Akun pbhi.nasional [arsip] di Instagram, mengklaim sebagai akun resmi milik Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Akun itu mengunggah poster-poster yang memuat foto dan pernyataan Ketua PBHI Julius Ibrani. Beberapa konten juga mempublikasikan sikap mendukung revisi terhadap UU TNI, RUU KUHAP, dan pembangunan pagar laut.

Namun, benarkah akun Instagram tersebut dimiliki atau dikelola PBHI?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tempo mewawancarai ketua PBHI, Julius Ibrani, dan membandingkan dengan akun Instagram PBHI. Hasilnya, akun @pbhi.nasional di Instagram adalah akun palsu yang mencatut nama PBHI.

Ketua PBHI Julius Ibrani menyatakan, akun tersebut palsu yang bertujuan menyebarkan informasi keliru terkait sikap-sikap PBHI terhadap isu-isu yang diadvokasi oleh lembaga tersebut.

Akun asli PBHI di Instagram yakni @pbhi_nasional (menggunakan tanda garis bawah) bukan @pbhi.nasional (menggunakan tanda titik).

Julius mengatakan, selain nama akun yang palsu, konten-konten dalam akun tersebut memutarbalikkan pernyataan resmi PBHI. Misalnya terkait revisi UU TNI. Dalam akun palsu itu, PBHI disebut mendukung revisi UU TNI. Padahal, sesungguhnya PBHI mengkritik perubahan beleid tersebut sebagaimana dilaporkan Tempo.

Kemudian, terkait klaim dukungan terhadap RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Padahal, PBHI dan koalisi masyarakat sipil mengkritik proses pembahasan dan isi RUU tersebut, sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi di website mereka.

Demikian juga terkait pagar laut. Faktanya, PBHI menyatakan pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, telah melanggar 13 peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat oleh Tempo.

PBHI telah menyebarkan pemberitahuan mengenai akun palsu tersebut dan meminta solidaritas masyarakat untuk melaporkan akun palsu tersebut.

PBHI adalah NGO yang didirikan pada 1996 dan berfokus memperjuangkan hak-hak manusia. Selain Instagram, akun resmi mereka lainnya adalah @pbhi_nasional di X, @pbhi_nasional di TikTok, PBHI Nasional di YouTube, dan website resmi www.pbhi.or.id.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan akun @pbhi.nasional merupakan akun Instagram Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah klaim keliru.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email[email protected]

Potongan video diunggah di YouTube [arsip] memuat klaim bahwa Gubernur Lampung 2025-2030 terpilih, sekaligus Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak hafal Pancasila.

Video itu memperlihatkan Rahmat Mirzani memimpin pembacaan Pancasila di acara HUT Partai Gerindra ke-17. Lalu terdengar dimana Rahmat melewatkan sila keempat Pancasila. “Memalukan...!! Viral kader gerindra tak hafal pancasila di hut-17 gerindra lompat dari sila 3."

Namun, benarkah Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak membaca sila keempat Pancasila saat HUT Partai Gerindra ke-17?

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, terdapat masalah teknis streaming pada kanal YouTube Gerindra TV. Hal ini berdampak pada pembacaan Pancasila yang dipimpin Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjadi tidak utuh. Faktanya, Rahmat Mirzani membacakan lima sila pada Pancasila dengan lengkap.

Tempo menonton dua siaran HUT Gerindra ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor yang ditayangkan oleh Gerindra TV dan Garuda TV pada 15 Januari 2025. Garuda TV adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh PT Digdaya Media Nusantara, yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto.

Di saluran Gerindra TV, pada menit ke-36:30, Rahmat terdengar tidak membacakan sila keempat Pancasila. Dari sila ketiga, Rahmat dan hadirin langsung melompat ke sila kelima. Namun, siaran langsung Garuda TV pada menit ke-26:53, memperlihatkan kelima sila dibacakan secara lengkap oleh Rahmat dan peserta.

Rahmat melalui akun Instagram miliknya, mengunggah video yang direkam peserta lewat kanal Garuda TV saat dia membacakan Pancasila. Dalam video tersebut, Rahmat dan peserta membaca lima sila dengan lengkap.

Masalahnya, bagaimana perbedaan itu terjadi meski sudut pengambilan video pada kedua saluran tersebut sama?

Tempo mewawancarai salah satu penyedia layanan jasa live streaming yang berpengalaman menangani acara seremonial kepresidenan di Jawa Timur. Muhammad Yunan Fahmy dari CV Alzen Metro Data menjelaskan, siaran langsung yang dihadiri presiden biasanya mengandalkan satu sumber pengambilan video. “Sumber itu yang mengelola input video dari beberapa kamera yang terpasang,” kata Fahmi kepada Tempo, Senin, 17 Februari 2025.

Kemudian, beberapa instansi di pemerintahan yang membutuhkan siaran langsung, menghubungkan encoder ke sumber kamera tersebut. Encoder adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah gerakan atau posisi fisik menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh sistem komputer atau kontrol.

Pada umumnya, sudut pengambilan video pada acara tersebut akan sama, meskipun disiarkan oleh beberapa pihak. Namun, kesalahan teknis apa yang mungkin bisa terjadi sehingga output video siaran bisa berbeda?

Fahmi menyimak hasil dua siaran langsung yang ditayangkan Gerindra TV dan Garuda TV menggunakan headset. Memang di saluran Gerindra TV menunjukkan suara atau voice terpotong setelah pembacaan sila ketiga.

Fahmi menduga masalah yang mungkin terjadi ada di perangkat encoder saluran YouTube Gerindra TV sehingga menurunkan kualitas media yang ditransfer (down bitrate). Jika masalah ini terjadi, video siaran langsung yang mengalami down bitrate akan menampilkan tanda jeda atau delay.

“Namun saat siaran langsung itu selesai dan hasilnya diunggah ke YouTube, bagian yang mengalami down bitrate akan terhapus,” kata Fahmi.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan sila keempat tidak diucapkan dalam pembacaan Pancasila dalam acara HUT Partai Gerindra ke-17 adalah klaim yang menyesatkan.

Video yang beredar berasal dari saluran YouTube Gerindra TV yang mengalami masalah teknis saat siaran langsung, sehingga video pembacaan sila keempat menjadi terpotong. Pada video lainnya yang disiarkan Garuda TV, Rahmat dan peserta HUT Gerindra membacakan seluruh sila Pancasila dengan lengkap.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email[email protected]

Info Event - Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) kembali menggelar ajang tahunan Parahyangan Legal Competition (PLC) yang kini memasuki tahun ketujuh. Acara yang berlangsung dari 23 November hingga 8 Desember 2024 ini dilaksanakan dalam format hybrid, menggabungkan sesi daring dan luring.

Mengusung tema besar "Transformasi Hukum Berlandaskan Pancasila dalam Mencapai Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 di Masa Transisi Pembangunan," PLC VII menghadirkan serangkaian kegiatan menarik, termasuk Webinar Nasional, Kompetisi Debat Tingkat SMA dan Universitas, Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Universitas, serta Lomba Esai Hukum Tingkat SMA.

Bekerja sama dengan Bappenas, acara tahunan Fakultas Hukum Unpar ini diramaikan oleh seminar bertajuk "Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." Seminar ini menyoroti isu-isu hukum kontemporer, pentingnya penegakan hukum, serta tantangan di era modern. Para pembicara, yang terdiri dari praktisi hukum dan akademisi, memberikan wawasan mengenai solusi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila, sekaligus mendorong mahasiswa hukum untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan argumentasi.

Selain itu, acara ini juga menjadi momen penghormatan kepada dua tokoh besar hukum Indonesia, Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo dan Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H., yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia hukum.

Daftar Juara PLC VII
Kompetisi tahun ini diikuti oleh berbagai peserta dari tingkat SMA hingga universitas, dengan hasil akhir sebagai berikut:

• Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Universitas:
  Juara 1: Milton Friedman (Universitas Airlangga)
• Debat Nasional Tingkat Universitas:
  Juara 1: Maria Ulfah (Universitas Brawijaya)
• Lomba Esai Hukum Tingkat SMA:
  Juara 1: Abraham Lincoln (SMAK 1 BPK Penabur Bandung)
• Debat Tingkat SMA:
  Juara 1: Jeremy Bentham (SMAN 1 Garut)

Kesuksesan PLC VII tak lepas dari dukungan berbagai sponsor, seperti Bank CIMB Niaga, AKHH Law Firm, Purwoko & Associates Law Firm, Legal Plus, Koffie Fabriek Aroma, dan Deepshikha Savon. Dukungan ini memungkinkan terselenggaranya acara yang tidak hanya memperluas wawasan hukum tetapi juga membangun generasi muda yang berpikir kritis, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan memiliki integritas tinggi.

Dengan tema yang relevan terhadap Visi Indonesia Emas 2045, PLC diharapkan terus berkembang menjadi ajang bergengsi yang menginspirasi dan mempersiapkan pemimpin hukum masa depan yang peduli terhadap keadilan dan hak asasi manusia. (*)