Lebih dari 135 orang diyakini tewas dalam kerusuhan di sebuah stadion sepak bola di Guinea pada Minggu (2/12).

Jumlah tersebut dikeluarkan oleh kelompok HAM The Collective of Human Rights Organizations berdasarkan riset yang mereka lakukan.

Meski belum diverifikasi, jumlah tersebut jauh melebihi laporan kematian yang dikeluarkan pemerintah Guinea yaitu 56 orang.

Lebih dari 50 orang lainnya dinyatakan hilang kata kelompok HAM tersebut.

Sebelumnya kerusuhan di stadion di Guinea timur laut terjadi karena dipicu oleh keputusan kontroversial wasit.

Tragedi maut itu terjadi saat final turnamen untuk menghormati pemimpin militer Mamady Doumbouya.

Para penonton di stadion melempar batu yang disambut gas air mata oleh polisi sehingga menimbulkan kepanikan dan banyak yang terinjak-injak.

Seorang jurnalis mengatakan bahwa stadion itu hanya memiliki "satu pintu keluar yang sangat kecil".

Kasus dugaan korupsi tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur dan bekas pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menambah kelam wajah peradilan di Indonesia. Tiga hakim PN Surabaya yang terjerat antara lain Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Mereka diduga menerima suap dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat atas vonis bebas yang diberikan beberapa waktu lalu. Ibunda Ronald Tanunur, Meirizka Widjaja diduga memberikan uang Rp3,5 miliar lewat Lisa kepada tiga hakim tersebut.

Sedangkan Zarof, mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA diduga membantu Lisa untuk mengurus perkara Ronald pada tingkat kasasi di MA.

Lisa menyiapkan uang Rp6 miliar. Sebesar Rp1 miliar untuk Zarof dan sisanya untuk tiga hakim agung yang menangani perkara Ronald.

Kasus rasuah ini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tiga hakim PN Surabaya, Zarof, pengacara dan ibu Ronald telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka telah ditahan.

Tak lama usai kasus ini terbongkar, MA membatalkan vonis bebas Ronald. Majelis kasasi yang terdiri dari Soesilo, Ainal Mardhiah, dan Sutarjo menjatuhkan hukuman lima tahun penjara ke anak mantan anggota DRP dari Fraksi PKB Edward Tannur tersebut.

Dari kasus ini pula terkuak dugaan Zarof menjadi makelar kasus di MA sejak 2012 sampai 2022. Zarof disinyalir menerima sejumlah uang dalam mengurus perkara selama 10 tahun terakhir.

Penyidik Kejagung pun menemukan berbagai pecahan mata uang senilai Rp920.912.303.714 (Rp920 miliar) dan emas batangan seberat 51 kg saat menggeledah rumah Zarof.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menilai terbongkarnya praktik suap kepada tiga hakim PN Surabaya dan eks pejabat MA membuktikan bahwa mafia hukum masih kuat. Menurutnya, kasus ini juga semakin menunjukkan dunia peradilan Indonesia sangat bobrok.

"Tentu ini menjadi bukti ya bahwa mafia hukum masih kuat. Ini semakin menunjukkan dunia peradilan kita itu sangat bobrok, semua bisa diatur, dibeli dengan uang, hampir semua tahapan perkara," kata Zaenur kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/11).

Zaenur mengatakan kasus dugaan suap tersebut melengkapi daftar panjang hakim dan pejabat di lingkungan peradilan yang terjerat korupsi.

Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sekitar 31 kasus korupsi yang melibatkan hakim, baik hakim pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, hingga MA. Ini belum termasuk kasus yang menyeret panitera dan pejabat pengadilan lainnya.

Pada 2022 lalu, KPK mencatat sejarah untuk pertama kalinya menetapkan dua hakim agung MA yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai tersangka suap. Gazalba juga dijerat dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu dua sekrertaris MA, yakni Nurhadi Abdurachman dan Hasbi Hasan juga menjadi pesakitan di KPK.

Menurut Zaenur, praktik lancung yang melibatkan para hakim dan pegawai pengadilan ini masih terjadi karena sudah berlangsung bertahun-tahun dan mendarah daging. Buktinya setelah dua hakim agung jadi tersangka di KPK, kasus ini masih terjadi.

"Korupsi itu kan ada saling belajar, dipelajari, ketika rekan kerjanya nerima uang suap, melihat, ooh enak ya nerima uang suap, tidak ada konsekuensinya, kalau gitu saya juga bisa nih nerima uang suap agar saya bisa hidup enak, hidup nyaman, itu sudah menjadi kebiasaan lama," katanya.

Zaenur menyebut judicial corruption atau korupsi di bidang penegakan hukum sudah menjalar di semua lembaga penegak hukum, bahkan termasuk di KPK. Penyidik, pegawai, hingga petugas Rutan KPK terlibat dalam sejumlah kasus yang berbeda.

Korupsi di sektor hukum ini, kata Zaenur, turut mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Skor IPK sempat menyentuh angka 40 poin pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) 2019 lalu.

Namun, skor tersebut terus anjlok seiring berbagai kebijakan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dan kasus korupsi yang muncul di periode kedua Jokowi. Dalam tiga tahun terakhir skor IPK Indonesia stagnan di angka 34 poin.

"Korupsi di bidang peradilan itu sangat menjamur sehingga menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian itu momok yang menakutkan bagi para investor, para pebisnis, maupun masyarakat secara luas," ujar Zaenur.

Zaenur mendorong pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto membenahi sektor hukum, termasuk lembaga peradilan. Menurutnya, tak ada perhatian serius dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir hukum dijadikan alat kekuasaan ataupun alat politik.

"Tidak ada reformasi yang mendasar di institusi badan peradilan kita, sehingga sampai sekarang itu masih lestari budaya atau kebiasaan korupsi dalam bentuk jual beli perkara itu, pengawasan relatif lemah, pembinaan relatif lemah," katanya.

Lebih lanjut, Zaenur mengatakan perlu sanksi tegas agar praktik korupsi di lembaga peradilan ini tak kembali terulang. Menurutnya, jika ada seorang hakim yang terlibat korupsi selain diproses pidana, ada sanksi untuk ketua pengadilan tempat hakim itu bekerja.

Ia menyebut para ketua pengadilan ini harus ikut bertanggungjawab karena gagal membina para hakimnya.

"Ini harus di semua level, kalau pengadilan negeri berati ketua pengadilan negeri dicopot, hakim pengadilan tinggi nerima suap, ketua pengadilan tingginya harus dicopot, hakim agung yang nerima suap, ketua MA mengundurkan diri, ketua kamar juga mengundurkan diri, itu bagian dari pertanggungjawaban pimpinan," ujarnya.

Zaenur juga mengusulkan perubahan aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan memberikan sanksi pidana atau perdata bagi pejabat yang tidak melaporkan hartanya. Selain iut perlu revisi UU Tindak Pidana Korupsi (TIpikor) dan mendorong Undang-undang Parampasan Aset disahkan.

"Karena mafia hukum akan tergilas habis kalau Indonesia punya instrumen itu," katanya.

Zaenur mengatakan pemerintah dan lembaga penegak hukum juga harus memperbaiki sistem rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, hingga kesejahteraan.

Dari sisi kesejahteraan, menurutnya, perlu dukungan dari pemerintah. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 terkait peningkatan gaji hakim pada 18 Oktober lalu. Gaji para hakim naik hampir dua kali lipat.

Namun, kata Zaenur, pemerintah mesti meningkatkan gaji para pegawai MA dan lembaga peradilan di bawahnya.

"Itu yang juga perlu untuk disesuaikan bahkan sekarang pun terjadi disparitas yang cukup lebar antara hakim dan nonhakim, mereka kan beroperasi, mafia ini tidak hanya dari hakim tapi dari pegawai," ujarnya.

Zaenur mengatakan saat ini kesejahteraan para hakim masih lebih baik dari penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa. Ia mendukung perbaikan kesejahteraan bagi polisi dan jaksa agar tak tergiur melakukan korupsi.

"Diikuti dengan pengawasan, yang nakal-nakal tolong diamputasi, mereka akan membuat malu institusi, harus ada perbaikan serius, reformasi yang serius, yang bersama-sama dipikirkan dengan pemerintahan yang baru ini," katanya.

[Gambas:Infografis CNN]

Masalah mafia hukum demikian kompleks. Jejaringnya terajut dari pegawai level rendah hingga elite. Bibitnya pun bisa dimulai sejak dari masa perekrutan aparat.

Faktor penyebab pun beragam, mulai dari masalah gaji, integritas, hingga sistem pengawasan yang lemah terhadap aparat.

Salah satu faktor yang juga berpengaruh adalah demoralisasi. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan (2002), secara umum perilaku koruptif pada hampir semua penegak hukum bukan terjadi karena moral yang rendah, namun merupakan akibat terjadinya demoralisasi para penegak hukum serta gaya hidup yang berlebihan. Akibatnya, menerima uang secara tidak halal, menurut persepsi mereka, bukanlah sesuatu yang aneh lagi, tapi menjadi suatu keharusan (Yuntho, 2009).

Bertalian dengan demoralisasi itu, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro mengatakan saat ini MA kehilangan panutan usai Artidjo Alkostar pensiun. Mantan hakim agung itu meninggal pada 28 Februari 2021 lalu.

Castro menyebut MA betul-betul disegani ketika Artidjo masih memegang palu hakim. Banyak terdakwa korupsi yang pikir-pikir mengajukan kasasi ataupun peninjauan kembali karena was-was perkaranya ditangani Artidjo.

"Ya kalau sekarang terungkap perkara yang melibatkan hakim-hakim MA itu karena Mahkamah Agung sedang keropos, kehilangan panutan dalam urusan integritas dalam pemberantasan korupsi, seperti diibaratkan anak ayam kehilangan induk," kata Castro kepada CNNIndonesia.com.

Castro menilai korupsi yang masih muncul di dunia peradilan terjadi karena masalah di hulu sampai hilir. Mulai dari proses seleksi hakim yang kurang ketat. Ia mencontohkan soal pelacakan integritas dan rekam jejak yang setengah hati.

Selain itu, kata Castro, pengawasan internal di MA juga lemah. Menurutnya, MA seperti tak tegas memproses etik para hakim atau pejabat yang terlibat korupsi atau suap. Lembaga peradilan tertinggi itu seolah-olah ingin menyelesaikan kasus-kasus ini sendiri.

"Padahal kan untuk menjamin objektivitas penanganan perkara, kalau ada kasus-kasus yang melibatkan hakim-hakim atau kalangan di internal MA harusnya ditangani penegak hukum lain," ujarnya.

Castro mendorong kewenangan Komisi Yudisial (KY) lebih diperkuat dalam mengawasi para hakim. Ia menyinggung keputusan KY yang mengusulkan kepada MA memberhentikan tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur jauh sebelum Kejagung menangkap tangan ketiganya.

"Tapi urung dieksekusi MA karena alasan belum inkracht. Harusnya rekomendasi KY bersifat mengikat. Cukup banyak hakim hakim yang saya yakin masih punya integritas di Mahkamah Agung," katanya.

MA sebelumnya telah mengambil langkah dengan membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi majelis hakim yang menangani kasasi perkara Ronald Tanur pada 28 Oktober lalu. Tim pemeriksa bekerja sepekan mendalami dugaan permufakatan suap.

Hasilnya MA menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh majelis kasasi yang terdiri dari hakim agung Soesilo, Ainal Mardhiah, dan Sutarjo. Kasus tersebut dinyatakan ditutup.

Di sisi lain KY menyatakan bakal tetap mengusut dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi perkara Ronald Tannur tersebut.

"Berdasarkan putusan pleno, KY akan terus mendalami dan tetap memeriksa atas dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata beberapa waktu lalu.

Ketua MA periode 2024-2029 Sunarto juga telah mengeluarkan imbauan setelah mencuat kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya dan Zarof Ricar yang juga menyeret majelis kasasi perkara Ronald Tannur. Imbauan kepada para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama itu dikeluarkan pada 22 November lalu.

Sunarto mengimbau jajarannya selalu meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung.

"Memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional," ujarnya.

Sunarto juga mengimbau jajarannya menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

"Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung," katanya.

Tentu saja, iktikad baik tak cukup untuk memberantas soal mafia hukum. Pun dengan dukungan lembaga-lembaga negara seperti MA, KY, hingga KPK. 

Pemberantasan mafia hukum yang kian menjerat sistem hukum di Indonesia, memerlukan komitmen politik dari pemimpin tertinggi dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. 

Kasus Zarof, yang terbongkar di masa-masa awal pemerintahan Prabowo, sejatinya bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan sekaligus membuktikan komitmen mereka membongkar mafia hukum, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan memperkuat reformasi hukum seperti dijanjikan dalam Asta Cita.

Kepolisian menyebutkan anak berinisial MAS (14) yang membunuh ayah (APW) dan neneknya (RM) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah dipindahkan ke Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

"Anak berhadapan dengan hukum -ABH- sudah kita bawa ke lembaga penitipan anak sementara itu, yang dilakukan oleh penyidik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/12).

Nurma menjelaskan MAS telah dipindahkan oleh kepolisian ke LPAS usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Kendati demikian, Kepolisian akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

"Jika memang kita perlu, kita bisa jemput bola atau bisa membawa ke Polres Metro Jakarta Selatan," ungkapnya.

Penitipan di LPAS berlangsung sampai proses pengadilan. Setelah itu dilakukan jatuh vonis atau sudah diadili masuk ke lapas.

Terkait kondisi MAS saat ini, dikatakan kondisinya sudah terbilang stabil dan menjawab lancar saat diminta keterangannya.

Kemudian, dari pemeriksaan dinyatakan MAS tidak memiliki riwayat gangguan jiwa.

"Untuk sementara ini, dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarganya tidak ada," ucapnya.

MAS membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya (AP) di Perumahan Bona Indah Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, Sabtu (30/11) pukul 01.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan petugas keamanan Perumahan Bona Indah berinisial AP, MAS terlihat berjalan cepat meninggalkan lokasi.

Karena petugas keamanan telah menerima laporan tentang pembunuhan di rumah korban, saksi AP langsung memanggil pelaku.

Remaja penusuk ayah (APW) dan nenek (RM) hingga tewas di Perumahan Bona Indah Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan mengakui mendapatkan bisikan-bisikan yang meresahkan.

2 orang narapidana Lapas kelas 2b Sumedang melarikan diri dengan memanjat dinding pagar lapas, Selasa siang.Pelarian keduanya berhasil digagalkan petugas yang dibantu warga.

Penerbitan paspor elektronik atau e-paspor bakal mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi secara menyeluruh dan bertahap per tanggal 1 Desember 2024. Ketetapan ini berlaku pada 13 kantor imigrasi tertentu di Indonesia.

"Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan memberlakukan penerbitan paspor elektronik 100 persen secara bertahap, dimulai di 13 kantor imigrasi di Indonesia mulai tanggal 1 Desember 2024. Kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia," bunyi keterangan tertulis Ditjen Imigrasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam mengumumkan bahwa mulai tanggal tersebut, pemohon di 13 kantor imigrasi tertentu akan langsung menerima e-paspor.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik," papar Saffar.

Rencananya, kebijakan ini akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia," jelasnya dalam keterangan Ditjen Imigrasi.

Ketiga belas kantor imigrasi yang menjadi percontohan ialah sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat4. Kantor Imigrasi Jakarta Utara5. Kantor Imigrasi Jakarta Timur6. Kantor Imigrasi Tanjung Priok7. Kantor Imigrasi Bitung8. Kantor Imigrasi Medan9. Kantor Imigrasi Batam10. Kantor Imigrasi Makassar11. Kantor Imigrasi Tangerang12. Kantor Imigrasi Surabaya13. Kantor Imigrasi Ngurah Rai

Adapun keunggulan penggunaan e-paspor dibandingkan dengan paspor cetak yakni tingkat keamanan yang pastinya lebih tinggi sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, membuat proses imigrasi lebih cepat (terutama di sejumlah negara di dunia yang telah menggunakan sistem pemeriksaan paspor otomatis dengan pembaca chip).

Selanjutnya, paspor elektronik juga menjadi standard internasional dalam dokumen perjalanan dan hampir semua negara di dunia telah menggunakannya sebagai dokumen perjalanan yang sah.

Dari hilirisasi industri hingga swasembada pangan dan energi, pemerintah terus membangun program untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Talenta-talenta berkualitas menjadi sangat penting untuk melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat menjamin keberlangsungan program-program tersebut. Untuk itu pendidikan tinggi Indonesia harus menyediakan ruang yang lebih leluasa bagi generasi muda maupun akademisi Indonesia untuk mengembangkan diri secara optimal dan menuangkan ilmunya ke dalam karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Insight with Desi Anwar bersama Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) akan membahas rencana reformasi pendidikan tinggi di Indonesia untuk membina anak bangsa berkualitas untuk mendukung kemampuan bersaing Indonesia di kancah global.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke (Minister for Home Affairs, Minister for The Arts, Minister for Cyber Security, Minister for Immigration and Multicultural Affairs and Leader of the House of Australia), Selasa (3/12).

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemindahan tahanan atau transfer of prisoner narapidana kasus narkobaBali Nine.

"Kami baru saja melakukan pertemuan persahabatan, pertemuan bilateral antara Kemenko Kumham Imipas dengan Menteri Dalam Negeri Australia, pembicaraan ini penuh dengan persahabatan," ujar Yusril melalui keterangan pers, Selasa (3/12).

"Kami membahas banyak hal terutama adalah peningkatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia di bidang hukum dan kemudian memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara," lanjut dia.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut didiskusikan berbagai hal yang salah satunya mengenai permohonan repratiasi narapidana warga negara Australia dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia.

Yusril menegaskan apa yang terjadi sampai hari ini merupakan niat baik dan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Diskusi tadi cukup panjang karena memang kami menyadari baik Indonesia maupun Australia sama-sama belum memiliki Undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana itu," tutur dia.

Dalam siaran pers yang dibagikan Tim Humas Kemenko Kumham Imipas, Tony Burke disebut menyampaikan rasa terima kasih karena kerja sama baik yang dilakukan kedua negara.

"Menko Yusril sudah sangat baik dengan menerima kami untuk berdiskusi sebagai tanggapan atas surat yang kami kirimkan, dan akan kami selesaikan dengan cara yang sangat konstruktif, karena saya sangat menghormati sistem hukum Indonesia," kata Tony.

Di akhir kesempatan, Yusril dan Tony sama-sama menegaskan pertemuan hari ini belum menghasilkan kesepakatan apa pun. Kedua negara masih mendalami dari segi hukum masing-masing negara.

"Atas dasar hubungan baik antar dua negara, faktor-faktor kemanusiaan dan pertimbangan hak asasi manusia, maka Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan setiap permintaan pemindahan narapidana tersebut, dan dengan Australia masih memerlukan diskusi lebih panjang," terang Yusril.

"Kami telah sampaikandraft practical agreementkepada Duta Besar Australia yang hari ini juga hadir, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini bisa diselesaikan," sambungnya.

Yusril menambahkan dalam rancangan perjanjian itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Baik dari segi pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati keputusan pengadian di Indonesia, dan kewenangan pengadilan untuk mengadili setiap orang termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, pemindahan dalam status sebagai narapidana, serta penangkalan masuk Indonesia seumur hidup.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wamen Imipas Silmy Karim, Staf Khusus dan Staf Ahli di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Sekretaris Kemenko, para Deputi, dan Dirjen Imigrasi.

Menteri Tony juga membawa Sekretaris Menteri, para deputi, dan juga Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Penny Williams.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy (17) yang tewas ditembak oleh anggota Polres Semarang Aipda R merupakan siswa yang baik.

Hal tersebut Pigai sampaikan berdasarkan laporan dari stafnya di Kementerian HAM mengenai kasus tewasnya Gamma.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa ya (anggota gangster), siswa yang baik," kata Pigai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Pigai menyebut pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran atau tidak. Namun, dia meminta kasus itu untuk diproses hingga selesai dan menemukan keadilan.

"Kalau nggak salah laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Pigai telah mengutus tim dari Kementerian HAM untuk mendalami peristiwa penembakan Gamma.

Aipda R, oknum polisi yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum baik pelanggaran kode etik maupun pidana.

Pihak keluarga Gamma pun telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.

Baru-baru ini Polda Jawa Tengah telah mendapat persetujuan keluarga untuk melakukan ekshumasi jasad Gamma. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab sesungguhnya mengapa korban tewas.

Komisi III DPR berencana memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang pada hari ini.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah mengirim nota diplomatik ke pemerintah negeri jiran terkait penangkapan terhadap 35 warga negara Indonesia (WNI) di Kelantan, Malaysia pada pekan lalu.

Informasi pengiriman nota diplomatik itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha saat rapat kerja dengan komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12).

"Terkait dengan 35 warga Indonesia yang ditangkap di Malaysia, KBRI Kuala Lumpur telah mengirim nota diplomatik untuk meminta akses kekonsuleran," kata Judha ke para anggota DPR.

"Mereka saat ini berada dalam detensi imigrasi di Tanah Merah, Kelantan," imbuhnya.

Pekan lalu, Departemen Imigrasi Malaysia melakukan operasi khusus untuk membongkar sindikat perdagangan manusia. Hasilnya, mereka menangkap 39 warga negara ilegal.

"Secara keseluruhan, 47 orang ditangkap, dan 39 paspor disita. (Sebanyak) 35 paspor Indonesia dan empat paspor Thailand, bersama dengan dua izin perbatasan," kata Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Zakaria Shaaban, dikutip dari kantor berita Malaysia, Bernama.

Lebih lanjut, Zakaria mengatakan petugas menemukan tujuh ponsel, uang senilai RM6.510, Rp706.000, dan 11 dolar Singapura

Sindikat ini terbongkar saat tim Imigrasi negeri jiran melacak sepeda motor yang mengangkut imigran dari tempat sembunyi ke mobil van.

Tim kemudian mengepung lokasi, menahan empat mobil van Toyota Commuter, dan satu sepeda motor Honda Wave.

Mereka juga menduga dalang kasus perdagangan ini yakni satu warga Thailand dan lima warga Thailand lain sebagai pengangkut.

Menyusul penangkapan WNI itu, Judha, secara terpisah mengatakan Kemlu bergegas menjalin komunikasi dengan pihak Imigrasi Malaysia.

Dia juga menegaskan WNI yang ditangkap merupakan korban perdagangan orang.

"Informasi sementara yang diterima, 35 WNI tersebut ditangkap bukan sebagai pelaku, melainkan mereka menggunakan jasa sindikat untuk masuk ke Malaysia secara ilegal," ujar Judha ke CNNIndonesia.com, Sabtu (23/11).

KBRI Kuala Lumpur, lanjut dia, akan terus memonitor kasus ini dan akan memberikan pendampingan kekonsuleran.

Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah.

Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir, demokrasi di Indonesia rusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela dan judi dimana-mana.

Ia berharap orang-orang yang dinilainya merusak Indonesia itu untuk dituntut pertanggungjawabannya.

"Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat, kepada yang kami hormati, Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan bapak dari orang-orang yang bermasalah," kata Rizieq saat Reuni 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12).

"Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri," imbuh dia.

Menurutnya, masyarakat akan mendukung jika Prabowo bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum dalam 10 tahun terakhir.

"Tidak peduli siapapun dia, tidak peduli, apakah itu Jokowi ataupun fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan," ujar Rizieq.

Dalam kesempatan itu, Rizieq mengatakan kabinet yang dibentuk Prabowo sudah baik dan harus didukung.

Namun, kata dia, ada orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, saat ini ada dalam kabinet.

"Masih ada bau anyir darah KM 50, karena ada beberapa orang yang diduga terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa KM 50, justru duduk diangkat masuk dalam Kabinet. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini, secara umum sudah bagus, kabinet ini secara umum harus kita dukung," ujarnya.

Arsenal menang dengan skor meyakinkan 5-2 atas West Ham United pada pekan ke-13 Liga Inggris di Stadion London, Minggu (1/12) dini hari WIB.

Hasil positif ini membuat Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen dengan mengoleksi 25 poin. The Gunners terpaut enam poin dari pemuncak klasemen Liverpool.

Arsenal sudah membuka keunggulan atas West Ham saat pertandingan baru berjalan 10 menit. Gol dicetak Gabriel Magalhaes memanfaatkan umpan Bukayo Saka.

Saka kembali jadi kreator untuk gol kedua tim tamu. Kali ini umpannya mampu dimaksimalkan Leandro Trossard untuk mengubah skor jadi 2-0 pada menit ke-27.

Arsenal terus menekan West Ham walau sudah unggul dua gol. Hasilnya dua gol tambahan mampu diciptakan melalui tendangan penalti Martin Odegaard (34') dan Kai Havertz hanya dua menit berselang.

West Ham yang tertinggal 0-4 hanya dalam waktu 36 menit bisa memberikan respons. The Hammers bisa mencetak dua gol dalam waktu empat menit untuk memperkecil skor menjadi 2-4.

West Ham mencetak gol pertama melalui Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-38. Dua menit berselang giliran pemain belakang lainnya, Emerson Palmieri yang menempatkan namanya di papan skor.

Namun, Arsenal tidak tinggal diam. Satu gol tambahan bisa kembali diciptakan melalui tendangan penalti Bukayo Saka pada masa injury time babak pertama.

Skor berubah jadi 5-2 untuk keunggulan Arsenal atas West Ham di babak pertama.

Setelah hujan gol terjadi di babak pertama, Arsenal dan West Ham tidak bisa lagi mencetak gol lainnya di babak kedua. Alhasil, skor 5-2 untuk kemenangan Arsenal atas West Ham di laga ini bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pakar hukum hiburan Korea Selatan buka suara mengenai NewJeans dan perseteruan dengan ADOR. Bae Jin-sung dari Firma Hukum Myoungjae menilai NewJeans kini tak lagi berada di bawah ADOR.

Hal itu disampaikan setelah NewJeans menyatakan keluar ADOR dan HYBE pada per 29 November 2024, meski ADOR menyatakan kontrak eksklusif mereka masih berlaku hingga 2029.

"Legalitas pemutusan (oleh NewJeans) karena dugaan pelanggaran kontrak harus ditentukan oleh pengadilan," kata Bae Jin-sung seperti diberitakan Korea Herald, Jumat (29/11).

"Namun, mengingat sifat kontrak eksklusif, yang didasarkan pada kepercayaan bersama, pemutusan sepihak mungkin saja terjadi. Terlepas dari siapa yang bersalah, ADOR tidak dapat menugaskan pekerjaan kepada NewJeans. Mereka (NewJeans) tidak lagi berada di bawah ADOR."

Pemutusan kontrak ini menjadi babak baru konflik NewJeans vs ADOR buntut konflik mantan CEO mereka Min Hee-jin dengan HYBE, ditambah dengan dugaan intimidasi yang dialami member dari staf anak perusahaan HYBE yang lain. 

Situasi itu membuat NewJeans pada akhirnya mengirimkan ultimatum kepada ADOR yang berisikan beberapa tuntutan, seperti permintaan maaf kepada mereka atas intimidasi hingga mengembalikan Min Hee-jin. 

Dalam konferensi pers 28 November dan keterangan tertulis 29 November, NewJeans menegaskan tidak berutang penalti atau kompensasi karena telah melakukan kewajibannya saat terikat kontrak dengan ADOR.

NewJeans kemudian mengklaim pemutusan kontrak dengan ADOR sah, dengan alasan pelanggaran ketentuan kontrak oleh ADOR, rincian spesifik dari kontrak mereka tetap dirahasiakan.

Namun, ADOR menyatakan tidak melakukan pelanggaran dan mencoba memenuhi tuntutan NewJeans. Namun, agensi itu menyatakan beberapa tuntutan berada di luar kemampuan mereka.

Bae Jin-sung menguraikan dua kemungkinan strategi hukum untuk ADOR terkait perbedaan pandangan itu, salah satunya adalah pengajuan perintah pengadilan untuk melarang NewJeans terlibat kegiatan hiburan dengan perusahaan lain.

Namun, ia menegaskan keputusan atau perintah pengadilan untuk melarang beraktivitas jarang terjadi di dunia hiburan Korea Selatan.

"Meskipun perintah pengadilan dapat diberikan, perselisihan semacam ini sering kali menghasilkan kompensasi finansial alih-alih pelarangan aktivitas," tuturnya.

"Mengajukan perintah pengadilan untuk memblokir aktivitas artis setelah kepercayaan telah dilanggar akan melanggar hak konstitusional mereka untuk kebebasan berkarya," ia menambahkan.

Oleh sebab itu, Bae Jin-sung menegaskan legalitas pemutusan kontrak NewJeans akan bergantung pada putusan pengadilan. Jika pengadilan kemudian menganggap pemutusan tersebut tidak sah, NewJeans dapat dikenai denda.

Ia juga menyoroti hak penggunaan nama NewJeans serta hak kekayaan intelektual atas musik girl group yang debut pada 2022 itu kemungkinan besar jatuh ke tangan ADOR.

Bae Jin-sung menilai ADOR dapat mengajukan permohonan putusan pengadilan untuk melarang member menggunakan nama NewJeans atau membawakan lagu yang mereka rekam di bawah naungan ADOR.

"Kasus TVXQ merupakan preseden. Dari lima anggota grup, tiga orang meninggalkan SM Entertainment untuk mengejar karier di tempat lain, tetapi dilarang menggunakan nama TVXQ," kata Bae Jin-sung.

Perkara itu merujuk pada Jaejoong, Yoochun, dan Junsu yang kala itu masih tergabung dalam TVXQ menggugat SM Entertainment untuk pembatalan kontrak karena dianggap tak adil.

Proses hukum tersebut berlangsung empat tahun sejak 31 Juli 2009 dan membuat mereka dilarang tampil di program televisi, baik acara musik dan juga variety show.'

Hingga akhirnya proses hukum selesai, ketiga penyanyi itu keluar dari TVXQ dan SM Entertainment.

Agensi tersebut juga memutuskan semua hubungan dan menyatakan tak mau terlibat apa pun dengan ketiga penyanyi itu, termasuk Yunho dan Changmin yang masih aktif sebagai TVXQ.

Setelah proses hukum selesai, ketiga penyanyi itu aktif sebagai JYJ dan sudah lebih bebas untuk kembali muncul ke layar kaca.