Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya mengizinkan agar para Paskibraka putri yang berhijab untuk tetap memakai jilbab saat upacara kenegaraan HUT RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan, pada Sabtu (17/8) mendatang.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan keputusan itu menindaklanjuti perkembangan terkait polemik pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang berhijab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8) lalu. Yudian mengatakan keputusan terbaru itu pun mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam siaran pers yang diterima, Kamis (15/8) siang.

Yudian menegaskan pernyataan resmi BPIP itu akan menjadi acuan pelaksanaan tugas Paskibraka untuk di tingkat pusat maupun daerah.

"Demikian pernyataan resmi BPIP, semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Paskibraka baik pada tingkat Pusat maupun Daerah," kata dia.

Sebelumnya, Kasetpres Heru Budi Hartono mengaku pihaknya tak dikabari BPIP soal Paskibraka putri berhijab yang harus lepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.

Menurut dia, jika ada laporan dari BPIP, Istana akan mengoreksinya dan mengizinkan anggota Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan masing-masing. Kini, BPIP sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Heru menegaskan Paskibraka putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

"Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8) kemarin.

Sebelumnya, aturan mengenai seragam Paskibraka tingkat nasional untuk remaja putri jadi sorotan publik nasional. Putri beragama Islam yang memakai jilbab diminta melepas atribut itu saat upacara pengukuhan Paskibraka dan saat upacara pengibaran bendera 17 Agustus.

Kala itu, BPIP pun angkat bicara dan membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab. Dalam konferensi pers pada Rabu lalu, Yudian mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

"Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi," ujar Yudian dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan bakal meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas tahun 2024 ini.

"Terkait isu tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," kata Dito kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Dito menjelaskan Paskibraka sejak 2022 lalu sudah ditarik menjadi kewenangan dibina oleh BPIP .

"Kemenpora sama sekali tidak ada kewenangan," lanjutnya.

Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam diwajibkan mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet.

Ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis protes keras terkait kabar tersebut. Cholil lantas mendesak supaya kabar larangan berjilbab bagi Paskibraka dihapus.

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Ia menyarankan sebaiknya para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja.

"Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujarnya

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Larasakumda) di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Minggu (11/8/2024).

Program tersebut diselenggarakan guna penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum di Kabupaten Klaten.

Peluncuran Laraskumda ditandai dengan pemukulan gong serta penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemkab Klaten yang diwakili oleh Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan melalui peluncuran Laraskumda diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerja sama dan juga peluncuran Laraskumda ini Pemerintah Kabupaten Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta terwujudnya Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai-nilai Pancasila," paparnya.

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya dalam proses pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Ia berharap pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," ucap dia.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut digelar pelepasan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Klaten.

Ratusan mahasiswa yang andil dalam program KKN ini diharapkan menjadi duta yang menyebarkan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan berkantornya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur bakal meningkatkan minat para investor.

Ade menilai investor yang sudah menunjukkan minatnya berinvestasi di IKN mendapat jaminan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana.

"Telah berkantornya Presiden Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor," kata Ade dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Menurut Ade, keberadaan Jokowi juga akan mudah mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN. Sehingga semua pihak akan berpacu untuk memenuhi target yang sudah ditentukan.

Selama ini Presiden Jokowi cukup detil dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) diseluruh Indonesia.

"Kemarin saat datang ke IKN Presiden Jokowi juga menunjukkan sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan seperti pembangunan hotel berbintang sebagai Sektor penunjang di area IKN," jelasnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN sebelum 17 Agustus 2024.

Ade mengatakan saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN. Ia pun meyakini pemerintahan baru periode 2024-2029 mendatang akan mendukung percepatan pembangunan IKN.

"Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan," ujar Ade.

Presiden Jokowi sebelumnya mulai berkantor di Istana Garuda IKN pada 29-30 Juli kemarin. Namun Presiden sudah melakukan kunjungan kerja ke IKN sejak 28 Juli untuk meninjau kondisi pembangunan jalan tol IKN hingga meresmikan Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada hari pertama, Presiden Jokowi telah melakukan rapat bersama jajaran OIKN dan Mensesneg, serta menerima perwakilan Kepala Daerah dan Forkopimda.

Jokowi berbicara beberapa hal, seperti memastikan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik dan air terpenuhi hingga membantah anggapan pengerjaan IKN terburu-buru.

Sedangkan pada hari kedua, Jokowi menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (Kadinda) serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dari sejumlah daerah di sekitar kawasan IKN.

Selain bertemu dengan pengusaha lokal, Jokowi juga bertemu dan rapat bersama jajaran pengamanan. Yakni Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU, dan Kapolres PPU.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap 15 orang pemohon terkait kasus dugaan penganiayaan siswa SMP Afif Maulana oleh anggota Polda Sumatera Barat.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan mereka yang diberikan perlindungan terdiri dari 13 pemuda dengan status sebagai saksi dan 2 orang keluarga korban.

Susi menjelaskan sesuai hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL), pada Selasa (23/7), mereka akan mendapat program Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), Hak Atas Informasi, dan Rehabilitasi Psikologis.

"Terdapat 13 terlindung LPSK mendapat program PHP. Posisi mereka masih remaja dengan rentang usia 14-18 tahun akan didampingi saat menjadi saksi di kepolisian, kejaksaan hingga saat di persidangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/7).

Susi mengatakan layanan PHP itu diberikan dalam rangka pendampingan dalam proses pemberian keterangan saat diperiksa mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.

Selain itu, penguatan psikologis diberikan sebagai upaya untuk memberikan penguatan dan pemulihan psikologis kepada para saksi dan korban yang kebanyakan merupakan anak di bawah umur.

"Sebanyak 2 terlindung mendapat rehabilitasi psikologis, yakni WE dan PP yang ditangkap dan mengalami kekerasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Susi mengatakan dari hasil penelaahan LPSK, terdapat lima temuan. Pertama, terdapat 3 Laporan Polisi (LP) yang saling terkait tentang penemuan mayat, penganiayaan/penyiksaan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kedua, terdapat saksi dan korban merupakan anak di bawah umur. Ketiga, para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan/penyiksaan. Keempat, Sebagian saksi dan/atau korban termasuk keluarganya masih trauma.

"Kelima, beberapa saksi dan/atau korban telah dimintai keterangan, namun tidak disertai dengan surat panggilan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum," katanya.

Sebelumnya LPSK sudah memutuskan perlindungan pada 5 orang keluarga AM, pada Rabu (17/7) kemarin. Program perlindungan yang diberikan berupa PHP dan pemenuhan hak atas informasi pada Ayah, Ibu, Paman, Kakek dan Nenek dari Afif Maulana.

Sebelumnya seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Buntut peristiwa ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tim dari Mabes Polri untuk ikut mengecek pengusutan kasus dugaan penganiayaan oleh anggota Polda Sumatera Barat terhadap siswa Afif hingga tewas.

Sigit menjelaskan tim yang dikerahkan untuk melakukan supervisi itu terdiri dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) hingga Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

"Sudah turun dari Mabes Polri, tim Itwasum, Propam, untuk mengecek penyidikan dan proses yang dilakukan. Termasuk Kompolnas juga turun untuk mengecek," kata Sigit, Selasa (2/7).

Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Dede mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permohonan perlindungan tersebut juga dibenarkan oleh pimpinan LPSK Sri Suparyati. Sri menyebut pengajuan perlindungan dilakukan Dede bersama kuasa hukumnya, pada Selasa (23/7) hari ini.

"Iya ada permohonan perlindungan saksi atas nama Dede," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Selain Dede, Sri mengatakan permohonan perlindungan juga diajukan oleh enam terpidana beserta keluarga kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki.

"Permohonan atas nama Dede dan enam terpidana beserta keluarganya," jelasnya.

Sri mengatakan bakal melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan oleh Dede Cs. Apabila memenuhi syarat, kata dia, LPSK akan mengabulkan permohonan perlindungan saksi tersebut.

"Dipenuhi formilnya setelah itu dilakukan asesmen dan penelaahan untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," jelasnya.

Bareskrim Polri mengaku mulai menyelidiki laporan dugaan keterangan palsu yang disampaikan Aep dan Dede di kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo mengatakan proses penyelidikan dimulai lewat gelar perkara awal dengan memanggil pihak-pihak pelapor, pada Selasa (23/7) hari ini.

"Yang dilakukan Bareskrim hari ini jam 11.00 WIB adalah gelar perkara awal," jelasnya kepada wartawan dalam konferensi pers.

"Kita melaksanakan gelar awal, dimana ini adalah proses dimulainya penyelidikan," imbuhnya.

Djuhandani mengatakan gelar perkara awal itu dilakukan pihaknya untuk mengetahui permasalahan ataupun objek yang dilaporkan.

Melalui proses penyelidikan, kata dia, nantinya penyidik juga akan mendalami apakah benar ditemukan dugaan unsur pidana seperti yang dilaporkan atau tidak.

"Setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali melontarkan kritik terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran belum dikelola secara cerdas.

"Kita punya apa namanya itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," kata Cak Imin di Forum Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Selasa (23/7).

Melihat hal ini, Cak Imin lantas meminta seluruh kader PKB ikut membesarkan gagasan dan kelembagaan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Sebab, ia mencontohkan kondisi perekonomian Indonesia kini jauh dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila.

"Orang bisa bicara ngomong ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme," ujarnya.

Di sisi lain, Cak Imin meminta produk Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicek ulang. Ia mempertanyakan apakah produk undang-undang itu sudah sesuai atau tidak dengan Pancasila.

"Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikamahan kita di dalam menjaga pilar," kata dia.

Bukan kali ini saja Cak Imin mengkritik BPIP. Ia sempat meminta supaya Ketua BPIP Yudian Wahyudi diganti ketika hadir dalam peringatan puncak Hari Lahir PMII ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, pada medio April 2022.

Menurut dia, banyak penolakan terhadap Yudian, sehingga kerja BPIP tidak efektif.

"Terus terang Ketua BPIP sekarang sahabat saya, Pak Yudian begitu setelah dilantik sudah salah ngomong, sehingga banyak penolakan di kanan dan kiri. Oleh karena itu, kalau tidak efektif ya diganti saja, supaya lebih efektif," kata Cak Imin kala itu.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang akan menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada sore ini, Rabu (26/6) pukul 15.00 WIB.

Koordinator Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi mengatakan kedatangannya itu bertujuan untuk meminta perlindungan untuk saksi dan korban dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.Dalam kasus itu, seorang remaja berumur 13 tahun, Afif Maulana diduga dianiaya hingga meninggal. Beberapa anak lainnya juga diduga mendapatkan penganiayaan.

"Hari ini ke LPSK jam 15.00 WIB," kata Diki kepada CNNIndonesia.com.

LBH Padang telah melakukan investigasi independen terkait kasus ini. Namun, mereka mengaku terkendala beberapa hal. Salah satunya, korban yang juga sekaligus saksi dalam dugaan kasus penganiayaan itu tak mau lagi ditemui oleh LBH Padang.

Diki menduga saksi dan korban itu mendapat intimidasi dari luar. Sebab, anak tersebut sebelumnya masih mau berbicara dengan LBH Padang. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Saksi-saksi harus dilindungi, dan keluarga korban harus dilindungi juga," ujarnya.

Diki menyebut LBH Padang akan menemui beberapa instansi dan lembaga dalam upaya menyelesaikan kasus itu. Selain mendatangi LPSK, LBH Padang juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik sejumlah aparat kepolisian ke Propam Polda Sumatera Barat.

"Pelaporan ke propam Polda jam 13.00 WIB," kata dia.

Seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

LBH Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pun angkat suara terkait penemuan jasad siswa SMP Afif Maulana dengan luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji.

Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap Afif. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

"Saat terjadi pengejaran itu, ada upaya (korban) melompat dari motor ke sungai. Ini merupakan kesaksian teman korban yang bernama Adit saat kita periksa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (24/6).

"Ini sudah ada kesaksian Aditia bahwa memang almarhum Afif Maulana berencana masuk ke sungai. Menceburkan diri ke sungai. Ini cerita sebenarnya karena kesaksian yang kita ambil dari kawan yang ikut serta dalam tawuran itu," imbuhnya.

Terkait itu, LBH Padang pun telah mendatangi Komnas HAM pada Selasa (25/6). Mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam sebagai penyelidikan pembanding.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi dan korban dalam kasus dugaan penganiayaan oleh anggota Sabhara Polda Sumatera Barat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Koordinator Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi menyatakan pengajuan perlindungan untuk enam orang, meliputi korban, saksi dan keluarganya. Salah satunya, keluarga remaja berusia 13 tahun Afif Maulana yang diduga dianiaya hingga tewas.

"Kami mengajukan ada beberapa [permohonan perlindungan]. Ada enam orang," kata Diki di kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu (26/6).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan permohonan pengajuan itu akan ditinjau terlebih dahulu. Dia menyebut LPSK juga harus melakukan asesmen terhadap para korban dan saksi yang dimohonkan perlindungan.

Sisi menjelaskan rentang waktu asesmen paling lama dilakukan selama 30 hari. Namun akan diupayakan secepat mungkin.

"Kalau di dalam SOP kita itu kita bisa menelaah sampai 30 hari kerja, tetapi dalam hal tertentu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," ujarnya.

"Tetapi misalnya sebelum 30 hari itu kami mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan yang kita butuhkan berkaitan syarat perlindungan, maka kita bisa memutuskan," imbuhnya.

Selain itu, LPSK mengklaim bisa memberikan bantuan perlindungan darurat jika para saksi dan korban diketahui mendapatkan ancaman.

"Ada juga misalnya sebelum 30 hari kerja itu ada situasi mendesak dalam artian ancaman terhadap saksi dan korban kita bisa beri perlindungan darurat," tuturnya.

Sebelumnya, seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pun angkat suara terkait penemuan jasad siswa SMP Afif Maulana dengan luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji.

Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap Afif. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

"Saat terjadi pengejaran itu, ada upaya (korban) melompat dari motor ke sungai. Ini merupakan kesaksian teman korban yang bernama Adit saat kita periksa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (24/6).

"Ini sudah ada kesaksian Aditia bahwa memang almarhum Afif Maulana berencana masuk ke sungai. Menceburkan diri ke sungai. Ini cerita sebenarnya karena kesaksian yang kita ambil dari kawan yang ikut serta dalam tawuran itu," imbuhnya.

Terkait itu, LBH Padang pun telah mendatangi Komnas HAM pada Selsa (25/6). Mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam sebagai penyelidikan pembanding.

Badan Pembinaan Ideologis Pancasila (BPIP) menganggap keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang salam lintas agama telah mengancam eksistensi Pancasila.

"Secara sosiologis, hasil ijtima tentang pelarangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa yang sejak dahulu kala telah terkristalisasi menjadi sebuah kearifan lokal," kata BPIP dalam keterangan resminya. Anggota Dewan Pengarah BPIP Muhammad Amin Abdullah telah membenarkan pernyataan BPIP ini.

BPIP menilai toleransi antarumat beragama telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baginya, tradisi ini telah menjadi bagian yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu oleh pendahulu bangsa. Karena itu, BPIP menilai seharusnya masyarakat memperkuat semangat toleransi dan keberagaman, bukan merusak sendi-sendi persatuan.

BPIP menganggap kekayaan keberagaman dan eksistensi atas toleransi ini mendapatkan tantangan dari adanya ormas keagamaan yang mencoba membangun hegemoni dengan tafsir tunggal mengenai pelarangan terhadap ucapan salam lintas agama.

"Terbitnya hasil ijtima ini akan berpotensi merusak kemajemukan bagi warga negara karena realitasnya bangsa Indonesia ini terdiri dari 714 etnis, keragaman agama dan kepercayaan," kata BPIP.

BPIP lantas mengidentifikasi jika MUI merupakan ormas yang harus tunduk dan taat pada Pancasila dan UU Organisasi Kemasyarakatan. Aturan itu, lanjutnya, mengatur setiap ormas berkewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI.

Karena itu, BPIP melihat terbitnya hasil Ijtima MUI tentang dilarangnya salam lintas agama dan mengucapkan hari raya keagamaan lain telah menegasikan kewajiban ormas yang diatur dalam UU tentang Ormas.

BPIP juga menilai hasil ijtima hanya memiliki daya yang mengikat secara internum umat muslim. Sehingga tidak boleh dipaksakan ke dalam forum publik secara eksternum karena akan mereduksi nilai persatuan dan kemajemukan berbangsa.

"Secara konstitutif, Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi harus menjadikan seluruh kebijakan tunduk dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam setiap penyusunan produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum," kata BPIP.

Sebelumnya, MUI telah menetapkan fatwa tentang salam lintas agama dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Bangka Belitung.

Fatwa ini menyatakan pengucapan salam merupakan doa yang bersifat 'ubudiyah. Oleh karena itu, harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.

"Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh melalui keterangan tertulis.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pagu 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (11/6).

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," kata Yudian di dalam rapat.

Sebesar Rp45,59 miliar anggaran itu diproyeksikan akan digunakan untuk sosialisasi Pancasila dengan melibatkan content creator, YouTuber, influencer, hingga TikToker.

"Delapan, pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, TikToker sebesar Rp45.594.500.000," ujarnya.

Lalu, dana sebesar Rp18 miliar akan digunakan untuk penguatan jaringan relawan Pancasila lewat penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, legislatif, dan komponen lain.

Kemudian, peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp4 miliar.

Selanjutnya adapula untuk penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar.

"Enam, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp5 miliar," ucap dia.

Pagu alokasi anggaran BPIP pada 2024 sebesar Rp342 miliar dengan pengalokasian anggaran per program yaitu, Rp182,6 miliar untuk program dukungan manajemen, dan Rp159,6 miliar untuk program pembinaan ideologi Pancasila.

Pada tahun lalu, Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BPIP sebesar Rp149 miliar.

Setiap 1 Juni rakyat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila yang memiliki peran penting dalam sejarah negara Indonesia. Lantas, bagaimana sejarah Hari Lahir Pancasila?

Sebelum resmi menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia, Pancasila yang terdiri atas lima sila atau asas ini mempunyai latar belakang perjalanan yang cukup panjang.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs VII (2023) Kemendikbud RI, sejarah Hari Lahir Pancasila berawal dari peristiwa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang digelar pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung di Gedung Chuo Sangi In atau kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila itu, para tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

Barulah pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar neara yang diberi nama Pancasila (Panca artinya lima dan Sila artinya prinsip atau asas).

Kelima dasar yang disampaikan Soekarno untuk negara Indonesia mengandung prinsip: Kebangsaan, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

Menindaklanjuti rumusan Pancasila yang digagas oleh Soekarno tersebut, panitia BPUPKI membentuk panitia yang lebih kecil dan disebut Panitia Sembilan yang diisi oleh sembilan nama orang-orang pilihan untuk menyempurnakan isi Pancasila.

Mereka adalah Ir. Soekarno, Moh Hatta, Agus Salim, Moh Yamin, Abikoesno Tjokrosoejoso, Wahid Hasjim, Mr. AA Maramis, Achmad Soebardjo, serta Abdul Kahar Muzakir.

Kesembilan tokoh itu kemudian merumuskan isi Pancasila yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 menjadi seperti berikut:

Namun setelah kemerdekaan Indonesia, Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini dihapus sebagian kalimat dalam Piagam Jakarta.

Penghapusan ini didasari oleh pandangan sejumlah pihak yang menilai bahwa isi Pancasila terlalu berasaskan Islam padahal Indonesia terdiri atas berbagai agama.

Atas usulan tersebut, para tokoh sepakat mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga isi Pancasila berubah menjadi:

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat rumusan dasar negara dinyatakan sebagai berikut:

"... Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Meski telah menjadi dasar negara Indonesia, peringatan Hari Lahir Pancasila baru mulai ditetapkan pada 1 Juni 2026 di era Presiden Joko Widodo.

Usul untuk menetapkan 1 Juni sebagai peringatan Hari Kelahiran Pancasila sudah pernah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan putri Bung Karno sejak beberapa tahun sebelumnya.

Dalam sebuah acara pada 2015, Mega sudah pernah meminta 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, penetapan Hari Lahir Pancasila itu baru dikabulkan pada era kepemimpinan Joko Widodo. Kemudian, presiden ke-7 tersebut juga menetapkan Hari Libur Pancasila asebagai libur nasional.

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional ini telah dimuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sebagai berikut:

Dari proses panjang perumusannya hingga menjadi dasar negara, Pancasila mempersatukan beragam keyakinan untuk menciptakan Indonesia yang adil, berdaulat, dan berbudaya.

Demikianlah sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945. Mari kita jaga dan implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pendiri bangsa.