Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan seperti itu enggak usah percaya, sepanjang tak ada cover both side enggak usah percaya," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/3).

Pigai mengklaim menjadi bagian perjalanan politik Prabowo selama setidaknya 20 tahun lebih. Dari pengalaman itu, ia memastikan tak ada alergi terhadap demo dalam diri Prabowo.

"Saya adalah bagian dari perjalanan politik Presiden Prabowo. Pagi, siang, sore, malam serang kita habis-habisan. Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa saja," kata dia.

Ia yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia ini menegaskan demo atau menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Di negara demokrasi, hal itu lazim terjadi dan dia sebut sebagai parlemen jalanan.

"Demonstrasi parlemen jalanan boleh dong. Dulu orang demonstrasi dihukum di pengadilan, tapi sekarang kami bebaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Satryo dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Minahasa yang menyebut Presiden Prabowo alergi dengan demo. Sebab, demo menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut mengacu pada demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal, yang pada akhirnya membuat ia keluar dari kabinet dalam waktu relatif cepat.

Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pigai juga menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo.

"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai.

Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.

Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.

Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menyebut Prabowo Subianto alergi terhadap demonstrasi.

Natalius menegaskan bahwa sepanjang sejarahnya, Prabowo selalu berada dalam arena politik yang terbuka untuk kritik.

Penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga sempat menjadi sorotan. Hal ini dianggap seolah terjadi militerisasi seperti era Orde Baru.

Menteri HAM, Natalius Pigai menilai kembalinya militerisasi dan otoritarianisme hanya imajinasi belaka.

Dia menyebut banyak asumsi yang lahir dari memori kelam masa pemerintahan Orde Baru.

Pigai menyatakan, salah satu hal yang membuat dia yakin militerisasi dan otoritarianisme tidak akan terjadi adalah keputusan Presiden Prabowo membentuk Kementrian HAM.

Dia memandang, hanya negara demokratis yang memiliki keinginan politik dan mewujudkan terbentuknya Kementerian HAM.

Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di sejumlah anak usaha BUMN dan pihak swasta di periode 2018-2023 ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil.

Dengan demikian, tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat. Zico menyatakan, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat mendalami kasus korupsi ini. Peran Kejagung juga disebut sangat penting untuk membuat kasus ini lebih benderang.

Zico menegaskan, prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional

"Secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Bahlil telah memainkan peran aktif atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut sebelum menjabat," kata Zico.

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menekankan, pembongkaran skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi BUMN beserta anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada salah satu BUMN, Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada 2018 hingga 2023.

Dalam pengusutan, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengklaim 30 persen pejabat di kabinet Merah Putih adalah mantan aktivis yang telah lama menyuarakan demokrasi.

Menurutnya, 30 persen tersebut adalah pejuang pro demokrasi selama era orde baru.

Pigai menyebut para aktivis tersebar di berbagai kementerian teknis, hingga lembaga negara.

Ia mengklaim dirinya termasuk bagian dari aktivis yang ditarik Presiden Prabowo untuk masuk ke kabinet.

Natalius Pigai menilai pemerintahan saat ini sudah dipastikan berjalan demokratis.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, akan direlokasi hingga layak huni, buntut puluhan narapidana atau warga binaan kabur.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi pada hari ini menengok langsung kondisi warga binaan Lapas Kutacane pada hari ini.

Hingga Selasa (11/3) malam, dari 52 warga binaan yang kabur, sebanyak 21 orang telah tertangkap dan menyerahkan diri bahkan ada yang diantar oleh keluarganya. Sisanya 31 orang diminta untuk menyerahkan diri.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," ujar Mashudi saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian Imipas, Selasa (11/3) malam.

Mashudi mengaku sudah mendengar semua permasalahan dan keluhan setiap warga binaan. Ia berjanji akan menindaklanjuti itu dengan meminta bantuan dan dukungan dari bupati dan anggota dewan.

Dari siaran pers tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry disebut menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane supaya lebih layak huni.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjaganya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi.

Ditjen PAS dan bupati mendorong dukungan Komisi 13 yang juga hadir langsung yakni Jamaluddin Idham dan Teuku Ibrahim yang juga putra daerah Aceh.

Mashudi menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar kelebihan kapasitas di Lapas Kutacane dapat diatasi.

Selain mengupayakan bangunan yang baru, ia berharap kasus pengguna narkotika tidak diharuskan menempati Lapas/Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terang Mashudi, terdapat beberapa Lapas atau Rutan di Aceh yang lebih kapasitas sebanyak 300 persen dan harus segera direlokasi atau ditata ulang.

Di antaranya Lapas Bireun (480 persen), Lapas Idi (600 persen), Lapas Lhokseumawe (300 persen).

Ia menambahkan layanan makan dan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, Mashudi mengatakan akan berupaya memenuhi itu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta tindakan tegas terhadap perusahaan minyak goreng yang melakukan kecurangan pada volume produk MinyaKita. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga integritas distribusi bahan pokok, terutama di bulan suci Ramadan.

"Kalau yang nipu masukin penjara," tegasnya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/3).

Sebelumnya, penyelidikan mengungkap bahwa kemasan MinyaKita yang berlabel satu liter ternyata hanya berisi antara 750 hingga 800 mililiter ketika diukur dengan gelas takar.

Praktik pemotongan volume ini semakin diperparah dengan fakta bahwa produk tersebut dijual seharga Rp18 ribu per liter, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp15.700.

Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan bersubsidi.

Dari hasil investigasi, tercatat setidaknya tiga perusahaan yang terlibat dalam praktik curang ini, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Kecurangan yang terjadi di tengah momentum bulan Ramadan, saat kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng bersubsidi meningkat, menimbulkan keprihatinan mendalam.

Zulhas menekankan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk mencegah pelaku serupa merugikan konsumen. Ia mengingatkan seluruh distributor dan produsen MinyaKita agar tidak bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat.

"Seluruh distributor dan produsen MinyaKita jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat di Bulan Suci Ramadan ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menangani kasus ini. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik-praktik kecurangan serupa dapat dicegah di masa mendatang dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan bersubsidi tetap terjaga.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi dan penjualan MinyaKita agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bos PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri berjanji membersihkan SPBU nakal yang ada di Indonesia.

"Banyak laporan masuk terhadap beberapa praktik-praktik SPBU yang nakal. Nanti akan kita kerja sama dengan aparat (penegak) hukum untuk kita bersihkan. Jangan sampai rakyat yang dirugikan," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/3).

Simon menegaskan pegawai Pertamina harus siap bertanggung jawab secara hukum, andai ditemukan dugaan kasus korupsi sampai suap.

"Bahkan, apabila itu (korupsi dan suap) terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," janjinya.

Ia menegaskan menghormati proses terkait dugaan pelanggaran hukum di internal perusahaan. Namun, Simon meyakinkan sosok Merah Putih masih mewarnai perusahaan itu.

Simon mengatakan Pertamina juga menyediakan layanan Call Center resmi di 135. Bahkan, ia membagikan nomor khusus 081417081945 yang dipegangnya secara pribadi untuk menerima aduan dan keluhan masyarakat.

Direktur Utama Pertamina itu menegaskan selalu membawa ponsel keduanya yang berisi nomor khusus tersebut. Simon mengaku enggan memakai admin untuk menjawab setiap keluhan yang masuk.

"Jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi, nomor ini saya pakai terus. Kadang-kadang jam 12 (malam), jam 1 (dini hari), jam 3 (pagi). Bahkan, ada yang tidak percaya kalau itu saya, saya telepon balik, 'Ini benar saya'," tegas Simon.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan salah satu pejabat anak usaha Pertamina sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Dalam kasus itu, ada 9 tersangka, yakni 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan sekitar 50 narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, pada Senin (10/3). Sebanyak 12 di antaranya sudah berhasil ditangkap.

"Kalau enggak salah 50 [narapidana yang kabur], 12 sudah ditangkap di Polres," ujar Agus di Kantornya usai agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Selasa (11/3).

Agus mengimbau kepada narapidana yang kabur agar segera menyerahkan diri jika tidak ingin mendapat masalah lagi. Pemasyarakatan, kata dia, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menangkap mereka yang masih kabur.

"Kalau kami yang mengancam enggak bisa. Artinya, tentunya nanti dari pihak kepolisian yang mengimbau kepada... ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain lah," ucap Agus.

Purnawirawan polisi ini mengungkapkan pihaknya masih mendalami motif sebenarnya terkait peristiwa tersebut. Hanya saja, informasi sementara menyebut masalah makanan menjadi pemicu.

"Ini lah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas, karena yang sementara berkembang kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," ungkap Agus.

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya, tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," sambungnya.

Agus mengungkapkan di Lapas Kutacane terjadi kelebihan kapasitas atau over capacity sebagaimana Lapas-lapas lainnya. Dari kapasitas 100 orang, Lapas Kutacane kini diisi oleh 368 narapidana. Sementara petugas hanya enam orang saja.

"Tentunya ini memang masalah klasik ya, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya pecandu dan penyalahguna [narkoba] ini sudah sepakat pak Kepala BNN, pak Kapolri, termasuk pak Jaksa Agung pada saat kami audiensi sudah sepakat bahwa pecandu dan penyalahguna ini wajib direhab," tutur Agus.

Ia menambahkan saat ini Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah melakukan asesmen terkait pecandu yang akan direkomendasikan mendapat amnesti dan abolisi.

"Ini sedang di-asesmen oleh Bapak Kementerian Hukum dan pak Menko Yusril, sekitar ada 19 ribu yang nanti sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna. Mudah-mudahan ini kalau mendapatkan pengampunan dari Bapak Presiden ini juga akan sangat mengurangi beban di pemasyarakatan," kata Agus.

Selain itu, Agus menyatakan akan memerintahkan petugas di lapangan agar selektif menerima tahanan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih didalami sejumlah faktor hingga motif yang membuat puluhan napi kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, menjelang buka puasa, Senin (10/3).

Agus mengatakan pihaknya masih mendalami apa saja isu yang berkembang di dalam lapas tersebut sehingga puluhan napi itu bisa kabur begitu saja berlarian dari gerbang depan. Salah satu isu yang dia dengar adalah soal kualitas jatah makan.

"Nah, ini lah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," ujar Agus di kantornya usai agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (11/3).

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan, apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," imbuhnya.

Dia pun membantah efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat berpengaruh terhadap jatah makanan napi di lapas.

"Enggak ada kan, karena kalau makanan kan kita tetap mendapat, kalau dikasih makanan kan enggak mungkin. Efisiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tapi kalau hal yang penting seperti itu neggak akan mungkin pemerintah melakukan efisiensi," ujar Agus.

Sebelumnya puluhan narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, menjelang buka puasa, Senin lalu. Proses kaburnya para napi itu pun direkam warga-warga yang berada di sekitar lokasi dan viral di media sosial.

Melansir dari Antara, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto mengatakan terdapat 368 penghuni di Lapas Kelas IIB Kutacane. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Yan menyebut total 50 orang yang melarikan diri.

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan.

Yan menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana yang sebelumnya kabur sudah ditangkap. Tujuh orang di antaranya diamankan di Polres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

"Sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap. Tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian" ujarnya.

Sebelum, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pinta utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Sholat tarawih adalah sholat sunnah khusus yang dilaksanakan umat Islam pada malam-malam hari di bulan Ramadhan. 

Sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan berjamaah, tetapi boleh juga dilakukan sendiri atau munfarid. Namun, apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita? 

Berikut penjelasan mengenai hukum sholat tarawih dan sholat tarawih sendiri bagi wanita, yang dihimpun dari berbagai sumber.

Apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita? Dikutip dari buku Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih, hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, baik bagi pria dan wanita.

Orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadhan, akan diampuni dosa-dosanya, sebagaimana hadis berikut:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "Barang siapa ibadah (tarawih) di bulan Ramadhan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau." (HR al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Dilansir dari laman NU Online, sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Namun, bagi yang uzur, dapat menunaikan tarawih secara munfarid.

Rasulullah Saw melaksanakan tarawih tidak selalu di masjid, melainkan juga di rumah, seperti dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari 'Aisyah Ummil Mu'minin radliyallahu 'anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul (menunggu Nabi) tapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, 'Sunguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah 'Aisyah berkata, 'Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan'." (HR Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam al-Ghazali, walaupun sholat tarawih dapat dikerjakan sendirian, tetapi sholat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah akan lebih afdal.

Ditambahkan dari laman Muslim, menurut penjelasan Syaikh Musthofa Al 'Adawiy, jika menimbulkan godaan ketika keluar rumah, maka sholat tarawih di rumah lebih utama bagi wanita daripada di masjid.

Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As Saa'idiy. Ummu Humaid pernah mendatangi Rasulullah Saw dan berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat sholat bersama beliau, lalu Rasulullah bersabda:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ ... وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى

Artinya: "Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat sholat bersamaku. Sholatmu di rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." [2]

Namun apabila pergi ke masjid tidak menimbulkan fitnah (godaan) dan di masjid bisa mendapat faedah lain selain sholat seperti dapat mendengar nasihat-nasihat dari orang yang berilmu, maka sholat tarawih di masjid diperbolehkan dengan memperhatikan syarat-syarat.

Syarat pertama adalah mengenakan hijab sempurna yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua meminta izin kepada suami atau mahram terlebih dahulu.

Ketiga tidak menggunakan wewangian dan perhiasan yang menimbulkan godaan. Kemudian yang keempat, jangan sampai terjadi ikhtilath (campur baur yang terlarang antara pria dan wanita) ketika masuk dan keluar dari masjid.

Demikian penjelasan untuk menjawab apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita. 

Sebanyak 50 narapidana ramai-ramai kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh menjelang buka puasa, Senin (10/3).

Kaburnya puluhan narapidana itu sempat membuat warga yang beraktivitas di sekitar lapas kaget.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto mengatakan total 50 narapidana yang kabur. Menurutnya, baru 12 orang yang ditangkap.

"Dari data saat ini yang kabur 50 orang dan yang belum tertangkap 38 orang," kata Yan Rusmanto saat dikonfirmasi, Senin (10/3) malam.

Saat ini pihaknya bersama aparat masih melakukan penyelidikan terkait kaburnya para narapidana tersebut untuk mengetahui apakah ada kelalaian dari petugas lapas atau tidak.

Jumlah narapidana yang menghuni lapas kelas II B Kutacane berjumlah 368 orang.

Di media sosial, beredar video detik-detik para narapidana kabur dari pintu gerbang masuk lapas lalu berhamburan lari ke jalan ke tengah kerumunan warga yang saat itu beraktivitas untuk membeli takjil.

Selain itu terlihat juga napi ada yang berusaha kabur lewat atap lapas. Kini, jalan lintas Kutacane-Medan ditutup sementara.

Beberapa aparat TNI dan Polri melakukan pengawalan di depan Lapas Kutacana.