Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring dari Law Office & Advokat Irwansyah Nasution and Partners membantah kliennya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tim gabungan Polri.

“Kami menegaskan bahwa klien kami datang secara sukarela ke Gedung TNCC Divpropam Polri pada 2 Desember 2024 atas undangan klarifikasi, bukan karena ditangkap dalam OTT,” tegas Irwansyah Nasution selaku kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring ketika dihubungi dari Medan, Sabtu (22/3).

Pihaknya menilai dalam penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terhadap Kompol Ramli Sembiring merupakan mantan PS Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut, banyak kejanggalan.

“Kami menilai dalam proses hukum sejak awal penyidikan, baik di Propam Polri maupun di Kortas Tipidkor, klien kami mengalami perlakuan tidak adil,” ujar dia.

Irwansyah menyebutkan, pihaknya sangat menghormati institusi Polri dan mendukung upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Namun, proses penegakan hukum yang sesuai dengan hukum formil yang diatur didalam KUHAP, bukan sebaliknya,” ujar dia.

Salah satu di antaranya, kata Irwansyah, terkait informasi yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang telah disampaikan pihak Polri kepada rekan-rekan jurnalis.

“Dimana disebutkan klien kami ditangkap oleh Tim Paminal Mabes Polri. Bahwa klien kami tidak pernah ditangkap atau di OTT oleh KPK atau Tim Gabungan KPK dan Polri seperti yang disampaikan atau diberitakan oleh beberapa media,” ujar dia.

Namun faktanya, lanjut dia, Ramli Sembiring yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasubdit Tipidkor Polda Sumut, ditahan setelah menghadiri undangan klarifikasi di Divisi Propam Polri.

“Klien kami tidak pernah ditangkap dalam OTT oleh KPK maupun tim gabungan. Pada 2 Desember 2024, beliau datang ke Gedung TNCC lantai 7 Divpropam Polri untuk memenuhi undangan klarifikasi,” tegas dia.

Namun setelah itu, kata Irwansyah, kliennya langsung ditahan selama 81 hari oleh Divisi Propam tanpa dasar hukum yang jelas.

“Dari total 81 hari masa tahanan tersebut, klien kami ditahan selama 60 hari di dalam sel tanpa alasan yang sah, kemudian menjalani 21 hari penahanan khusus (patsus) di Rowaprof Divisi Propam Mabes Polri,” ujarnya.

Selain menolak tuduhan OTT, kuasa hukum juga membantah klaim bahwa kliennya memiliki barang bukti uang hasil pemerasan senilai Rp4,7 miliar dan Rp431 juta.

Pihaknya menegaskan bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan hanya menciptakan opini negatif terhadap kliennya.

“Klien kami tidak pernah ditangkap dengan barang bukti uang, dan uang tersebut juga bukan dari pihak Kepala Sekolah. Uang yang disebut-sebut sebagai hasil pemerasan sebenarnya merupakan hasil dari panen ladang perkebunan miliknya,” kata Irwansyah.

Pihaknya juga mempertanyakan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap kendaraan yang diduga milik Ramli Sembiring di sebuah bengkel di Medan.

“Penggeledahan ini disebut sebagai dasar penyitaan uang Rp431 juta, tetapi tindakan tersebut cacat hukum karena tidak disaksikan oleh keluarga atau pihak klien kami,” ucapnya.

Irwansyah juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam penyidikan kasus ini.

Pihaknya mengungkap bahwa laporan polisi terhadap Ramli Sembiring baru dibuat pada 3 Februari 2025 dengan nomor laporan LP/A/4/II/2025/SPKT.DITTIDKOR/BARESKRIM POLRI. dan langsung naik ke tingkat Penyidikan pada 4 Februari 2025.

Menurut dia, proses penyidikan yang begitu cepat tanpa melalui tahapan penyelidikan yang memadai menimbulkan dugaan bahwa ada intervensi dari pihak tertentu.

“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa penyidikan ini dipaksakan dan tidak profesional. Klien kami dituduh melakukan pemerasan terkait dana DAK di Dinas Pendidikan Sumut, tetapi belum ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut, satu hari langsung naik Sidik. Ini bukan OTT,” kata Irwansyah.

Atas hal itu, pihaknya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidikan dan penetapan tersangka Ramli Sembiring di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 17/Pid.Pra/2025/PN Medan.

“Kami menilai penetapan tersangka terhadap klien kami cacat hukum dan meminta majelis hakim untuk membatalkannya,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga tengah menggugat keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) yang dikeluarkan Divisi Propam Mabes Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada 28 Februari 2025.

Irwansyah menegaskan bahwa sebelumnya Ramli Sembiring telah menerima surat keputusan pensiun dengan hormat per 1 Maret 2025, sehingga keputusan PTDH dianggap tidak sah.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kapolri dan jajaran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Ramli Sembiring, yang telah ditahan selama 81 hari tanpa dasar hukum yang jelas.

Pihaknya juga mengkritik Polri yang memberikan keterangan pers ke media tanpa ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sebab, kata dia, kliennya yang dituduh melakukan pemerasan atau meminta fee proyek dengan nilai 4,7 M terhadap SMKN se-Sumut dalam pengelolaan Dana DAK Dinas Pendidikan, tidaklah benar.

Menurut dia, tuduhan tersebut merupakan opini sesat untuk membuat klien kami Ramli Sembiring hina bahkan terpuruk di mata publik.

“Kami meminta kepada pejabat Polri untuk fokus pada penyidikan dan semua pihak menunggu hasil persidangan sebelum menyebarkan informasi yang berpotensi mencemarkan nama baik klien kami,” tegas Irwansyah.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara proaktif memantau insiden penembakan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota kepolisian saat penggerebekan lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3) lalu.

“Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Komnas HAM menyatakan menaruh perhatian atas peristiwa tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka mendalam atas tewasnya AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

Lebih lanjut, Uli menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung untuk mengusut insiden dimaksud.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Selain itu, Komnas HAM meminta agar kasus tersebut diungkap secara tuntas.

“Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan,” Uli menambahkan.

Sebelumnya, tiga personel Polri gugur saat menggerebek lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika menyatakan satu orang berinisial Z telah ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam dalam peristiwa ini. Tersangka Z yang merupakan warga sipil, ditetapkan sebagai tersangka judi, bukan penembakan.

"Dalam kejadian ini terdapat sejumlah orang diamankan untuk menjadi saksi dan juga tersangka Z," kata Helmy saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3).

Helmy menjelaskan Z pada Sabtu (15/3) mengetahui lapak judi sabung ayam di Way Kanan dari temannya berinisial I, P, L, R, dan IW yang masih buron. Undangan judi sabung ayam disebarkan oleh seorang oknum TNI berinisial B melalui media sosial WhatsApp maupun Facebook.

Informasi judi sabung ayam itu sampai kepada pihak kepolisian. Kemudian, pada Senin (17/3), Kapolres Way Kanan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembubaran. Penindakan dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin yang juga menjadi korban tewas.

"Saat tiba di lokasi, setelah dilakukan tembakan membubarkan, terdengar beberapa kali letusan, hingga diketahui terdapat tiga anggota Polri yang meninggal dunia di lokasi, sedangkan lainnya berusaha mengevakuasi korban sambil melindung," Helmy menjelaskan.

Di sisi lain, kepolisian sudah memeriksa 13 orang anggota Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin yang melaksanakan penindakan. Empat orang di antaranya mengaku melihat oknum TNI melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang di lokasi kejadian.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan dua oknum TNI yang diduga terlibat dalam penembakan saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam dimaksud masih berstatus menjadi saksi.

"Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Komando Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/3 Lampung. Mereka masih dimintai keterangan terhadap kasus tersebut," kata Pangdam saat konferensi pers yang sama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan RUU KUHAP hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon anggota legislatif terpilih dapat mengundurkan diri karena tugas negara.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Komisi III segera bahas RUU KUHAP dengan Pemerintah usai Surpres turun

Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Pemerintah, usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis (20/3).

"Draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dibahas segera karena Surpres-nya per hari ini sudah ke luar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selengkapnya klik di sini.

2. KPK sebut masih mendalami keterlibatan pihak lain di kasus DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.

“Tidak hanya itu. Jadi, siapa yang terlibat di dalam perkara ini juga sedang kami dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polri koordinasi dengan K/L cegah korban TPPO berulang

Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait upaya mencegah adanya korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berulang.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa dari asesmen yang dilakukan terhadap 699 pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban TPPO di Myanmar, diketahui bahwa terdapat 116 orang yang menjadi korban berulang kali.

Alasan adanya korban TPPO berulang, ungkap dia, karena korban sudah mendapatkan posisi jabatan yang tinggi.

Selengkapnya klik di sini.

4. Hasto duga ada konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasusnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga adanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menjeratnya.

Pasalnya, kata dia, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti telah bertindak sebagai saksi yang memberatkan dirinya, padahal seharusnya penyidik bersikap netral dan independen.

"Ini adalah konflik kepentingan yang jelas melanggar prinsip independensi dan netralitas dalam penegakan hukum," ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

5. MK: Caleg terpilih dapat diganti jika mundur karena tugas negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.

Ketentuan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 426 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian pengujian undang-undang Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024.

"Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima piagam penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara atas dukungan dan partisipasi hingga terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024 yang dilaksanakan dengan sukses, aman, dan lancar di Rutan Kelas IIB Tarutung.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh KPU Tapanuli Utara kepada Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring yang didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan di ruang kerja Kepala Rutan, semalam.

"Penghargaan ini merupakan salah satu kebanggaan bagi Rutan Tarutung karena sudah ambil bagian mensukseskan tahapan pemilihan umum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Suamtera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang dalam penyelenggaraannya aman, lancar dan kondusif," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Sabtu (22/3).

Disebutkan, keberhasilan Rutan Tarutung mendapatkan penghargaan tersebut didasari kerja sama, kerja keras dan kreativitas seluruh jajaran Rutan Tarutung.

Pemilu yang dilaksanakan pada 27 November 2024 yang lalu melibatkan warga binaan pemasyarakatan Rutan Tarutung terlaksana semaksimal mungkin hingga warga binaan dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

"Penyelenggaraan ini dapat terjalin dengan lancar dan aman akibat adanya koordinasi dan kerja sama yang tidak pernah putus antara Rutan Tarutung dengan KPU Tapanuli Utara," jelas Evan.

Suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Rutan Tarutung juga sebagai bukti nyata kinerja dalam menjalankan instruksi yang telah diamanahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon memberikan penyuluhan agama kepada warga binaan Muslim pada 10 hari terakhir bulan Suci Ramadhan 2025 untuk menjemput malam Lailatul Qadr.

“Sebelumnya kami memiliki program untuk mengajarkan Al Quran, kami berkolaborasi dengan komunitas pengajian Al Quran yakni ruang belajar Quran untuk mengajarkan Al Quran kepada warga binaan,” kata Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Adam Ridwansah di Ambon, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan renungan Ramadhan di Rutan Kelas IIA Kota Ambon.

Ia mengatakan selama Bulan Suci Ramadhan ini pihaknya mengupayakan agar warga binaan setempat dapat mengisinya dengan kegiatan keagamaan lainnya seperti Shalat Sunah, Dhuha, Tadarus, penyampaian materi keislaman, mulai dari Thaharah, Fiqih hingga baca tulis Al Quran.

Tak hanya itu pihaknya pun melibatkan para penceramah dari Kanwil Kemenag Maluku untuk memberikan tausiah pagi bagi para warga binaan.

Para penceramah dari Kemenag Maluku itu memiliki beragam materi seperti keutamaan puasa, keutamaan Shalat hingga pentingnya mencintai Al Quran.

“Kami juga sedang mengembangkan bakat tahfiz Al Quran yang dimiliki para warga binaan,” ujarnya.

Dirinya pun mengimbau para warga binaan agar dapat mempertahankan rutinitas ibadah yang telah dijalankan selama bulan Ramadhan agar menjadi kebiasaan di kemudian hari. Apalagi kata dia warga binaan yang berpuasa di dalam Rutan ini, beruntung karena selain dapat menjaga lapar dan dahaga mereka juga secara otomatis menjaga mata dan telinga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa.

“Kami bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga binaan karena telah menciptakan situasi kondusif. Saya imbau ibadahnya jangan sampai putus. istiqomah untuk hadir di Masjid terutama 10 hari terakhir Ramadhan ini untuk menjemput malam Lailatul Qadr dengan i'tikaf sembari membaca Al Quran sampai waktu sahur,” tuturnya.

Ia berharap dengan kegiatan Islami yang dilakukan ini dapat meningkatkan rasa religius para warga binaan agar menjadi bekal saat bebas dan kembali ke masyarakat nanti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto, melalui penasihat hukumnya, mengajukan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat dari sebelumnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan di rutan KPK, akses kliennya terbatas untuk bertemu dengan kolega.

"Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," ujar Ronny dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung, maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto.

Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

"Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan," ucap Hakim Ketua.

Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan masih ada jalur untuk meninjau kembali UU TNI yang disahkan di DPR pada Kamis (20/3) lalu, yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3), Supratman meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dan memberikan kesempatan untuk penerapan UU TNI tersebut.(Aria Cindyara/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay.

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

Usulan penghapusan SKCK disebut demi penegakan, pemenuhan, dan penguatan HAM. Sebab, Kementerian HAM berpandangan bahwa setiap manusia, termasuk narapidana, mempunyai hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Astacita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM,” ucapnya.

Lebih lanjut, apabila surat usulan penghapusan SKCK tidak mendapat respons dari Polri, Kementerian HAM berencana akan membentuk peraturan menteri (permen) mengenai hal itu.

“Langkah-langkah kita (jika tidak direspons) akan konsultasi dengan DPR, kemudian kita buat draf untuk permen,” imbuh Nicholay.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025