Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dalam rangka Natal 2024 yang diterima 15.807 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan sebanyak 15.691 narapidana diantaranya menerima pengurangan sebagian masa pidana (RK I) dan 116 narapidana lainnya langsung bebas (RK II).

Selain itu, Kemenimipas juga memberikan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 169 anak binaan. Adapun rinciannya, yakni 166 anak binaan mendapatkan pengurangan sebagian (PMP I) dan tiga lainnya langsung bebas (PMP II).

"Dengan demikian, total narapidana maupun anak binaan yang mendapatkan remisi khusus maupun pengurangan masa pidana dalam momentum Natal tahun ini berjumlah 15.976 orang," kata Agus mengutip Antara, Rabu (25/12).

Agus menjelaskan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan penerima remisi khusus Natal 2024 terbanyak, yaitu sebanyak 3.196 narapidana, disusul Nusa Tenggara Timur dengan 1.894 Narapidana dan Papua dengan 1.447 Narapidana.

Sementara itu, anak binaan penerima pengurangan masa pidana terbanyak berasal dari Sumatera Utara dan Papua Barat yang masing-masing tercatat sebanyak 23 orang. Anak binaan asal Papua juga terbilang banyak, yakni 20 orang.

Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Lebih lanjut Agus mengklaim remisi pada momentum Natal 2024 bisa menghemat anggaran negara hingga Rp8,19 miliar.

"Pemberian RK dan PMP Natal tahun ini bisa menghemat anggaran negara hingga Rp8.191.365.000 yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana dan anak binaan," kata Agus.

Agus menjelaskan, Sistem Database Pemasyarakatan per 16 Desember 2024 mencatat total tahanan, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia berjumlah 274.166 orang. Dari jumlah tersebut, 19.968 orang di antaranya beragama Nasrani.

Sebanyak 311 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh wilayah Bali mendapat remisi Hari Raya Natal. Tujuh orang di antaranya langsung bebas.

"Remisi khusus Hari Natal 2024 dari wilayah Bali sebanyak 311 orang," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bali, I Putu Murdiana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12).

Murdiana mengatakan narapidana yang mendapat remisi umum l sebanyak 304 orang, sementara yang remisi umum II ada tujuh orang.

"Langsung bebas atau RK ll itu 7 orang," katanya.

Murdiana menjelaskan pemberian remisi ini khusus narapidana yang beragama Kristen. Pemberian remisi ini berdasarkan keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor Pas-2544.PK.05.04 Tahun 2024.

"Untuk usulan remisi saat ini disamping telah memenuhi syarat substantif dan administratif, usulan kali ini juga menyertakan assesmen RRI dan kriminogenik terkait perubahan prilaku dan mengikuti program pembinaan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan," ujarnya.

Penyerahan remisi khusus hari Natal akan diserahkan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA) di wilayah Bali, besok, Rabu (25/12).

Berikut rincian jumlah narapidana yang menerima remisi Natal:

1.Lapas Kerobokan: 117 orang2. Lapas Narkotika Bangli: 95 orang3. Lapas Perempuan: 20 orang4.Lapas Karangasem: 22 orang5. Lapas Tabanan: 10 orang6. Lapas Singaraja: 6 orang7.LPKA Karangasem: 4 orang8. Rutan Klungkung: 4 orang9. Rutan Bangli: 22 orang10.Rutan Gianyar: 9 orang11. Rutan Negara: 2 orang

Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal status tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di KPK. Pemecatan kader termasuk Jokowi sempat disinggung Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat merespons penetapan status hukum Hasto.

Saat ditanya kasus Hasto, Jokowi enggan bicara banyak. 

Ia meminta semua menghormati proses hukum.

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12) seperti dilansir dari Antara.

Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.

"Sudah purnatugas, sudah pensiunan," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (24/12).

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

"Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," ujarnya.

Setyo membantah penetapan tersangka ini bernuansa politik. Menurutnya penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (24/12) bahwa tim negosiasi negaranya akan kembali dari Qatar setelah seminggu melakukan negosiasi yang signifikan untuk mengadakan konsultasi internal tentang kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.

"Tim negosiasi, yang meliputi personel senior dari Mossad, ISA (Badan Keamanan Israel) dan IDF (militer), akan kembali malam ini dari Qatar ke Israel setelah seminggu negosiasi yang signifikan," kata kantornya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu.

"Tim telah kembali untuk konsultasi internal di Israel mengenai kelanjutan negosiasi untuk pengembalian sandera kami," tambahnya.

Pengamat melihat pengumuman Netanyahu sebagai bagian dari pola penundaan dalam negosiasi. Sejak gencatan senjata tunggal pada akhir November 2023, Netanyahu telah mengisyaratkan kemajuan dalam pembicaraan untuk pertukaran tahanan dan potensi gencatan senjata, hanya untuk kemudian bersikeras melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza.

Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina, sementara sekitar 100 tawanan Israel berada di Gaza. Hamas mengatakan bahwa puluhan tawanan tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan pada hari Selasa bahwa "perbedaan tujuan antara Israel dan Hamas tidak signifikan dan memungkinkan untuk mencapai kesepahaman."

Dikatakan bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan di area utama di Gaza selatan dan tengah, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapan untuk kesepakatan, bahkan menyetujui pada bulan Mei untuk proposal yang didukung AS dari Presiden Joe Biden.

Namun, Netanyahu menarik diri, dengan memperkenalkan persyaratan seperti melanjutkan operasi militer dan menolak untuk menarik pasukan dari Gaza, sementara Hamas bersikeras pada penghentian total permusuhan dan penarikan penuh pasukan Israel.

Kritik terhadap Netanyahu telah meningkat di dalam negeri Israel. Partai oposisi dan keluarga tawanan menuduhnya mengulur-ulur kesepakatan untuk mempertahankan jabatan dan pemerintahannya.

Menteri garis keras Israel, termasuk Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, mengancam akan menarik diri dari koalisi pemerintah jika Netanyahu setuju menghentikan serangan ke Gaza.

Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.300 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas tindakannya di Gaza.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, belum mendapat informasi dan menerima surat pencegahan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dari KPK.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi atau tembusan surat cekal terhadap Hasto yang sekarang menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

"Tidak ada, kita belum ada dan monitor itu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa (24/12) seperti dilansir dari Antara.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional, tempat keluar masuknya orang dari dan luar negeri akan lebih dulu menerima surat cekal untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti jika ada permintaan resmi dari KPK.

"Kalau ada permintaan dari KPK pasti kami akan tindak lanjuti sesuai ketentuan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Hasto dalam kasus suap ini berperan aktif untuk meloloskan dan memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

"Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," katanya.

Penetapan status tersangka ini disertai dengan pencegahan ke luar negeri. 

"Ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila berada atau ke luar negeri, jadi pencekalan serta merta dilakukan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Asep menyebut pencegahan Hasto keluar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan. KPK sudah bersurat ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Pencekalan seperti biasa enam bulan," ujarnya.

.

Istri eks Presiden Suriah Bashar Al Assad, Asma Al Assad, kini menjadi perbincangan publik usai dirinya dikabarkan menggugat cerai sang suami yang baru digulingkan milisi negaranya setelah 24 tahun lebih berkuasa.

Asma dilaporkan menggugat cerai Assad karena tidak betah tinggal di Rusia, Ia berniat meninggalkan Assad dan pindah ke Inggris untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Asma sendiri saat ini berada di Rusia setelah Assad melarikan diri ke negara tersebut usai digulingkan dari jabatannya.

Beberapa tahun lalu, Asma Al Assad juga ramai diperbincangkan karena dirinya diduga melakukan pelanggaran HAM berupa kejahatan perang.

Dilansir The Guardian, Asma diduga telah melakukan kejahatan perang selama perang saudara di Suriah.

Ia diduga jadi salah satu orang yang memberikan dukungan dana kepada militer Suriah untuk memberangus warga Suriah yang antipemerintah.

Pada 2021, kepolisian Inggris juga telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut.

"Bukti yang dikumpulkan, menurut pandangan kami, secara hukum, jauh melampaui apa yang dapat dianggap sebagai komentar wajar atau propaganda belaka,'' bunyi pernyataan kepolisian Inggris pada 2021.

"Ini merupakan hasutan, dorongan, serta dukungan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjut mereka.

Saat itu, pemerintah Inggris juga mengancam bakal mencabut status kewarganegaraan Inggris yang dimiliki oleh Asma.

Asma sendiri punya dua kewarganegaraan, yakni kewarganegaraan Suriah dan Inggris. Kewarganegaraan Inggris didapatkan karena Asma lahir di negara tersebut pada 1975.

Pada Senin (23/12) lalu, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris (SNHR) telah mengeluarkan 16.200 anggota rezim Assad yang diduga telah melakukan kejahatan perang. Asma diduga masuk dalam daftar tersebut.

"Rezim Assad yang digulingkan melakukan pelanggaran serius yang berdampak pada jutaan warga Suriah," bunyi pernyataan SNHR dilansir kantor berita Anadolu Agency.

Meski begitu, dugaan kejahatan perang yang dituduhkan kepada Asma selama perang saudara Suriah hingga kini belum terbukti.

Hukum mengucapkan selamat hari Natal oleh seorang Muslim sering menjadi perbincangan yang mencuat setiap akhir tahun, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait hal ini?

Kyai Ahmad Fahrur Rozi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut, perkara mengucapkan selamat hari Natal sudah menjadi bagian dari perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak lama. Kata dia, terdapat dua kelompok besar yang kerap mendebatkan perkara ini.

"Pertama kelompok yang memperbolehkan ucapan Natal dan yang lainnya, kelompok yang melarangnya, dengan alasan menjaga keyakinan tauhid dan menghindari potensi pelanggaran akidah," kata Fahrur Rozi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum mengucapkan selamat Natal?

Meski ada perbedaan pendapat, lanjut Fahrur Rozi, sejumlah ulama modern terkemuka cenderung memperbolehkan umat Muslim untuk mengucapkan Natal dengan batasan dan landasan.

Beberapa ulama terkemuka yang memperbolehkan di antaranya Syekh Yusuf Qaradhawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Musthafa Zarqa, Syekh Nasr Farid Washil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Ishom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, dan Majelis Fatwa Mesir.

Pendapat mereka didasarkan pada prinsip penting dalam Al-Qur'an, terutama pada firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini menjadi dasar bahwa berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam merupakan anjuran. Mengucapkan selamat Natal dianggap bagian dari bentuk berbuat baik, sehingga tidak bertentangan dengan syariat.

Fahrur Rozi juga menyebut, seorang Muslim yang mengucapkan selamat Natal bukan berarti membenarkan ajaran agama lain. Ucapan ini lebih kepada bentuk penghormatan, keramahan, dan hidup berdampingan secara damai.

"Ucapan ini juga menunjukkan hubungan baik dan toleransi antarumat beragama, sebagaimana diajarkan dalam Islam," kata dia.

Meski diperbolehkan, Fahrur Rozi mengingatkan bahwa seorang Muslim tetap harus memperhatikan akidah dan niat dalam mengucapkan selamat Natal.Beberapa batasan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Ucapan selamat Natal dilakukan dengan niat menjaga hubungan baik, bukan sebagai pengakuan atas keyakinan agama lain. 2. Hindari mengikuti ritual ibadah agama lain yang bertentangan dengan akidah Islam. 3. Pastikan ucapan tersebut tidak melibatkan unsur penghormatan berlebihan yang melampaui batas toleransi.

"Dengan prinsip Islam yang mengajarkan toleransi, adab, dan berbuat baik kepada sesama, mari jadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk terus mempererat persatuan dalam keberagaman," kata dia.

Demikian penjelasan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Semoga bermanfaat.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bakal memberikan pendampingan kepada para mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut pembinaan dan pendampingan itu akan dilakukan usai para anggota tersebut mendeklarasikan pembubaran JI dan menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) road map untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks JI," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/12).

Eddy mengatakan pendampingan dan pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus untuk memastikan mereka untuk tidak kembali bergabung ke jaringan teroris lainnya.

Ia menjelaskan kewajiban itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ketentuan itu, kata dia, pembinaan yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan hingga kewirausahaan.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim hal tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Serta dalam rangka memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sebelumnya Jemaah Islamiyah (JI) telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jemaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12). Acara itudihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara bisa melalui denda damai.

Menurutnya, kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

Supratman menjelaskan yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) huruf K UU Kejaksaan. Dalam aturan tersebut Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang "menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang undangan."

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-undang tentang Kejaksaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Jaksa Agung.

"Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung," katanya.

Menurut Supratman, sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan bagi koruptor, namun Presiden bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal.

Ia mengatakan dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

"Yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum," ujarnya.

Ia kembali menegaskan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana adalah hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas.

"Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kita belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa," katanya.

Penghargaan solidaritas Justin Baldoni terkait advokasi atas nama wanita dan anak-anak perempuan dicabut buntut tudingan Blake Lively mengenai pelecehan seksual saat proses produksi It Ends With Us.

Baldoni menerima Penghargaan Voices of Solidarity dari badan amal Vital Voices pada 9 Desember 2024, yang menghormati "pria luar biasa yang telah menunjukkan keberanian dan kasih sayang dalam mengadvokasi atas nama perempuan dan anak perempuan."

Namun, seperti diberitakan Deadline pada Senin (23/12), penghargaan itu kini "dibatalkan" menyusul gugatan hukum Blake Lively pada 20 Desember terkait dugaan pelecehan seksual.

"Kami mengetahui melalui laporan berita tentang gugatan hukum yang diajukan oleh Blake Lively terhadap Tn. Baldoni, humasnya, dan orang lain yang mengganggu dan menuduh adanya perilaku yang menjijikkan," kata Vital Voices.

"Komunikasi antara Tn. Baldoni dan humasnya yang termasuk dalam gugatan hukum tersebut - dan upaya humas yang mereka tunjukkan -, dengan sendirinya, bertentangan dengan nilai-nilai Vital Voices dan semangat Penghargaan tersebut."

"Kami telah memberi tahu Tn. Baldoni bahwa kami telah membatalkan penghargaan ini," bunyi pernyataan resmi mereka.

Blake Lively menuduh aktor sekaligus sutradara berusia 40 tahun itu melakukan pelecehan seksual, lingkungan kerja yang tidak bersahabat, dan memulai "rencana bertingkat" untuk merusak reputasinya dengan klaim kampanye medsos.

Baldoni disebutkan dalam pengaduan Lively bersama anggota timnya, termasuk humasnya, dan Wayfarer Studios - sebuah perusahaan produksi independen yang ia dirikan.

Bryan Freedman, pengacara yang mewakili Baldoni dan terdakwa lainnya, mengatakan klaim tersebut "sepenuhnya salah, keterlaluan, dan sengaja dibuat cabul."

Ia seraya menambahkan bahwa studio "membuat keputusan untuk secara proaktif mempekerjakan seorang manajer krisis sebelum kampanye pemasaran film tersebut."

"Tidak ada tindakan proaktif yang diambil dengan media atau lainnya; hanya perencanaan skenario internal dan korespondensi pribadi untuk menyusun strategi, yang merupakan prosedur operasi standar dengan profesional hubungan masyarakat," kata Freedman.

Seluruh pernyataan tersebut disampaikan setelah Sony Pictures, yang merilis film It Ends With Us, menyuarakan dukungan untuk Blake Lively.

"Kami sebelumnya telah menyatakan dukungan kami untuk Blake sehubungan dengan karyanya di dan untuk film tersebut," kata juru bicara Sony Pictures. "Kami sepenuhnya dan dengan tegas menegaskan kembali dukungan itu hari ini.

"Lebih jauh, kami mengutuk keras setiap serangan terhadap reputasinya. Setiap serangan semacam itu tidak memiliki tempat dalam bisnis kami atau dalam masyarakat sipil."

Selain pembatalan penghargaan, Justin Baldoni sejak 21 Desember juga sudah didepak agensi buntut laporan Blake Lively.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam meminta publik menunggu proses hukum terhadap anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin yang menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy.

Menurut pihaknya, penanganan kasus polisi tembak siswa SMK itu masih sesuai jalur.

"Sepanjang yang saya, kan saya yang turun, saya yang tanggungjawab untuk kasus Semarang, sepanjang kemarin kami berproses di situ, ya on the track," kata Anggota Kompolnas, Muhammad Choirul Anam di Kota Yogyakarta, DIY, Senin (23/12).

Dia menyatakan Kompolnas sampai sekarang masih memonitor proses etik maupun pidana Aipda Robig yang ditangani Polda Jateng berdasarkan pelaporan keluarga korban. Anam pun meminta publik menunggu proses hukum terhadap Aidpda Robig.

"Yang pasti soal kasus Semarang kita tunggu proses hukumnya, ini kan sedang berjalan, banding etiknya juga sedang berjalan, proses hukumnya juga sedang berjalan," ujarnya.

Dia pun mengklaim keluarga almarhum Gamma sejauh ini mengapresiasi kinerja Polda Jateng menangani perkara hukum dan etik menyangkut kasus ini. Hal itu diungkap Anam merespons pertanyaan soal pengakuan keluarga Gamma yang telah menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat tersebut, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukumnya, Zaenal Abidin alias Petir meminta Kapolri menunjukkan ketegasan terhadap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar terkait kasus polisi tembak siswa yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari lalu.

"Pertanyaan bagi kami dan kami juga langsung monitoring kepada pihak keluarga, keluarganya Gamma, ketika kami tanya, bagaimana melihat proses penegakan etik dan penegakan hukum di Polda Jawa Tengah, mereka mengatakan, mereka mengapresiasi kepolisian. Bagi kami cukup di situ," ujar Anam.

"Kompolnas tidak masuk ke dalam ruang mengganti orang (dalam jabatan), mencopot orang, mengganti dengan orang baru, kita tidak di situ tapi memastikan bahwa kerja-kerja penegakan hukum di sana (Polri) profesional," imbuh eks Anggota Komnas HAM itu.

Penyidik Polda Jateng telah memeriksa puluhan orang, termasuk anggota Brimob terkait kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang yang berujung kematian.

Sebelumnya, setidaknya sudah 23 saksi yang diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jateng terkait kasus penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy (17) pada November lalu.

Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan ada beberapa saksi tambahan lagi yang diperiksa penyidik, termasuk dari anggota kepolisian.

Aipda Robig menjadi tersangka dalam kasus penembakan Gamma dkk berdasarkan laporan pidana yang dilaporkan keluarga korban. Selain itu, Robig sudah diputus etik melakukan perbuatan tercela. Namun, Robig mengajukan banding atas putusan pemecatan dirinya yang dilakukan pada Senin (9/12) lalu.

Dalam kasus pidananya, Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Beberapa hari lalu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan Aipda Robig juga dijerat pasal UU Perlindungan Anak.

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri.

"Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri," kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).

Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

"DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini," ujarnya.

Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung.

"Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut," jelasnya.

Sementara ini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengejar ketiga DPO tersebut dalam kasus pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

Dalam kasus ini, Polres Gowa telah menangkap dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kemudian menetapkan 3 orang sebagai DPO yang diduga sebagai otak dan penyandang dana dari jaringan uang palsu tersebut.