Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan Imam Besar Arab Saudi Syeikh Abdurrahman Al Ausy di Jakarta, Rabu, dalam rangka memperkuat hubungan keagamaan Indonesia dan Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menko menyampaikan apresiasi atas kedatangan Imam Besar Arab Saudi yang dinilainya sebagai bentuk persahabatan erat antara kedua negara.

"Hari ini kita bersyukur bisa menunaikan ibadah salat zuhur bersama, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Semoga ibadah ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua," ujar Yusril, saat dikonfirmasi.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran ulama besar dari Arab Saudi merupakan suatu kehormatan sekaligus wujud nyata dari hubungan keagamaan yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, Imam Besar Arab Saudi Syeikh Abdurrahman Al Ausy menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan dan menekankan pentingnya mendoakan para pemimpin agar selalu diberi kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya.

Dia mengaku, dalam setiap kunjungan yang dilakukan, dirinya selalu mendoakan para pemimpin, termasuk pemimpin di Indonesia.

“Apabila doa kita untuk kemaslahatan pemimpin yang baik diterima, hal itu tentunya juga akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri,” tutur Syeikh Abdurrahman dalam kesempatan yang sama.

Selain salat zuhur bersama, kunjungan Syeikh Abdurrahman ke Indonesia dirangkaikan dengan tausiah yang dihadiri oleh berbagai kalangan di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kumham Imipas.

Pertemuan yang berlangsung di Masjid Husnul Khatimah, Kuningan, tersebut menjadi ajang silaturahim keagamaan yang penuh makna, terlebih di tengah bulan suci Ramadhan yang menjadi momentum peningkatan spiritualitas umat Islam.

Lebih dari sekadar kunjungan keagamaan, pertemuan itu juga menjadi simbol kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam bidang keislaman.

Kedua negara selama ini memiliki hubungan yang erat, tidak hanya dalam aspek diplomasi, tetapi juga dalam kerja sama keagamaan, pendidikan Islam, serta penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan semakin banyak kerja sama positif yang dapat terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kedua negara.

Selain itu, kegiatan juga mengingatkan akan pentingnya kebersamaan dan doa bersama dalam menjaga kedamaian serta kesejahteraan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan massa aksi untuk mendengarkan aspirasi terkait materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI di masa lampau.

Dia menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait RUU TNI di halaman Gerbang Pancasila saat hendak masuk menggunakan kendaraan pribadinya ke dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

"(Aspirasi menyangkut) tuntutan supaya tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," kata Supratman di halaman Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, usai menemui massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Supratman melakukan audiensi dengan para mahasiswa di halaman Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 16.20 WIB.

Dia tampak berdialog dikelilingi para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI, usai turun dari kendaraan pribadinya yang berpapasan dengan massa aksi di Gerbang Pancasila.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan massa aksi untuk mendengarkan aspirasi terkait materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI di masa lampau.

Dia menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait RUU TNI di halaman Gerbang Pancasila saat hendak masuk menggunakan kendaraan pribadinya ke dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

"(Aspirasi menyangkut) tuntutan supaya tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," kata Supratman di halaman Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, usai menemui massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Supratman melakukan audiensi dengan para mahasiswa di halaman Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 16.20 WIB.

Dia tampak berdialog dikelilingi para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI, usai turun dari kendaraan pribadinya yang berpapasan dengan massa aksi di Gerbang Pancasila.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

"(Aspirasi menyangkut) tuntutan supaya tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan massa aksi untuk mendengarkan aspirasi terkait materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI di masa lampau.

Dia menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait RUU TNI di halaman Gerbang Pancasila saat hendak masuk menggunakan kendaraan pribadinya ke dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

"(Aspirasi menyangkut) tuntutan supaya tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," kata Supratman di halaman Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, usai menemui massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Supratman melakukan audiensi dengan para mahasiswa di halaman Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 16.20 WIB.

Dia tampak berdialog dikelilingi para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI, usai turun dari kendaraan pribadinya yang berpapasan dengan massa aksi di Gerbang Pancasila.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan restitusi bagi IA dan R, korban penembakan tiga orang anggota TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang, senilai Rp1.135.142.900 (Rp1,1 miliar).

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan keputusan restitusi atau nilai ganti rugi tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak korban kejahatan.

"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum. Restitusi bukan sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka," katanya.

Restitusi tersebut diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Total restitusi mencakup Rp842.434.500 bagi korban IA yang meninggal dunia, sementara korban R yang mengalami luka tembak menerima restitusi sebesar Rp292.708.400.

Menurut Nurherwati, restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mengabulkan restitusi senilai yang dihitung LPSK.

Dia menjelaskan penilaian kerugian didasarkan pada ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan berupa biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani perawatan dan proses hukum, serta kehilangan penghasilan.

Selain itu, kerugian juga dihitung atas penggantian biaya perawatan medis dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan akibat tindak pidana.

Perhitungan ganti rugi kepada IA dan R terdiri atas kerugian materiil, seperti biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis, hingga kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil bagi korban yang meninggal dunia dan korban luka tembak.

Lebih lanjut, Nurherwati memerinci, pembayaran restitusi dimaksud menjadi tanggung jawab sejumlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Rincian restitusi yang dibayarkan tiap pihak berbeda-beda.

Restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban IA, antara lain, Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp209.633.500, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp147.133.500, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp147.133.500.

Kemudian, Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500, im Hilmi (pemodal sewa mobil) Rp84.633.500, Ajat Sudrajat (penyewa mobil) Rp84.633.500, dan Rohman (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500.

Sementara itu, restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban R, yaitu Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp146.354.200, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp73.177.100, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp73.177.100.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan restitusi bagi IA dan R, korban penembakan tiga orang anggota TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang, senilai Rp1.135.142.900 (Rp1,1 miliar).

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan keputusan restitusi atau nilai ganti rugi tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak korban kejahatan.

"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum. Restitusi bukan sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka," katanya.

Restitusi tersebut diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Total restitusi mencakup Rp842.434.500 bagi korban IA yang meninggal dunia, sementara korban R yang mengalami luka tembak menerima restitusi sebesar Rp292.708.400.

Menurut Nurherwati, restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mengabulkan restitusi senilai yang dihitung LPSK.

Dia menjelaskan penilaian kerugian didasarkan pada ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan berupa biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani perawatan dan proses hukum, serta kehilangan penghasilan.

Selain itu, kerugian juga dihitung atas penggantian biaya perawatan medis dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan akibat tindak pidana.

Perhitungan ganti rugi kepada IA dan R terdiri atas kerugian materiil, seperti biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis, hingga kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil bagi korban yang meninggal dunia dan korban luka tembak.

Lebih lanjut, Nurherwati memerinci, pembayaran restitusi dimaksud menjadi tanggung jawab sejumlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Rincian restitusi yang dibayarkan tiap pihak berbeda-beda.

Restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban IA, antara lain, Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp209.633.500, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp147.133.500, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp147.133.500.

Kemudian, Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500, im Hilmi (pemodal sewa mobil) Rp84.633.500, Ajat Sudrajat (penyewa mobil) Rp84.633.500, dan Rohman (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500.

Sementara itu, restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban R, yaitu Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp146.354.200, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp73.177.100, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp73.177.100.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi atas RUU TNI, harus dalam koridor peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki insiden kericuhan pada saat rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Jakarta pada Sabtu (15/3) lalu.

“Komnas HAM akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Penyelidikan tersebut, terang Uli, sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terkait kericuhan pada saat rapat RUU TNI, Komnas HAM memandang perlu adanya jaminan dan perlindungan atas hak kebebasan berpendapat maupun berekspresi dalam menyampaikan aspirasi.

“Dalam menyampaikan aspirasi atas RUU TNI tersebut, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi atas RUU TNI, harus dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tambah Uli.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI bersama pemerintah di sebuah hotel di Jakarta pada 14-15 Maret 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi ruang rapat tersebut pada hari Sabtu (15/3). Mereka menyampaikan aspirasi bahwa pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan secara terbuka.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," ujar salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

Tiga orang perwakilan koalisi sempat memasuki ruang rapat. Akan tetapi, langsung ditarik keluar oleh pihak pengamanan. Setelah ditarik keluar, perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya.

Aksi tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak hotel ke Polda Metro Jaya karena dinilai menimbulkan kericuhan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Minggu (16/3), mengatakan bahwa pelapor berinisial RYR yang merupakan sekuriti hotel.

"Benar Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan/atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," ucap Kombes Pol. Ade.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saksono mengatakan penyebaran TBC di lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki risiko 10 kali lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan hingga pencegahan.

“Jadi kami lakukan skrining kesehatan hari ini, baik skrining TBC, iva test hingga cek kesehatan tes secara umum,” kata Wamenkes Dr. Dante saat meninjau kegiatan Active Case Finding Tuberkulosis di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Rabu.

Ia menjelaskan kegiatan skrining adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata serta mengidentifikasi kasus TBC pada kelompok berisiko dan salah satunya di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Bahkan berdasarkan laporan, sekitar 80 persen warga binaan mengonsumsi obat pencegahan TBC,” katanya.

Berdasarkan hasil identifikasi provinsi, yang mencapai cakupan TBC terbaik ini adalah Provinsi Banten dan Kota Tangerang jadi salah satu wilayahnya.

“Diharapkan berbagai program yang ada di Tangerang ini bisa direplikasi ke daerah lain, sehingga proses identifikasi TBC bisa optimal,” kata Wamenkes RI.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menerangkan berbagai program deteksi TBC di Kota Tangerang terus dimasifkan sebagai bagian dari upaya mengentaskan penyebaran kasus TBC di Kota Tangerang.

Misalnya saja Kader Asmara TBC dan Ransel TBC sehingga cakupan skrining mandiri lebih banyak lagi. Lalu perhatian terhadap kebutuhan sanitasi yang bersih dan kebutuhan gizi yang baik.

"Kami terus berikan yang terbaik kepada pasien TBC di Kota Tangerang,” ujar Wali Kota Sachrudin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni menuturkan sebanyak 280 warga binaan yang dilakukan skrining kesehatan gratis dan IVA Tes.

Pemkot Tangerang akan terus memaksimalkan skrining Active Case Finding TBC selama satu tahun ke depan. Selain itu, program Ransel TBC juga akan dimasifkan ke sekolah-sekolah.

Pemkot juga akan melakukan skrining sepekan dua kali menggunakan rontgen mobile dan Tes Cepat Molekuler untuk memastikan hasil skrining dari Ransel TBC.

Lalu apabila ditemukan kasus positif akan diberikan pengobatan hingga sembuh. Diharapkan, upaya itu dapat menurunkan angka prevalensi TBC.

"Tidak hanya di urusan kesehatan saja tetapi juga kolaborasi dalam lintas sektor seperti lingkungan, sosial ekonomi, dan keterlibatan masyarakat dalam menurunkan angka TBC," ujarnya.*

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

“Kalau kita melihat pada proses pembahasan yang mendapatkan atensi publik, kritik, dan juga kekhawatiran tertentu, menurut kami, memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didisk

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diperpanjang.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa perpanjangan masa pembahasan tersebut demi mengakomodasi lebih banyak aspirasi dan perhatian publik.

“Kalau kita melihat pada proses pembahasan yang mendapatkan atensi publik, kritik, dan juga kekhawatiran tertentu, menurut kami, memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didiskusikan lebih lanjut,” kata Atnike.

Menurut dia, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, demi memitigasi timbulnya dampak yang tidak diinginkan dari revisi UU TNI.

Ke depannya, imbuh Atnike, Komnas HAM berkomitmen untuk tetap mengamati implikasi setelah revisi UU TNI disahkan menjadi undang-undang.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai mengatakan Komnas HAM telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI sejak tahun 2024. Kajian itu menyoroti isu-isu fundamental yang berkaitan dengan HAM, supremasi sipil, dan prinsip demokrasi.

Dalam kajian tersebut, Komnas HAM memberikan catatan terhadap penyusunan RUU TNI. Menurut Komnas HAM, penyusunan RUU TNI perlu diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI sebelumnya.

Selain itu, tambah Semendawai, Komnas HAM juga menekankan pentingnya perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan transparansi dalam penyusunan RUU TNI.

“Kajian ini menegaskan bahwa revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis,” ucap dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tingkat I, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR RI.

RUU TNI disetujui untuk dibahas ke Rapat Paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut dibahas ke tingkat lanjut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut RUU TNI akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (20/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai usulan Presiden Prabowo Subianto soal membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat koruptor jera, bisa menjadi solusi untuk merevitalisasi kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan) yang ada saat ini.

Willy Aditya menyebutkan keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan di 33 kanwil pemasyarakatan terjadi overkapasitas jumlah narapidana di atas 100 persen. Maka, ujaran Presiden perlu ditanggapi secara luas bukan hanya persoalan hukuman bagi narapidana koruptor, melainkan juga dalam kerangka perbaikan sistem lembaga pemasyarakatan.

"Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi," kata Willy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wakil rakyat yang berada di komisi bidang hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme ini mengemukakan bahwa ide Presiden itu sebagai upaya mengelola lembaga pemasyarakatan agar lebih manusiawi, termasuk bagi koruptor dan warga binaan lainnya.

Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.

Sementara itu, untuk tangani narapidana di wilayah Pulau Jawa, lanjut dia, pembangunan lapas baru bisa diadakan di Lampung atau Nusa Tenggara Barat.

Ia mengutarakan bahwa prinsip pemasyarakatan untuk menangani perilaku narapidana atau koruptor merupakan hal penting agar mereka bisa kembali berintegrasi ke tengah masyarakat.

Menurut dia, mengucilkan para narapidana ke pulau terpencil hanya akan membatasi kebebasan tubuh fisik, tetapi harus diiringi dengan upaya mencegah kerentanan kemanusiaan.

"Program-program pembinaan bagi narapidana, terlepas apa pun kasusnya, sangat penting sehingga mereka siap kembali ke tengah masyarakat saat hukumannya telah selesai dijalani," katanya.

Willy lantas mengingatkan, "Menghukum di tempat terpencil jangan sampai menjadi bentuk hukuman tambahan di luar putusan pengadilan."

Untuk itu, dia meminta kementerian teknis untuk segera melakukan kajian komprehensif untuk menindaklanjuti usulan Presiden.

"Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, semestinya kementerian teknis juga bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya," kata dia.

Singkawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang menyepakati perjanjian kerjasama (PKS) terkait inovasi dalam modernisasi layanan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

"Inovasi ini memungkinkan penggunaan surat keterangan dari Kepala Lapas secara elektronik dengan integrasi QR Code untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, David Anderson Setiawan usai tandatangan PKS, Rabu.

David juga mengapresiasi inovasi yang diinisiasi oleh PN Singkawang sebagai langkah maju dalam modernisasi layanan hukum.

“Melalui kerjasama ini, pengajuan kasasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Integrasi QR Code akan mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kendala administratif,” ujarnya.

Sementara Panitera PN Singkawang, Eka Fitriasari mengatakan, bahwa inovasi ini merupakan bagian dari upaya PN Singkawang dalam mendukung sistem peradilan berbasis teknologi.

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi warga binaan dalam mendapatkan akses hukum yang lebih baik. Penggunaan QR Code memastikan keabsahan dokumen secara instan, sehingga mempercepat proses pengajuan kasasi,” kata Eka.

Penandatanganan PKS ini menegaskan komitmen kedua institusi dalam meningkatkan efektivitas layanan hukum melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Dengan adanya sinergi ini, diharapkan warga binaan dapat memperoleh hak-hak hukumnya secara lebih cepat dan transparan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai usulan Presiden Prabowo Subianto soal membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat koruptor jera, bisa menjadi solusi untuk merevitalisasi kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan) yang ada saat ini.

Willy Aditya menyebutkan keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan di 33 kanwil pemasyarakatan terjadi overkapasitas jumlah narapidana di atas 100 persen. Maka, ujaran Presiden perlu ditanggapi secara luas bukan hanya persoalan hukuman bagi narapidana koruptor, melainkan juga dalam kerangka perbaikan sistem lembaga pemasyarakatan.

"Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi," kata Willy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wakil rakyat yang berada di komisi bidang hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme ini mengemukakan bahwa ide Presiden itu sebagai upaya mengelola lembaga pemasyarakatan agar lebih manusiawi, termasuk bagi koruptor dan warga binaan lainnya.

Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.

Sementara itu, untuk tangani narapidana di wilayah Pulau Jawa, lanjut dia, pembangunan lapas baru bisa diadakan di Lampung atau Nusa Tenggara Barat.

Ia mengutarakan bahwa prinsip pemasyarakatan untuk menangani perilaku narapidana atau koruptor merupakan hal penting agar mereka bisa kembali berintegrasi ke tengah masyarakat.

Menurut dia, mengucilkan para narapidana ke pulau terpencil hanya akan membatasi kebebasan tubuh fisik, tetapi harus diiringi dengan upaya mencegah kerentanan kemanusiaan.

"Program-program pembinaan bagi narapidana, terlepas apa pun kasusnya, sangat penting sehingga mereka siap kembali ke tengah masyarakat saat hukumannya telah selesai dijalani," katanya.

Willy lantas mengingatkan, "Menghukum di tempat terpencil jangan sampai menjadi bentuk hukuman tambahan di luar putusan pengadilan."

Untuk itu, dia meminta kementerian teknis untuk segera melakukan kajian komprehensif untuk menindaklanjuti usulan Presiden.

"Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, semestinya kementerian teknis juga bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya," kata dia.