Komisi Yudisial (KY) mengusulkan negara memberi bantuan hukum bagi terpidana dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Anggota KY Joko Sasmito mengatakan selama ini, penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan, peruntukannya baru sebatas perkara di tingkat pertama, banding dan kasasi.

"Dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 54 yang berbunyi guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU. Pasal ini menegaskan bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa," kata Joko dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (10/2).

Ia menjelaskan ketentuan bantuan hukum bagi terpidana belum diatur. Padahal, kata dia, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali (PK).

Oleh karenanya, KY mengusulkan bantuan hukum juga diberikan kepada terpidana mengingat tidak semua terpidana punya kemampuan memiliki penasihat hukum sendiri.

"Jika tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," ujarnya.

Ia menyinggung proses PK yang diajukan terpidana dalam kasus di Cirebon tahun lalu. Adapun PK yang mencuat ke publik diajukan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah," kata Joko.

"Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," imbuh dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membawa 11 mobil yang disita dari rumah kediaman Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya mendapat kendala teknis sehingga belum bisa memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut.

"Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan pergeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan," ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (10/2).

"Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan," lanjut dia.

Tessa menjelaskan hal tersebut dengan catatan yakni penguasa barang dalam hal ini Japto diwajibkan untuk menjaga keutuhan barang bukti tersebut sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan termasuk tidak memindahtangankan dan menjual sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan.

Catatan dimaksud dalam bentuk Berita Acara Titip Rawat.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai kendala non-teknis, Tessa menyampaikan tak ada permasalahan yang dihadapi tim penyidik saat melakukan penggeledahan dan penyitaan.

"Yang bersangkutan [Japto] kooperatif pada saat proses penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan," ucap Tessa.

Sebelas kendaraan yang disita tersebut terdiri dari Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki.

Dari rumah Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, tim penyidik KPK turut menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen serta Barang Bukti Elektronik (BBE) diduga terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Rita Widyasari selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024.

Di hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah kediaman Wakil Ketua Umum PP sekaligus Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dari sana, KPK menyita uang sebesar Rp3,4 miliar, sejumlah tas dan jam bermerek, dokumen hingga BBE.

Pemuda Pancasila pun sudah buka suara mengenai tindakan hukum KPK tersebut. PP meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kami menghormati proses hukum dan kami meminta agar semua menghormati serta mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Sekretaris Jenderal MPN PP Arif Rahman lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2) malam.

KPK kembali menetapkan Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Hasil survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 41,6 persen responden menilai positif kondisi penegakan hukum di 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ada 41,6 persen masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai baik dan sangat baik, jadi kalau dirangkum ini menjadi penilaian positif, ada 41,6 yang menilai positif penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparan survei yang digelar daring, Minggu (9/2).

Sementara itu, 25,1 persen masyarakat yang menilai buruk atau sangat buruk kondisi penegakan hukum. Ada 30,9 persen masyarakat yang menilai biasa saja.

Dyajadi menyoroti penilaian positif masyarakat yang belum melebihi 50 persen atau mayoritas.

"Tapi catatan berikutnya adalah, yang menilai negatif itu cukup masih banyak ada 25,1 persen lebih. Ini artinya masih tetap harus jadi perhatian bagi para penegak hukum kita dalam melaksanakan penegakan hukumnya," kata dia.

Survei juga mencatat ada 44,9 persen responden menilai pemberantasan korupsi baik dan sangat baik di 100 hari Pemerintahan Prabowo.

"Dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2 persen, penilaian terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampaknya mirip," ujar dia.

Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.200 responden. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Israel telah membebaskan 183 tahanan Palestina pada Sabtu (8/2), sebagai bagian dari pertukaran kelima dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Menurut pernyataan dari Layanan Penjara Israel yang dikutip AFP, 183 tahanan yang mereka sebut sebagai "teroris" dipindahkan dari beberapa penjara yang tersebar di seluruh negara, sebelum dibebaskan dan dikirimkan ke wilayah Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Gaza.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Namun, pembebasan ini juga memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat internasional, dengan beberapa pihak mengkritik langkah Israel, sementara yang lain menilai langkah ini sebagai langkah positif untuk mempercepat proses perdamaian.

Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah menghasilkan beberapa putaran pertukaran tahanan, dan meskipun ada peningkatan ketegangan, para pihak yang terlibat tetap berusaha mencari jalan keluar bagi konflik yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut.

Sebelumnya ada tujuh tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel hari ini, tiba di Ramallah.

Ketujuh tahanan tersebut yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan.

"Semua tahanan yang dibebaskan hari ini memerlukan perawatan medis, pengobatan, dan pemeriksaan akibat kekejaman yang mereka alami selama beberapa bulan terakhir. Ada tujuh orang yang dipindahkan ke rumah sakit," kata Abdullah al-Zaghari, Kepala Klub Tahanan Palestina kepada AFP.

Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi bahwa tujuh tahanan tersebut telah dirawat di rumah sakit.

Dua warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meski bukan negara dengan jumlah warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 ada 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun keimigrasian. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memenuhi undangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dalam sebuah pertemuan tertutup di kediaman Casa Santa Marta, Vatikan pada Jumat (7/2) waktu setempat.

Megawati menyatakan, Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan semangat gotong royong. Selain itu, isu tentang pemanasan global juga menjadi topik pembicaraan.

Mengawali keterangan kepada media, Megawati mengungkapkan bahwa kedatangan ke Vatikan antara lain untuk menjadi pembicara World Leaders Summit on Children's Rights, yang juga dihadiri oleh Paus Fransiskus.

"Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan," kata Megawati.

Dari obrolan tersebut, terungkap bahwa Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan nilai gotong royong, yang menjadi bagian dari pidato Megawati di World Leaders Summit on Children's Rights.

"Lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke Summit, dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional," katanya.

"Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat, sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan, terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan," lanjut Megawati.

Menurutnya, Paus Fransiskus setuju dengan topik perikemanusiaan tersebut. Megawati menyebut, ada perubahan di dunia yang saat ini sangat mengkhawatirkan.

"Seperti kalau beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan perikemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi (tetap) berjalan perang,"

"Dan juga beliau yang paling juga dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak peduli dengan global warming ini, padahal waktu saya menjadi juri (Zayed Award 2024) ketika bertemu dengan beliau (Paus Fransiskus) sebelum ini, kan kami berbicara lalu beliau menanyakan kalau ada yang mau juga memberikan saran," tutur Megawati.

Mendengar pertanyaan Paus Fransiskus, Megawati pun memberikan saran. Dirinya juga mengungkapkan keheranan akan ketidakpedulian terhadap isu global warming.

"Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua-dua dan beliau hanya bilang, 'Saya setuju sekali' karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah Kutub, Kutub Utara dan Kutub Selatan, yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi, tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu," papar Megawati.

Kehadiran Megawati di kediaman Paus Fransiskus itu didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambe.

Rencana pemerintah untuk memulangkan narapidana predator seks Reynhard Sinaga yang kini menjalani hukuman seumur hidup di Inggris berpotensi terganjal aturan kerja sama antara kedua negara.

Saat ini, Indonesia dan Inggris tak memiliki kerja sama transfer narapidana (transfer of sentence person). Sehingga, merujuk UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, rencana itu akan sulit.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memantau perkembangan rencana pemerintah memulangkan Reyhnard. Terlebih, karena kedua negara tak memiliki perjanjian transfer narapidana.

"DPR akan terus memantau perkembangan upaya ini terlebih karena Indonesia belum memiliki kerja sama pemindahan narapidana dengan negara Inggris Raya," ujar Willy saat dihubungi, Jumat (7/2).

Namun, Willy mengaku tak pesimistis. Sekecil apapun peluangnya, Willy meyakini pemerintah akan berusaha maksimal. Menurut dia, pemerintah memiliki contoh yang baik dengan melakukan practical agreement saat memulangkan narapidana hukuman mati Mary Jane ke Filipina.

Artinya, meski tak memiliki perjanjian, masih ada peluang Inggris menyerahkan Reynhard ke Indonesia.

"Contoh baik yang pernah kita lakukan adalah membentuk practical agreement. Tapi itu semua bergantung juga dengan pertimbangan negara Inggris yang diminta memindahkan," katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira justru mengkritik rencana pemerintah memulangkan Reyhnard. Terlebih, Indonesia tak punya kerja sama transfer narapidana dengan Inggris.

Menurut dia, hal itu menyiratkan pemerintah atau kementerian terkait tak punya pekerjaan yang lebih prioritas.

"Kalau enggak punya kerjasama ya untuk apa kita repot ngurusin seperti ini. Apa enggak ada masalah lain yang lebih penting? Enggak ngerti saya, apa sih yang sebenarnya diperjuangkan untuk memulangkan Reinhard?" Kata Andreas.

Guru Besar Hukum Pidana UII, Mudzakkir menyarankan agar pemerintah tak perlu memulangkan Reyhnard. Terlebih, jika pemerintah juga tak siap dengan fasilitas lembaga pemasyarakatan atau menjamin keamanan dan pemulihan masalah mental Reynhard sebagai pelaku kejahatan seksual.

"Barangkali di sana lebih memberikan jaminan bahwa dia dilaksanakan pembinaan itu baik, karena mereka memiliki fasilitas yang lebih baik dan kemudian upaya pengembangan predator ini bisa teratasi, kalau saya berpendapat enggak usah ditarik ke Indonesia," ujar Mudzakkir.

Hingga saat ini, dia mengaku belum memiliki gambaran dari pemerintah untuk menjamin kondisi Reynhard jika dipulangkan. Oleh karenanya, Mudzakkir menilai rencana pemulangan itu lebih banyak dampak negatif.

"Disebabkan karena fasilitas penjara di Inggris lebih bagus. Dan fasilitas treatment terkait masalah predator seksual juga lebih bagus," katanya.

"Artinya potensi untuk menjadi orang baik itu lebih baik kalau yang bersangkutan itu bisa dilaksanakan pidana itu di Inggris," imbuh Mudzakkir.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut rencana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga dari Inggris masih terus dipelajari.

Yusril mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta otoritas Inggris untuk mengkaji rencana pemulangan Reynhard.

"Masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," ujarnya kepada wartawan dikutip, Jumat (7/2).

Terpisah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) belum menerima komunikasi diplomatik mengenai rencana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga dari penjara Inggris.

"Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan komunikasi resmi diplomatik apa pun mengenai rencana pemulangan [Reynhard Sinaga]," kata juru bicara Kemlu RI Rolliansyah 'Roy' Soemirat saat ditanya soal perkembangan rencana pemulangan Reynhard Sinaga oleh wartawan dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (7/2).

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) mengungkapkan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus imigran ilegal di Amerika Serikat.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, mengatakan data dari perwakilan RI di AS mencatat 66.000 WNI berada di Amerika.

Sementara pihaknya meyakini ada banyak WNI yang masih tidak tercatat tinggal di Negeri Paman Sam.

"Jadi yang tercatat di perwakilan itu sekitar 66.000. Yang tercatat. Yang tidak tercatat kita belum dapat [datanya]. Pastinya karena tidak tercatat ya, tidak ada dalam catatan namun angkanya cukup tinggi," kata Judha dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (7/2).

Judha berujar imigran ilegal seperti ini bukan cuma terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di banyak negara lain.

Jika mendapati WNI berstatus ilegal, pihaknya tak akan berusaha membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian. Pemerintah RI hanya akan memberikan perlindungan seperti pendampingan hukum.

"Tugas negara dan tugas perwakilan RI bukan membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian Amerika Serikat, namun melakukan pendampingan hukum kepada mereka agar semua hak-hak yang disediakan oleh hukum yang ada di Amerika itu betul-betul dipenuhi," ucap Judha.

"Terkait apakah yang bersangkutan kemudian akan bebas atau tidak, itu kita serahkan kepada proses hukum yang ada di Amerika Serikat," lanjutnya.

Judha menekankan penanganan perlindungan yang paling utama menurutnya ialah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi hukum yang berlaku di negara setempat.

Mematuhi hukum dan imigrasi suatu negara artinya WNI akan terbebas dari kerentanan.

"Jadi status undocumented ini jangan dianggap remeh karena dengan status undocumented, posisi mereka akan menjadi rentan. Nah ketika rentan, rentan dieksploitasi, rentan mendapatkan permasalahan yang lain dan bahkan ketika meninggal susah untuk dilakukan, contohnya yang di Malaysia," ujar Judha.

Sementara itu, AS tengah memperketat keimigrasian sejak Presiden Donald Trump resmi menjabat pada 20 Januari lalu. Usai dilantik, Trump bahkan langsung meneken ratusan perintah eksekutif yang sebagian bersangkutan soal pengetatan perbatasan dan keimigrasian AS.

Ribuan imigran ilegal di AS juga telah dideportasi keluar AS terhitung sejak Trump kembali duduk di Gedung Putih. Beberapa waktu terakhir, AS bahkan mendeportasi dan menerbangkan ratusan imigran ilegal ke negara asal terutama di Amerika Latin.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut rencana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga dari Inggris masih terus dipelajari.Yusril mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta otoritas Inggris untuk mengkaji rencana pemulangan Reynhard.

"Masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," ujarnya kepada wartawan dikutip, Jumat (7/2).

"Dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini, karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris," imbuhnya.

Yusril mengatakan saat ini jajarannya tengah mempelajari mekanisme hukum yang ada di Inggris. Pasalnya, kata dia, terdapat perbedaan aturan hukum antara Inggris dan Indonesia terkait tindak pidana yang menjerat Reynhard.

"Kalau dia tetap ada di Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan hukuman setelah 30 tahun di penjara. Ini kan beda hukumnya," katanya.

Oleh sebab itu, Yusril mengatakan saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya akan dilakukan change of prisoner seperti kasus Mary Jane dan Sergei Atlaoui atau tidak.

Termasuk soal hukuman pidana yang akan diberikan kepada Reynhard apabila nantinya berhasil dipulangkan ke Indonesia.

"Kita masih tahap-tahap awal mendiskusikan masalah. Ada usaha kita untuk itu, tapi kita mesti mempelajari juga Hukum Inggris seperti apa," ujarnya.

Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 oleh Pengadilan Manchester, Inggris. Ia dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Dua warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Amerika Serikat di tengah aturan ketat pemerintahan Donald Trump mengenai imigrasi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, mengatakan kedua WNI ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Atlanta dan New York.

"Terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, informasi yang kami terima ada dua WNI yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York," kata Judha dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (7/2).

Judha menuturkan WNI yang ditangkap di Atlanta berinisial TRN dan ditangkap pada 29 Januari lalu.

Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI saat ini dalam kondisi sehat.

"Dan juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran. Kita akan terus monitor terkait kasus tersebut," ucap Judha.

"Sudah ada jadwal persidangan yang dijalani tanggal 10 Februari," lanjut Judha.

Sementara, WNI yang ditangkap di New York berinisial BK. Ia ditangkap pada 28 Januari ketika sedang membuat laporan tahunan di kantor Immigration and Customs Enforcement (ICE) New York.

"Yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum, tapi asylum-nya ditolak," papar Judha.

Judha menyampaikan Konsulat Jenderal RI di New York sudah melakukan komunikasi dengan sang WNI dan yang bersangkutan dipastikan dalam kondisi baik. Ia juga sudah memiliki akses pendampingan hukum.

"Kita akan terus monitor prosesnya," ujar Judha.

Judha menuturkan pemerintah RI saat ini memastikan para WNI mendapatkan akses kekonsuleran, perlakuan yang baik, dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Ia berujar pihaknya akan menyerahkan segala proses hukum yang dijalani WNI kepada Amerika Serikat.

Sejak menjabat Presiden, Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian Amerika Serikat.

Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan. Menurut data ICE per Desember 2024, sebanyak 1.445.549 orang telah dideportasi dari Amerika Serikat.

Israel akan mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC, Kamis (6/1).

Menteri Luar Negeri Israel mengatakan UNHRC selama ini melindungi pelanggar hak asasi manusia dengan membiarka mereka sembunyi dari kawasan.

Ia juga menambahkan bahwa UNHRC fokus menyerang negara demorasi dan menyebarkan antisemiste, alih-alih memperjuangkan hak asasi manusia.

Hotman Paris meminta Mahkamah Agung (MA) dan pimpinan pengadilan seluruh Indonesia untuk menindak tegas anggota tim kuasa hukum Razman Arif Nasution yang naik dan menginjak meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Momen kuasa hukum dari tim Razman naik dan menginjak meja itu terjadi dalam sidang yang berlangsung Kamis (6/2) kemarin.

"Ketua MA dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya," kata Hotman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, seperti dikutip Jumat (7/2).

Dalam video lainnya, Hotman juga meminta Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan untuk mengusulkan kepada Ketua MA agar pengacara tersebut tidak diizinkan untuk praktik di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia, kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua MA agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktik di seluruh wilayah hukum Indonesia," katanya.

Tak hanya itu, Hotman juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk bisa memproses pidana pengacara tersebut.

"Mohon kepada bapak Kapolda Metro Jaya dan bapak Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina, menghina, dan menghina pengadilan di hadapan semua kamera, di hadapan begitu banyak pengunjung pengadilan," ujarnya.

Kericuhan pecah saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris dengan terdakwa Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2).

Kericuhan bermula saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup lantaran materi sidang bermuatan asusila. Keputusan hakim itu ditentang Razman. Namun, keputusan hakim tetap tak berubah.

Sidang kemudian ricuh hingga akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai situasi kondusif. Lalu, setelah hakim keluar dari ruang sidang, Razman langsung menghampiri Hotman.

Momen itu turut diunggah Hotman di akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial. Dalam video yang diunggah, terlihat Razman langsung menghampiri Hotman yang duduk di kursi saksi depan meja hakim.

Razman kemudian memegang bahu Hotman sambil mengucapkan sesuatu. Razman juga terlihat menunjuk-nunjuk Hotman menggunakan jarinya.

Sejumlah tim Hotman langsung menghampirinya dan membawanya keluar ruang sidang. Sementara itu, sejumlah pengacara Razman juga mendatanginya dan berusaha menahannya.

Namun, kemudian secara tiba-tiba salah satu pengacara Razman justru terlihat naik ke atas meja.

"Seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Razman naik ke meja, dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, menginjak-injak meja dan naik ke meja dari tim kuasa hukum dalam persidangan tersebut, walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang karena sudah sangat tidak kondusif," tutur Hotman dalam video.