KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.

Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.

Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.

"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.

Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.

Keterangan Resmi dari Wings Air

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.

Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.

Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.

Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.

"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.

SITUBONDO, KOMPAS.com - Adi Wicaksono (35), terdakwa kasus pembunuhan berencana yang ditahan di Rutan Situbondo, Jawa Timur, meninggal dunia pada Selasa, 15 April 2025.

Ia diduga terjangkit penyakit HIV AIDS dan TBC. Kematian Adi Wicaksono dilaporkan terjadi pukul 04.50 WIB di Rumah Sakit Umum Abdoer Rahem.

Humas Pengadilan Negeri Situbondo, Anak Agung Putra Wiratjaya, mengungkapkan informasi yang diterima dari penuntut umum mengenai kondisi kesehatan terdakwa.

"Informasi yang kami terima dari penuntut umum menyebutkan bahwa penyakit yang bersangkutan adalah HIV AIDS dan TBC. Namun, untuk laporan resmi mengenai hal ini, kami belum menerimanya," kata Agung kepada Kompas.com.

Agung menambahkan bahwa keputusan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut terkait kematian Adi Wicaksono sepenuhnya tergantung pada pihak keluarga.

"Jika pihak keluarga berkendak untuk diselidiki, itu bisa dilakukan," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa saat terakhir kali melihat Adi Wicaksono dalam persidangan, kondisinya menunjukkan perubahan signifikan.

"Terdakwa saat kami terakhir sidang sudah kurus, berbeda saat awal-awal sidang yang masih terlihat segar," ungkapnya.

Menurut Agung, berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP, ketika terdakwa meninggal dunia, proses hukum akan otomatis gugur.

"Keputusan resmi masih menunggu laporan surat kematian dari rumah sakit. Setelah itu, proses hukum akan dihentikan sesuai Pasal 77 KUHP," ujarnya.

Sebelumnya, jenazah Syamsul Hadi, warga Kecamatan Silo Kabupaten Jember, ditemukan membusuk di lahan tebu Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo pada Kamis, 26 September 2024.

Setelah hampir setahun penyelidikan, terungkap bahwa korban dibunuh oleh adik iparnya, Adi Wicaksono, yang terlibat dalam permasalahan utang piutang.

Kini, Adi Wicaksono meninggal dunia akibat komplikasi penyakit, termasuk HIV AIDS, TBC, penyakit lambung, dan depresi.

Serang (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah siap memberikan pendampingan hukum terhadap anggota DPRD Banten RFB (44) terkait statusnya sebagai tersangka pada kasus penipuan dan penggelapan.

"Pastinya ada bantuan hukum, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman saya belum dapat informasi lengkapnya berkaitan dengan anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi Banten," kata Tatu di Serang, Selasa.

Tatu juga mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kami sangat menyayangkan, ikut prihatin dan jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahap-tahap yang dilakukan oleh penegak hukum," katanya.

Pihaknya juga menegaskan anggota fraksi akan menyiapkan bantuan hukum karena itu memang sudah menjadi kewajiban dari partai untuk mendampingi anggotanya.

"Anggota fraksi kami akan menyiapkan batuan hukum karena itu memang kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya," ujarnya.

Sedangkan untuk pergantian anggota, pihaknya mengaku akan menunggu informasi lebih lengkap dan inkrah keputusan hukum nya baru dapat dilakukan pergantian.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten menangkap RFB atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

RFB yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Prisma Kencana, dilaporkan telah menyerahkan cek senilai Rp350 juta kepada PT. Sinar Dinamika Beton sebagai alat pembayaran untuk beton ready mix. Namun, saat dicairkan, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak mencukupi.

"Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. Sinar Dinamika Cilegon mengalami kerugian yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh RF," kata Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Enam pasangan non-muhrim yang diduga berbuat mesum diamankan tim gabungan yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di sebuah hotel. Illiza mengaku penertiban akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Illiza mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat. Dia memastikan semua pelanggar akan diproses diproses hukum.

"Nggak ada yang kebal hukum di Kota Banda Aceh baik itu pelanggaran syariat maupun pelanggaran lainnya," kata Illiza kepada wartawan di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (15/4/2025).

Mantan anggota DPR RI asal Aceh itu menyebutkan pihaknya berencana kembali menghidupkan tim 'pageu gampong' untuk mencegah pelanggaran syariat di desa-desa. Penertiban disebut akan terus dilakukan untuk menjaga Kota Banda Aceh dari pelanggar syariat.

Dalam razia yang berlangsung dinihari tadi, Illiza mengaku sempat berbicara dengan perempuan yang diamankan di sebuah hotel di kawasan Peunayong. Saat itulah tangisnya pecah sehingga dia harus berhenti berbicara beberapa saat.

"Saya sebetulnya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan saat saya diskusi dengan salah seorang di situ saya bilang nggak tega tapi saya bilang inilah yang terbaik dari Allah," jelasnya dengan suara terbata-bata.

"Artinya memang saya nggak terbayangkan begitu terlalu berat bagi saya untuk menjalankan hal yang sama seperti dulu, tapi memang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan bagi saya kecuali menjalankan dengan sungguh-sungguh," lanjutnya sambil menangis.

Illiza mengaku harus berpikir untuk kembali berani melakukan penertiban pelanggar syariat. "Memang tidak mudah, siapapun itu saya berpikir hal ini tidak mudah. Saya berharap masyarakat kita ini betul-betul mau sadar karena kasusnya terlalu berat saya lihat dengan ekstasi, narkoba, pesta miras dengan musik. Ini sudah rusak sekali peradaban kita," ujar politikus PPP itu.

Sebelumnya, razia yang berlangsung Selasa (15/4/2025) dinihari menyasar eks Terminal Keudah dan hotel di kawasan Peunayong. Razia digelar setelah Pemko Banda Aceh menerima banyak laporan tentang dugaan pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Saat mendatangi bekas Terminal Keudah, tim gabungan menemukan minuman keras serta satu pasangan yang diduga menikah siri. Keduanya dibawa ke kantor polisi syariah untuk dimintai keterangan.

Setelahnya, tim bergerak ke sebuah hotel yang diduga terdapat pasangan non-muhrim. Di sana Illiza menemukan enam pasangan yang diduga mesum.

"Kita mendapatkan banyak muda mudi berpasangan non muhrim yang khalwat, ikhtilat dan pesta ekstasi. Ada 6 pasangan yang kita amankan," kata Illiza kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Banda Aceh.

Dari 12 orang yang diamankan, enam di antaranya disebut positif menggunakan narkoba sehingga diserahkan ke BNN. Illiza menyebutkan pihaknya juga akan melakukan tes HIV-AIDS terhadap mereka yang diamankan.

Heboh Siswa SMP Diajak Mesum Guru Wanita di Grobogan

Heboh Siswa SMP Diajak Mesum Guru Wanita di Grobogan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemangku kepentingan terkait untuk membuat aturan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi di rumah sakit.

"Kami minta supaya kementerian yang terkait (Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit-rumah sakit itu melakukan pengendalian," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila aturan tersebut tidak ada atau belum dibuat, peristiwa pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dapat terulang.

"Harus ada regulasi, harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak rumah sakit agar pada masa yang akan datang tidak boleh terulang lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan aturan juga perlu agar tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM tidak terjadi lagi.

"Kalau itu terulang, terjadi abuse, pelanggaran HAM by omission, dengan pembiaran. Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, dokter PPDS Unpad bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemangku kepentingan terkait untuk membuat aturan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi di rumah sakit.

"Kami minta supaya kementerian yang terkait (Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit-rumah sakit itu melakukan pengendalian," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila aturan tersebut tidak ada atau belum dibuat, peristiwa pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dapat terulang.

"Harus ada regulasi, harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak rumah sakit agar pada masa yang akan datang tidak boleh terulang lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan aturan juga perlu agar tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM tidak terjadi lagi.

"Kalau itu terulang, terjadi abuse, pelanggaran HAM by omission, dengan pembiaran. Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, dokter PPDS Unpad bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Sebuah video memperlihatkan sekelompok pria berjoget layaknya sedang dugem viral di media sosial. Lokasi kejadian diduga berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau.

Video itu pertama kali diunggah oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya, @manangsoebeti_stori, pada Selasa (15/4/2025).

"Ada yang tahu di mana ini? Sepertinya saya kenal sama yang nyender di tembok pakai kacamata itu," tulis Manang dalam unggahannya, disertai cuplikan video berdurasi singkat.

Dalam unggahan tersebut, Manang juga menyebut nama "Budi Akak", seorang bandar narkoba yang pernah ditangkapnya saat menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Riau pada September 2024.

Video tersebut menunjukkan beberapa pria berjoget mengikuti alunan musik keras. Sebagian duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan ikut bergoyang.

Di sekitar mereka terlihat botol-botol minuman berserakan, serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih menyerupai alat isap sabu atau bong.

Ada pula pria yang tampak mengisap rokok elektrik dan menggunakan ponsel.

Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Bastian Manalu, menyatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran video tersebut.

"Masih kita lakukan pemeriksaan. Mohon waktu kita cek dulu," ujar Bastian singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika turut menanggapi kemunculan video viral itu. Ia telah memerintahkan anggotanya untuk segera berkoordinasi dengan pihak Rutan dan Lapas guna melakukan razia gabungan.

"Sudah saya instruksikan Kasat Narkoba untuk segera melakukan operasi gabungan. Melakukan razia dan pengecekan peredaran narkoba di dalam lapas maupun rutan," kata Jeki saat diwawancarai di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Jeki, langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap keresahan masyarakat.

"Tidak boleh ada ruang untuk narkoba, apalagi di dalam tempat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan," tegasnya.