Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang, Provinsi Banten mengusulkan sebanyak 144 orang warga binaan mendapatkan remisi pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kita usulkan 144 orang warga binaan untuk mendapatkan remisi Idul Fitri dengan kisaran 15 hari sampai dengan dua bulan," kata Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Serang, Chika Panji Ardiansyah, di Serang, Kamis.

Syarat warga binaan yang diusulkan adalah narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa pidana.

Disamping itu, kata dia, syaratnya bahwa sudah mendapatkan putusan tetap, enam bulan menjalani pidana, dan aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administrasi dan substansi..

"Kami hanya mengusulkan, keputusannya nanti dari pusat. Besaran remisi untuk setiap narapidana akan berbeda-beda," katanya.

Ia menegaskan bahwa remisi merupakan bentuk apresiasi dari negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.

Selain meringankan masa hukuman, remisi juga menjadi pemicu semangat warga binaan untuk terus menunjukkan perilaku yang lebih baik selama menjalani pidana.

"Remisi khusus hari Raya Idul Fitri ini selalu menjadi momen yang sangat dinanti oleh para narapidana," ucapnya.

Nantinya, surat keputusan remisi akan diberikan secara simbolis setelah pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang diselenggarakan bersama di Rutan Kelas IIB Serang.

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato bersama warga binaan pemasyarakatan (WBP) melakukan panen jagung di area kebun milik Lapas di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo mengatakan bahwa program pertanian itu merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan sebagai upaya untuk mendukung program akselerasi pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan.

"Melalui kegiatan ini, warga binaan tidak hanya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, tetapi juga memperoleh keterampilan yang dapat mereka terapkan setelah bebas nanti," ujar Adi Wibowo.

Kegiatan tersebut diikuti 10 orang warga binaan yang tergabung dalam program pembinaan kemandirian yang didampingi oleh petugas lapas.

Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Fery Utiarahman mengatakan, bahwa kegiatan pertanian itu merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan nyata.

"Kami ingin mereka memiliki bekal setelah menjalani masa pidana. Dengan pelatihan pertanian ini, mereka bisa memiliki peluang usaha di bidang agribisnis," kata Fery.

Menurut Fery, panen jagung ini merupakan hasil dari program yang telah berlangsung selama beberapa bulan kemarin.

"Kami terus mendorong dalam menciptakan pembinaan yang berorientasi pada kemandirian serta ketahanan pangan, dan sejalan dengan program pemerintah dalam membangun masyarakat yang produktif," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengupayakan solusi alternatif pencegahan terhadap individu yang ingin keluar dari wilayah Indonesia guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Bab IX Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Yusril saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Adapun putusan MK mengubah ketentuan pasal tersebut, yang sebelumnya berbunyi, "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan" menjadi "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan".

Dengan demikian, batas pencegahan maksimal yang diizinkan, yakni selama 12 bulan.

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, Yusril menuturkan dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pihak yang melakukan pencegahan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut pun memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa negara hanya berwenang mengatur lalu lintas keimigrasian berdasarkan kepentingan nasional dan domestik. Menurutnya, tidak ada kewajiban negara untuk membatasi individu bepergian kecuali dalam konteks kejahatan kemanusiaan.

“Orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan, maka ia adalah musuh semua manusia,” ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyampaikan bahwa pencegahan terhadap individu ke luar wilayah Indonesia sering dilakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Biasanya, hal tersebut diterapkan kepada wajib pajak yang lalai membayar kewajibannya dan sulit ditagih.

Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan bahwa penyelenggara negara harus mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ia mendorong agar kementerian terkait mencari solusi alternatif guna menghindari pelanggaran hukum dan HAM.

“Kementerian Keuangan, misalnya, bisa mempertimbangkan langkah-langkah lain seperti penyitaan aset atau pelelangan guna menutupi kewajiban pajak yang belum dibayar,” kata Otto.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menekankan bahwa jika penyelenggara negara tetap melakukan pencegahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan MK, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, dia mendesak agar pihak terkait segera mencari solusi lain yang tidak melanggar hak asasi individu.

Dengan adanya rapat koordinasi, diharapkan implementasi kebijakan keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tetap menghormati hak-hak individu sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengupayakan solusi alternatif pencegahan terhadap individu yang ingin keluar dari wilayah Indonesia guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Bab IX Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Yusril saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Adapun putusan MK mengubah ketentuan pasal tersebut, yang sebelumnya berbunyi, "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan" menjadi "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan".

Dengan demikian, batas pencegahan maksimal yang diizinkan, yakni selama 12 bulan.

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, Yusril menuturkan dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pihak yang melakukan pencegahan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut pun memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa negara hanya berwenang mengatur lalu lintas keimigrasian berdasarkan kepentingan nasional dan domestik. Menurutnya, tidak ada kewajiban negara untuk membatasi individu bepergian kecuali dalam konteks kejahatan kemanusiaan.

“Orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan, maka ia adalah musuh semua manusia,” ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyampaikan bahwa pencegahan terhadap individu ke luar wilayah Indonesia sering dilakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Biasanya, hal tersebut diterapkan kepada wajib pajak yang lalai membayar kewajibannya dan sulit ditagih.

Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan bahwa penyelenggara negara harus mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ia mendorong agar kementerian terkait mencari solusi alternatif guna menghindari pelanggaran hukum dan HAM.

“Kementerian Keuangan, misalnya, bisa mempertimbangkan langkah-langkah lain seperti penyitaan aset atau pelelangan guna menutupi kewajiban pajak yang belum dibayar,” kata Otto.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menekankan bahwa jika penyelenggara negara tetap melakukan pencegahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan MK, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, dia mendesak agar pihak terkait segera mencari solusi lain yang tidak melanggar hak asasi individu.

Dengan adanya rapat koordinasi, diharapkan implementasi kebijakan keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tetap menghormati hak-hak individu sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, memberikan bimbingan hukum kepada 90 kepala desa guna meningkatkan pemahaman hukum dalam mencegah penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Bireuen, Kamis, mengatakan 90 kepala desa yang menerima bimbingan tersebut berasal dari kecamatan di Kabupaten Bireuen. Bimbingan hukum ini merupakan bagian daro program jaksa jaga desa.

"Program jaksa jaga desa ini merupakan instruksi Jaksa Agung. Dalam program jaksa jaga desa ini, kami memberikan bimbingan kepada 90 kepala desa di Kabupaten Bireuen," kata Munawal Hadi.

Kegiatan tersebut, kata dia, bertujuan memberikan pemahaman terkait ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan dana desa, sehingga mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

"Selain itu, juga untuk meningkatkan ketaatan hukum bagi para perangkat desa dalam menjalani hak, kewajiban serta tugas dan fungsi dalam pemerintah desa," kata Munawal Hadi menyebutkan.

Dalam bimbingan tersebut, Munawal Hadi mengingatkan para kepala desa agar mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Serta menggunakan dana desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengharapkan bimbingan tersebut dapat meningkatkan ketaatan hukum para kepala desa tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," kata Munawal Hadi.

Terkait program jaksa jaga desa, kata Munawal Hadi, pihaknya sudah pihaknya sudah turun ke 16 desa di Kabupaten Bireuen melaksanakan pendampingan desa bebas korupsi. Pendampingan tersebut diberikan gratis atau tidak menggunakan anggaran dari siapa pun.

Pendampingan ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola dana serta bebas intervensi dari mana pun. Dalam pendampingan tersebut, kepala desa beserta aparatur bisa berkonsultasi terkait persoalan hukum yang terjadi.

"Semua ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan kami kepada masyarakat Kabupaten Bireuen. Kami juga mengingatkan para kepala dan aparatur desa untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Serta tidak melanggar hukum," kata Munawal Hadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kementeriannya terbuka dan kooperatif dalam membantu proses hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pengadaan barang, jasa, serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.

"Pada prinsipnya Kantor Kemkomdigi siap membantu apa pun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain mungkin. Kita kerja sama dengan kejaksaan, silakan saja, kami terbuka, dan mengikuti proses hukum yang berlaku," kata Meutya ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis.

Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria yang menyebutkan kementeriannya kooperatif untuk mendukung penyelidikan sesuai koridor hukum.

"Oh iya dong, kita kooperatif," kata Nezar.

Saat ditanya apakah proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini tengah disiapkan untuk beroperasi akan mengalami evaluasi berkaca dari penyelidikan PDNS, Nezar menyebutkan semua hal telah dikoordinasikan agar bisa memenuhi semua standar keamanan dan kepatuhan hukum.

Menurutnya PDN pertama yang akan beroperasi pada akhir Q1 2025 saat ini terus dipastikan keandalannya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN," kata Nezar.

Dukungan Menkomdigi dan Wamenkomdigi terhadap pengusutan kasus korupsi PDNS itu sejalan dengan warta pada Jumat (14/3) yang menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail dalam rilis pers, Jumat, menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Diketahui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyediaan jasa dan pengelolaan PDNS pada periode 2020-2024.

"Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut, kata dia, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. "Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

“KUHP akan berlaku Januari 2026. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini KUHAP bisa selesai, jadi supaya tidak terjadi lagi ketimpangan,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan penyusunan KUHAP baru menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas. Daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi KUHAP juga telah diajukan.

“Selama ini berjalan mulus, Pak Supratman tidak perlu mengonsultasikannya dengan kami. Kalau sekiranya ada beberapa hal-hal yang krusial, tentu barangkali perlu diangkat ke rapat koordinasi untuk diselesaikan,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Menurut Menko Yusril, KUHAP yang baru ini akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuknya ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka terhadap seseorang yang bermasalah dengan hukum.

“KUHAP baru telah menyatakan bahwa orang dinyatakan tersangka itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Itu dalam draf. Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ujarnya.

“Buat apa orang disiksa terus-menerus dinyatakan tersangka kan menjadi beban morel bagi orang yang bersangkutan,” Yusril menambahkan.

Batas waktu status tersangka sebelumnya tidak diatur dengan tegas dalam KUHAP yang lama. Oleh karena itu, selain menjamin hak asasi manusia, Menko Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan menjamin hak asasi manusia.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang hak asasi manusia,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka. Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

“Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ucap Yusril.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban morel. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin hak asasi manusia, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menko Yusril menambahkan bahwa KUHAP baru mengakomodasi perkembangan zaman di bidang hukum acara. Bersamaan dengan itu, KUHAP baru turut menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

“Saya sendiri juga pernah dulu beberapa kali menguji pasal-pasal KUHAP itu ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Diketahui bahwa Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya mendesak seluruh kerja sama operasi (KSO) mitra PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus dibatalkan demi hukum.

Asep di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa beberapa KSO tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan.

Ia memaparkan, terjadi perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022. Kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis justru membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.

Menurut dia, perubahan Perda RTRW ini menjadi celah masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang ia soroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman.

"Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRWnya diubah, BUMDnya masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu, nyambung semuanya itu," papar wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

Asep bahkan mendapat laporan bahwa ada aliran hulu sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok namun diluruskan demi kepentingan bisnis.

"Ketika pihak kabupaten pun memberikan fasilitas dan kemudahan izin di atas kawasan resapan mestinya PTPN sebagai prinsipal mestinya jangan sampai terbawa arus juga. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak," katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menyebut bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.

"Saya dapat informasi bahwa dari terbitnya KSO kemarin pun ada potensi korupsi juga di level elit PTPN Puncak kemarin. Menjadi ironi saat para pekerjanya termegap-megap kesulitan," kata Asep, mengungkap aspirasi yang disampaikan sejumlah pihak kepadanya.

Maka, ia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan.

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.

"Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara masif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita," tuturnya.