Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menginventarisasi produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat alur investasi di Indonesia.

“Dari kami hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Ditjen PP dan kepada bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menkum menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32 persen. Salah satu yang disoroti pascatarif tersebut, yakni aspek regulasi untuk mempermudah investasi.

Menkum mengakui bahwa aspek regulasi merupakan hal yang penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tindih-menindih diperlukan.

Lebih lanjut Supratman menyebut pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dari hasil inventarisasi itu. Jika dibutuhkan, akan dilakukan revisi menggunakan metode kodifikasi maupun omnibus law terhadap peraturan yang bermasalah.

“Kami nanti menunggu kebijakan beliau (Presiden),” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Supratman juga memaparkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2025, Ditjen PP telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan dilakukan di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian harmonisasi ini ditargetkan meningkat setelah diluncurkannya aplikasi e-Harmonisasi pada Februari 2025. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menginventarisasi produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat alur investasi di Indonesia.

“Dari kami hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Ditjen PP dan kepada bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menkum menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32 persen. Salah satu yang disoroti pascatarif tersebut, yakni aspek regulasi untuk mempermudah investasi.

Menkum mengakui bahwa aspek regulasi merupakan hal yang penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tindih-menindih diperlukan.

Lebih lanjut Supratman menyebut pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dari hasil inventarisasi itu. Jika dibutuhkan, akan dilakukan revisi menggunakan metode kodifikasi maupun omnibus law terhadap peraturan yang bermasalah.

“Kami nanti menunggu kebijakan beliau (Presiden),” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Supratman juga memaparkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2025, Ditjen PP telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan dilakukan di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian harmonisasi ini ditargetkan meningkat setelah diluncurkannya aplikasi e-Harmonisasi pada Februari 2025. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan kajian standar operasional prosedur penyelenggaraan program pondok pesantren dan pendidikan formal bagi warga binaan sebagaimana inisiasi Majelis Ulama Indonesia daerah setempat.

"Kami akan segera melakukan pertemuan kembali dengan MUI Kabupaten Bekasi untuk membahas lebih rinci berkaitan rencana pendirian pondok pesantren dan penyelenggaraan pendidikan formal bagi para warga binaan kami," kata Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga di Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan pembahasan dimaksud mencakup rumusan materi rinci menyangkut tujuan, sasaran kegiatan, standar warga binaan yang dapat diikutsertakan, termasuk bentuk dukungan apa saja yang bisa diberikan guna mewujudkan terlaksana program tersebut.

Kemudian rencana kerja seperti materi kajian, jadwal kegiatan hingga monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Setelah pembahasan lanjutan ini tuntas maka langkah berikutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Lapas Cikarang dengan MUI Kabupaten Bekasi sebagai bentuk komitmen resmi kedua belah pihak.

Dirinya menyambut sangat positif atas inisiatif MUI Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan program pondok pesantren serta pendidikan formal bagi warga binaan di Lapas Cikarang.

"Program ini sejalan dengan visi kami dalam meningkatkan pembinaan spiritual dan pendidikan warga binaan, khususnya bagi yang beragama Islam," katanya.

Dia berharap program tersebut dapat memberikan bekal yang cukup bagi warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik setelah bebas nanti.

Tidak sampai di situ, lanjutnya sinergi ini juga diharapkan dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembinaan warga binaan sekaligus menjadi amal jariah bagi segenap pihak yang terlibat.

Urip mengaku tidak menemukan kendala berarti untuk dapat merealisasikan pendirian pondok pesantren bagi warga binaan, terlebih sejak tahun 2019 Lapas Cikarang sudah memiliki gedung representatif yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan pondok pesantren nanti.

"Gedung ini diresmikan oleh Habib Luthfi bin Ali bin Yahya dinamai dengan Pesantren Al Islah Lapas Cikarang dan saat ini dipakai untuk kegiatan program membaca, menulis dan menghitung, kegiatan belajar Al Quran serta pembinaan kerohanian agama Islam," katanya.

Lapas Kelas IIA Cikarang saat ini menampung 1.444 warga binaan dan 1.390 warga di antaranya beragama Islam dengan 1.145 jiwa berstatus narapidana sedangkan 245 orang lain tahanan.

Selama ini kegiatan pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Cikarang dilaksanakan setiap hari dari Senin-Sabtu di masjid dan Gedung Al-Islah, mencakup mengaji Iqra dan Al Quran serta pembelajaran tata cara salat.

"Di kita juga ada kajian kitab safinatunnajah, kitab ta'lim muta'alim, albarjanji. Kemudian pengajian, khatam Quran, hadroh juga peringatan hari besar Islam," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antar lembaga.

"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," katanya.

Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.

Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.

"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.(KR-PRA).

PEKANBARU - Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau diduga jadi tempat dugem para tahanan. Ada benda seperti bong (alat hisap sabu) di tengah para narapidana dan tahanan.

Para tahanan lagi angguk geleng-geleng disertai dentuman musik ini viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar pada Selasa (15/4/2025) terlihat sejumlah pria geleng-geleng angguk-angguk mengikuti dentuman musik. Ada juga yang joget sambil berdiri dan duduk.

Sementara ada juga tahanan yang sibuk menelpon, main smartphone dan ada juga menghisap rokok elektrik dan rokok konvensional. Dalam video itu terlihat benda seperti bong. Di sekitar mereka terjejer sejumlah minuman.

Terkait video yang menghebohkan itu, Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu yang dikonformasi tidak membantahnya.



Namun sejauh ini dia enggan menjelaskan lokasi tahanan tempat dugem dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait hal tersebut.

"Lagi diperiksa, lagi diperiksa. Nanti dulu ya," ucapnya.

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun menggelar pelatihan penanggulangan kebakaran bagi petugas dan pekerja dapur guna meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi risiko bencana kebakaran di lingkungan lapas setempat.

Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Selasa, mengatakan kegiatan pelatihan tersebut digelar bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Madiun.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para petugas dan pekerja dapur dengan pengetahuan serta keterampilan dasar menghadapi potensi kebakaran, khususnya yang bisa terjadi di lingkungan lapas dan dapur lapas yang merupakan area rawan," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi standar keselamatan kerja serta pemenuhan aspek keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan para peserta menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran yang bisa terjadi sigap dan profesional.

Pihaknya menyadari bahwa area lapas, utamanya dapur, memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran. Melalui pelatihan tersebut, ingin memastikan bahwa petugas lapas dan pekerja dapur tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktik untuk menangani kebakaran secara cepat dan tepat.

"Pelatihan ini juga merupakan bentuk komitmen lapas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan siap menghadapi segala bentuk potensi bencana," katanya.

Sementara, saat melakukan latihan simulasi pemadaman kebakaran, para peserta latihan mempraktikkan bagaimana cara memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan lainnya.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan petugas semakin terampil dan tidak panik jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran di lingkungan lapas setempat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

"Ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan," kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Dan ini (RUU Perampasan Aset) lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga. Nanti pada waktunya itu akan diajukan kembali," imbuh Menkum.

Sebelum diajukan kembali ke parlemen, kata dia, Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

"Bagi Pemerintah, yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi, ini soal politik saja, ya, soal politik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat terganjal tahun politik.

Pasalnya, kata Wamenkum, beleid tersebut sudah masuk ke DPR sejak April 2023. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum Presiden RI pada bulan Februari 2024 merupakan tahun politik.

"Banyak di antara teman-teman di DPR yang kembali maju pada pemilihan legislasi berikutnya sehingga ini belum dibahas," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara pertemuan media di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Adapun RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

"Ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan," kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Dan ini (RUU Perampasan Aset) lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga. Nanti pada waktunya itu akan diajukan kembali," imbuh Menkum.

Sebelum diajukan kembali ke parlemen, kata dia, Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

"Bagi Pemerintah, yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi, ini soal politik saja, ya, soal politik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat terganjal tahun politik.

Pasalnya, kata Wamenkum, beleid tersebut sudah masuk ke DPR sejak April 2023. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum Presiden RI pada bulan Februari 2024 merupakan tahun politik.

"Banyak di antara teman-teman di DPR yang kembali maju pada pemilihan legislasi berikutnya sehingga ini belum dibahas," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara pertemuan media di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Adapun RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

CILACAP, KOMPAS.com - Sebanyak lima narapidana kasus terorisme yang mendekam di Pulau Nusakambangan, menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Momen tersebut ditandai dengan upacara ikrar setia kepada NKRI di aula Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar setia kepada NKRI oleh kelima napiter.

Kemudian pembacaan Pancasila dan penghormatan serta mencium bendera merah putih.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kelima napi terorisme ini adalah saudara-saudara kita. Mereka menyatakan ikrar dengan ikhlas dan tulus, mereka sadar mereka melakukan hal yang salah, apabila bebas akan mengubah semuanya," kata Eddy di Dermaga Wijayapura, Cilacap, usai menjadi inspektur upacara, Selasa.

Kelima narapidana tersebut yaitu, IA anggota JAD Sulteng, AT (JAD Gorontalo), PS (7 JI Lampung), HR (JI Lampung), dan NS (JAD Solo).

Mereka divonis penjara antara tiga sampai 17 tahun.

Kolaborasi program deradikalisasi

Eddy mengatakan, program deradikalisasi ini merupakan kolaborasi Lapas Nusakambangan bersama BNPT, Densus 88, dan stakeholder terakait sehingga berhasil membawa mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dengan dilakukannya ikrar ini, diharapkan para napiter dapat menjalani sisa masa pidana dengan semangat baru, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, total terdapat 115 napi terorisme yang mendekam di Nusakambangan.

"Di Nusakambangan ada 115 napiter, sekitar 50-an sudah ikrar setia kepada NKRI. Target kami seluruh yang di Nusakambangan dapat kembali ke Ibu Pertiwi," kata Kunrat.

Narapidana yang hari ini berikrar mendekam di lapas dengan sistem keamanan super maximum security. Rinciannya empat di Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan satu narapidana dari Lapas Kelas I Batu.

Secara bertahap mereka akan dipindahkan dari lapas dengan super maximum security ke tingkat yang lebih rendah.

Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor.

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memandang kolaborasi penting untuk pelayanan hukum yang berkeadilan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Saat menghadiri Halalbihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kota Bogor di Lorena Ballroom, Swiss-Belinn Bogor, Selasa, Adit menyampaikan apresiasinya atas kontribusi besar notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam urusan keperdataan dan pertanahan.

Adit menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan profesional di bidang hukum merupakan kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Ia mengemukakan bahwa notaris dan PPAT adalah mitra strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam sektor properti dan perdata.

"Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor," ujar Adit.

Selain menjadi ajang saling memaafkan dan mempererat persaudaraan usai Lebaran 2025, kata dia, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antarprofesi dalam menjawab tantangan pelayanan hukum ke depan, termasuk menghadapi dinamika regulasi serta digitalisasi sistem pertanahan dan perizinan yang semakin kompleks.

Ketua DPRD Kota Bogor berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara rutin agar terbangun kepercayaan dan kekompakan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan komunitas profesi di kota ini.

Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Insiden seorang anggota DPRD Sumut, MZ diduga mendorong dan mencekik pramugari pesawat Wings Air berbuntut panjang. Manajemen Wings Air menempuh menempuh langkah hukum sebagai upaya melindungi awak pesawat.

"Wings Air saat ini menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4).

Menurutnya, Wings Air mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat prioritas utama. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ucapnya.

Danang menambahkan insiden itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) di Bandara Kualanamu Internasional sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat," jelas Danang.

Danang menyebutkan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," urainya.

Saat dilakukan pendekatan lanjutan, tambahnya, MZ justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Akibat keributan itu, pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security). Kemudian MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," sebutnya.

Diketahui, sebuah video anggota DPRD Sumut mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat viral di media sosial, Senin (14/4). Keributan terjadi diduga karena masalah koper.

Dalam video tersebut tampak MZ yang mengenakan kaos putih terlibat cekcok dengan pramugari berbaju merah. Dia menuding bahwa pramugari tersebut sengaja memperpanjang keributan itu.

"Awas kau, aku mau duduk, udah selesai. Kau yang memperpanjang," ujar MZ marah.

Tak sampai di situ, MZ juga tampak mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari itu. Melihat keributan itu, pria berbaju hitam yang ada di belakang pramugari mencoba melerai. Setelah itu MZ tampak menelpon seseorang.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang disebut sebagai video pernikahan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel menjadi viral di dunia maya.

Sebuah video yang diunggah akun Tiktok @er***oviya**** memperlihatkan ibu Agus, Ni Gusti Ayu Ari Padhi dan kekasih Agus, Ni Luh Nopianti sedang melakukan prosesi pernikahan Widiwidana dalam adat Bali.

Sementara itu, Agus sendiri tidak hadir lantaran masih ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat karena tersandung kasus kekerasan seksual.

Kehadiran Agus diwakilkan oleh sebuah keris yang dibungkus kain putih.

Lantas, bolehkah pernikahan tidak dihadiri mempelai laki-laki yang sedang ditahan?

Pernikahan Agus menurut ahli hukum

Dosen Hukum Perdata UNS, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, menjelaskan mengenai pernikahan Agus Difabel dari sisi hukum perkawinan.

"Agus difabel beragama Hindu, maka yang dipakai adalah UU Perkawinan, KUH Perdata, dan UU Adminduk," terang Anjar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/4/2025).

Anjar mengatakan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan menurut hukum agama masing-masing menurut Undang-undang Pernikahan (UUP) Pasal 2 ayat (1).

"Jadi kita harus tahu dulu bagaimana hukum perkawinan Agama Hindu mengatur tentang keabsahan," kata Anjar.

Selanjutnya, Anjar menjelaskan bahwa UUP tidak mengatur mengenai ketidakhadiran mempelai dalam pernikahan.

Namun, Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 79 KUH dituliskan, "Jika ada alasan-alasan penting. Presiden berkuasa untuk mengizinkan pihak-pihak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan mereka dengan menggunakan seorang wakil yang khusus diberi kuasa penuh dengan akta otentik. Bila pemberi kuasa itu, sebelum perkawinan dilaksanakan, telah kawin dengan orang lain secara sah, maka perkawinan yang telah berlangsung dengan wakil khusus dianggap tidak pernah terjadi".

Karena itu, pernikahan Agus akan sah secara hukum negara apabila kuasa diberikan ke orang lain, bukan pada benda berupa keris.

"Yang terjadi dengan Agus itu baru perkawinan agama. Untuk pelaporan dan pencatatannya ke Dukcapil, perlu memakai UU Adminduk (Undang-undang Administrasi Kependudukan)," ujar Anjar.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tahanan memiliki hak menikah yang tidak boleh dicabut.

"Jadi boleh. Mestinya bisa ditempuh dengan meminta ijin ke ketua rutan," kata dia.

Pengacara Agus sebut mereka menikah secara adat Bali

Diberitakan Kompas.com, Selasa (15/4/2025), Pengacara Agus difabel membenarkan bahwa pernikahan Agus dilaksanakan secara adat, yaitu dengan syarat pernikahan dilakukan atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak.

Ainuddin mengatakan bahwa agenda pernikahan Agus dan Ni Luh Nopianti sudah direncanakan sebelum Agus terjerat kasus kekerasan seksual.

Dia menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dihalangi oleh proses hukum yang sedang dijalani Agus.

Sementara itu, Agus diwakilkan oleh keris yang menyimbolkan kehormatan, kesetiaan, dan kekuatan dalam prosesi pernikahan adat Balinya.

"Seorang laki-laki tidak bisa hadir dalam pernikahan adat Bali, maka itu direpresentasikan dalam bentuk keris yang kemudian diikat pakai kain putih, tapi secara adat itu intinya sudah sah," kata Ainuddin.

Sampai saat ini, kasus hukum yang dijalani Agus masih berlanjut dan memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agensi Gold Medalist mengambil tindakan hukum terkait postingan jahat terhadap aktor Kim Soo Hyun.

Agensi membuat pernyataan tertulis pada Selasa (15/4/2025).

Kata Gold Medalist, baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada Kim Soo Hyun telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," kata Gold Medalist, dilansir Soompi.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng," imbuh Gold Medalist.

Gold Medalist telah membuat laporan hukum berdasarkan bukti yang dikirim penggemar secara aktif dan pemantauan internal mereka sendiri.

"Kami mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada tanggal 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana," tutur Gold Medalist.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (dulu Twitter)," tutur mereka.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini Kim Soo Hyun dirundung skandal asmara masa lalunya dengan mendiang aktris Kim Sae Ron.

Keluarga Kim Sae Ron menyebut Kim Soo Hyun memacari sang aktris saat masih di bawah usia legal dan menagih uang 700 Won (Rp 7,8 miliar).

Tagihan itu membuat Kim Sae Ron stres.