Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan Prancis terkait kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan RI, dengan sidang yang dijadwalkan pada bulan Mei 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dari Paris, Prancis, Kamis, menyatakan akan memanfaatkan kesempatan banding untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas keputusan pengadilan tersebut.

"Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Yusril dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin.

Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia. Pengadilan Prancis memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) tahun 2016 di mana Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan Navayo International AG.

Terdapat ketentuan dalam perjanjian kontrak tersebut, apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo menggugat ke arbitrase Singapura dan keputusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.

Permasalahan berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan Eropa mengajukan permohonan eksekusi sita aset pemerintah Indonesia di Paris melalui Pengadilan Prancis. Pada 2024, pengadilan memberikan wewenang kepada Navayo melakukan penyitaan roperti milik pemerintah Indonesia di Paris, rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

Selain mengupayakan pembatalan penyitaan aset tersebut, Yusril mengadakan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis, turut membahas kemungkinan kerja sama kedua negara di bidang hukum.

Samarinda (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Samarinda memberikan kebebasan kepada 11 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjelang Lebaran Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Hari ini kami telah menggelar prosesi pembebasan melalui program integrasi," kata Kepala Rutan Kelas I Samarinda Heru Yuswanto di Samarinda, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa 11 WBP tersebut dapat menghirup udara bebas melalui program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Samarinda untuk mempercepat proses integrasi sosial bagi WBP.

"Program integrasi ini kami lakukan secara terus menerus dan kami percepat dengan harapan para WBP bisa segera bebas dan berkontribusi dalam mengurangi kepadatan hunian di dalam Rutan," ujar Heru saat memberi pengarahan kepada WBP yang dibebaskan.

Dalam arahannya, Heru menekankan pentingnya menjaga perilaku dan perbuatan setelah bebas dari Rutan. Ia mengingatkan bahwa status mereka belum sepenuhnya bebas, mengingat adanya kewajiban untuk melapor secara berkala ke Balai Pemasyarakatan (Bapas).

"Kami meminta kepada yang hari ini bebas melalui program integrasi, tolong jaga tingkah laku dan perbuatan. Sebelas WBP ini belum sepenuhnya bebas karena masih memiliki kewajiban untuk lapor ke Balai Pemasyarakatan," tegas Heru.

Heru menyampaikan ucapan selamat kepada para WBP yang telah menyelesaikan masa pidananya. Ia berharap pembebasan ini menjadi yang terakhir kalinya mereka berurusan dengan Rutan dan meminta mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Semoga ini menjadi pengalaman terakhir kalian masuk ke dalam Rutan. Jangan ulangi kesalahan lagi, dan hati-hati di jalan. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga di rumah," imbuhnya.

Salah satu WBP mendapatkan kebebasan adalah Hafidz. Ia dibebaskan melalui program PB dan mengaku terharu, terutama karena momen ini bertepatan dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Saya merasa senang dan bersyukur bisa bebas menjelang Lebaran tahun ini. Program integrasi ini membantu saya dan teman-teman lainnya sehingga bisa merayakan Lebaran bersama keluarga," ungkap Hafidz.

Medan (ANTARA) - Keluarga besar PWI Sumut dan Kalapas Kelas 1 Medan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama (bukber) di Koki Sunda Jl Hasanuddin Medan, Kamis (27/3/2025). Silaturahmi dinilai sangat penting guna meningkatkan etos kerja sesama wartawan dan mitra.

"Mari kita tingkatkan silaturahmi dengan mitra kerja apalagi sesama PWI Sumut. Tanpa silaturahmi hasil kinerja bakal tidak maksimal," ajak Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SH saat pidatonya ssbelum berbuka puasa.

Disampaikan Farianda, Dianya sangat berterima kasih kepada semua mitra atas dukungan dan kerjasama nya selama ini berlangsung baik dengan PWI. Sehingga kata Farianda, dengan bantuan mitra, PWI saat ini mampu membagikan sekitar 700 paket lebaran kepada anggota PWI.

Adapun mitra yang membantu itu seperti Kalapas 1 Medan, PT Inalum, Asian Agri, PTP N IV, PTP N III, Bank Sumut, Ketua YSKI RE Nainggolan Perumda Tirtanadi.

"Terima kasih kepada semua mitra yang terus membantu dan memperhatikan PWI Sumut. Kiranya silaturahmi terus berlanjut dan saling bermitra untuk kepentingan masyarakat," ujar Farianda.

Sementara itu Kalapas Kelas 1 Medan Herry Suhasmin Bc IP SH MH dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya bisa bermitra dengan baik bersama PWI.
"Kami sangat butuh bantuan dan dukungan terlebih dari wartawan untuk membimbing warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan.

Saat ini kata Herry, warga binaan di Lapas Kelas 1 Medan ada 3000 warga binaan. Sementara petugas Lapas hanya 25 orang. "Untuk itu kami sangat butuh dukungan dan kontrol. "Tegur kami kalau ada yang menyimpang. Sehingga kami mampu mengajari dan membina warga binaan dan bila pulang ditengah keluarga dapat lebih baik," ujar Herry seraya menyebut 74 % warga binaannya adalah kasus narkoba.

Di akhir sambutannya, Herry mengaku merasa tersanjung bisa bertemu wartawan dan pemilik media. Dan untuk itu Herry sangat berharap tetap minta arahan.

Pada kesempatan itu tokoh masyarakat dan Ustad Anhar Nasution mengatakan merasa bersyukur bisa bersilaturahmi dengan media. Anhar pun mendoakan PWI Sumut tetap solid dan kondusif dibawah kepemimpinan H Farianda Putra Sinik SE. (lamru)

Singkawang (ANTARA) - Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael minta agar prajurit TNI terutama yang baru lulus pendidikan pertama Bintara TNI AD paham semua hukum-hukum tentang kemiliteran.

"Kalau di TNI kan ada yang namanya hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Yang mana kedua hukum ini sama-sama berat," kata Pangdam dalam apel penutupan pendidikan pertama Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024 di Lapangan Sapta Marga Rindam XII/Tpr, Singkawang, Kamis.

Pada penerimaan prajurit TNI AD gelombang II tersebut katanya, ada sebanyak 381 prajurit yang lulus pendidikan Bintara. Setelah ini mereka akan mengikuti pendidikan kejuruan. Mengingat pendidikan Bintara ini sifatnya masih umum.

"Yang Infanteri tetap bertahan mengikuti pelatihan di Dodiklatpur, kemudian yang kecabangan-kecabangan seni akan mengikuti pelatihan kejuruan di Bogor. Sedangkan yang dari kecabangan kesehatan mereka akan mengikuti pelatihan kejuruan kesehatan di Jakarta," ujarnya.

Mengenai penempatan penugasan, katanya, tentunya bukan merupakan tupoksi Pangdam yang menempatkan. Namun yang namanya TNI, tentu saja ditugaskan di Indonesia, bisa di dalam atau luar Kalbar.

Penempatan tersebut juga tergantung bagaimana kebutuhan organisasi yang memang saat ini membutuhkan tenaga-tenaga baru untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di satuan-satuan di Indonesia.

"Sesuai dengan amanat saya tadi, saya berpesan bahwa pada hari ini mereka sudah bukan lagi anak muda biasa. Karena mereka sudah menjadi tentara, mungkin usianya sangat belia, tapi mereka sudah dipanggil bapak," ujarnya.

Penutupan pendidikan ini kata dia, bukan berarti perjuangan telah selesai tetapi justru sebagai tonggak awal perjalanan karir yang masih sangat panjang dan harus dihadapi.

Keberhasilan karir mereka nantinya di TNI AD akan ditentukan oleh diri mereka masing-masing, meskipun mereka telah memiliki bekal ilmu kemiliteran, tetapi harus didukung juga dengan kemampuan perorangan serta sikap dan perilaku yang baik saat bertugas.

"Mereka harus mampu bersaing sehat dengan rekan-rekannya sendiri, serta harus selalu menambah ilmu pengetahuan, karena bekal yang ada tentulah belum cukup, seiring dengan era globalisasi dan perkembangan zaman saat ini," ujarnya.

Prajurit juga diminta memiliki loyalitas tinggi kepada atasan, mampu bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, dengan tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI sebagai landasan dalam melaksanakan tugas.

"serta harus selalu siap sedia mengorbankan jiwa raga demi keutuhan NKRI," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Yusril dari sidang OECD di Paris, Prancis pada Rabu waktu setempat mengatakan keanggotaan Indonesia di OECD membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

"Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung, setelah Jepang dan Korea Selatan," ujar Yusril.

Sebelum keanggotaan diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju.

Pada sidang OECD di Paris, Yusril menyampaikan pidato mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958 serta perkembangannya setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada 2006.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) nantinya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan status Negara dari berkembang menjadi maju.

Pasalnya, kata dia, keanggotaan tersebut akan membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

"Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung, setelah Jepang dan Korea Selatan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelum keanggotaan diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju.

Reformasi regulasi di bidang antikorupsi, penyuapan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Pada sidang OECD di Paris, Prancis, Rabu (26/3), Yusril menyampaikan pidato yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958 serta perkembangannya setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada 2006.

Dia menyadari bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan signifikan.

"Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tuturnya.

Selain harus menandatangani konvensi mengenai penyuapan serta berbagai instrumen hukum lainnya sebelum bergabung dengan OECD, Yusril menambahkan, pemerintah Indonesia juga berkewajiban melakukan reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi guna memperbaiki regulasi terkait korupsi, penyuapan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebab, sambung dia, OECD tidak hanya akan menilai berbagai aturan normatif, tetapi juga melihat penerapan aturan tersebut dalam praktiknya. Dengan demikian, hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tiga tahun ke depan.

Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD nantinya, Menko Yusril berharap dapat semakin memperkuat perekonomian, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan.

"Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," imbuh Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun kamar Fajar merupakan tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar.

Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pramono mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual diduga kuat terjadi ketika F meninggalkan kamar.

"Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap korban diduga kuat terjadi saat Saudari F pergi keluar kamar dan meninggalkan korban anak berusia 6 tahun hanya berdua dengan Saudara Fajar di dalam kamar hotel,” katanya.

Terkait dengan korban anak berusia 13 tahun dan 16 tahun, Pramono mengatakan bahwa keduanya merupakan saudara sepupu.

"Korban anak berusia 16 tahun tersebut memperkenalkan Saudara Fajar kepada korban anak berusia 13 tahun yang merupakan saudari sepupunya dan belum lama datang ke Kupang serta tinggal bersama korban anak berusia 16 tahun dan keluarganya di sebuah indekos di Kupang," terangnya.

Kedua korban, kata dia, berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dan kondisi keluarga yang tidak harmonis.

"Korban berusia 13 tahun melarikan diri dari tempat tinggalnya karena sering mengalami kekerasan dari ayahnya dan tidak pernah mendapatkan pengasuhan yang baik sejak kecil," ujarnya.

Adapun tindak pidana kekerasan seksual terhadap kedua korban tersebut terjadi di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Terhadap temuan-temuan tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada Polri, Gubernur NTT Melki Laka Lena, dan Wali Kota Kupang Christian Widodo serta Kemenkomdigi.

Kepada Polri, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap tiga korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh Fajar dan F, di antaranya dengan mengungkap peran penting VK selaku perantara jasa layanan kencan dan perantara lainnya yang belum terungkap.

Kepada Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Terakhir, kepada Kemenkomdigi, Komnas HAM merekomendasikan agar adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM RI meminta Polri untuk menangani kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami merekomendasikan Mabes Polri agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan karena ini korbannya anak-anak. Mereka kelompok rentan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Komnas HAM, kata dia, juga meminta agar Polri mengungkap peran seseorang yang menjadi perantara hubungan antara F dengan Fajar serta kemungkinan adanya perantara-perantara lainnya.

Sebagai informasi, F merupakan tersangka yang menjadi pemasok seorang anak berusia enam tahun kepada Fajar di salah satu hotel di Kota Kupang, NTT.

“Saudara Fajar pertama kali memesan jasa layanan kencan dengan F. Pemesanan kencan tersebut dilakukan melalui perantara seorang perempuan dewasa yang diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang,” katanya.

Selain itu, lanjut Uli, Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya.

“Kenapa restitusi dan kompensasi ini penting? Untuk anak. Jadi, tiga orang anak ini punya masa depan. Itu harus ditanggung juga tidak hanya oleh pelaku, tapi juga oleh negara,” katanya.

Komnas HAM juga meminta agar Polri menetapkan Undang-undang Pelindungan Anak dalam materi tersangka Fajar dan F.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo.

Uli menuturkan bahwa rekomendasi pertama adalah melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Lalu, Komnas HAM meminta agar ketiga korban anak menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

Berikutnya, Komnas HAM meminta agar proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiganya korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” katanya.

Selanjutnya, diminta pula hak atas pendidikan terhadap ketiga korban terpenuhi, baik melalui program pendidikan penyetaraan maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

Terakhir, yakni pemerintah daerah (pemda) setempat diminta memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi.

Pada akhir paparannya, Uli mengatakan bahwa Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi bagi Kemenkomdigi, yakni terkait perlu adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah memberikan empat rekomendasi terkait teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.

Pertama, kata Anis dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut," kata Anis.

Ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

"Keempat, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," sambungnya.

Dia menyebutkan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror di kantor Tempo. Pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia.

"Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," ujar Anis.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi.

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tambahnya.

Anis juga menilai jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," jelas Anis.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," lanjutnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Sebanyak 254 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi mendapatkan remisi khusus hari raya Idul Fitri 1446 H.

Kepala Lapas kelas II B Muara Bulian Dede Mulyadi di Muara Bulian, Kamis, mengatakan bahwa yang mendapatkan Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah hanya satu orang.

"Ya, di hari lebaran nanti ada satu orang yang langsung bebas, dan selebihnya hanya dapat pengurangan atau RK 1,"katanya.

Untuk total keseluruhan narapidana di Lapas Muara Bulian tersebut sebanyak 376 orang. Akan tetapi, yang dapat remisi hanya 254 orang yang terdiri dari 253 orang dapat remisi RK I dan satu orang RK II.

Remisi itu diberikan dengan tujuan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sesuai dengan perundang-undangan sehingga dapat segera kembali ke tengah masyarakat.

"Remisi hari raya Idul Fitri ini hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja,"ujarnya.

Agar mendapatkan remisi tersebut harus mempunyai syarat-syarat seperti berkelakuan baik selama di lapas, telah menjalani masa pidana selama tiga bulan, mengikuti kegiatan pembinaan lembaga.

Untuk itu, ia mengharapkan dengan adanya remisi khusus hari raya Idul Fitri ini bagi narapidana baik remisi pengurangan masa tahanan dan juga remisi langsung bebas agar dapat kembali dan diterima masyarakat serta jangan mengulangi kelakuan yang seperti sebelumnya.