Selebgram Isa Zega dipindahkan dari Ruang Tahanan Polda Jatim ke Lapas Wanita Kelas II A Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa (11/2).

Ia juga bakal segera disidangkan setelah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri Gilang Widya Pramana alias Juragan99.

Menurut Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon, pemindahan Isa Zega dilakukan setelah penyidik Ditressiber Polda Jatim merampungkan berkas pemeriksaan tersangka.

"Penanganan perkara terhadap tersangka yang bernama Isa Zega sudah dilakukan tahap dua dari kepolisian siber Polda Jatim kepada kejaksaan, dan sudah dilakukan tahap dua dan dilanjutkan penahanannya di lapas perempuan di Sukun, Malang," kata Charles, Rabu (12/2).

Charles mengatakan, berkas Isa Zega hanya sekali dikembalikan jaksa atau P19. Setelah dilakukan perbaikan, berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.

"Kami bersyukur untuk pemenuhan alat bukti tidak mendapatkan hambatan yang signifikan. Semua alat bukti yang dibutuhkan penyidik dapat terlengkapi tercukupi sehingga P21 kami dapat, kami terima dari jaksa dan segera kami tahap dua-kan ke kejaksaan," katanya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang, Doddy Agus Oktavianto, mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka Isa Zega.

Doddy menyampaikan pihaknya saat ini sedang menyusun dakwaan untuk Isa Zega agar perkara itu segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang.

"Kami menerima pelimpahan atau tahap dua dari penyidik untuk diserahkan ke kita dan dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. (Ditahan) di Sukun, lapas perempuan," kata Doddy. "Setelah tahap dua ini kami akan segera siapkan dakwaan, segera kita limpahkan ke pengadilan,"

Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Malang, Yunengsih, mengatakan Isa Zega akan ditempatkan di sel Mapenaling atau Masa Pengenalan Lingkungan selama satu minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sesuai dengan berkas yang ada, bahwa yang bersangkutan (Isa Zega) sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan," kata Yunengsih.

"Mulai dari penetapan berganti nama dan atas dasar hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima, yang mana dilampirkan ke berkas atas nama tahanan Isa Zega tersebut." paparnya.

Isa Zega dilaporkan dilaporkan Shandy Purnamasari, istri Juragan99 atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Selebritas Nikita Mirzani juga menjadi saksi perkara itu.

Dalam kasus tersebut, Isa Zega dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp400 juta.

Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut guna memperkuat pengamanan laut Indonesia.

Menurut Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai negara kepulauan, coast guard Indonesia masih sangat lemah dibandingkan negara tetangga.

Rapat di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2) mengubah peta efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Semula, ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari mimpi buruk pemotongan. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggaran mereka senilai Rp2,4 triliun awalnya tak diutak-atik. Namun, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengaku baru mendapatkan titah pemotongan Rp471 miliar pada malam hari tadi.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menjelaskan perubahan itu terjadi usai ada pertemuan di Kemensetneg. Ia hadir langsung dalam agenda yang juga mengundang seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

"Kemarin (benar ada pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi), saya datang. (Mulai) pagi ini ditindaklanjuti (hasil pertemuan di Kemensetneg), semua K/L akan bertemu mitra kerjanya (masing-masing komisi DPR RI)," ucapnya selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Kami juga tahu-tahu ada angka (efisiensi Rp471 miliar). Kita lihat seperti apa (pos yang harus dihemat)," sambung Ernadhi.

Ernadhi tidak menjawab tegas apakah angka itu 'ditodong' oleh Kementerian Keuangan atau Kemensetneg. Ia hanya menegaskan munculnya besaran efisiensi selepas pertemuan dengan Prasetyo Hadi Cs.

Ia juga tak merinci siapa pihak Kemenkeu yang ikut menghadiri pertemuan di Kantor Kemensetneg itu. Terlebih, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata baru ditangkap Kejaksaan Agung beberapa hari lalu imbas kasus korupsi Jiwasraya.

"Tadi malam ada (lanjutan pembahasan) tim BPKP dengan tim Direktorat Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu). Saya tidak tahu persisnya (siapa yang menyodorkan angka efisiensi), tapi tadi malam baru (diberi tahu)," tutur Ernadhi.

"Spirit kita sama, efisiensi ... Sebenarnya dari awal kalau kita akan mengikuti efisiensi, efisiensi BPKP juga tidak ada salahnya. Intinya hasil harus tetap (baik), kontribusi harus tetap, kualitas harus tetap. Ada ruang-ruang untuk itu," imbuhnya.

Bukan cuma BPKP yang gagal selamat dari efisiensi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga kena. Anggaran Rp354 miliar di 2025 harus rela dihemat Rp109,8 miliar alias 31 persen

Serupa, pemotongan itu terjadi tepat sehari usai perkumpulan sekjen seluruh K/L di Kemensetneg. PPATK dan mitra kerja Komisi III DPR RI lainnya melakukan rapat pada hari ini.

Padahal, sehari sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersyukur pihaknya tak terdampak efisiensi.

"Alhamdulillah kami (PPATK) termasuk K/L yang tidak terkena (efisiensi anggaran)," ucap Ivan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Ivan bahkan membeberkan alasan mengapa PPATK selamat dari pemotongan besar-besaran. Menurutnya, ini sejalan dengan harapan Prabowo terkait keseriusan dalam upaya penegakan hukum.

Secara khusus proses hukum yang berkaitan dengan menjaga semua potensi penerimaan negara, sumber daya alam, dan kekayaan negara. Sang Kepala Negara diklaim berharap agar sumber itu sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Selain itu, kita baru saja menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023 lalu yang telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun. Ini sebagai bukti tingginya integritas sistem keuangan Indonesia di mata dunia internasional," tegas Ivan.

"Kontribusi nyata PPATK terkait dengan menambah penerimaan negara dalam beberapa tahun ini cukup signifikan, khususnya dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan potensi penerimaan serta penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana," sambungnya.

Sebelumnya ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari pemotongan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Daftar ini mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kementerian Keuangan membantah data itu buatan mereka, tapi CNNIndonesia.com sebelumnya mengonfirmasi langsung kepada 16 K/L dalam daftar tersebut.

Mereka menyatakan memang tak kena pemangkasan anggaran.

Berikut daftar 16 K/L selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

Para Sekretaris Jendral (Sekjen) kementerian/lembaga negara berkumpul untuk membahas program efisiensi anggaran pemerintah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (11/2) kemarin.

Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Togar M. Simatupang dan Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

Togar menjelaskan ada ruang untuk lebih hemat anggaran bagi kementerian/lembaga dengan acuan penghematan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan ada salah tafsir terhadap program efisiensi tersebut, sehingga menyeret isu seperti tidak ada dana pemeliharaan, gaji, dan lain-lain.

"Sudah jelas bahwa ini adalah pola pikir hemat agar bisa membuang kegiatan atau program yang tidak produktif, tidak berdampak, atau bisa di optimalisasikan," kata Togar, Rabu (12/2).

Togar mengatakan dana kementerian/lembaga yang berhasil diefisiensikan tersebut untuk bisa mempercepat program-program prioritas Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Misalnya swasembada energi, pangan, sampai hilirisasi. Dengan penghematan maka dalam 1-2 tahun ke depan sudah dapat melihat hasilnya pada program prioritas," kata dia.

Terpisah, Kamaruddin Amin menjelaskan efesiensi anggaran kementerian/lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Supaya belanja pemerintahan lebih produktif dan berdampak kepada masyarakat.

"Efesiensi bertujuan mentransformasi "lemak lemak jenuh" yang tidak sehat, tapi tidak mengganggu kekuatan otot," kata Kamaruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/2).

Kamaruddin mengatakan program yang berpotensi pemborosan nantinya akan dialihkan ke dalam program prioritas yang berdampak kepada masyarakat.

"Kami sepenuhnya mendukung dan segera mengambil langkah langkah teknis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut," ujarnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Mensesneg Prasetio Hadi dan Wamensesneg Juri Ardiantoro untuk mengonfirmasi kabar pertemuan dengan para sekjen kementerian/lembaga tersebut di Setneg kemarin. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga kabar ini diturunkan.

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan bakal menyelesaikan pembahasan RUU perubahan keempat tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2) pekan depan.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan dalam lanjutan rapat pembahasan RUU tersebut bersama Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan perwakilan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Selasa (11/2).

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat satu dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang," kata Bob usai rapat.

Salah satu poin krusial dari revisi UU Minerba itu adalah izin tambang untuk perguruan tinggi dan UMKM.

Sementara itu, Yuliot berharap pembahasan RUU Minerba bisa sesuai jadwal. Dia mengaku akan mengikuti target yang telah disepakati bersama DPR.

Saat ini, kata Yuliot, pemerintah tengah menyiapkan daftar inventarisir masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR. Dia menargetkan DIM akan diserahkan ke DPR besok.

"Ya kami memberikan batas waktu besok pagi untuk bisa disampaikan oleh kementerian lembaga," katanya.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan mengikuti jadwal yang diinisiasi DPR. Namun, dia akan memberikan waktu kepada DPR untuk menjaring partisipasi masyarakat sebelum disahkan jadi undang-undang.

"Kan sekarang tinggal DPR silakan untuk melakukan partisipasi publik ya, meaningfull participation silakan dilakukan. Sambil mungkin menunggu DIM [daftar inventarisasi masalah] yang akan masuk, untuk mendengar masukan dari masyarakat silakan aja," kata Supratman.

Seperti Yuliot, dia pun menegaskan pemerintah siap mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama DPR. Saat ini, pemerintah tengah menyusun DIM sebelum RUU tersebut resmi dibahas bersama DPR.

"Insya Allah dalam satu-dua hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg," kata Supratman.

1. Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31 A, terkait penyesuaian ketentuan imbas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanfaatan ruang.

2. Pasal 51 mengatur terkait dengan penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral, logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.

3. Pasal 51 A, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. Pasal 51 B, wilayah izin umum pertambangan logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

5. Pasal 75, pemberian IUP PK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi.

6. Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan atau pengembangan, dan atau pemanfaatan batu bara, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan project pada wilayah penugasaan.

7. Pasa 114B, dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dikelola oleh menteri.

8. Pasa 173B, terhadap IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh wilayah izin umum pertambangannya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dicabut dan dikembalikan kepada negara. Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP P, IUP PK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi menteri.

9. Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan.

Seluruh sekretaris jenderal kementerian/lembaga (K/L) telah melakukan pertemuan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membahas efisiensi anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (11/2).

CNNIndonesia.com mendengar informasi tersebut dari pihak yang ikut pada pertemuan di Kemensetneg pada Selasa (11/2). Ada dua agenda utama pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.

Pertama, pembahasan secara umum soal rencana penghematan anggaran seluruh K/L yang ditargetkan senilai Rp256,1 triliun. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh sekjen.

Sedangkan agenda kedua khusus diikuti oleh sekjen dari kementerian/lembaga yang diklaim tak terdampak efisiensi anggaran. Ada sekitar 16 K/L yang disebut-sebut selamat dari efisiensi ini.

Daftar 16 K/L yang selamat dari efisiensi anggaran itu mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Ditambah satu pos anggaran yang tak diutak-atik adalah milik Bendahara Umum Negara (BUN).

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro  dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengonfirmasi perihal pertemuan seluruh sekjen K/L itu. Kendati, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini tayang.

Penghematan anggaran besar-besaran dilakukan Prabowo terhadap belanja APBN 2025. Ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Lalu, disusul dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berikut daftar 16 K/L yang diklaim selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

Pemerintah lewat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka opsi untuk menunjuk pihak ketiga atau BUMN sebagai pengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi.

Wacana kampus mendapat izin usaha pengelolaan tambang sedang digodok dalam RUU perubahan keempat tentang Minerba.

Supratman mengatakan opsi pihak ketiga atau BUMN itu tengah dibahas oleh pemerintah lewat daftar inventarisir masalah (DIM), untuk selanjutnya dibahas bersama DPR.

"Apakah benar nanti itu diberikan langsung ke perguruan tingginya atau justru diserahkan kepada BUMN untuk pengelolaannya," kata Supratman dalam rapat lanjutan RUU Minerba di Baleg DPR, Selasa (11/2).

Dengan opsi itu, kata Supratman, pihak ketiga atau BUMN akan tetap mengelola WIUP bagi perguruan tinggi. Hasilnya nanti diberikan kepada perguruan tinggi.

"BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pengelolaannya dan hasilnya nanti yang akan diberikan kepada perguruan tinggi," kata dia.

Supratman mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun DIM tersebut. Mereka menargetkan DIM akan diserahkan dalam satu atau dua hari ke depan sebelum dibahas bersama DPR.

Di sisi lain, Baleg DPR telah menargetkan pembahasan RUU Minerba akan diselesaikan dalam waktu dekat di tingkat satu. Selanjutnya, RUU tersebut ditargetkan akan dibawa ke Paripurna pada 18 Februari mendatang.

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat satu dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang," kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan dalam rapat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan rencana pemulangan Reynhard Sinaga, narapidana kasus kekerasan seksual di Inggris dan Hambali, tersangka terorisme, bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan masalah hukum yang menjerat keduanya tergolong rumit.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

Yusril mengatakan pemerintah memang punya kewajiban melindungi tiap warga negaranya.

Namun, pemerintah juga mempertimbangkan pandangan masyarakat. Dia pun menyebut pemulangan keduanya masih dipelajari.

"Kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan warga negara di luar negeri, betapapun salah, betapapun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita," kata dia.

Yusril mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani oleh pemerintah. Ia menjelaskan ada puluhan WNI yang dijerat hukuman mati di luar negeri. Ia menyebut pemerintah sudah membuka pembicaraan dengan negara terkait mengenai hal tersebut.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi. Dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi, pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan badan legislasi nasional yang bertugas menggodok dan mengkoordinasikan rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum dibawa ke DPR.

Ia menjelaskan pembentukan badan legislasi nasional diamanatkan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat UU itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa (11/2).

Ia mengatakan aturan itu juga mengamanatkan sebelum badan itu terbentuk maka tugasnya dijalankan Kemenkumham.

Sementara pada saat ini, kementerian itu sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan dengan satu Menko yang mengkoordinasikan.

Yusril mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan badan itu.

"Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan, kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada bapak presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," ujarnya.

Apabila hendak dibentuk, menurut dia, bisa saja badan baru atau transformasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Yusril mengatakan keputusan pembentukan ada di tangan Presiden Prabowo.

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, menteri hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," katanya.

"Diserahkan kepada presiden, yang penting kita punya satu Badan Legislasi Nasional internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya, sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," imbuh dia.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas menyatakan anggaran LPSK dipotong sebesar Rp144 miliar dari semula Rp229 miliar menjadi Rp85 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

"Betul [dipotong Rp114 M]. Awalnya Rp229 miliar, jadi Rp85 miliar," kata Susilaningtyas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Susilaningtyas merinci LPSK pada tahun sebelumnya sempat mendapatkan anggaran sebesar Rp279 miliar. Namun, kini menurun menjadi Rp225 miliar. Baginya, dengan anggaran dipangkas lagi menjadi Rp85 bakal menjadi tantangan tersendiri bagi LPSK.

"Yang itu Rp279 miliar ini kan kita juga penyerapannya juga 99 persen. Itu ya maksimal. Nah ini lebih lagi setelah Rp85 miliar, dipotong karena efisiensi ini menjadi tantangan besar bagi kami. Karena saat ini yang kami lindungi kan 8 ribuan sekian ya," kata dia.

Susilaningtyas menilai pemotongan anggaran LPSK ini berpotensi mempengaruhi kualitas program perlindungan saksi dan korban ke depannya.

"Iya pastinya, ya pokoknya itu berpotensi lah [berpengaruh pada perlindungan saksi-korban] ya. Pokoknya jauh ini sih masih ya, kita masih menggunakan uang yang ada," kata dia.

Susilaningtyas mengatakan LPSK akan menjalankan beberapa strategi untuk menyiasati pemotongan anggaran ini dalam melindungi saksi dan korban. Semisal LPSK akan melakukan screening terhadap saksi dan korban yang akan dilindungi. Jika tak terlalu urgent, maka saksi atau korban tak akan mendapatkan perlindungan.

Kemudian ia mengatakan dalam kurun waktu tertentu ada penghentian perlindungan bagi beberapa saksi dan korban yang sudah selesai.

"Kasusnya tidak naik harus kita hentikan, itu mengurangi ya," kata dia.

Tak hanya itu, Susilaningtyas juga mengatakan pemotongan anggaran ini akan berdampak pada bantuan medis kepada beberapa korban yang LPSK lindungi.

"Nah nanti kalau memang sakitnya enggak terlalu urgent ya, ada yang lebih urgent, mungkin yang lebih urgent yang kita utamakan. Jadi pasti ada dampaknya, meskipun ya tidak dalam waktu dekat. Tapi lambat-lambat akan seperti itu," kata dia.

Pegawai sarankan moratorium perlindungan

Di sisi lain, Ikatan Pegawai LPSK sempat mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik imbas sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik.

Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana menilai LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa. Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan.

"LPSK selama pelaksanaan perlindungan itu harus melakukan Perjadin. Ini lah yang kemudian berdampak terhadap pemenuhan hak kepada saksi korban," kata Tomy dalam keterangannya.

Di sisi lain, Tomy turut meminta Pimpinan LPSK segera menerapkan work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Pasalnya, dampak dari efisiensi sejumlah fasilitas kerja di kantor dikurangi, seperti listrik dan lainnya.

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Ronny Talapessy, memprotes beda tanggal di surat tugas ahli yang dihadirkan KPK.

Dua ahli dari pihak KPK yang memberikan keterangan di awal persidangan ialah ahli hukum pidana dari Universitas Riau Erdianto Effendi dan ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Priya Jatmika.

Ronny mempersoalkan tanggal penugasan di surat tugas Erdianto yang tertulis 6 Februari 2025, sementara pada scan barcode surat penugasan itu tertanggal 8 Februari. Ronny meragukan keabsahan surat penugasan tersebut.

"Izin Yang Mulia, mohon dicatat keberatan kami di persidangan yang dimuliakan ini. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh termohon yang memberikan surat tugas berdasarkan print out, kemudian ada scan barcode di tanggal yang di dalam surat tugas print out itu ditugaskan tertanggal 6 Februari, tetapi setelah kami scan barcode, ternyata tanggalnya 8 Februari. Jadi, ada perbedaan tanggal. Kami meragukan keabsahan surat tugas tersebut. Mohon dicatat keberatan kami. Terima kasih Yang Mulia," ujar Ronny.

Hakim tunggal Djuyamto mencatat keberatan tersebut. Namun, ia menilai surat tugas ahli dari KPK sah dan ahli dapat memberikan pendapatnya dalam sidang Praperadilan ini.

"Baik, silakan, keberatan dicatat. Kami mengambil sikap, surat tugas print out ini dan di barcode ini substansinya adalah bahwa ahli memang sudah ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan perkara praperadilan," kata hakim.

"Jadi, keberatan dicatat, tapi kami tidak menolak ahli untuk memberikan pendapat ahli di persidangan ini. Jadi, dua ahli ini silakan, kami anggap sah untuk bertindak sebagai ahli di persidangan atas nama pemohon Hasto Kristiyanto yang diajukan oleh termohon. Untuk itu silakan keduanya berdiri untuk diambil sumpah terlebih dahulu," tambah hakim.

Selain itu, Ronny turut mempermasalahkan perbaikan bukti yang diajukan oleh KPK. Sebabnya, agenda persidangan hari ini adalah penyerahan bukti tambahan dan mendengarkan keterangan ahli.

Ronny menyebut kesalahan administrasi yang tidak sesuai dengan agenda sidang merugikan kliennya dan memperlihatkan KPK tidak serius.

"Yang Mulia, ini karena terkait dengan status seseorang yang kami melihat di sini dari awal, pihak dari termohon ini tidak serius," ucap Ronny.

"Apa yang disampaikan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan administrasi yang tentunya bisa merugikan klien kami. Dalam persidangan Yang Mulia ini, kami memohon agar hal-hal ini tidak bisa terjadi, karena ini merampas hak asasi seseorang, karena mereka dengan gampang menetapkan tersangka seseorang tetapi administrasinya urak-urakan seperti ini," lanjut Ronny.

Hakim pun meminta hal-hal menyangkut keberatan tersebut dituangkan dalam kesimpulan.

Hasto Kristiyanto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

Keributan membuka sidang lanjutan Praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan KPK hari ini, Selasa (11/2).

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto meminta agar para pihak dapat menenangkan diri.

Mulanya, hakim meminta Biro Hukum KPK selaku pihak termohon mengajukan bukti tambahan. Namun, Biro Hukum KPK justru mengajukan perbaikan atas barang bukti yang disampaikan di sidang kemarin.

"Ya, silakan diperlihatkan di persidangan tapi tetap catatan yang kemarin yang kami gunakan," kata hakim.

Tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, langsung maju ke hadapan majelis dan terlibat perdebatan dengan Biro Hukum KPK.

Hakim lantas menegur para pihak dan meminta agar perdebatan dilakukan menggunakan bahasa santai dan tidak berteriak.

"Sebentar, sebentar, kalau, tolong, sebentar pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, enggak usah pakai teriak-teriak. Ini live pak, apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh... Tolong perdebatannya saya ingatkan, suara pelan pun akan kita dengar, enggak usah teriak-teriak," tegur hakim.

Ronny keberatan karena KPK mengajukan perbaikan, sementara agenda persidangan hari ini hanyalah penyerahan bukti tambahan.

"Kami keberatan Yang Mulia, karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan Yang Mulia. Tolong dicatat," tutur Ronny.

"Iya, betul. Kami tadi sudah mengingatkan. Kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi kemarin. Kalau sekarang soal diperlihatkan, ya silakan saja. Justru dari pihak kuasa pemohon kan bisa melihat juga," timpal hakim.

"Yang Mulia, mohon izin, sedikit saja. Bahwa kemarin agenda kami mengetahui bahwa ini adalah bukti tambahan bukan perbaikan atas bukti yang sudah diajukan kemarin. Maka, kami dari tim pemohon dengan tegas, mohon dicatat Yang Mulia di persidangan Yang Mulia ini, kami menolak bukti perbaikan yang diajukan oleh pihak termohon di mana bukti yang diajukan ini masih bukti yang (tahun) 2019, 2020, perkara yang sudah disidangkan dan sudah inkrah. Terima kasih Yang Mulia," kata Ronny.

"Perbaikan dari pihak kuasa pemohon dicatat di berita acara sidang, jadi yang jelas untuk daftar bukti yang kemarin ya apa yang tercatat kemarin, tapi hari ini kuasa termohon menghadirkan katakanlah aslinya yang kemarin tidak ada, ya silakan saja. Keberatan dari kuasa pemohon saya catat di berita acara sidang," ungkap hakim.

Sebelumnya, Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat dalam sidang Praperadilan ini. Sebelas di antaranya merupakan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Hasto Kristiyanto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.