Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (25/3), mulai dari penjelasan Kementerian HAM soal usulan SKCK dihapus hingga dua personel TNI AD ditetapkan menjadi tersangka penembakan polisi di Way Kanan, Lampung.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Kementerian HAM: Usulan SKCK dihapus untuk mantan narapidana

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (25/3), mengatakan usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK periksa mantan pejabat Pertamina terkait penyidik korupsi pengadaan katalis

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang mantan pejabat PT Pertamina terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi pada tender pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero).

"Semua saksi hadir dan materi pertanyaan seputar pengetahuan atau peran para saksi dalam penerimaan gratifikasi oleh tersangka CD dan kawan kawan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Baharkam Polri mulai siagakan ambulans udara selama mudik Lebaran

Direktorat Kepolisian Udara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri mulai menyiagakan helikopter ambulans guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama masa mudik Lebaran 2025.

Kepala Subsatgas Poludara Baharkam Polri Komisaris Besar Polisi Agus Herli Sudiawan mengatakan bahwa dua ambulans udara mulai disiagakan di KM 29 Tol Kalikangkung.

"Kami optimis adanya ambulans udara ini bisa mendukung kelancaran kegiatan Operasi Ketupat 2025, mudik aman, keluarga nyaman," kata Agus Herli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/3).

Baca selengkapnya di sini.

4. Satgas Preventif Polri kerahkan anjing pelacak amankan libur Lebaran

Satgas Preventif Polri mengerahkan 12 anjing pelacak atau K-9 dan empat ekor kuda pada beberapa lokasi tertentu, seperti stasiun, dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran 2025.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho selaku Kasatgas Operasi Ketupat 2025 dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/3), mengatakan kehadiran anjing pelacak dan kuda ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Baca selengkapnya di sini.

5. Dua personel TNI AD jadi tersangka kasus sabung ayam di Way Kanan

Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana menyatakan bahwa dua orang oknum personel TNI AD yang terlibat dalam kasus penembakan anggota Polri dan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah ditetapkan tersangka.

"Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL) statusnya saat ini resmi sebagai tersangka dalam peristiwa perjudian dan penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia," kata Mayjen Eka Wijaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Lampung, Selasa (25/3).

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, usulan SKCK dihapus hingga personel TNI tersangka penembakan

Mamuju (ANTARA) - Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meraih penghargaan sebagai daerah yang peduli dalam penegakan hak asasi manusia dari Kementerian Hak Asasi Manusia

Bupati Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi, di Mamuju, Selasa, mengatakan, Mamuju meraih hasil terbaik dalam penilaian daerah peduli HAM dan menjadi daerah yang peduli dalam penegakan HAM dengan meraih nilai 96,10.

Kabupaten Mamuju mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai.

Mamuju meriah penghargaan tersebut berdasarkan beberapa penilaian diantaranya dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, dan penilaian hak atas informasi.

Kemudian, penilaian hak turut serta dalam pemerintahan, penilaian hak atas keberagaman dan pluralisme, penilaian hak atas kependudukan

Selain itu penilaian hak atas kesehatan dan pendidikan, hak atas pekerjaan, sampai pada hak atas lingkungan yang baik dan sehat; serta hak atas perumahan yang layak; dan hak atas perempuan dan anak.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Banten.

"Kami menghormati putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati usai sidang pembacaan vonis terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Sri, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.

Apalagi, salah satu pertimbangan hakim militer menolak permohonan restitusi lantaran keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman telah menerima dana santunan Rp100 juta. Sedangkan, santunan bagi keluarga korban luka yakni Ramli Rp35 juta.

"Para keluarga sudah mendapatkan santunan sehingga ini sangat berbeda dengan makna restitusi. Restitusi itu kan sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara santunan ini kan berkaitan dengan duka cita kemudian rasa sakit sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," jelas Sri.

Selain itu, dalam sidang pembacaan vonis hakim militer menilai ketiga terdakwa tidak akan mampu secara finansial untuk membayar nilai restitusi yang diajukan LPSK.

Sri menilai, seharusnya nilai restitusi sebaiknya dihitung lebih dulu oleh hakim militer. Perkara apakah terdakwa mampu membayar atau tidak itu persoalan lain.

"Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban. Bagaimana tanggung jawab pelaku ke korban. Itu merupakan bagian dari efek jera," ucap Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut selama ini penderitaan yang dialami korban tidak pernah dipertimbangkan dan yang menjadi fokus utama yakni tingginya hukuman badan dan denda.

Adapun LPSK akan berkoordinasi dengan oditur militer terkait pertimbangan restitusi. LPSK berharap, oditur militer bisa ikut memasukkan nominal restitusi di dalam memori atau kontra memori banding.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) sebesar Rp209,6 juta sedangkan kepada saudara Ramli, korban luka sebesar Rp146,4 juta.

Terdakwa dua yakni Sersan Satu Akbar Adli dikenakan tuntutan membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta.

Sedangkan terdakwa tiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan dituntut membayar restitusi kepada keluarga Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147 juta dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta subsider tiga bulan penjara.

Namun, pada sidang pembacaan vonis hari ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Banten.

"Kami menghormati putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati usai sidang pembacaan vonis terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Sri, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.

Apalagi, salah satu pertimbangan hakim militer menolak permohonan restitusi lantaran keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman telah menerima dana santunan Rp100 juta. Sedangkan, santunan bagi keluarga korban luka yakni Ramli Rp35 juta.

"Para keluarga sudah mendapatkan santunan sehingga ini sangat berbeda dengan makna restitusi. Restitusi itu kan sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara santunan ini kan berkaitan dengan duka cita kemudian rasa sakit sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," jelas Sri.

Selain itu, dalam sidang pembacaan vonis hakim militer menilai ketiga terdakwa tidak akan mampu secara finansial untuk membayar nilai restitusi yang diajukan LPSK.

Sri menilai, seharusnya nilai restitusi sebaiknya dihitung lebih dulu oleh hakim militer. Perkara apakah terdakwa mampu membayar atau tidak itu persoalan lain.

"Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban. Bagaimana tanggung jawab pelaku ke korban. Itu merupakan bagian dari efek jera," ucap Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut selama ini penderitaan yang dialami korban tidak pernah dipertimbangkan dan yang menjadi fokus utama yakni tingginya hukuman badan dan denda.

Adapun LPSK akan berkoordinasi dengan oditur militer terkait pertimbangan restitusi. LPSK berharap, oditur militer bisa ikut memasukkan nominal restitusi di dalam memori atau kontra memori banding.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) sebesar Rp209,6 juta sedangkan kepada saudara Ramli, korban luka sebesar Rp146,4 juta.

Terdakwa dua yakni Sersan Satu Akbar Adli dikenakan tuntutan membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta.

Sedangkan terdakwa tiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan dituntut membayar restitusi kepada keluarga Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147 juta dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta subsider tiga bulan penjara.

Namun, pada sidang pembacaan vonis hari ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Moskow (ANTARA) - Miliarder dan pengusaha teknologi asal AS, Elon Musk, menyebut aksi vandalisme terhadap perusahaan mobil listriknya, Tesla, sebagai bentuk "terorisme."

"Tidak diragukan lagi bahwa menembakkan peluru ke toko-toko Tesla dan membakar Supercharger adalah tindakan terorisme," tulis Musk di platform X.

Pada Senin (24/3), media AS melaporkan, mengutip pernyataan kepolisian, bahwa beberapa perangkat pembakar ditemukan di sebuah dealer Tesla di Austin, Texas.

Perangkat tersebut berhasil diamankan oleh polisi tanpa insiden lebih lanjut.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kendaraan Tesla telah menjadi sasaran serangan di setidaknya 13 negara bagian di seluruh Amerika Serikat, menurut laporan media.

Pekan lalu, Jaksa Agung Pamela Bondi menyebut serangan tersebut sebagai bentuk terorisme domestik. Ia menegaskan bahwa Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap beberapa orang yang terlibat, yang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Pada Jumat (21/3), Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk mengirim orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan vandalisme terhadap kendaraan dan dealer Tesla itu ke penjara di El Salvador.

Sumber: Sputnik-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Elon Musk sebut vandalisme terhadap Tesla adalah "aksi terorisme"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, mengatakan usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata dia.

Sementara itu, terkait penghapusan SKCK untuk masyarakat umum, Nicholay mengatakan hal tersebut akan dirumuskan lebih lanjut.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ucapnya.

Nicholay menyebut usulan penghapusan SKCK ini demi mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana.

Ia meyakini usulan tersebut selaras dengan poin pertama Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Menurut dia, masih banyak narapidana yang memiliki mimpi dan cita-cita, khususnya anak binaan di LPKA, tetapi terhalang dengan adanya syarat SKCK saat mencari kerja. Oleh karena itu, Kementerian HAM meyakini SKCK perlu dihapuskan demi meniadakan diskriminasi.

“Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus distigma lagi dia sebagai narapidana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nicholay mengatakan pihaknya tengah menunggu respons dari Polri atas surat usulan penghapusan SKCK yang dikirimkan sebelumnya.

“Kami belum mendapatkan balasan secara resmi berupa surat juga dari Polri, tapi kami menunggu undangan dari pihak Polri untuk kami membahas bersama-sama pihak Polri, khususnya dari Baintelkam Polri,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Nicholay mengatakan Menteri HAM Natalius Pigai menyurati Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan penghapusan SKCK. Surat tersebut dikirimkan ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay di kantornya, Jumat (21/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali mengusulkan sebanyak 2.741 narapidana (napi) di 11 unit pelaksana teknis menerima remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

“Pemberian remisi merupakan salah satu hak bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP),” kata Kepala Kanwil Ditjenpas Bali Decky Nurmansyah dalam keterangan tertulis di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan warga binaan yang menerima remisi tersebut telah melalui berbagai persyaratan seperti syarat administratif dan substantif, termasuk di antaranya berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan.

Ada pun rinciannya, warga binaan yang beragama Hindu mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi sebanyak 1.129 orang.

Sedangkan warga binaan yang beragama Islam mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri sebanyak 1.612 orang.

Ada pun besaran remisi khusus itu mulai 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, hingga dua bulan.

Untuk remisi khusus Nyepi, paling banyak diterima narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Kabupaten Badung mencapai 258 orang.

Kemudian Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Bangli sebanyak 271 orang.

Sedangkan untuk remisi khusus Idul Fitri paling banyak diterima warga binaan di Lapas Kelas II-A Kerobokan sebanyak 606 orang dan Lapas Narkotika Kelas II A Bangli sebanyak 467 orang.

Ia mengharapkan adanya pemberian remisi khusus itu dapat memotivasi warga binaan untuk menjadi insan yang lebih baik serta berperilaku sesuai aturan.

“Kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, saya mengucapkan selamat dan terus perbaiki diri, perkuat iman dan takwa serta tingkatkan kualitas diri,” katanya.

Berdasarkan data Ditjenpas Bali per 21 Maret 2025, jumlah tahanan yang berada di 11 unit pelaksana teknis baik rumah tahanan negara (rutan) dan lapas mencapai 776 orang.

Kemudian jumlah narapidana mencapai 3.739 orang sehingga total warga binaan pemasyarakatan di Bali sebanyak 4.515 orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kemennterian Hukum Maluku Utara menggelar kegiatan pembinaan bertajuk "Makna Filosofis, Sosiologis, Yuridis dalam Konsideran Peraturan Perundang-undangan" yang diikuti para Perancang PerUU dan jajaran di Ternate , Jumat (21/3).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Malut Zulfahmi Zulfahmi mengungkapkan sesuai arahan Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara Budi Argap Situngkir, peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan patut diperkuat.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar kompetensi harus mumpuni di tengah masifnya perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan masyarakat melalui peran regulasi berkualitas dan berdampak.

“Saya minta agar para Perancang Peraturan Perundang-undangan secara berkala meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pembinaan maupun pendidikan,” ujar Budi Argap Situngkir.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi mengatakan penting untuk digelar secara berkesinambungan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, sebagai wadah peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, agar pemahaman lebih mendalam tentang konsideran produk hukum daerah.

“Khususnya yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis pada penyusunan Rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah di Maluku Utara,” ujarnya.

Rusman Pattiwael Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku narasumber menjelaskan urgensi konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan atau pada rancangan peraturan daerah.

“Ini dapat dilihat pada butir 19 dan butir 27 lampiran II Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana konsideran memuat unsur kewenangan atributif maupun pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Rusman.

Lebih lanjut, ia menambahkan peraturan daerah tidak semata mata dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi/pendelegasian melainkan karena kebutuhan yang selanjutnya disebut dengan peraturan daerah berdasarkan kewenangan atributif.

“Untuk mengisi kekosongan hukum atau kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah menggunakan kewenangan atributif dalam membentuk suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,” kata dia.
​​​​​​​

Pembinaan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab di antara para peserta. Berbagai pandangan disampaikan untuk memberi perspektif dan wawasan terkait tema yang dibahas.

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten

Depok (ANTARA) - Sebanyak 19 invensi atau penemuan dari peneliti Universitas Indonesia (UI) mendapat pengakuan paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya, di Depok, Selasa, mengatakan pengakuan itu berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh DJKI untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Chairul mengatakan 19 invensi mendapat paten setelah melalui serangkaian pemeriksaan baik secara dokumen maupun substansial.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 seluruh invensi tersebut memperoleh paten karena memenuhi tiga kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten (granted),” ujarnya.

Kesembilan belas invensi UI merupakan hasil karya inventor dari berbagai fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Di antara inovator tersebut adalah Dr. Sahlan menghasilkan paten paling banyak (tiga paten) yakni sabun pembersih wajah anti-jamur dari ekstrak propolis, sampo anti-jamur berbahan aktif ekstrak propolis, dan proses memproduksi serbuk propolis dengan pengeringan semprot.

Sementara Prof. Ivandini menghasilkan dua paten yaitu metode pembuatan elektroda nikel oksida berpori termodifikasi Nikel-Kobalt MOF-74 untuk elektroda Fuel Cell Urea dan metode deteksi Spike Glikoprotein SARS-Cov-2 secara elektrokimia menggunakan elektroda Intan Termodifikasi Boron dan Teofilin sebagai agen pengenal.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof Hamdi Muluk menyampaikan invensi yang dihasilkan peneliti/dosen UI mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi, kesehatan, farmasi, hingga ilmu alam, yang mencerminkan multidisiplin ilmu di UI.

Ia berharap melalui keberhasilan ini UI dapat terus mendorong para peneliti dan inventor untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif pada masa depan.

“Selamat kepada Peneliti UI yang sudah mendapatkan 19 paten yang granted. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi paten yang granted dihasilkan oleh peneliti UI dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk mencapai misi UI menjadi universitas yang unggul impactful,” kata Prof. Hamdi.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten

Depok (ANTARA) - Sebanyak 19 invensi atau penemuan dari peneliti Universitas Indonesia (UI) mendapat pengakuan paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya, di Depok, Selasa, mengatakan pengakuan itu berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh DJKI untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Chairul mengatakan 19 invensi mendapat paten setelah melalui serangkaian pemeriksaan baik secara dokumen maupun substansial.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 seluruh invensi tersebut memperoleh paten karena memenuhi tiga kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten (granted),” ujarnya.

Kesembilan belas invensi UI merupakan hasil karya inventor dari berbagai fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Di antara inovator tersebut adalah Dr. Sahlan menghasilkan paten paling banyak (tiga paten) yakni sabun pembersih wajah anti-jamur dari ekstrak propolis, sampo anti-jamur berbahan aktif ekstrak propolis, dan proses memproduksi serbuk propolis dengan pengeringan semprot.

Sementara Prof. Ivandini menghasilkan dua paten yaitu metode pembuatan elektroda nikel oksida berpori termodifikasi Nikel-Kobalt MOF-74 untuk elektroda Fuel Cell Urea dan metode deteksi Spike Glikoprotein SARS-Cov-2 secara elektrokimia menggunakan elektroda Intan Termodifikasi Boron dan Teofilin sebagai agen pengenal.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof Hamdi Muluk menyampaikan invensi yang dihasilkan peneliti/dosen UI mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi, kesehatan, farmasi, hingga ilmu alam, yang mencerminkan multidisiplin ilmu di UI.

Ia berharap melalui keberhasilan ini UI dapat terus mendorong para peneliti dan inventor untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif pada masa depan.

“Selamat kepada Peneliti UI yang sudah mendapatkan 19 paten yang granted. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi paten yang granted dihasilkan oleh peneliti UI dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk mencapai misi UI menjadi universitas yang unggul impactful,” kata Prof. Hamdi.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Moskow (ANTARA) - Miliarder dan pengusaha teknologi asal AS, Elon Musk, menyebut aksi vandalisme terhadap perusahaan mobil listriknya, Tesla, sebagai bentuk "terorisme."

"Tidak diragukan lagi bahwa menembakkan peluru ke toko-toko Tesla dan membakar Supercharger adalah tindakan terorisme," tulis Musk di platform X.

Pada Senin (24/3), media AS melaporkan, mengutip pernyataan kepolisian, bahwa beberapa perangkat pembakar ditemukan di sebuah dealer Tesla di Austin, Texas.

Perangkat tersebut berhasil diamankan oleh polisi tanpa insiden lebih lanjut.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kendaraan Tesla telah menjadi sasaran serangan di setidaknya 13 negara bagian di seluruh Amerika Serikat, menurut laporan media.

Pekan lalu, Jaksa Agung Pamela Bondi menyebut serangan tersebut sebagai bentuk terorisme domestik. Ia menegaskan bahwa Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap beberapa orang yang terlibat, yang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Pada Jumat (21/3), Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk mengirim orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan vandalisme terhadap kendaraan dan dealer Tesla itu ke penjara di El Salvador.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan 16 permohonan paspor pada Januari - Februari 2025, sebab terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Selasa, menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada delapan permohonan, begitu juga pada bulan Februari, juga delapan permohonan yang ditolak. Biasanya, karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025