Iwas, terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap belasan perempuan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis siang.

Sebelum sidang dimulai, terdakwa mengeluhkan kondisi kamar tahanan tak sesuai dengan keinginannya hingga ia menderita berbagai penyakit.

Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/1).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum mendakwa Agus dengan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Pengadilan Negeri Mataram pun buka suara soal alasan sidang kasus pelecehan dengan terdakwa Agus Difabel itu digelar tertutup.

"Karena ini masuk pidana khusus, perkara asusila, jadi dia (sidang) tertutup untuk umum, kami menyampaikan informasi dengan inisialnya (IWAS)," kata Sandi.

Dia mengatakan pengadilan menggelar sidang perdana Agus secara tertutup dengan tetap melihat hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas.

"Jadi, Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan beberapa persiapan, antara lain menyiapkan ruang sidang utama, kemudian menyiapkan petugas untuk mendampingi yang bersangkutan (penyandang disabilitas). Kalau untuk sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri Mataram telah tersedia untuk disabilitas," kata Sandi.

Selain itu, dalam sidang secara tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara Purnamajati juga ada pemberian pendampingan dari Dinas Sosial Kota Mataram.

"Untuk penasihat hukum yang hadir tujuh dari 19 orang," ujarnya.

Dari rangkaian persidangan, jaksa penuntut umum membacakan seluruh dakwaan Agus di hadapan majelis hakim.

"Jadi, dakwaan sudah dibacakan dan tidak ada keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa," ucap dia.

Oleh karena tidak ada pengajuan eksepsi, sidang dilanjutkan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

"Pembuktian rencananya akan dihadirkan 5 saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk saksinya siapa saja, tidak bisa kami sampaikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi mengatakan PN Mataram sudah memenuhi hak-hak terdakwa pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel sebagai penyandang disabilitas dalam menjalankan persidangan.

"Kami melihat sidang berjalan maksimal, pemenuhan hak-hak Agus sudah tersedia, aksesnya ke pengadilan sudah tersedia. Bahkan, tadi Agus mau ke toilet pun, itu sudah aksesibel," kata Joko yang ikut memantau sidang perdana Agus Difabel bersama Tim KDD NTB di PN Mataram.

Dalam proses sidang perdana yang berjalan secara tertutup, Joko melihat pengadilan juga membuka akses pendampingan bagi terdakwa Agus.

"Selain didampingi orang tuanya, ada juga dari dinsos (dinas sosial) kota, dinsos provinsi. Kami dari KDD back up juga kalau memang diperlukan menyiapkan pendampingan. Advokat yang berikan bantuan hukum juga sudah ada 16 orang. Jadi, hak-haknya sudah terpenuhi," ujarnya.

Yan Mangandar yang juga bagian dari anggota KDD NTB menyampaikan dari persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut terlihat Agus mendapatkan kebebasan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

"Dari informasi pendamping juga menyebutkan kalau proses sidang berjalan bebas, artinya Agus memberikan keterangan secara bebas di dalam persidangan. Jadi, tidak ada hambatan untuk akses keadilan bagi Agus," kata Yan.

Kasus guru hukum siswa SD (Sekolah Dasar) Yayasan Abdi Sukma Medan duduk di lantai gara-gara menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) berlanjut. Ibu dari siswa SD tersebut melaporkan sang guru ke Polrestabes Medan karena tak terima anaknya dipermalukan.

AM didampingi tim pengacaranya membuat Laporan Pengaduan (LP) ke Polrestabes Medan pada Selasa (14/1/2025) malam dengan nomor laporan LP/B/132/I/2025/POLRESTABES MEDAN.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan membenarkan bahwa AM ibu dari IM telah membuat laporan polisi.

"Benar, nanti akan kita tindaklanjuti," kata Gidion kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/1).

Gidion menyebutkan AM melaporkan guru tersebut terkait dugaan kekerasan terhadap anak karena menghukum anaknya duduk di lantai.

"Dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak. Untuk saat ini laporannya masih pendalaman," urainya.

Sementara itu, AM saat dihubungi CNNIndonesia.com belum memberikan jawaban atas laporan yang dibuat ke Polrestabes Medan.

Video seorang siswa Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) berinisial MI dihukum mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, AM yang tak lain ibu dari MI mendatangi guru SD Yayasan Abdi Sukma. Dia mempertanyakan sikap guru yang mengasingkan anaknya dengan cara duduk di lantai hanya gara gara belum membayar uang SPP.

"Begini loh Bu dia ini disoraki dari tadi di luar saya datang. Bu ambil rapor, Mesia duduk di bawah, dia nangis loh bu," ujar AM sambil menangis bertemu dengan guru yang menghukum anaknya tersebut.

AM mengaku terkejut saat mendengar cerita anaknya yang masih kelas IV SD itu mendapat hukuman sejak tanggal 6 Januari 2025. Bahkan MI juga sempat menolak masuk sekolah karena tak sanggup menanggung malu akibat mendapatkan hukuman disaksikan teman satu kelasnya.

"Dia nangis mau pergi sekolah, dia nangis. Dia bilang Mamak, MI malu duduk di bawah. Dia sempat enggak mau sekolah karena malu. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini itu harus menanggung malu bu," ujarnya kepada sang guru.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor menahan dan memeriksa seorang warga negara (WN) Arab Saudi yang sempat viral akibat konflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor, beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Ruhiyat M Tolib, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Cisarua untuk menemukan dan mengamankan pria WN Arab Saudi berinisial AMM tersebut. Sebelumnya WN Arab itu viral karena terlibat aksi fisik dengan marbut yang menegurnya agar membuka alas kaki ketika masuk masjid.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1) seperti dikutip dari detikJabar.

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Dari pemeriksaan dokumen, WN Arab SAudi tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

Kronologi ribut WN Arab dan marbut itu berawal ketika WNA tersebut  masuk ke teras Masjid Al Muqsit tanpa melepas alas kakinya, meskipun sudah ada tulisan peringatan 'Batas Suci'.

Petugas kebersihan masjid atau marbut setempat yakni R alias Jenggot yang sedang mengepel lantai saat itu menegur WNA tersebut. WNA tersebut tak diterima sehingga terlibat keributan dengan marbut hingga dipisahkan warga lain di masjid tersebut.

Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB ini kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan. 

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

Baca berita lengkapnya di sini.

Komnas HAM ikut menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak oleh anggota TNI AL. Komisioner Sub. Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan tim sudah meminta keterangan sejumlah pihak.

"Jadi sedang dalam proses penyelidikan, nanti begitu selesai kita akan sampaikan ke publik. Karena ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak," kata Anis Hidayah mengutip detikcom, Rabu (15/1).

Anis mengatakan adanya oknum aparat yang melakukan kekerasan menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM. Dia mengatakan penyelidikan kasus kekerasan oleh oknum, termasuk kasus penembakan bos rental menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.

"Jadi memang itu menjadi tantangan kita dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, baik itu dalam mekanisme penegakan hukum," kata Anis.

"Jadi itu tantangan kami, jadi tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan," tambahnya.

Kasus ini berawal ketika tersangka Ajat Supriatna atau AS menyewa mobil Honda Brio bernopol B-2696-KZO milik IA selaku bos rental. Namun Ajat malah menggelapkan mobil tersebut kepada sindiktanya.

Mobil tersebut kemudian berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI AL. IA sendiri melacak mobilnya melalui GPS yang masih aktif. Saat itu IA mengetahui mobilnya berada di Pandeglang, Banten.

Pada Kamis (2/1), IA dan rekan-rekannya mencari mobil itu dan menemukannya di rest area Km 45 Tol Tangerang. IA dkk mencoba mengambil alih mobil itu hingga terjadi keributan dan berujung penembakan menyebabkan IA tewas dan satu lainnya, R (59) terluka.

Adapun ketiga oknum Anggota TNI AL yang diduga terlibat ialah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI (KLK) BA. TNI AL memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti bersalah.

Penembakan ini melibatkan oknum anggota dari Satuan Kopaska adalah Komando Pasukan Katak, unit khusus elite milik TNI AL. Adapun satu orang tentara lain dalam peristiwa itu berasal dari kapal tanker milik TNI AL.

Baca berita lengkapnya di sini.

Bupati Blora Arief Rohman turun tangan mendamaikan organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila yang terlibat bentrok dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya hingga mengakibatkan sejumlah korban luka.

"Ormas PP dan GRIB sepakat berdamai dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani kedua pihak dengan disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) hari ini," kata Arief di Blora, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Forkopimda yang hadir di Pendopo Kabupaten Blora, mulai dari Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, perwakilan dari Kodim, Kejaksaan Negeri, hingga Pengadilan Negeri Blora.

Arief meminta maaf atas peristiwa bentrokan yang melibatkan kedua ormas tersebut pada tanggal 14 Januari 2025.

"Harapannya kasus serupa tidak terjadi lagi karena merugikan masyarakat," ujarnya.

Ketua Pemuda Pancasila Blora Munaji mengakui kesepakatan damai ini dibuat bersama dengan Ketua GRIB Jaya Blora. Munaji berharap kejadian ini merupakan yang terakhir dan tidak terulang kembali.

"Kami juga siap menjaga situasi Kabupaten Blora tetap kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora Sugiyanto mengatakan bahwa semua bekerja sama dan menerima iktikad baik untuk menciptakan situasi Blora tetap aman dan damai.

Kepolisian Resort Blora, Jawa Tengah, mengamankan 19 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antara PP dan GRIB. Bentrokan kedua ormas ini terjadi di dua lokasi.

"Peristiwa benturan kedua ormas tersebut terjadi di dua lokasi," kata Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto di Blora, Rabu.

Wawan menyebut bentrok di Kecamatan Kunduran menimbulkan empat korban luka, sedangkan di Kelurahan Karangjati ada delapan orang luka.

Setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soetijono Blora, sebanyak 11 korban luka diperbolehkan pulang, sedangkan satu korban masih dirawat.

"Rencananya satu korban masih dirawat di RSUD Blora itu hendak dirujuk ke Rembang hari ini (15/1)," ujarnya.

Wawan menjelaskan bentrokan terjadi karena akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ia berharap semua pihak turut menciptakan situasi yang kondusif sehingga Kabupaten Blora tetap aman dan damai.

"Saat ini, Alhamdulillah situasi Blora aman dan kondusif," ujarnya.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengaku diperiksa penyidik KPK terkait tim yang dibentuk mantan Menkumham Yasonna Laoly untuk mencari buronan Harun Masiku.

Saffar mengatakan total ada 25 pertanyaan yang dicecar oleh penyidik terhadap dirinya terkait tim bentukan Yasonna pada pemeriksaan, Rabu (15/1) hari ini.

"Saya tadi ditanya cuma ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu. (Ada ditanyakan) Ada, ada. Terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau," ujarnya kepada wartawan.

Selain tim bentukan Yasonna, Saffar mengaku ditanyakan soal informasi perlintasan Harun Masiku ke Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka kapasitasnya selaku Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada saat itu.

"Seputar perlintasan Harun Masiku. 5 tahun yang lalu. Iya, data perlintasan kita mengatakan dia (Harun Masiku) ada di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, pada Rabu (15/1) hari ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ratusan narapidana penjara California dikerahkan untuk membantu petugas pemadam memadamkan kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, sejak sepekan lalu.

Para narapidana ini diminta membantu petugas pemadam kebakaran lantaran kekurangan tenaga menyusul kebakaran lahan yang makin meluas

Mereka utamanya diminta menjinakkan api di dua kebakaran terbesar, yakni Palisades dan Eaton. Sekitar 15.300 hektar wilayah di kedua area ini telah hangus terbakar.

Dilansir dari Al Jazeera, meski membantu tim damkar, para narapidana memiliki peran yang berbeda dari mereka yang berada di garis depan.

Napi-napi ini membantu memadamkan api dengan menggunakan perkakas alih-alih selang atau air. Mereka juga diminta untuk membantu pekerjaan darurat.

Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi menyatakan napi yang membantu memadamkan kebakaran, akan dikurangi hukumannya dua hari untuk setiap hari mereka memberikan bantuan.

Selain itu, bantuan pemadaman ini juga akan membuka jalan bagi para napi untuk bekerja setelah bebas, termasuk membuka peluang untuk diselenggarakannya pelatihan lanjutan dan penghapusan catatan kriminal.

Kendati begitu, menurut aktivis reformasi penjara, narapidana seringkali tidak bisa mendapat pekerjaan karena catatan kriminal mereka tetap ada.

California telah mengandalkan narapidana sebagai petugas pemadam kebakaran sejak 1915. Narapidana umumnya digunakan untuk memerangi kebakaran setelah Perang Dunia II ketika jumlah petugas damkar sangat minim imbas kondisi saat itu.

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv mendorong agar pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 Km di wilayah pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi dibawa ke ranah hukum jika terbukti melakukan tindakan ilegal.

Rajiv menyebut Komisi IV DPR akan segera melakukan sidak ke lokasi untuk mencari tahu pelaku dan motif pemagaran laut tersebut. Dia mengaku prihatin karena imbasnya telah merugikan masyarakat setempat.

"Nanti saat kunspek, kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak, jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum," kata dia saat dihubungi, Rabu (15/1).

Politikus Partai NasDem itu mendukung langkah KKP menyegel pagar laut tersebut agar tak ada lagi kasus serupa. Menurut dia, DPR akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Nantinya, jika terbukti ada pelanggaran, kasus itu akan dikawal oleh Komisi III DPR sebagai mitra aparat penegak hukum.

"Kami memberikan perhatian serius, setelah diketahui ada pelanggaran hukum, selanjutnya komisi III DPR RI yang akan mengawal kasus pemagaran laut ini," katanya.

Komisi IV DPR kata Rajiv akan memberikan perhatian serius terhadap kasus pagar laut. Menurut dia, kasus itu akan menjadi prioritas utama begitu masa sidang kembali dibuka pekan depan.

"Kami akan segera melakukan kunjungan spesifik ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat, selanjutnya kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat, " katanya.

Keberadaan pagar laut itu mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024 silam. Belakangan, kasus serupa juga ditemukan di Bekasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus dan menemukan dugaan pembangunan pagar laut sepanjang 7 kilometer pada 19 Agustus.

"Saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa dan kemudian belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut," kata Eli dalam Diskusi Publik, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1).

Semantara, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan pagar laut di Bekasi tersebut tidak berizin.

"KKP belum pernah menerbitkan izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) untuk pemagaran bambu yang dimaksud," kata dia saat dihubungi media, Selasa (14/1).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membuka peluang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memedomani HAM dalam menjalankan bisnis mereka.

Pigai menjelaskan sanksi tersebut berpeluang diberikan kepada perusahaan yang terbukti tak memegang prinsip-prinsip HAM setelah audit yang dilakukan 2026 mendatang.

"Nanti tahun 2026 baru saya akan lakukan audit dan mungkin juga akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang. Sekarang ini tidak bisa terapkan sanksi kepada industri atau korporasi," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/1).

Pigai menjelaskan pemerintah juga akan mengeluarkan perpres untuk mengatur secara rinci perihal rencana tersebut.

Di sisi lain, Pigai mengatakan sementara ini pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh perusahaan untuk melaporkan situasi pemenuhan HAM di tempat mereka.

Ia menyebut pelaporan itu bisa dilakukan oleh perusahaan melalui situs daring yang akan disediakan Kementerian HAM.

"Mereka bisa melaporkan sesuai dengan UU kita tentang disabilitas, 101, artinya setiap 100 orang ada satu orang disabilitas. Perusahaan melaporkan itu kepada Kementerian HAM," ujar dia.

"Oh kami mempekerjakan ada satu orang (disabilitas), karena karyawan kami 100 orang, setelah itu tidak apa-apa, untuk tahun ini kami percaya saja, tapi mulai tahun depan kita akan mulai cek benar enggak," sambung Pigai.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Selasa (14/1).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Gedung Kemenimipas, Jakarta Selatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Agus menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing."Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera mengisi posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah," kata Agus dalam rilisnya, Selasa (14/1).Selain itu, menteri itu menyampaikan agar Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia."Segara tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," tegas Menteri Agus.Menteri Agus pun mengingatkan agar seluruh pejabat tetap berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ricuh terjadi di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1). Markas organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) di sana diduga diserang sekelompok orang.

Dugaan penyerangan sempat terekam kamera amatir warga. Dalam video yang beredar, terlihat kelompok yang menyerang menggunakan seragam loreng bertuliskan GRIB.

Dilaporkan ada 6 orang yang mengalami luka-luka, kemudian dua unit mobil dan sebuah motor yang terparkir di sana rusak saat penyerangan dilakukan.

Abah Yadi, saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, kelompok yang menyerang itu langsung datang ke kantor organisasinya. Jumlah massa pun tidak seimbang karena anggota PP jauh lebih sedikit dibanding kelompok yang melakukan penyerangan.

"Jadi dari pihak GRIB datang langsung nyerang. Saya enggak tahu masalahnya apa, tapi kebetulan dari kita cuma sedikit orangnya yang lagi di dalam," katanya di lokasi kejadian.

Abah Yadi menyatakan, selain kendaraan rusak, ada 6 orang yang mengalami luka-luka. Sebagian dari mereka sudah dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut.

"Kerusakan motor, mobil. Terus pihak kita ada tangannya yang sobek, punggungnya sobek, telinganya. Semuanya ada 6 orang," ucapnya.

Setelah kejadian, polisi langsung mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan TKP. Tim Inafis juga dikerahkan untuk mengidentifikasi peristiwa tersebut.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, bentrok tersebut melibatkan dua kelompok ormas. Kepolisian saat ini sudah diterjunkan untuk mencari penyebab maupun motif dugaan penyerangan tersebut.

"Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB, terjadi gesekan kelompok ormas. Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.