Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Yusril merasa pernyataannya disalahpahami. Dia menjelaskan ulang pernyataan tersebut.

"Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Yusril menegaskan pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah-pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Begitu pula dengan pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui pelanggaran HAM berat pada tahun 1998.

Dia berkata akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia juga akan mendengar kembali pernyataan Komnas HAM.

"Percayalah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri," ujarnya.

Yusril mengaku paham betul Undang-undang Pengadilan HAM karena ikut merumuskan. Dia juga mengaku paham betul soal peristiwa 98 karena menjadi bagian dalam pemerintahan saat itu.

"Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu," ucapnya.

Sebelumnya, publik menyoroti pernyataan Yusril tentang peristiwa 98. Dia menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat.

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Yusril kemarin.

"Enggak," ujarnya saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya. Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain," tutur Natalius Pigai di Kemenkumham, Senin (21/10).

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," ucap Pigai.

Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia

Hal itu disampaikan Pigai dalam agenda penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator serta Menteri dan Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (21/10) petang.

Dari slide yang ditampilkan, ia memaparkan pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.

Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM. Kata dia, Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM," tuturnya.

"Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas," dia menegaskan.

Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM.

"Maka, mulai dari penyusunan katakanlah visi, misi, strategi sampai dengan penyusunan anggaran, itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM," tutur Pigai.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menyebut peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Yusril mengatakan pelanggaran HAM berat terakhir terjadi saat masa penjajahan. Menurutnya, hal itu tak terjadi lagi di beberapa puluh tahun terakhir.

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

"Enggak," kata Yusril saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat.

Yusril menjelaskan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Namun, tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat.

Mantan Ketua Umum PBB berkata pernah menghadapi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat saat menjabat menteri kehakiman dan HAM pada awal reformasi. Ia menjalani sidang di Komisi HAM PBB di Jenewa selama tiga tahun.

Yusril juga sudah membentuk pengadilan HAM, baik ad hoc maupun konvensional. Dia pun membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi.

"Jadi, sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Sebelumnya, peristiwa 98 kembali menjadi sorotan publik usai Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Prabowo dikenal sebagai sosok yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis pada tahun 1998.

Panglima ABRI Jenderal Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa tujuh tudingan terhadap Prabowo, termasuk penculikan aktivis.

DKP menyatakan Prabowo bersalah dalam keputusan nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran. Namun, kasus penghilangan paksa dianggap belum terselesaikan.

Pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tiga di antaranya terjadi di sekitar 1998.

Pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Lalu kerusuhan 13-15 Mei 1998. Ketiga, penghilangan paksa 14 orang pada 1997-1998.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih.

Pigai telah resmi dilantik bersama para menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Ia sempat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.

Nama Pigai dikenal sebagai sosok yang kritis dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, khususnya terkait hak-hak masyarakat Papua.

Latar belakang pendidikan Pigai dimulai dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD di Yogyakarta, di mana dirinya meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.). Sejak masa kuliah, Pigai telah aktif dalam gerakan mahasiswa dan menjadi bagian dari perjuangan reformasi pada 1995-1999.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Pigai melanjutkan studinya di bidang statistika di Universitas Indonesia pada tahun 2003, serta pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Pria kelahiran 25 Desember 1975 ini memulai karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode ini, dirinya sempat berperan sebagai moderator dialog interaktif di sebuah stasiun televisi yang membahas isu politik dan pemerintahan.

Pada tahun 2006 hingga 2008, Pigai menjabat sebagai konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan terlibat dalam tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai putra Papua, Pigai dikenal sangat aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal. Dirinya sempat menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang dan staf di Yayasan Cindelaras, sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan kearifan lokal serta hak-hak petani.

Selain itu, Pigai juga terlibat aktif di Yayasan Sejati, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada hak-hak masyarakat terpinggir seperti Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Namun, kiprahnya di dunia HAM paling dikenal saat Pigai menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017. Dalam posisi ini, Pigai lantang menyuarakan keadilan, khususnya bagi masyarakat Papua.

Salah satu isu yang kerap diperjuangkan adalah keadilan sosial dan penegakan hak-hak dasar masyarakat Papua yang selama ini dianggap terpinggirkan.

Agus Andrianto mengundurkan diri dari Polri setelah dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agus mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri itu. Ia fokus menjalankan posisi di kabinet Prabowo.

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Agus berkata sudah tak lagi menerima perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia berkata saat ini berposisi sebagai anak buah presiden.

"Kami hanya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Terpisah, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri pengganti Agus. Listyo akan memilih perwira tinggi untuk mengisi posisi itu.

"Iya, betul (dipilih langsung Kapolri). Masih menunggu dulu (dari Kapolri)," ujar Dedi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin.

Sebelumnya, Prabowo menunjuk Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi. Sebelum menjadi menteri, Agus adalah Wakapolri.

Agus menjadi salah satu menteri Prabowo yang punya latar belakang kepolisian. Nama lainnya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anton Mukti Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kabinet Merah Putih. Posisi ini sebelumnya dijabat oleh Moeldoko.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam mengumumkan anggota kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

"Letjen AM Putranto, Kepala Staf Presiden," kata Prabowo.

AM Putranto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Jabatan terakhir di TNI yaitu Komandan Kodiklat TNI AD.

AM Putranto juga bertugas sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Di sisi lain, AM Putranto juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Komjen Ahmad Luthi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) pada Pilgub Jateng 2024.

Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di Sidang Umum Paripurna MPR pada hari ini. 

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Prof Yusril Ihza Mahendra Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Prabowo saat pengumuman menteri dan wakil menteri, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Yusril merupakan salah satu timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarahan Tim Kampanye Nasional (TKN). Ia juga didapuk sebgai ketua tim kuasa hukum Prabowo-Gibran ketika berselisih hasil Pilpres 2024 di MK.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga pernah menjabat sebagai Menkumham di era pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Yusril sempat hadir dipanggil oleh Prabowo untuk dikenalkan sebagai calon menteri ke rumah pribadinya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 Oktober lalu.

Dua jenderal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi calon menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dua orang itu adalah Jenderal (Purn.) Tito Karnavian dan Komjen Agus Andrianto.

Tito dan Agus menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan kemarin. Prabowo berdiskusi soal posisi menteri dengan dua orang itu secara terpisah.

Tito mengungkap pernyataan Prabowo dalam diskusi itu. Prabowo menyebut sudah kenal betul dengan Tito karena bekerja sama di kabinet Jokowi.

"Saya menganggap Pak Tito layak dan cocok membantu saya untuk di kabinet selanjutnya," kata Tito menirukan ucapan Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Agus juga mengaku diajak bicara soal pemerintahan berikutnya. Namun, ia tak mengungkap posisi yang ditawarkan Prabowo. Dia hanya menegaskan siap ditugaskan di posisi mana pun.

Tito Karnavian adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987. Dia lulus dengan gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

Tito menjabat Kapolri pada 2016-2019. Dia dikenal sebagai jenderal yang melompati empat angkatan sekaligus untuk menjadi kapolri.

Sebenarnya, Tito baru akan pensiun dari Polri pada Oktober 2022. Namun, ia mengundurkan diri pada 2019 karena ditunjuk Jokowi sebagai menteri dalam negeri.

Sementara itu, Agus Andrianto adalah lulusan Akpol tahun 1989. Dia pernah menduduki beberapa jabatan strategis di Polri, seperti Kapolda Sumatera Utara dan Kabareskrim Polri.

Agus juga menangani sejumlah kasus besar, seperti penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia juga terlibat dalam penyelidikan kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susetyo atau yang dipanggil Romo Benny meninggal dunia pada Sabtu (5/10).

Ia meninggal saat berusia 55 tahun atau sekitar lima hari jelang ia berulang tahun pada 10 Oktober.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi beberapa orang, salah satunya adalah Sekretaris Eksekutif Keadilan, Perdamaian, Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Martin Jenarut.

Ia mengonfirmasi Romo Benny meninggal di RS Mitra Medika Pontianak pada Sabtu (5/10) pukul 0.15 WIB, sekaligus rencana membawa jenazah Romo Benny ke Rumah Duka Gotong Royong Malang.

Selain Romo Martin, Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid juga mengonfirmasi kabar duka tersebut.

"Iya (meninggal dunia)," jawab Alissa.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab Romo Benny meninggal dunia.

Namun, ia memang berada di Pontianak sebelumnya. Hal itu diketahui melalui keterangan pers terakhir yang ia kirimkan ke media pada Jumat (4/10). 

Kala itu, ia mengikuti diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara: Kedaulatan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (3/9/2024).

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan keberadaan lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) usai Presiden Joko Widodo selesai menjabat nanti tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia mengatakan ada tiga opsi yang bisa terjadi bagi KSP di masa Prabowo. Opsi pertama KSP tetap ada dengan nama yang sama. Opsi kedua tetap dibentuk namun dengan nama lain, dan opsi ketiga lembaga ini ditiadakan.

"Itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak presiden. Apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/10).

Moeldoko kemudian mengungkit lembaga sejenis KSP ini sudah ada sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kala itu memiliki nama yang berbeda.

Ia mengatakan pembentukan lembaga ini tergantung dari urgensi prioritas presiden yang akan datang.

"Dulu jamannya Pak Harto kan ada Sesdalobang, berikutnya Pak SBY ada UKP-PPP sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata dia.

Moeldoko menjelaskan KSP di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki tugas dan fungsi yang luas. Di antaranya monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas presiden, upaya 'debottlenecking', hingga melakukan komunikasi politik dan publik.

Namun, ia meyakini jika unit kerja seperti KSP tetap dilanjutkan di masa Prabowo mendatang, maka tugasnya pasti akan dibatasi.

"Sehingga nanti kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," kata dia.

Kantor Staf Presiden dibentuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu lewat Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015. Sebelum KSP, lembaga ini bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014.

Sementara Moeldoko telah menjabat sebagai Kepala KSP sejak 18 Januari 2018 lalu.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta tambahan total anggaran sebesar Rp100 miliar ke DPR untuk tahun anggaran 2025 mendatang.

"BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," kata Yudian di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Yudian merinci tambahan anggaran itu akan digunakan membiayai lima program BPIP tahun 2025. Di antaranya pertama digunakan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebesar Rp30 miliar.

Kemudian program kedua yakni percepatan implementasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada jenjang Perguruan Tinggi, Menengah dan Dasar sebesar Rp7,4 miliar.

Yudian mengatakan program ketiga yang akan dilakukan BPIP yakni menyelenggarakan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar. Kemudian program keempat yakni pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Pancasila bagi pegiat media sosial sebesar Rp29,4 miliar.

"Kemudian program pembinaan program Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebesar 29,1 miliar," kata Yudian.

Sebelumnya BPIP sempat menjadi sorotan usai tak ada satupun remaja putri Paskibraka yang bertugas pada momen peringatan HUT ke-79 RI lalu di IKN yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian.

Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional.

Dugaan ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.

Namun akhirnya BPIP membolehkan Paskibraka perempuan bisa mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memamerkan sederet prestasinya sejak menempuh pendidikan di bangku pesantren hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Awalnya ia menjelaskan ihwal polemik pelepasan jilbab Paskibraka yang kontroversial jelang upacara HUT ke-79 RI di IKN.

Kemudian ia menjelaskan jika dirinya beragama Islam dan sudah sejak berusia 15 tahun mengenyam pendidikan di pesantren.

Yudian kemudian memamerkan sederet prestasinya ketika di pesantren. Mulai dari juara pidato hingga meraih nilai sempurna di pelajaran tafsir Alquran.

"Saya sudah juara pidato se-pesantren ketika usia 16 tahun. Saya lompat kelas dan saya juara umum di pesantren dan saya juara pidato di pesantren. saya juara imami solat istisqa ketika saya usia 16 tahun," kata Yudian.

"Saya mungkin hanya satu-satunya orang pesantren yang bisa dapat tafsir Alquran nilai 10 atau 100 di ijazah. Dan tarikh atau sejarah 100. Itu ketika saat saya lanjutkan di Pesantren Munawir Krapyak Yogya," tambahnya.

Tak berhenti sampai di situ, Yudian kembali memamerkan capaiannya ketika berkuliah. Ia mengaku kuliah di dua tempat yakni di IAIN dan Fakultas Filsafat UGM. Kemudian juga pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Kanada serta lolos ke Fakultas Hukum Harvard.

"Saya pernah terjemahkan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris Prancis, Indonesia. Dan saya terpilih peraih beasiswa untuk kuliah di Kanada program MA dan doktor. Mungkin Saya satu-satunya dosen PTKIN yang bisa masuk Fakultas Hukum Harvard. The best law school on earth," kata dia.

"Saya pendiri pesantren. Saya pendiri tarekat. Mohon maaf ya. Di sini jelas," tambahnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Yudian juga menjelaskan terkait pernyataan kontroversialnya terkait agama merupakan musuh Pancasila.

Ia menjelaskan secara filosofis jika setiap benda atau mahkluk terdiri dari positif dan negatif. Tugas manusia, lanjutnya, hanya mengoptimalkan potensi positif suatu benda dan memikirkan negatifnya sampai titik keseimbangan. Berkaca pada hal itu, ia mengatakan perekat terkuat dalam Pancasila adalah agama.

"Suku, agama, ras, antargolongan itu kalau kita lihat mana perekat terkuatnya dalam Pancasila adalah agama. Tapi jangan salah, kalau dibenturkan penghancur terkuatnya agama juga. Itu hukum seimbang sederhana saja kok. Dalam cerita saya itu saya katakan Pancasila kesepakatan tertinggi bangsa Indonesia. Jangan dibenturkan dengan nilai agama," kata Yudian.