Bareskrim Polri mengaku masih belum menahan Kepala Desa Kohod Arsin bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan pihaknya belum menahan empat tersangka lantaran proses gelar perkara baru dilakukan pada Selasa (18/2) hari ini.

"Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process," ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.

Meski belum ada penahanan, Djuhandhani menyebut Bareskrim telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan terhadap keempat tersangka.

"Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," tuturnya.

Bareskrim Polri hari ini telah menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Djuhandhani menjelaskan keempat tersangka tersebut yakni A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku Penerima kuasa dan CE selaku Penerima Kuasa.

Ia menjelaskan keempat tersangka itu dinilai telah terbukti bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan membuat dan menggunakan surat palsu.

Surat palsu itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak hingga akhirnya berhasil diterbitkan total 263 sertifikat atas nama warga desa.

Dalam kasus ini, Djuhandani menyebut pihaknya telah memeriksa total 44 orang saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

Ia menjelaskan dari penggeledahan itu penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

"Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (12/2).

Batik karya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso laku terjual seharga Rp600 ribu di booth Kemenimipas pada Pameran Kampung Hukum 2025 di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (18/2).

Sebelum dipulangkan ke Filipina beberapa waktu lalu, Mary Jane mendekam di Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta.Selama menjadi penghuni Lapas, ia aktif mengikuti pembinaan kemandirian, salah satunya membatik.Pembeli batik karya Mary Jane, Tirto, mengaku sosok itu bukan nama asing baginya. Ia merasa tertarik dengan hasil karya terpidana mati tersebut."Dulu saya ikut terlibat dalam pembuatan telaahan tentang Mary Jane," ucap Tirto yang merupakan eks Asisten Deputi Ketua Mahkamah Agung.

Tak hanya batik, ada juga karya warga binaan lainnya yang ikut dipamerkan, mulai dari cukli, tempat tisu, tas, hingga sepatu.Pameran ini akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (19/2) besok. Pameran ini tak sebatas memamerkan produk warga binaan. Booth Kemenimipas juga menawarkan layanan informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.Pameran ini diikuti puluhan booth dari lintas Kementerian/Lembaga yang menawarkan beragam informasi hukum dan cenderamata.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak setuju dengan tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah, Senin (17/2) kemarin.

Prasetyo menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.

Prasetyo juga meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah dilantik beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," ujar dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.

Dia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait meski sejumlah pos anggaran dipangkas.

"Jadi jangan digeser ke 'wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat'. Tidak begitu semangatnya itu," ujar dia.

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.

Ia mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.

"Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati," tutur dia.

Aksi "Indonesia Gelap" direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.

Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa 19 ribu narapidana akan mendapatkan amnesti sebelum Lebaran 2025, yang nantinya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

Dari angka ini, pemerintah masih terus melakukan verifikasi, termasuk usulan pemberian amnesti kepada tujuh anggota kelompok kriminal bersenjata Papua.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Supratman mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi inisiasi Legislatif dalam RUU Minerba. Salah satunya, perubahan skema terkait pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menjelaskan, perubahan skema itu bertujuan memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Usulan berikutnya adalah membatalkan pemberian konsesi terhadap perguruan tinggi. RUU Minerba hanya akan memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi untuk melakukan riset, termasuk beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," papar Supratman.

Supratman menegaskan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN. Dirinya menyatakan, itu adalah sikap yang diambil pemerintah.

Poin lain dari RUU Minerba, lanjut Supratman, adalah pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan Legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR. Kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

Untuk itu, Supratman menekankan bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Merespons penjelasan Supratman, Bahlil di kesempatan yang sama turut menggarisbawahi mengenai penghapusan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum bahwa, tolong dipertebal informasi ini, undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," pungkas Bahlil.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menyebut Kementerian Hukum dalam melakukan verifikasi terhadap narapidana yang akan diberikan amnesti oleh presiden mengacu kepada empat kriteria.

"Enggak boleh kami langsung tiba-tiba memberikan (daftar narapidana yang akan diberikan amnesti) kepada presiden sebelum betul-betul di Kementerian Hukum yakin bahwa empat kriteria yang sejak awal kami sudah laporkan dan disetujui oleh presiden," ujar Supratman.

Dia lantas memaparkan kriteria pertama narapidana untuk diberikan amnesti pemerintah ialah narapidana yang melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Dengan UU ITE itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepala negara atau kepada pemerintah, di luar itu tidak. Jadi kalau itu (kasus pelanggaran UU) ITE, tapi terkait dengan per orang itu rasanya-rasanya enggak pas," ujarnya.

Kedua, kata dia, narapidana kasus narkotika yang merupakan pengguna dengan barang bukti di bawah 1 gram.

"Seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," ucapnya.

Ketiga, lanjut dia, narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Terakhir, tambah dia, orang yang sakit berkepanjangan karena lanjut usia.

Dia pun menyebut pihaknya mempertimbangkan dengan seksama kriteria tersebut dalam memberikan amnesti, sebelum akhirnya diserahkan daftar pastinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Itulah kenapa lama data ini kami belum kirim-kirim kepada presiden karena nanti presiden yang akan mengirim langsung kepada DPR untuk meminta pertimbangan, dan pada akhirnya nanti pasti akan ke Komisi XIII untuk dibahas sekaligus memberi persetujuan pada pertimbangan yang dimaksud," imbuh dia.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyatakan dirinya telah menandatangani dokumen ekstradisi tersangka buron kasus korupsi E-KTP yang saat ini ditahan di Singapura, Paulus Tannos.

"Menteri hukum juga saya sudah menandatangani surat permintaan ekstradisi yang bersangkutan," kata Supratman dalam rapat di Komisi XIII DPR, Senin (17/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku pemulangan Tannos menjadi salah satu isu perhatian di Kementerian Hukum, khususnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Selain telah meneken tanda tangan, Supratman menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak mulai KPK, Polri, hingga Kejaksaan. Dia bilang semua dokumen sudah klir.

"Dan alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik ke KPK kemudian juga kejaksaan agung begitu pula dengan Polri kami bersama-sama, semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya dan alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insyaAllah secepat mungkin," katanya.

Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po adalah buron KPK dalam kasus proyek e-KTP. Paulus Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengumumkan jumlah narapidana penerima amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto turun dari semula 44 ribu, kini menjadi 19 ribu.

Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Supratman menjelaskan penurunan jumlah penerima amnesti itu terjadi setelah pihaknya melakukan asesmen dan verifikasi ulang.

"Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," kata Supratman, Senin (17/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku membuka peluang jumlah itu akan terus berkurang seiring proses asesmen dan verifikasi lanjutan. Begitupula sebaliknya, jumlahnya juga bisa bertambah.

"Pasti Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga Pak. Karena terus kami verifikasi," kata Supratman.

pihaknya juga membuka peluang untuk mengusulkan pemberian amnesti kepada kelompok separatis Papua, seperti usulan Fraksi NasDem. Menurut Supratman, amnesti kepada mereka bukan tidak mungkin jika disertai komitmen setia kepada NKRI.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," katanya.

Sebab, hal yang sama juga pernah terjadi kepada kelompok separatis gerakan Aceh merdeka pada masanya.

Supratman mengaku pemerintah tak keberatan, karena semua proses itu bagian dari dialog sebagai sebuah bangsa.

"Di Aceh, semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa ndak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Senin (17/2) ini. Surat panggilan pemeriksaan telah dikirim tim penyidik pada pekan lalu.

"Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin," ujar tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin.

Ronny mengatakan pihaknya akan menyurati penyidik KPK agar mengatur ulang agenda pemeriksaan. Sebab, kata dia, Hasto telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan lagi. Ia berharap KPK mau menunggu proses persidangan tersebut.

"Kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena pada hari Jumat kami telah mengajukan Praperadilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin yang kami nilai harus mengajukan 2 permohonan Praperadilan, bukan digabungkan dalam 1 permohonan Praperadilan," kata Ronny.

"Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara Praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," lanjut dia.

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan yang disampaikan oleh KPK mengenai permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto tersebut.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

"Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim.

Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron). Hasto dan Donny belum ditahan KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menolak penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana menyampaikan pihaknya memperketat penerbitan paspor untuk mencegah PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural," ujar Kharisma, Sabtu (15/2), dikutip dari Antara.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO," katanya.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

"Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor," ujarnya.

Ratusan warga Palestina yang jadi tahanan Israel akhirnya dibebaskan pada Sabtu (15/2) ini. Mereka tiba dengan bus di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina.

Dilansir AFP, sebanyak 369 warga itu disambut di Ramallah dengan sorak sorai penduduk. Mereka diangkat di bahu dan dipeluk para kerabat yang telah menanti.

Sejumlah warga yang dibebaskan melambaikan bendera Partai Fatah yang merupakan partai penguasa di Palestina. Setelah tiba di Tepi Barat, mereka mengikuti tes kesehatan.

Tak seperti pembebasan tahanan sebelumnya, kali ini warga tampak mengenakan jaket. Selain itu, mereka juga memakai syal keffiyeh. Sementara itu, sebelumnya warga Palestina yang dibebaskan memakai baju tahanan.

Adapun pada hari ini pasukan Hamas membebaskan tiga warga Israel yang mereka sandera sejak Oktober 2023.

Seorang jurnalis AFP melihat militan Hamas bertopeng mengarak para sandera ke sebuah panggung di kota selatan Gaza, Khan Yunis. Ketiga sandera, sambil memegang tas dan sertifikat penanda berakhirnya penahanan mereka, menyerukan penyelesaian pertukaran sandera sesuai perjanjian gencatan senjata.

Dengan pelepasan sandera ini, negosiasi gencatan fase dua pun berlanjut. Gencatan senjata fase pertama dimulai sejak pertengahan Januari 2025.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta bantuan Polri untuk melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Agus menaruh perhatian khusus terhadap peredaran narkoba di Lapas yang masih kerap terjadi.

Permintaan tersebut disampaikan Agus secara langsung saat menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (14/2) siang.

"Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas," kata Agus.

Menurut dia, kolaborasi dengan korps bhayangkara sangat diperlukan untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan peredaran narkoba.

Ia menambahkan saat ini sudah ada 313 narapidana yang telah dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

"Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusakambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan," lanjut Agus.

"Kami juga membuat program perikanan, pertanian dan peternakan terpadu. Selanjutnya akan dikembangkan pembudidayaan tambak udang," sambung dia lagi.

Di samping itu, Agus mengaku sudah memerintahkan jajarannya agar menerbitkan surat edaran untuk bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan kasus peredaran narkoba di Lapas.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri siap membantu Kementerian Imipas untuk memberantas narkoba. Terlebih, Indonesia juga masuk dalam kategori darurat narkoba.

"Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun," kata Listyo.