto Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana.

Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau practical arrangement dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik.

"Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, akan ada dasar yang lebih kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda Eric Bezem mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal.

"Ini merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan," kata Eric.

Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik.

Meski begitu, kata dia, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan.

Ia pun menambahkan bahwa perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

"Pada dasarnya kami pasti akan menghormati sistem hukum yang telah diputuskan di Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam yang membahas sistem hukum pada kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana," tuturnya.

Selain isu pemindahan narapidana, dalam pertemuan dibahas pula tentang kerja sama dalam bidang reformasi hukum, pendidikan hukum, serta persiapan Kongres Dunia tentang Masa Percobaan dan Pembebasan Bersyarat atau World Congress on Probation and Parole (WCPP) Tahun 2026 di Bali.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto turun langsung membagikan ratusan paket takjil gratis saat Ramadhan kepada sejumlah pengendara jalan yang melintas di depan kantor imigrasi di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

"Aksi sosial ini langsung disambut antusias oleh warga serta pengendara yang melintas," kata Agus dalam keterangannya di Sidoarjo, Rabu.

Tidak hanya sekadar berbagi, kata dia, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara Imigrasi Surabaya dan masyarakat.

"Ini adalah komitmen kami dalam mendukung Program Astacita Presiden serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Agus.

Lebih dari sekadar berbagi makanan, aksi ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap nilai-nilai toleransi, harmoni sosial, serta kepedulian antar sesama.

Agus menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus digalakkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

"Berbagi takjil mungkin terlihat sederhana, tetapi kami berharap ini bisa menjadi berkah bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba. Semoga kebersamaan ini terus terjalin, tidak hanya di bulan Ramadhan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Aksi ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Banyak pengendara yang tak menyangka akan mendapatkan takjil gratis di tengah perjalanan mereka.

"Terima kasih Imigrasi Surabaya, ini sangat membantu kami yang masih di jalan menjelang Magrib," ujar Achmad salah satu pengendara.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi pada Selasa (18/3), dan berikut lima berita pilihan yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari olah TKP penembakan tiga polisi di Way Kanan hingga kenaikan pangkat untuk tiga polisi tersebut.

1. Mabes Polri: Polda Lampung olah TKP lokasi penembakan tiga polisi

Mabes Polri mengatakan bahwa saat ini Polda Lampung tengah menyelidiki kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan (memberikan) dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri naikkan pangkat 3 personel yang gugur saat gerebek sabung ayam

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat tiga personel kepolisian yang gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

"Bapak Kapolri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap anggota Polri, dan khususnya dengan peristiwa tersebut, terhadap tiga personel diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

3. Pengamat: Kepastian hukum perlu untuk tingkatkan kepercayaan pasar

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurut dia, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kompolnas minta penegakan hukum maksimal untuk penembakan tiga polisi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung, Senin (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

5. Danrem 043/Gatam tegaskan proses hukum dilakukan sesuai aturan

Danrem 043/Garuda Hitam (Gatam) Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai aturan apabila terdapat indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa tiga polisi yang gugur di Way Kanan.

"Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Danrem Rikas Hidayatullah, di Bandarlampung, Lampung, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku menyasar sekolah menengah atas (SMA) di Kota Ambon untuk memberikan penyuluhan tentang sadar hukum guna meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep dasar dan prinsip hak asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Selasa, mengatakan kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk membangun kesadaran di kalangan siswa guna mencegah pelanggaran HAM sejak dini.

"Kami ingin membekali generasi muda dengan pemahaman yang kuat tentang HAM agar mereka tidak hanya mampu melindungi hak diri sendiri, tetapi juga menghormati hak orang lain. Dengan begitu, mereka bisa menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis," ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, kata Saiful, diharapkan generasi muda semakin sadar akan pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan serta berkontribusi dalam membangun lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku La Margono menjelaskan konsep dasar HAM yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Menurut dia, HAM berlandaskan pada prinsip universalitas, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial

Dia menekankan tentang pentingnya kesadaran akan HAM sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, perundungan (bullying), serta kekerasan.

“Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, hak keadilan, dan hak pendidikan yang harus dihormati dan dilindungi,” katanya.

Seiring dengan hak-hak tersebut, kata dia, warga negara juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, seperti menghormati HAM orang lain, mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, menghargai keberagaman budaya, agama, dan ras, serta mengambil bagian dalam pembangunan dan kemajuan negara.

“Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi HAM dapat dilakukan dengan cara menghormati hak dan kebebasan orang lain, mengikuti hukum dan peraturan, menghargai keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan negara,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, HAM menjadi pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Kita harus terus mengupayakan penghormatan dan perlindungan HAM, serta mengambil bagian aktif dalam mempromosikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

"Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional," kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, dia berpendapat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi salah satu langkah paling cepat untuk mengembalikan kepercayaan, bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi masyarakat luas.

Ia menilai UU tersebut bukan sekadar instrumen hukum, tetapi sinyal bagi pasar bahwa Pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi.

Menurut Hardjuno, hal tersebut penting terutama setelah adanya kasus dugaan korupsi besar di PT Pertamina yang memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang dianggap semakin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Apabila aset koruptor bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara, sambung dia, maka negara memiliki lebih banyak ruang fiskal tanpa harus terus-menerus mencari utang atau mengorbankan sektor strategis lainnya.

Sejauh ini, Hardjuno mengatakan penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi banyak kendala, termasuk proses hukum yang panjang dan sulitnya penyitaan aset.

Tanpa perangkat hukum yang efektif, dirinya menuturkan akan banyak aset hasil korupsi yang tetap dinikmati oleh para pelaku meskipun mereka telah dijatuhi hukuman.

"Akibatnya, masyarakat melihat perang melawan korupsi lebih sebagai alat politik ketimbang upaya fundamental dalam memperbaiki sistem," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan kredibilitas teknokrasi dalam pemerintahan bukan sekadar soal penggantian pejabat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki akuntabilitas yang kuat.

Jika pejabat strategis dipilih bukan karena kompetensi, maka dia menyebutkan setiap kebijakan yang diambil cenderung bermasalah dalam implementasi.

"Kalau sistem seperti ini terus berjalan, IHSG akan terus bergejolak karena pasar melihat negara ini semakin sulit diprediksi. Lebih jauh dampaknya bahkan bisa pada investasi jangka panjang dan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hardjuno menambahkan.

Maka dari itu, dirinya menekankan bahwa saat ini yang dibutuhkan bukan sekadar menenangkan pasar dengan wacana atau janji politik, namun harus ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Gorontalo (ANTARA) - Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan pihaknya akan memproses hukum juru parkir di kawasan Pasar Senggol (pasar rakyat Ramadhan) Kota Gorontalo, jika berlaku nakal atau dengan sengaja meminta iuran parkir kendaraan di atas dari harga yang ditentukan pemerintah.

Adhan di Gorontalo, Selasa mengatakan baru-baru ini ia mengetahui informasi melalui media sosial facebook, tentang adanya praktik nakal juru parkir yang membuat warga resah.

"Menurut informasi, ada juru parkir yang memungut iuran sebesar lima ribu rupiah untuk sepeda motor dan sepuluh ribu rupiah untuk mobil," kata Adhan.

Ia mengatakan saat ini pengelola Pasar Senggol telah menetapkan biaya parkir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo, yaitu tiga ribu rupiah untuk sepeda motor dan lima ribu rupiah untuk mobil.

Menurut informasi, kata dia, persoalan ini terjadi di tempat parkir kawasan Pasar Senggol yang berada di Jalan Raja Eyato.

"Saya telah memerintahkan panitia penanggungjawab untuk mencari tahu oknum juru parkir yang melakukan praktik tersebut," katanya.

Wali Kota Gorontalo menegaskan melarang praktik parkir ilegal karena hanya dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pasar Senggol.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak panitia penanggungjawab atau kepada dirinya secara langsung apabila mengetahui, menemukan ataupun melihat adanya praktik tersebut.

Sementara itu terkait dengan harga sewa lapak di kawasan Pasar Senggol, kata Adhan, pihak pengelola dapat memasang tarif sesuai kesepakatan dengan pedagang.

Dari harga sewa yang ditentukan dan telah disepakati, panitia juga diwajibkan menyetorkan uang senilai satu juta rupiah untuk kas daerah.

"Saya mengimbau masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika terjadi praktik yang tidak sesuai aturan. Begitu pun pelakunya, jika kedapatan dan terbukti maka kami akan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengungkapkan bahwa belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Menurut dia, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia pun menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

Adapun RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono,

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat kerja sama bidang pemasyarakatan dengan lembaga terkait pidana alternatif asal Belanda, Reclassering Nederland.

Penguatan kerja sama tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi dan Direktur Jenderal Reclassering Nederland Johan Bac di Kantor Pusat Ditjenpas, Jakarta, Selasa.

“Ditjenpas dan Reclassering Nederland telah bekerja sama sejak tahun 2019. Kerja sama tersebut meliputi kunjungan Menteri Hukum dan HAM ke fasilitas Dordrecht Detention Belanda, kerja sama bidang rehabilitasi dan reintegrasi, pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan, kerja sama intensif bidang pemidanaan alternatif, dan lain-lain,” ucap Mashudi sebagaimana keterangan tertulisnya.

Pada pertemuan tersebut, Mashudi mengatakan bahwa kolaborasi antara Ditjenpas dan Reclassering Nederland juga melibatkan seluruh bagian pemasyarakatan, termasuk Balai Pemasyarakatan (Bapas).

“Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Bapas tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Selain itu, untuk menurunkan angka kejahatan juga dibutuhkan peran RW (rukun warga) setempat,” ucap Dirjenpas.

Sementara itu, Johan Bac menjelaskan urgensi konsep masa percobaan (probation) dalam pidana alternatif.

Menurut dia, di samping kolaborasi aparat penegak hukum sangat penting, seluruh lapisan masyarakat juga harus memahami probation sehingga pidana alternatif dapat dilakukan.

“Di Belanda, masyarakat berperan serta dalam probation, sementara di Indonesia, Pemerintah menyusun kebijakan yang mendorong sanksi alternatif, seperti supervisi dan kerja sosial,” ucap dia.

Bac menuturkan, data global terakhir menunjukkan bahwa jumlah orang dalam masa percobaan (onprobation) lebih tinggi dari angka pemenjaraan, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan negara-negara Austronesia.

“Sementara di Asia, lebih banyak hukuman penjara. Namun, beberapa negara di Asia sudah memperkenalkan sanksi alternatif, seperti tahanan rumah dan pemantauan elektronik,” ujar Bac.

Reclassering Nederland merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan pelaksanaan putusan pidana kerja sosial, serta memberikan saran kepada jaksa dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Pada bulan Juli tahun lalu, Ditjenpas dan Reclassering Nederland juga bertukar pikiran mengenai praktik baik dalam menerapkan sanksi alternatif sebagai pidana selain penjara.

Dengan adanya penguatan kerja sama kali ini, Ditjenpas dan Reclassering Nederland berharap semakin banyak kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua pihak, khususnya di bidang pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025