Makassar (ANTARA) - Pengelola UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar menerapkan program bertajuk 'Menggali Potensi Kognitif Warga Binaan dalam Menghafal Al Quran melalui Metode One Day One Ayat' yang bertujuan mencetak tahfidz dari warga binaan pemasyarakatan.

"Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka. Setidaknya, setelah keluar nanti ada perubahan dalam diri mereka, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu," tutur Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Program ini berjalan atas kerja sama mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dirancang untuk menggali potensi kognitif warga binaan, memanfaatkan daya ingat dan daya pikir mereka dalam menghafal Alquran.

Dalam program ini, sebanyak 20 warga binaan yang merupakan pengurus Masjid Nurul Iman Rutan Kelas I Makassar dilibatkan secara langsung. Mereka, kata Jayadi, juga berperan sebagai pengajar Dirosa bagi warga binaan lain pada setiap blok yang belum bisa membaca dan menulis Al Quran.

"Insya Allah, kegiatan ini berkelanjutan, karena mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi UNM akan berada di sini selama enam bulan. Kami akan terus merekrut warga binaan lain untuk ikut serta," ujar dia.

Jayadi berharap, program tersebut mampu membawa dampak positif dan menjadi bekal berharga bagi warga binaan ketika bebas nanti karena telah memiliki keterampilan serta menjalankan siar agama.

Selain One Day One ayat atau satu hari satu ayat, warga binaan sudah lebih dulu mengikuti program Pendidikan Al Quran Orang Dewasa atau Dirosa. Khusus Ramadhan, Rutan Kelas I Makassar juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pesantren kilat, kajian Ramadan, tadarus, dan Dirosa.

Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan Makassar Abd Jalil menambahkan, bahkan setiap pelaksanaan shalat tarawih berjamaah, beberapa warga binaan bertindak sebagai imam saat tidak ada ustaz yang datang,

"Untuk program tahfidz one day one ayat ini rutin dilakukan setiap hari jelang berbuka puasa," papanrya menuturkan .

Salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UNM Nur Lathifah Dzakiyyah Aqilah, mengemukakan, metode yang digunakan dalam program hafalan Al Quran ada dua trik utama diterapkan, yakni melalui suara dan penglihatan.

"Warga binaan diperdengarkan ayat terakhir Surah Al-Baqarah, diputar sebanyak tiga kali. Selanjutnya, ayat tersebut ditulis di atas kertas dan dibaca berulang sebanyak 10-20 kali. Dari situ, kami bisa mengidentifikasi apakah mereka lebih mudah menghafal lewat pendengaran atau penglihatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Sabaruddin di Gorontalo, Rabu mengatakan kegiatan itu merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberantas barang-barang terlarang di dalam Lapas, seperti handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar).

"Kita meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini bersinergi dengan aparat TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional," ucap dia.

Ia menjelaskan hasil razia tersebut petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diizinkan berada di dalam Lapas, seperti ponsel, tali, paku, dan sendok besi.

"Namun, tidak ditemukan indikasi adanya narkoba dari hasil operasi tersebut, sehingga memberikan nilai positif bagi lingkungan hunian di Lapas Gorontalo. Selanjutnya akan dilakukan pemusnahan barang hasil razia kali ini," ujar Sabaruddin.

Selain razia kamar hunian, kata dia, tim gabungan melakukan pemeriksaan urine terhadap 25 warga binaan yang dipilih secara acak dari blok hunian yang ada.

"Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh warga binaan yang diuji tidak menggunakan narkoba, dengan hasil tes urine mereka yang sepenuhnya negatif. Ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan pengawasan dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo," kata dia, lagi.

Ia menambahkan, dengan semangat Hari Bhakti Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Gorontalo menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan pembinaan yang aman, bersih, dan bermartabat bagi warga binaan.

Dia berharap kegiatan tersebut tidak hanya berdampak positif bagi keamanan dan ketertiban Lapas, tetapi juga memberikan edukasi bagi seluruh warga binaan untuk lebih mematuhi aturan yang berlaku.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memperkuat pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di desa binaan, yakni Desa Ie Meulee.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ibnu Riadi, dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Rabu, mengatakan bahwa penguatan pengawasan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara Imigrasi Sabang dan perangkat desa guna mencegah TPPO dan TPPM, terutama seiring meningkatnya kunjungan wisatawan pada libur Lebaran.

“Diharapkan perangkat desa dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan petugas imigrasi pembina dalam hal pengawasan orang asing yang meningkat saat Idul Fitri sehingga perlu adanya perhatian khusus terkait keberadaan dan kegiatan mereka agar mematuhi peraturan yang berlaku dengan melibatkan pendekatan berbasis komunitas serta edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan salah satu program skala nasional yang digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini, lanjut dia, juga sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang menitikberatkan pada pencegahan TPPO dan TPPM.

Ibnu menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah membentuk dua desa binaan, yaitu Desa Ie Meulee dan Desa Anoi Itam. Kedua desa ini diharapkan dapat memberikan praktik baik dalam mencegah TPPO dan TPPM.

“Diharapkan program Desa Binaan Imigrasi dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat yang rentan terhadap kejahatan transnasional tersebut,” katanya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ie Meulee, Faisal mengucapkan terima kasih karena telah memilih Desa Ie Meulee sebagai salah satu Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

“Kamis siap untuk bersinergi terkait pengawasan orang asing serta Pencegahan TPPO dan TPPM yang berada di wilayah kerja Desa Ie Meulee,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, merupakan aturan yang penting untuk mengisi kekosongan kepastian hukum.

Dia mengatakan bahwa masih ada berbagai hal yang perlu diatur dengan RUU Penyiaran, mulai dari video on demand, layanan video streaming, media sosial, hingga frekuensi-frekuensi lainnya. Maka, dia mengatakan pembahasan RUU harus dimulai dari awal lagi karena teknologi yang ada saat ini terus berkembang.

"Ini harus ada konsepnya, karena seperti ini, kita langganan tv on demand, kalau usia dewasa nggak masalah karena biasa. Tapi ada yang belum cocok untuk anak di bawah umur, karena ada yang vulgar," kata Dave kepada ANTARA dalam wawancara khusus di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU itu di antaranya soal definisi layanan video on demand hingga layanan over the top (OTT).

Selain itu, menurutnya, sensor ketat sudah diterapkan pada tv konvensional, tetapi tidak bagi tayangan-tayangan di platform digital seperti YouTube, dan platform lain.

Namun jika platform digital diterapkan aturan pembatasan seperti yang berlaku bagi televisi konvensional, dia menilai hal itu juga akan menghambat perkembangan ekosistem digital. Maka dari itu, menurut dia, harus ada penyamaan visi antara berbagai pihak.

Dia menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan RUU operan atau carry over dari tiga periode sebelumnya. Menurut dia, ada beberapa bahan pembahasan yang bisa digunakan dari periode lalu, tetapi saat ini pun sudah banyak perubahan perkembangan terkini.

"Kita harus berpikir bahwa undang-undang ini bisa berlaku 30-40 tahun ke depan, memang kita tidak bisa meramal, tapi kita bisa memprediksi," kata dia.

Untuk itu, dia memastikan bahwa RUU Penyiaran yang kini sedang disusun dan akan dibahas di Komisi I DPR RI akan memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para pelaku industri maupun masyarakat umum untuk menyesuaikan dengan situasi perkembangan zaman.

"YouTube itu beberapa kali dikeluhkan karena menampilkan konten yang menghina kepala negara, pelecehan seksual, sampai iklan judi online. Ini semua harus menjadi catatan juga," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Provinsi Papua Barat mengusulkan sebanyak 354 narapidana beragama Islam menerima remisi atau pengurangan masa hukuman khusus pada perayaan Idul Fitri 2025.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Papua Barat Hensah di Manokwari, Rabu, mengatakan pengusulan remisi berasal dari enam lembaga pemasyarakatan dan satu rumah tahanan negara yang tersebar di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

"Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kami sudah usulkan 354 warga binaan untuk memperoleh remisi khusus," kata Hensah.

Dia menjelaskan bahwa enam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dimaksud meliputi Lapas Kelas IIB Sorong mengusulkan 139 narapidana, Lapas Kelas IIB Manokwari 73 narapidana, dan Lapas Kelas IIB Fakfak 50 narapidana.

Kemudian, Lapas Kelas III Kaimana ada 18 narapidana, Lapas Kelas III Teminabuan 21 narapidana, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 8 narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari 1 orang.

"Kalau Rutan Kelas II B Teluk Bintuni, mengusulkan sebanyak 44 narapidana," kata Hensah.

Dia menyebut usulan tersebut terdiri atas remisi 2 bulan untuk 6 narapidana, remisi 1 bulan 15 hari ada 34 narapidana, remisi 1 bulan sebanyak 206 narapidana, remisi 15 hari 104 narapidana, dan 4 narapidana bisa langsung bebas saat menerima remisi.

Narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, dengan metode pengajuan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

"Empat orang yang bisa langsung bebas itu berasal dari Lapas Manokwari 2 narapidana, dan Lapas Sorong 2 narapidana," kata Hensah.

Dia berharap penerapan kebijakan tersebut berdampak positif terhadap semangat narapidana untuk mengikuti program pembinaan mental dan spiritual yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja Kanwil Ditjen PAS Papua Barat.

Adapun narapidana yang tidak mendapat remisi dipengaruhi sejumlah faktor antara lain, melakukan pelanggaran, syarat administrasi tidak terpenuhi karena hukuman ringan, dan belum menjalani hukuman minimal enam bulan.

"Atau yang sudah penuhi syarat tapi berita acara putusan belum kami terima. Tidak perlu khawatir, kalau sudah diterima, kami ajukan melalui remisi khusus susulan," ucap Hensah.

Menurut dia seluruh warga binaan yang berstatus narapidana berhak diikutsertakan dalam program remisi umum maupun remisi khusus, dan hal tersebut dapat dilakukan bilamana narapidana sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Hal itu berlaku setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga narapidana korupsi, terorisme dan narkoba berhak mendapat remisi.

"Sekarang semua narapidana mendapatkan hak yang sama. Total warga binaan di seluruh unit kerja kami sebanyak 1.274 narapidana dan 258 tahanan," kata Hensah.

Medan (ANTARA) - Hasil karya Bimbingan kerja (Bimker) Rutan Kelas 1 Medan telah selesai diserahkan sesuai pesanan sebanyak 2000 pasang dengan motif logo hotel, tapak medium dengan warna coklat di lapisi pinggirannya berwarna emas ke Hotel Madani Medan, Selasa (25/03).

Pesanan dari Hotel Madani Medan ini bukti nyata keberhasilan Bimker kepada warga binaan dengan hasilnya memuaskan. Hal ini terungkap pada pengiriman pertama sebanyak 500 pasang Slipper pada tgl 30 Januari 2025 yang di serahkan dari petugas Rutan Kelas I Medan di lobby hotel kepada pihak Hotel Madani Medan.

"Kalau di lihat dari jahitannya bagus, rapih, logo Hotel Madani cocok dan ukurannya sIippernya jumbo sesuai permintaan kami, Insya Allah kita akan berlanjut untuk kerjasama bagus sekali hasilnya," terang Lisda dari Hotel Madani yang menerimanya saat itu.

Pesan Slipper berlanjut ke 1500 pasang dan telah selesai diserahkan oleh Staf Bimbingan Kerja Rutan Kelas I Medan oleh Elis Christovel Situmorang dan Elman Butar-butar.

"Apresiasi kami kepada pihak Manajemen Hotel Madani Medan yang telah menerima hasil karya Bimker Rutan Tanjung Gusta (Ragusta) yang di awali 500 passng Slipper dan berlanjut pemesanan ke 1500 pasang yang telah diterima dengan baik oleh Ibu Lisda dari Hotel Madani Medan," jelas Elis Christovel Situmorang.

Diterimanya hasil karya Bimker ini tidak terlepas dari keinginan kuat warga binaan yang ingin merubah prilaku untuk lebih baik lagi saat bebas nanti ditambah di bekali keterampilan saat menjalani hukumannya di Bimker Ragusta.

Karutan Kelas 1 Medan, Andi Surya menyebutkan hasil karya Bimker Ragusta dapat bersaing dengan produksi yang ada diuar termasuk masalah harga.

"Fokus kita di Bimker Ragusta ini selain pembinaan juga target pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satu penyumbangnya adalah dari karya warga binaan Rutan Kelas 1 Medan, dan kami akan merambah ke tahanan pangan nasional kedepannya," Pungkas Andi Surya.

Diketahui PNBP Rutan Kelas 1 Medan sejak tahun 2020 sebesar Rp 14.000.000,- mengalami lonjakan drastis sejak tahun 2021 Rp28.800.000,-

Ditahun ini akan ada penambahan signifikan pengembangan dari Bimker terutama penambahan dari program ketahanan pangan nasional yang merupakan tindak lanjut dari perintah Kepala Kantor Wilayah DitjenPas Sumatera Utara.

Pelaksanaan program ketahanan pangan nasional ini dilakukan oleh 5 orang tim petugas Asesor dari Bapas Kelas I Medan, Irmayani, PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Madya dan tim didampingi Kepala Seksi Pelayanan Tahanan (Kasieyantah) Rutan Kelas I Medan, Ronny, Kasubsi Bimbingan Kerja (Bimker), Irawadi, Kasubsi BHPT, Richwel beserta Staff.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari, Papua Barat, mengusulkan 96 narapidana menerima remisi khusus atau pengurangan masa tahanan pada Lebaran 2025.

Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Manokwari Penina Edoway di Manokwari, Rabu, mengatakan bahwa narapidana yang diusulkan menerima remisi sudah memenuhi syarat administrasi dan substantif.

Syarat tersebut meliputi, antara lain, sudah menjalani minimal 6 bulan masa tahanan, berkelakuan baik, tidak menerima hukuman disiplin, dan selalu aktif mengikuti program pembinaan mental maupun kemandirian.

"Sebanyak 96 dari 98 narapidana beragama Islam, kami sudah usulkan untuk dapat remisi Lebaran 2025," katanya.

Penina menjelaskan bahwa puluhan warga binaan itu terdiri atas 5 orang terpidana korupsi, 26 orang terpidana penyalahgunaan narkotika, dan 65 orang kasus pidana umum.

Seluruh narapidana, kata dia, berhak diikutsertakan dalam usulan pengurangan masa tahanan setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Dari total 65 narapidana umum yang diusulkan terima remisi, dua orangnya langsung bebas," ujar Penina.

Ia mengatakan bahwa usulan remisi melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Persetujuan atas usulan remisi dari lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan), lanjut dia, diterbitkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehari sebelum Lebaran 2025.

"Biasanya (persetujuan usulan remisi khusus) keluar itu pada H-1 Lebaran. Pada hari Jumat (28/3) ada zoom penyerahan remisi secara simbolis," ucap Penina.

Menurut dia, transformasi pola pembinaan mental dan spiritual diimplementasikan secara menyeluruh bagi warga binaan berstatus narapidana maupun tahanan selama menjalani hukuman.

"Banyak kegiatan pembinaan yang sudah kami laksanakan. Kami juga menyediakan tiga tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan warga binaan," katanya.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan total warga binaan Lapas Kelas II B Manokwari per 26 Maret 2025 tercatat 487 orang.

"Kondisi ini sudah melebihi daya tampung lapas yang hanya 225 orang," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan penegakan hukum atas kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak berjalan baik, menyusul vonis majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada tiga pelaku.

“Proses penegakan hukum atas pembunuhan bos rental di Rest Area KM 45 Tangerang telah berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Vonis pidana penjara seumur hidup kepada Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli serta pidana empat tahun penjara kepada Sersan Satu Rafsin Hermawan dinilai telah sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM.

“Putusan Pengadilan Militer II-08 tersebut sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM, yaitu meminta penegakan hukum yang adil dan transparan terkait adanya peristiwa pembunuhan di luar proses hukum,” ujar dia.

Komnas HAM mengapresiasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan oditur militer yang telah menuntut para terdakwa. Namun demikian, Komnas HAM menyoroti putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi untuk korban.

“Perlu mempertimbangkan restitusi untuk korban di masa depan,” imbuh Uli.

Pengadilan Militer Jakarta, Selasa (25/3), memvonis KLK Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli dengan pidana penjara seumur hidup karena terbukti bersalah dalam kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025.

Terdakwa Bambang dan Akbar terbukti melakukan pembunuhan berencana dan penadahan berujung penembakan yang merampas nyawa orang lain. Keduanya melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sersan Satu Rafsin Hermawan divonis pidana penjara empat tahun. Majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut. Sebab, selaku prajurit terdidik, hakikatnya mereka bertindak melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh rakyat.

Di sisi lain, majelis hakim memutuskan tidak dapat mengabulkan permohonan biaya ganti rugi atau restitusi kepada korban dalam kasus tersebut. Hal ini menimbang terdakwa tidak mampu membayar permohonan restitusi untuk korban meninggal dunia Ilyas Abdurrahman dan korban luka berat Ramli.

Selain itu, menurut majelis hakim, pengajuan restitusi yang dibebankan kepada tiga terdakwa tidak tepat karena perkara ini juga berkaitan dengan terdakwa lainnya yang merupakan warga sipil, seperti Isra alias Ires (39) dan Ajat Supriatna (29).

Majelis hakim menilai terdapat beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam besarnya nilai restitusi, yakni pengeluaran pembayaran seluruh angsuran bulanan mobil sewa (rental) yang tidak termasuk ganti rugi yang berkaitan dengan kehilangan kekayaan.

Adapun dalam tuntutannya, oditur militer menuntut terdakwa Bambang membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) senilai Rp209,6 juta dan Rp146,4 juta kepada Ramli.

Sementara itu, terdakwa Akbar dan Rafsin masing-masing dituntut membayar restitusi sejumlah Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan Rp73 juta kepada keluarga Ramli.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025