Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, ke Jakarta pada Minggu (15/12) malam.

Mary Jane sementara waktu akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah dipindah dari Yogyakarta pada Minggu malam.

Mary Jane pada Minggu malam dijemput dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY oleh tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dibawa ke Jakarta via perjalanan darat.

"Sementara ini kami tempatkan di Lapas Perempuan Jakarta, Lapas Pondok Bambu," kata Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sohibur Rachman di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, Minggu malam.

Sohibur mengatakan Mary Jane untuk sementara waktu akan menghuni Lapas Pondok Bambu sampai dokumen atau administrasi sebagai persyaratan kembali ke negara asal, Filipina selesai diurus.

"Kami (menempuh) perjalanan darat karena secepat mungkin besok kami harus sudah membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk (Mary Jane) kembali ke negaranya di Filipina," terangnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina yang ditargetkan sebelum natal tahun ini dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, Pemerintah Prabowo baru memindahkan lima terpidana kasus narkoba jaringan Bali Nine kembali ke negara asalnya, Australia pada akhir pekan lalu. Sama seperti Mary Jane, pemindahan narapidana itu pun dilakukan atas dasar diskresi Prabowo selaku presiden.

Sebelumnya Prabowo dan PM Australia Anthony Albanese menyepakati pemindahan napi tersisa Bali Nine itu di sela KTT Apec di Peru bulan lalu.

Sebanyak lima orang narapidana kasus Bali Nine telah dipulangkan ke Australia lewat mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoner.

Mereka telah mendarat di Darwin, Australia, pada Minggu (15/12) pagi.

Kelima narapidana dimaksud ialah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens.

"Penyerahan dilakukan di ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram melalui siaran pers, Minggu (15/12).

Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Direktur Binapi Ditjen PAS, Direktur Pamintel Ditjen PAS, Direktur TPI Ditjenim/Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv PAS Bali dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara dari pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Tepat pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia lepas landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

"Sekitar pukul 14.42 (waktu Darwin) atau 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick (salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat) rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama tiga orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," tandasnya.

Penandatanganan pengaturan praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis, 12 Desember 2024.

Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Presiden RI Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut warga binaan yang akan diberikan amnesti adalah narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," ujar Pigai melalui keterangan persnya, Minggu (15/12).

Pigai mengatakan narapida yang terkait kasus penghinaan kepala negara karena UU ITE sangat berkaitan erat dengan kebebasan berekpresi dan berpendapat.

Hal itu juga berlaku untuk narapidana kasus Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapidana yang sudah mengidap sakit berkepenjangan dan mengalami gangguan jiwa yang perlu diberikan pengampunan.

"Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM, dan yang lain-lain. Artinya, bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya," ucap dia.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, juga akan memberi perhatian khusus pada ribuan narapidana ini melalui program Kesadaran HAM.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Jumat, 13 Desember 2024.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk pemberian amnesti kepada narapidana tertentu yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.

Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti.

Namun, terkait jumlah pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen. Selanjutnya pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan status lima anggota Bali Nine tetap narapidana meskipun telah dipulangkan ke Australia.

Yusril menegaskan pemerintah Indonesia tidak memberi pengampunan melainkan hanya memindahkan penahanan saja.

Ia menjelaskan syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis, 12 Desember 2024 lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," tegas Yusril dalam keterangan persnya, Minggu (15/12).

Ia menjelaskan dalam kesepakatan dimaksud juga tertulis Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia, lanjut Yusril, juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan.

Yusril menambahkan kesepakatan tersebut ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengonfirmasi lima orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah dipindahkan dari Bali ke Darwin, Australia pada Minggu (15/12).

Kelima narapidana itu ialah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Sekitar pukul 14.42 (waktu Darwin) atau 13.12 WITA, perwakilan pemerintah Indonesia mendapat informasi dari Chris Goldrick (salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat) bahwa rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama tiga orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Mitora Pte., Ltd tengah menantikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst. Keputusan pengadilan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya yang akan diambil perusahaan.

Dalam keterangannya, Executive Assistant Director Mitora, Deny Ade Putera, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Apabila Mitora memenangkan perkara ini, mereka berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap dua orang saksi, yaitu Gatot dan Kepala Keamanan Museum Soeharto, Mina.

"Gatot dalam kesaksiannya menyebut adanya dana di rekening BCA milik Soehardjo yang hanya diblokir oleh pihak bank," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12).

Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA, ia melanjutkan, cek tersebut dinyatakan kosong karena dana tidak mencukupi, yang bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan dalam persidangan.

Sementara itu, Mina mengklaim bahwa Andreas Thanos memberikan arahan langsung kepada karyawan di Museum Purna Bhakti Pertiwi. Denny pun membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

"Kesaksian ini dinilai berusaha membangun narasi yang tidak berdasar dan merugikan pihak Mitora," imbuh dia.

Mitora juga menyoroti upaya pembatalan putusan BANI yang sebelumnya diajukan oleh OC Kaligis. Pembatalan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membongkar dugaan manipulasi hukum.

"Kami juga telah pula mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian dan penyelidikan terhadap dugaan adanya kejanggalan dalam putusan BANI yang dianggap tidak berpihak pada keadilan," ujar Deny.

Langkah ini diambil sebagai komitmen Mitora untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.

Sebagai informasi, sengketa antara Mitora dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) bermula dari Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

Dalam perjanjian tersebut, Mitora mengklaim telah menjalankan kewajibannya, termasuk menyusun master plan, mempresentasikan proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Putusan Nomor 47013/11/ARB-BANI/2024.

Merespons hal ini, kuasa hukum Mitora, OC Kaligis, menyatakan keberatan atas putusan BANI tersebut. Sehingga, Mitora secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangkap 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga pelaku jaringan prostitusi internasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyebut penangkapan itu dilakukan di sebuah tempat hiburan malam yang terletak di Muara Karang, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12) malam.

"Kami lakukan penyelidikan mendalam serta pemantauan intensif selama satu bulan yang kemudian kami simpulkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/13).

Yuldi menjelaskan 12 pelaku masuk ke Indonesia dengan memakai visa kunjungan dengan dalih berwisata. Akan tetapi, setibanya di Indonesia para pelaku justru diduga menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan kedok sebagai Ladies Companion (LC).

Selama menjalankan aksinya kurang lebih satu bulan, ia menyebut para pelaku menerima tarif sebesar Rp5,6 juta untuk satu kali kencan.

Atas perbuatannya, Yuldi mengatakan seluruh WNA Vietnam tersebut akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Yuldi mengatakan saat ini pihaknya juga masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku dan jaringan terkait kasus tersebut.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Vietnam mengenai penegakan pidana terhadap para pelaku tindak pidana.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam," pungkasnya.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK divonis dengan pidana empat hingga lima tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan beberapa keadaan yang memberatkan para terdakwa.

Di antaranya, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan para terdakwa juga dianggap seperti pepatah 'pagar makan tanaman'.

"Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, menciderai proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Perbuatan terdakwa juga dinilai mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi, menciderai kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi

"Para terdakwa telah menikmati hasilnya," kata hakim.

Sementara keadaan yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali kesalahannya.

"Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga," ujar hakim.

Dalam putusannya, hakim menilai 15 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas pidana empat hingga lima tahun penjara itu, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir, begitu juga dengan para terdakwa.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp159.500.000 subsider 8 bulan kurungan.

Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp96.200.000 subsider 6 bulan kurungan.

Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp103.400.000 subsider 8 bulan kurungan.

Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp116.450.000 subsider 8 bulan kurungan.

Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp71.150.000 subsider 6 bulan kurungan.

Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp93.950.000 subsider 6 bulan kurungan.

Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp135.200.000 subsider 8 bulan kurungan.

Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp419 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun penjara.

Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp94.300.000 subsider 6 bulan kurungan.

Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan penjara.

Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK divonis dengan pidana empat hingga lima tahun penjara.

Majelis hakim menilai 15 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan kepada para terdakwa yaitu Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan masing-masing selama 4 bulan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Putusan yang dijatuhkan hakim ini ada yang sama dengan tuntutan jaksa dan ada yang lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut 15 terdakwa selama empat hingga enam tahun penjara.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp159.500.000 subsider 8 bulan kurungan.

Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp96.200.000 subsider 6 bulan kurungan.

Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp103.400.000 subsider 8 bulan kurungan.

Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp116.450.000 subsider 8 bulan kurungan.

Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp71.150.000 subsider 6 bulan kurungan.

Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp93.950.000 subsider 6 bulan kurungan.

Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp135.200.000 subsider 8 bulan kurungan.

Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp419 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun penjara.

Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp94.300.000 subsider 6 bulan kurungan.

Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan penjara.

Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengampunan hukuman atau amnesti bagi para narapidana atas nama kemanusiaan dan mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas Lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Supratman kemudian mengatakan ada sekitar 44 ribu narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti oleh Prabowo. Namun, ia belum merinci jumlah pastinya.

Ia mengatakan ada beberapa kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di antaranya napi di kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE dan napi yang sakit berkepanjangan seperti HIV hingga alami gangguan jiwa.

Kemudian, ada narapidana dengan kasus terkait Papua dengan kategori non-bersenjata ada 18 orang.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman.

Kemudian, Supratman mengatakan para napi pengguna narkoba non-pengedar juga akan diberikan amnesti oleh Prabowo. Ia mengatakan napi narkoba akan mendapatkan amnesti ini hanya bagi pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang statusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu. Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," kata dia.

Meski begitu, Supratman mengatakan pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR terkait upaya pemberian amnesti ini.

"Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," kata dia.

Supratman mengatakan para narapidana usia produktif yang telah mendapat amnesti dari Prabowo akan dilibatkan dalam Komponen Cadangan (Komcad) dan program swasembada pangan.

"Bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi. Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," kata dia.

Supratman mengatakan pemberian amnesti oleh Prabowo ini bisa mengurangi over kapasitas Lapas hingga 30 persen.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30 persen," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan masih ada masalah di internal Australia yang harus diselesaikan terkait rencana pemindahan lima terpidana mati Bali Nine dari RI.

"Tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Yusril menjelaskan pemerintah RI sedang berunding dengan pemerintah Australia lantaran pemerintah RI mengajukan sejumlah syarat. Australia, lanjutnya, sedang mempelajari hal ini dan dalam waktu dekat akan respon usulan Indonesia tersebut.

"Tentu mudahan-mudahan sih, kayaknya sebagian besar bisa disetujui dan tinggal teknis pelaksanaannya dilakukan," kata dia.

Meski begitu, Yusril mengatakan kesepakatan pemindahan terpidana Bali Nine dengan Australia sudah mendekati final. Ia menargetkan dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan RI dengan pemerintah Australia.

"Dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," kata dia.

Jaringan Bali Nine merujuk pada sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 lantaran mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia.

Dua dari sembilan orang itu telah dieksekusi mati yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015. Eksekusi mati ini sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk membantu manusia, risiko terhadap privasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga menjadi ancaman nyata.

Saurlin menyoroti bagaimana teknologi AI telah membawa kemudahan yang luar biasa. Contohnya adalah kemampuan AI untuk mengubah buku tebal menjadi presentasi singkat atau bahkan podcast.

Namun, di balik inovasi tersebut, terdapat ancaman bias algoritmik yang dapat memperkuat diskriminasi dan pelanggaran privasi.

"Kita menulis sesuatu, itu bisa dikutip bulat-bulat oleh AI, lalu itu diseberluaskan sedemikian rupa, seperti kebenaran. Padahal saya, misalnya secara sengaja, menulis secara keliru misalnya begitu.Nah itu, AI menggunakan hal-hal seperti itu yang juga saya kira sangat berbahaya," ujar Saurlin, Kamis (12/12).

Saurlin menekankan bahwa di era digital, privasi warga negara menjadi semakin rentan. Ia khawatir data pribadi yang dikumpulkan oleh platform digital tidak terlindungi dengan baik sehingga berpotensi disalahgunakan.

"Siapa yang mengawasi bahwa itu (data pribadi) tidak dipakai oleh pihak lain dan di-copy oleh pihak lain yang punya akses? Nah dunia kita memang menurut saya sedang dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan juga dalam konteks keamanan digital. Tidak ada yang aman, saya kira. Tidak ada yang aman, apalagi kalau kita lihat kemarin kebocoran-kebocoran itu ya," jelasnya.

Saurlin menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih kuat untuk mengatur penggunaan AI di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang memastikan hak-hak digital masyarakat terpenuhi. Selain itu, sektor bisnis juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi dan memastikan penggunaan teknologi yang etis.

"Kalau di Eropa ada digital security. Lebih pada security. Saya kira kajian ini penting untuk Indonesia, untuk mempertegas peran negara terkait hak-hak digital dan perlindungannya di Indonesia,"

Saurlin juga menyoroti bahwa pemerintah perlu melakukan revisi regulasi supaya tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Karena RI, menurut Saurlin, masih sangat lemah terkait regulasi hak-hak digital.

"Lalu, tentu perlu pemerintah melakukan regulasi supaya jangan ketinggalannya. Bagaimana regulasi kita masih sangat lemah terkait ini. Memang sudah ada undang-undang, tapi saya kira perlu direvisi, diperbaiki," jelas Saurlin.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya mengatur diksi 'secara demokratis' sehingga tak harus digelar melalui Pilkada langsung.

Ini ia sampaikan ketika ditanyakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Supratman menjelaskan usulan Prabowo ini sebagai wacana baik yang perlu dipertimbangkan. Sebab, ia menilai usulan Prabowo ini menyangkut soal efisiensi anggaran dan kondisi kerawanan di tengah masyarakat jika Pilkada langsung tetap digelar.

Ia mengatakan sebetulnya usulan Prabowo ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

"Dan trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," kata dia.

Karena itu, Supratman mengusulkan para partai politik melakukan kajian mendalam terkait efek dari Pilkada langsung selama ini. Terlebih, ia melihat belakangan ini ada kecenderungan partisipasi pemilih menunjukkan menurun di Pilkada.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata dia.

Prabowo sebelumnya mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD ketika berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.