Ambon (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjenpas) Kanwil Maluku melakukan penggeledahan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di daerah itu untuk memastikan keamanan menjelang kunjungan Idul Fitri di lapas.

“Kegiatan ini sebagaimana tindak lanjut untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Hukum dan HAM, khususnya dalam memberantas peredaran narkoba dan penipuan di lapas dan rutan menjelang Lebaran 2025,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro di Ambon, Jumat.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut dilakukan juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-6.

Penggeledahan dilakukan pada sejumlah lapas antara lain Lapas Kelas IIA Ambon dan lapas perempuan.

“Kami instruksikan pihak lapas untuk menggelar razia gabungan di blok hunian warga binaan bersama aparat penegak hukum terkait,” kata dia.

Menurut Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi penggeledahan tersebut melibatkan Polsek Baguala, Koramil 1504-01 Baguala, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku.

“Kegiatan pemasyarakatan bersih-bersih adalah komitmen nyata kami. Bersama aparat penegak hukum lainnya. Lapas Kelas IIA Ambon siap mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif,” tuturnya.

Dalam penggeledahan itu petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, seperti senjata tajam, barang berbahan kaca dan besi, kompor rakitan, terminal listrik, dan kipas angin listrik.

Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Lapas Perempuan Jefry R. Persulessy, bahwa langkah ini diambil untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

“Sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan memastikan kelancaran kegiatan keagamaan selama bulan suci dan menjelang Idul Fitri, kami perlu memastikan bahwa semua penghuni lapas dalam kondisi yang sehat dan terjaga,” kata Jefry.

Diharapkan penggeledahan yang dilakukan ini dapat memberikan kenyamanan pada warga binaan untuk menjalankan ibadah puasa selama Ramadhan juga mengantisipasi adanya pelanggaran pada saat kunjungan Idul Fitri nanti.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

""Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Supratman memastikan bahwa UU TNI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tidak mengandung unsur dwifungsi TNI sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini justru memberikan batasan yang jelas terkait jabatan sipil yang boleh diisi oleh personel militer.

Terkait kritik mengenai minimnya transparansi dalam pembahasan RUU ini, Supratman membantahnya. Alasannya, pembahasan sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

"Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di badan legislasi, itu tahun 2024, tapi tidak jadi waktu itu, karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu, menjadi carry over di periode sekarang," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tasikmalaya menyatakan sebanyak 21 warga negara asing (WNA) yang tidak mempunyai identitas resmi di Garut, Jawa Barat, terancam dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia serta dimasukkan ke dalam daftar cegah dan tangkal.

“Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21 WNA tersebut ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Tasikmalaya terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya Indra Bangsawan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, pengamanan terhadap 21 WNA tanpa identitas resmi itu berawal dari informasi yang didapatkan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tasikmalaya dari Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

Pada Jumat (14/3), Inteldakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya mendatangi Polsek Cibalong untuk memastikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, para WNA yang berjenis kelamin laki-laki itu mengaku berasal dari Bangladesh.

“Hal ini diperkuat, salah satu dari mereka menunjukkan paspor Bangladesh,” kata Indra.

Keberadaan 21 WNA ini bermula dari laporan warga pada Kamis (13/3) bahwa ditemukan sekelompok laki-laki yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pada saat dimintai identitas oleh pihak penginapan, mereka tidak dapat menunjukkan identitasnya. Oleh sebab itu, pihak penginapan berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada Polsek Cibalong.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tasikmalaya menyatakan sebanyak 21 warga negara asing (WNA) yang tidak mempunyai identitas resmi di Garut, Jawa Barat, terancam dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia serta dimasukkan ke dalam daftar cegah dan tangkal.

“Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21 WNA tersebut ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Tasikmalaya terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya Indra Bangsawan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, pengamanan terhadap 21 WNA tanpa identitas resmi itu berawal dari informasi yang didapatkan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tasikmalaya dari Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

Pada Jumat (14/3), Inteldakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya mendatangi Polsek Cibalong untuk memastikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, para WNA yang berjenis kelamin laki-laki itu mengaku berasal dari Bangladesh.

“Hal ini diperkuat, salah satu dari mereka menunjukkan paspor Bangladesh,” kata Indra.

Keberadaan 21 WNA ini bermula dari laporan warga pada Kamis (13/3) bahwa ditemukan sekelompok laki-laki yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pada saat dimintai identitas oleh pihak penginapan, mereka tidak dapat menunjukkan identitasnya. Oleh sebab itu, pihak penginapan berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada Polsek Cibalong.

Menurut Indra, perbuatan 21 WNA tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia. Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang ada di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Hal ini agar masyarakat tidak dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan.

“Kami juga terus menghimbau kepada masyarakat, untuk terus berperan aktif dalam hal pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA yang berada di sekitarnya,” demikian Indra.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Arief Rosyid Hasan mengemukakan Rancangan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI menjadi undang-undang bukanlah bentuk dari kemunduran reformasi TNI.

"Revisi Undang-Undang TNI ini merupakan langkah besar dalam reformasi TNI. Bukan kemunduran, namun sebaliknya sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pertahanan modern," kata Arief dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Salah satu bukti Undang-Undang TNI bisa mengakomodasi militer untuk berkembang sejalan dengan tantangan zaman, yakni Pasal 47 UU TNI soal perwira militer bisa masuk jabatan sipil.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa ada 14 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif.

Menurut Arief, aturan tersebut justru mempertegas wilayah kinerja TNI agar tidak merambah ke instansi sipil yang lebih luas.

"Hal ini juga sudah ditegaskan Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Agtas. Jadi, tidak ada tendensi, bahkan secara aturan, tidak bisa mengembalikan dwifungsi TNI seperti upaya-upaya provokasi yang dilakukan beberapa pihak," kata Arief.

Selain itu, Undang-Undang TNI yang baru ini juga mempertegas aturan bahwa prajurit TNI aktif yang menjabat di luar 14 kementerian/lembaga itu harus mundur dari kedinasan TNI.

Di satu sisi, Arief memahami adanya gelombang kekhawatiran masyarakat terhadap undang-undang itu, terutama kalangan mahasiswa.

Ia mengapresiasi langkah mahasiswa melakukan demo penolakan RUU TNI seperti yang terjadi di depan Gedung DPR pada Kamis (20/1) malam.

"Atas nama pribadi, saya juga mengapresiasi teman-teman dan junior-junior yang kemarin ikut turun dan mengawal proses revisi RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI yang baru ini. Istilahnya been there, done that juga begitu urusan aksi dan demonstrasi, sebagai salah satu jalur perjuangan," kata Arief.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, terutama mahasiswa, untuk terus mengawal implementasi dari Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.

"Insyaallah kita kawal bersama agar apa yang dituangkan dan disampaikan melalui Undang-Undang TNI ini benar-benar terwujud untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelas Arief.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

""Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Supratman memastikan bahwa UU TNI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tidak mengandung unsur dwifungsi TNI sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini justru memberikan batasan yang jelas terkait jabatan sipil yang boleh diisi oleh personel militer.

Terkait kritik mengenai minimnya transparansi dalam pembahasan RUU ini, Supratman membantahnya. Alasannya, pembahasan sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

"Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di badan legislasi, itu tahun 2024, tapi tidak jadi waktu itu, karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu, menjadi carry over di periode sekarang," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Palangka Raya (ANTARA) - Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Muhammad Syafi'i Ma'arif, berhasil menembus grand final Musabaqah Hifz Qur'an (MHQ) Internasional Cabang 20 Juz yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau.

"Prestasi gemilang ini diraih setelah dia mendapatkan nilai 97/100 pada tahap seleksi awal, yang membuatnya lolos ke babak final tingkat internasional," kata Dekan Fakultas Hukum UMPR, Ardi Akbar Tanjung MH di Palangka Raya, Jumat.

Dia pun mengapresiasi dan mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil ditorehkan mahasiswanya tersebut.

Keberhasilan ini tidak hanya membawa nama baik Fakultas Hukum, tetapi juga Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di tingkat internasional. Semoga ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi di berbagai bidang," kata Ardi.

Ajang MHQ Internasional tahun ini terbagi dalam dua kategori hafalan, yaitu 10 Juz dan 20 Juz dengan 98 Hafiz. Untuk kategori 10 Juz diikuti oleh 63 peserta, sementara kategori 20 Juz diikuti oleh 35 peserta dari lima negara yaitu Indonesia, Brunei, Kambodia, Philipines, dan Malaysia.

Kemudian seluruh peserta mengikuti babak penyisihan yang digelar secara daring selama dua hari sejak Ahad hingga Senin Maret 2025.

Dari masing-masing kategori, dipilih lima finalis terbaik yang akan melaju ke babak final pada 21 Maret 2025 di kampus Umri yang memperebutkan hadiah utama umrah, dana pembinaan, tropy juara, serta hadiah menarik lainnya.

Acara puncak akan semakin istimewa dengan Tabligh Akbar yang menghadirkan Prof Dr M Din Syamsuddin, pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Syafi'i Ma'arif, yang dikenal sebagai mahasiswa berbakat di bidang keagamaan, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menghafal Al Qur'an. Proses panjang yang dijalani selama bertahun-tahun membuatnya mampu mencapai posisi finalis tersebut.

"Saya bersyukur bisa sampai sejauh ini, dan saya berharap dapat memberikan yang terbaik di grand final nanti," ujar Syafi'i dalam wawancara setelah dinyatakan lolos ke babak final.

Wakil Dekan Fakultas Hukum UMPR, Muhammad Wahdini menambahkan prestasi ini sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa mahasiswanya memiliki potensi yang luar biasa tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam bidang keagamaan.

"Kami berharap prestasi Syafi'i ini dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk berprestasi di berbagai bidang dengan tekun dan penuh dedikasi,” ucapnya.

Muhammad Wahdini juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Rektor melalui Wakil Rektor III yang sudah membantu secara moril dan materiil dalam keikutsertaan Syafi’I dalam lomba tersebut.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan, Syafi'i membuktikan bahwa dedikasi dalam bidang akademik dan agama dapat berjalan seiring.

Prestasi ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam membentuk karakter yang unggul.*

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara virtual, dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Zulfahmi, bersama dengan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Hadir juga secara virtual dalam rapat tersebut Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Dr. Roberia, serta Direktur Pengundangan, Penerjemah, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Alexandria Palti, bersama jajarannya. Dalam arahannya, Dr. Roberia menekankan pentingnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

“Saya berharap dapat menghasilkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional,” ungkapnya

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai penggunaan aplikasi E-Harmonisasi yang disampaikan oleh Muchtar Sani. Dalam penjelasannya, Muchtar menyebutkan bahwa aplikasi E-Harmonisasi adalah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks Pemerintahan Daerah. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penyusunan regulasi daerah yang lebih efektif.

Sesi berikutnya diisi oleh Kasubdit Perencanaan, Kanti, yang menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Penjelasan tersebut berpedoman pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan masukan dari peserta rapat baik dari Kantor Wilayah Kemenkumham maupun Pemerintah Daerah tentang Rancangan Peraturan Menteri Hukum tersebut. Diskusi tersebut memberikan beragam masukan yang sangat konstruktif untuk penyempurnaan rancangan regulasi.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Hernadi, juga turut menyampaikan pandangannya mengenai tujuan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hernadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari harmonisasi adalah untuk menciptakan keselarasan, kesinkronan, dan kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyatakan bahwa rapat ini menunjukkan komitmen dari semua pihak terkait dalam menciptakan peraturan yang lebih harmonis, sinkron, dan efektif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (20/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Kejagung telah periksa 147 saksi terkait kasus korupsi minyak mentah

Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 147 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Selengkapnya di sini

2. Kejagung periksa Alfian Nasution soal kasus minyak mentah pada Jumat

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution (AN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 pada Jumat (21/3).

Selengkapnya di sini

3. OMS di NTT jamin perlindungan bagi korban kasus AKBP Fajar

Organisasi masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam gerakan SAKSIMINOR menyatakan komitmen untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban kasus kekerasan seksual oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

Selengkapnya di sini

4. Yusril sebut KUHAP baru rampung akhir tahun 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

Selengkapnya di sini

5. KPK: Andi Narogong diperiksa soal aliran dana kasus KTP-el ke DPR

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengemukakan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong diperiksa oleh penyidik pada Rabu (19/3) berkaitan dengan aliran dana kasus KTP-elektronik (KTP-el) ke anggota DPR.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kementeriannya terbuka dan kooperatif dalam membantu proses hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pengadaan barang, jasa, serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.

"Pada prinsipnya Kantor Kemkomdigi siap membantu apa pun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain mungkin. Kita kerja sama dengan kejaksaan, silakan saja, kami terbuka, dan mengikuti proses hukum yang berlaku," kata Meutya ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis.

Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria yang menyebutkan kementeriannya kooperatif untuk mendukung penyelidikan sesuai koridor hukum.

"Oh iya dong, kita kooperatif," kata Nezar.

Saat ditanya apakah proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini tengah disiapkan untuk beroperasi akan mengalami evaluasi berkaca dari penyelidikan PDNS, Nezar menyebutkan semua hal telah dikoordinasikan agar bisa memenuhi semua standar keamanan dan kepatuhan hukum.

Menurutnya PDN pertama yang akan beroperasi pada akhir Q1 2025 saat ini terus dipastikan keandalannya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN," kata Nezar.

Dukungan Menkomdigi dan Wamenkomdigi terhadap pengusutan kasus korupsi PDNS itu sejalan dengan warta pada Jumat (14/3) yang menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jakarta (ANTARA) - Tradisi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau angpau saat Lebaran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di Indonesia. Momen ini sering kali dinantikan oleh anak-anak dan kerabat sebagai bentuk kasih sayang serta kebersamaan dalam keluarga.

Selain itu, praktik berbagi rezeki ini juga memiliki landasan dalam ajaran Islam. Memberikan THR atau angpau mencerminkan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama, yang sejalan dengan semangat berbagi di bulan kemenangan.

Pandangan hukum memberikan THR dalam Islam

Dalam Islam, memberikan THR saat Lebaran dianggap sebagai bentuk sedekah yang dianjurkan. Tindakan ini mencerminkan kepedulian terhadap sesama dan mempererat tali silaturahmi, terutama di momen yang penuh berkah seperti Idul Fitri.

Sedekah sendiri merupakan amalan mulia yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al-Baqarah 271, yang berbunyi:

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٧١

in tubdush-shadaqâti fa ni‘immâ hiy, wa in tukhfûhâ wa tu'tûhal-fuqarâ'a fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ‘angkum min sayyi'âtikum, wallâhu bimâ ta‘malûna khabîr.

"Jika kalian menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik; dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian; Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah: 271).

Dengan memberikan THR, seseorang tidak hanya berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama keluarga dan kerabat terdekat. Tindakan ini menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan menumbuhkan rasa syukur di antara sesama.

Selain itu, memberikan THR juga merupakan bentuk pelaksanaan anjuran untuk bersedekah. Dalam ajaran Islam, sedekah dianjurkan sebagai wujud kepedulian sosial yang dapat mendatangkan pahala serta keberkahan bagi pemberi maupun penerima.

Keutamaan memberi THR kepada kerabat

Memberikan THR kepada kerabat dekat memiliki keutamaan tersendiri. Selain mendapatkan pahala sedekah, juga terjalin silaturahmi yang erat. Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah kepada orang miskin bernilai satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat bernilai dua sedekah, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturrahim." (HR An-Nasai dan At-Tirmidzi)

Oleh karena itu, memprioritaskan pemberian THR kepada keluarga dekat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk mempererat tali silaturahmi dan membantu kerabat yang membutuhkan.

Selain itu, memberikan THR kepada keluarga juga mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial. Dengan berbagi rezeki, seseorang dapat menebarkan kebahagiaan sekaligus mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pemberian THR didasari oleh niat yang ikhlas, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Niat yang tulus akan menjauhkan seseorang dari sifat riya yang dapat menghapus pahala amal kebaikan.

Memberikan uang THR saat Lebaran dalam Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk sedekah dan upaya mempererat silaturahmi. Dengan niat yang ikhlas, amalan ini akan mendatangkan pahala dan keberkahan bagi pemberi dan penerima.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak yang dinantikan oleh karyawan setiap menjelang hari besar keagamaan. Bagi pekerja, THR bukan sekadar bonus, melainkan bentuk penghargaan atas kerja keras mereka.

Namun, tidak semua perusahaan mampu atau bersedia memenuhi kewajiban ini, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya praktik tersebut ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk dalam ajaran Islam.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan pekerja mendapat perhatian khusus, dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi dasar hubungan antara majikan dan karyawan. Ketika hak-hak pekerja tidak dipenuhi, muncul dilema moral yang perlu dicermati lebih dalam.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait perusahaan yang tidak membayar THR?

Hukum perusahaan tidak bayar THR kepada karyawan menurut perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dianggap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban memenuhi hak pekerja.

Meskipun pada awalnya pemberian THR bersifat sunnah atau anjuran, ketika pemerintah menetapkan peraturan yang mewajibkan pembayaran THR, maka hukumnya menjadi wajib bagi pengusaha untuk mematuhinya.

Oleh karena itu, menunda atau tidak memberikan THR kepada karyawan dianggap haram karena termasuk menahan hak orang lain yang seharusnya diterima tepat waktu.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR, karena tunjangan ini telah menjadi 'urf yang mengikat bagi perusahaan. Sebagai rujukan, terdapat hadis Nabi Muhammad saw yang dapat dijadikan pedoman berikut ini:

“من ولى للناس عملاً , وليس له منزل فليتخذ منزلاً, أو ليس له زوجة فليتزوج, أو ليس له خادم فليتخذ خادماً, أو ليس له دابة فليتخذ دابة , ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غال” (رواه الإمام أحمد

Artinya: Barangsiapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, berikanlah rumah untuknya. Bila tidak punya istri kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, berilah pembantu dan bila tidak punya kendaraan siapkanlah ia kendaraan. Siapa yang mengambil sesuatu selain itu dia adalah koruptor.

Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi karyawannya. Dalam Islam, pekerjaan yang disertai dengan jaminan sosial yang diakui dalam hukum positif dianggap sebagai bagian dari upah yang harus diberikan kepada karyawan tanpa penundaan.

Oleh karena itu, pembayaran THR sebaiknya dipercepat, mengingat hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang termasuk dalam kewajiban mereka terhadap pekerja. Dengan demikian, hak karyawan dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, dalam hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia, pembayaran THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus atau lebih. Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar dan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawan melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025