Jakarta (ANTARA) - Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

“Tentu kami hanya memberikan suatu catatan-catatan karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3) merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan aksi tersebut ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike menegaskan.

Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Untuk itu, Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik semi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM meminta tiga hal. Pertama, mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas.

Kedua, meminta pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke daerah asal.

Ketiga, meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pascapenyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Komnas HAM menghimpun bahwa aksi penyerangan yang dilakukan KKB itu menyebabkan satu korban meninggal dunia, enam korban luka-luka, serta kerugian materil berupa bangunan sekolah dan rumah guru SD YPK Anggruk yang dibakar.

“Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal dunia, yaitu Almarhum Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk,” ucap Atnike.

Di samping itu, Komnas HAM mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo beserta tim yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera mengevakuasi para korban serta seluruh tenaga kesehatan dan pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KKB, red.) atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” Atnike menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3) merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan aksi tersebut ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike menegaskan.

Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Untuk itu, Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik semi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM meminta tiga hal. Pertama, mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas.

Kedua, meminta pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke daerah asal.

Ketiga, meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pascapenyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Komnas HAM menghimpun bahwa aksi penyerangan yang dilakukan KKB itu menyebabkan satu korban meninggal dunia, enam korban luka-luka, serta kerugian materil berupa bangunan sekolah dan rumah guru SD YPK Anggruk yang dibakar.

“Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal dunia, yaitu Almarhum Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk,” ucap Atnike.

Di samping itu, Komnas HAM mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo beserta tim yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera mengevakuasi para korban serta seluruh tenaga kesehatan dan pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KKB, red.) atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” Atnike menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Ramallah, Palestian (ANTARA) - Seorang tahanan remaja Palestina berusia 17 tahun meninggal di dalam penjara Israel, sehingga menambah jumlah tahanan yang tewas di penjara Israel menjadi 63 sejak Oktober 2023, menurut kelompok advokasi tahanan pada Senin.

Dalam pernyataan bersama, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina menyebutkan bahwa Otoritas Urusan Sipil -- lembaga penghubung resmi Otoritas Palestina dengan Israel -- memberitahu mereka soal kematian tahanan Walid Ahmad di Penjara Megiddo, Israel.

Ahmad, yang ditangkap saat masih di bawah umur, berasal dari Silwad, sebuah kota di timur Ramallah, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa Ahmad ditangkap pasukan Israel pada 30 September 2024, namun penyebab kematiannya masih belum jelas diketahui.

Dengan kematian Ahmad, jumlah warga Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel sejak Oktober 2023 hingga kini mencapai 63 orang, di mana 40 di antaranya merupakan tahanan dari Jalur Gaza.

Otoritas Palestina memperkirakan sedikitnya 300 tahanan Palestina telah meninggal di penjara Israel sejak pendudukan Tepi Barat dan Gaza pada 1967.

Harian Israel Haaretz melaporkan pada Oktober 2024 bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk secara sistematis terhadap tahanan Palestina masih marak terjadi.

Laporan tersebut mengutip dokumen bocoran dari Penjara Megiddo yang mengungkap berbagai bentuk kekerasan brutal, termasuk memanfaatkan hewan seperti anjing untuk merendahkan para tahanan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Prestasi yang diraih oleh Muhammad Syafi'i Ma'arif adalah kebanggaan bagi UMPR

Palangka Raya (ANTARA) - Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Muhammad Syafi'i Ma'arif, berhasil meraih juara tiga pada ajang Musabaqah Hifz Qur'an (MHQ) Internasional Cabang 20 Juz yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau.

Wakil Rektor 3 UMPR, Apt Guntur Satrio P MSi di Palangka Raya, Senin mengaku bangga dan turut mengapresiasi prestasi yang diraih Syafi’i.

“Prestasi yang diraih oleh Muhammad Syafi'i Ma'arif adalah kebanggaan bagi UMPR. Kami selalu mendukung setiap mahasiswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang, termasuk dalam hafalan Al Quran," katanya.

Dia pun berharap, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi mahasiswa UMPR lainnya untuk terus berprestasi dan membawa nama baik kampus.

Pencapaian Syafi'i, dalam lomba Hifz Quran ini adalah bukti, mahasiswa UMPR tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang keagamaan.

Ajang MHQ Internasional tahun ini terbagi dalam dua kategori hafalan, yaitu 10 Juz dan 20 Juz dengan 98 Hafiz. Untuk kategori 10 Juz diikuti oleh 63 peserta, sementara kategori 20 Juz diikuti oleh 35 peserta dari lima negara yaitu Indonesia, Brunei, Kambodia, Philipines, dan Malaysia.

Kemudian seluruh peserta mengikuti babak penyisihan yang digelar secara daring selama dua hari sejak Ahad hingga Senin Maret 2025.

Dari masing-masing kategori, dipilih lima finalis terbaik yang akan melaju ke babak final pada 21 Maret 2025 di kampus Umri yang memperebutkan hadiah utama Umrah, dana pembinaan, tropy juara, serta hadiah menarik lainnya.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr Ariadi mengatakan, keberhasilan Muhammad Syafi'i Ma'arif meraih juara 3 dalam kompetisi internasional tahfiz 20 juz di Riau merupakan pencapaian yang sangat membanggakan.

“Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Hukum Keluarga. Prestasi ini menunjukkan bahwa Syafi'i mampu mengimbangi tuntutan akademik di bidang hukum dengan komitmennya dalam menjaga dan menghafal Al Quran,” ucapnya.

Sebagai mahasiswa Hukum Keluarga, ia telah memberikan contoh yang sangat baik, mengenai bagaimana pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu agama.

Dia mengharapkan, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, untuk terus berkembang baik secara akademik maupun spiritual dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan bangsa.

Sementara itu, Syafi'i menerangkan, persiapan yang dilakukan yaitu melakukan banyak murojaah atau mengulang hafalan dengan melibatkan keluarga dan teman-temannya.

“Proses persiapan ini tentu tidak mudah. Saya harus mengatur waktu dengan baik antara latihan, kewajiban akademik dan kegiatan lainnya,” jelas Syafi'i.

Dia mengaku, terinspirasi untuk mengikuti lomba ini dan menantang diri sendiri sekaligus mengukur kemampuan di bidang hafalan Al Quran yang sangat ia minati.

“Saya mengikuti lomba pada kategori 20 juz, pada perlombaan ini saya ingin mendapatkan pengalaman baru, memperluas jaringan pertemanan, serta membawa nama baik kampus,” tuturnya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Syafi'i adalah mengelola waktu antara persiapan untuk lomba dan kewajiban akademik. Selain itu, tekanan dan rasa gugup saat lomba juga menjadi ujian tersendiri.

Namun, dengan manajemen waktu yang baik dan dukungan dari keluarga, dosen, serta teman-teman, ia berhasil mengatasi segala hambatan tersebut dan meraih prestasi membanggakan ini.

Syafi'i juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah mendampingi dan mendukungnya.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Bali menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan fast track yang melibatkan pejabat Imigrasi Ngurah Rai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana saat ditemui di Denpasar, Senin menyatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) yang diduga melibatkan pejabat Kantor Imigrasi Ngurah Rai berinisial HS karena alasan tidak cukup bukti.

"Sudah ditutup, sudah SP3. (Karena) tidak cukup bukti, tidak layak untuk dilakukan persidangan," kata dia.

SP3 tersebut sudah dikeluarkan dan diterima HS pada Maret 2025. HS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023.

Menurut keterangan Sumedana, barang bukti dalam kasus tersebut senilai Rp250 ribu.

Dia mengatakan setelah mendapatkan informasi akan adanya dugaan pungli tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pihaknya mendapatkan uang tunai dalam brankas sebagai barang bukti. Namun, saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pihaknya hanya mendapatkan uang tunai Rp250 ribu.

Jumlah barang bukti yang disebutkan Sumedana berbeda dengan jumlah yang disebutkan pada saat kasus ini diekspos ke publik pada November 2023 lalu.

Penyidik saat itu menyebutkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat OTT berjumlah Rp100 juta.

Saat ditanya terkait barang bukti tersebut, Kajati Bali Ketut Sumedana menyebutkan bahwa uang Rp100 juta dalam perkara tersebut bersumber dari rekening pribadi HS yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita dulu berharap ada uang yang banyak di brankas ternyata nggak ada setelah dibuka. Uang Rp100 juta nggak ada. Itu disita dari rekeningnya dia (HS)," kata mantan Kapuspenkum Kejagung RI tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp100.000 hingga Rp250.000 per orangnya. Barang bukti yang disita dalam OTT oleh Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp100 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan di Denpasar, Bali, Kamis (16/11/2023) mengatakan HS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track yang merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional.

"Saudara HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya," kata Dedy.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai menyayangkan insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas. Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan upaya pelindungan terhadap masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ucapnya.

Sebelumnya, Kodam XVII Cenderawasih menyatakan KKB menyerang sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Jumat (21/3). Aksi tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya luka-luka.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Sementara itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli saat dihubungi ANTARA dari Jayapura, Minggu (23/3), mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia tersebut merupakan wanita yang berprofesi sebagai guru.

Menurut Didimus, aparat keamanan telah mengevakuasi para korban dan warga sipil di wilayah tersebut. Ia menyebut korban luka-luka sudah berada di Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan.

Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menyatakan pihaknya berhasil mengevakuasi tujuh korban pada Minggu. Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat karena Distrik Anggruk masih rawan.

"Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Gustiawan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Tujuh korban yang dievakuasi, antara lain, Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan; tiga korban dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai menyayangkan insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas. Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan upaya pelindungan terhadap masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ucapnya.

Sebelumnya, Kodam XVII Cenderawasih menyatakan KKB menyerang sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Jumat (21/3). Aksi tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya luka-luka.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Sementara itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli saat dihubungi ANTARA dari Jayapura, Minggu (23/3), mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia tersebut merupakan wanita yang berprofesi sebagai guru.

Menurut Didimus, aparat keamanan telah mengevakuasi para korban dan warga sipil di wilayah tersebut. Ia menyebut korban luka-luka sudah berada di Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan.

Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menyatakan pihaknya berhasil mengevakuasi tujuh korban pada Minggu. Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat karena Distrik Anggruk masih rawan.

"Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Gustiawan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Tujuh korban yang dievakuasi, antara lain, Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan; tiga korban dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda persidangan praperadilan yang diajukan staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

Penundaan persidangan ini lantaran pihak KPK tidak hadir persidangan karena alasan sedang menghadiri persidangan praperadilan dalam perkara lain. KPK pun meminta sidang pada Senin (14/4).

Majelis hakim Samuel Ginting memutuskan persidangan kembali digelar pada Selasa (8/4) mendatang.

Kuasa hukum Kusnadi, Johannes O. Tobing, pun menyampaikan kekecewaannya terkait penundaan persidangan kali ini. Menurutnya, alasan KPK tidak hadir dalam persidangan kali ini tidak beralasan.

Hal itu disampaikan Johannes saat didampingi tim kuasa hukum lainnya, Army Mulyanto dan tim di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin.

“Yang pasti kami kecewa, itu dulu yang pertama. Kami kecewa karena apapun itu alasannya dengan hari ini mereka mengirimkan surat menunda meminta kepada majelis untuk 3 minggu, saya kira itu sangat tidak beralasan,” kata Johannes dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Padahal, Johannes menilai perkara yang diajukan Kusnadi ini bukanlah perkara baru. Sebab, perkara ini sudah bergulir satu tahun lamanya.

Dia pun meminta kepada KPK untuk menghormati lembaga persidangan yang ada. Johannes juga menduga, KPK sengaja tidak hadir dalam persidangan ini untuk mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan keadilan bagi Kusnadi.

“Jadi, saya kira memang kami sebut menyesalkan itu. Tentu dengan harapan kemudian, kami berharap agar KPK ini juga menghormati lembaga persidangan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan jika KPK tidak serius dalam mengikuti persidangan untuk memberikan keadilan bagi Kusnadi.

“Memang, dari dulu emang gayanya KPK kan gitu. Kan kita kan bukan sekali saja mengajukan praperadilan. Gayanya kan, modelnya kan begitu, selalu minta 3 minggu,” jelas Johannes.

Ia mengatakan KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum. Johannes menyebut ketika ada kepentingan komisi antirasuah, mereka buru-buru menggelar sidang.

Sementara, saat pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

Lantaran KPK tidak hadir. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting memutuskan untuk menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Dengan demikian. PN Jakarta Selatan bakal kembali memanggil KPK setelah lebaran.

“Baik kita tunda persidangan ini ke hari Selasa 8 April 2025 pukul 10.00 memanggil termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan panggilan ini, panggilan kedua dan terakhir,” tutur hakim.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum hari Kamis (27/3), demi menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3), namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3). Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bagi warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur bersama.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai hari Kamis (27/3) dan/atau selama libur bersama maka akan mulai diproses setelah masa libur bersama berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," imbuh Godam.

Godam mengimbau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum hari Kamis (27/3). Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan immigration lounge dengan biaya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.

"Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang," katanya.

Immigration lounge merupakan fasilitas pengurusan dokumen keimigrasian di luar kantor imigrasi. Saat ini, immigration lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, Senayan City Jakarta Pusat, Mal Taman Anggrek Jakarta Barat, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Pesona Square Mall Depok, Ciputra World Surabaya, dan Icon Mall Gresik Jawa Timur.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengambil paspornya sebelum libur bersama dimulai. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi saluran siaga (hotline) kantor imigrasi terdekat.

"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025