Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

RIAU, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Menurut Eddy, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir Antara, Jumat (28/3/2025).

Acara dialog kebangsaan itu digelar BNPT bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Dialog ini dihadiri oleh 240 peserta dari berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Eddy menuturkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman terorisme di tiga era berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa orde lama, Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada masa orde baru, muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Program Strategis BNPT

Eddy menambahkan bahwa BNPT juga memiliki program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto serta prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam upaya mencegah radikalisme, Eddy mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham radikal yang tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya membangun diskusi tentang persatuan, terutama di bulan Ramadan, agar masyarakat terus mengingat bagaimana Indonesia hadir sebagai bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Menurutnya, memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tidak cukup hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dilakukan melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, ia berharap Dialog Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

PEKANBARU - Paham radikal terorisme menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut.

Hal itulah yang mendasari BNPT dan Komisi XIII DPR berkolaborasi memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satunya lewat kegiatan dialog kebangsaan ?Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa? di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, Pekanbaru.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono pada sesi talk show mengatakan bahwa dialog seperti ini menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

?Kami melakukan dialog kebangsaan dimana kami bersama Komisi XIII DPR RI berkolaborasi dalam rangka untuk mengedukasi dan meliterasi terhadap bahayanya paham radikal terorisme di provinsi Riau sehingga ini perlu dilakukan,? ujar Eddy Hartono dikutip Jumat (28/3/2025).



Alumni Akpol 1990 ini menyebut, dialog seperti ini sangat penting sekali, sebagaimana tema yang diangkat yakni memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa. Karena sejatinya bangsa Indoensia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

?Salah satu ujian negara ita adalah ancaman terorisme, diuji dengan pemberontakan DI/TII pada masa Orde Lama, sedangakan masa Orde Baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang melakukan metamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada melalui intelijen approach dimana saat itu namanya Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah),? ujarnya.

Setelah itu di era reformasi di tahun 1999 keatas menurutnya mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah. seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II dan sebagainya.

?Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi Penegakkan Hukum hingga saat ini,? jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Juga melaksanakan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan juga melaksankan prioriotas daripada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini yang mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

?Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar suku bangsa itu harus terus dipelihara. Itupenting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,? ujarnya.

Dialog Kebangsaan yang dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyrakat, ormas, partai politik dan mahasiswa ini menghadirkan tiga orang anggota Komisi XIII DPR.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya dalam keynote speechnya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan di bulan Ramadan ini. Hal ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia ini hadir sebagai sebuah bangsa.

?Karena hal itu sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa, dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu. Karena masyarakat Indonesia ini memiliki dua konsep penting yakni persaudaraan dan kebangsaan,? ucapnya.

Dia menyebut, dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tentunya tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

?Saya minta kepada pak Gubernur Riau, apa yang membuat bangsa kita terfragmentasi? Ayo kita fasilitasi anak daerah kita, asrama daerah dan berkuliah dikota-kota. Primordialisme mengikis perasaan kebangsaan kita. Kalau masih mempersoalkan etnis dan primordial kapan kita jadi Indonesia? Semoga dialog ini memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan,? tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan bahwa generasi saat ini cenderung kurang peduli terhadap konsep benar dan salah. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

?Kearifan lokal berbasis kekerabatan berpotensi menjadi benteng dalam menangkal radikalisme. Namun, diperlukan penguatan agar kearifan lokal tetap relevan dalam menghadapi ancaman modern. Perlu adanya lembaga yang fokus memberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan. Lembaga ini (BNPT) dapat berperan sebagai penangkal ideologi radikal dan memperkuat nilai kebangsaan,? ujanya.

Dirinya berpesan kepada masyarakat Riau agar tidak mudah terpapar radikal terorisme yang mana tentunya struktur masyarakatnya harus kuat, tidak boleh longgar. Hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain harus dijaga.

Anggota Komisi XIII DPR lainnya, Siti Aisyah berpesan kepada generasi Z harus cerdas dalam bermedia sosial. Generasi Z jangan ikut-ikutan membully atau merasa paling benar. Karena Cyberbullying bisa menjadi awal munculnya radikalisme dan terorisme.

?Kunci utama mencegah terorisme adalah dengan menanamkan sikap toleransi, termasuk dalam interaksi di media sosial. Ibu memiliki peran kuat dalam mendidik anak agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Sehingga untuk memiliki ilmu dan wawasan luas agar tidak terjebak janji palsu kelompok radikal,? kata Siti Asiyah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII DPR memperkuat kerangka persatuan bangsa melalui Dialog Kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Digital Learning Center Building Universitas Sumatera Utara (USU) pada Senin (24/2025.

Bertema Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Keutuhan Bangsa, acara ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi DPR Sugiat Santoso sebagai keynote speaker. Ikut hadir Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto dan Rektor USU Prof Muryanto Amin.

Dialog kebangsaan ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, partai politik, dan mahasiswa. Beberapa tokoh penting yang turut hadir antara lain Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Prof Irfan Idris, dan Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara.

"InsyaAllah kegiatan ini hasil kolaborasi kami (Komisi XIII DPR), BNPT, dan USU sebagai bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut," ujar Sugiat Santoso dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Sugiat Santoso mengungkapkan salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada BNPT, khususnya di bawah kepemimpinan Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, yang berhasil menciptakan kondisi zero terrorist attack di Indonesia.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror dibawah Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami di Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," katanya.

Sugiat juga memberikan apresiasi terhadap laporan BNPT terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang menyatakan bubar dan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pencapaian ini sangat signifikan, mengingat JI dikenal sebagai kelompok yang aktif dalam radikalisasi dan penolakan terhadap ideologi Pancasila.

"Alhamdulillah melalui pendekatan terus menerus, ribuan anggota JI menyatakan kembali ke NKRI, setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiat juga menyoroti pentingnya sosialisasi persatuan kepada masyarakat, kampus, dan generasi muda agar tidak ada peluang bagi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ia menekankan, meski persaingan politik elit telah mereda, upaya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa harus terus digalakkan.

"Jangan dipikir Indonesia akan eksis sampai kiamat kalau kita tidak jaga. Tugas kita di republik ini sangat berat, baik elit politik, mahasiswa, masyarakat, untuk terus membangun dan menjaga NKRI," katanya.

Mayjen TNI Sudaryanto mengungkapkan bahwa kegiatan dialog kebangsaan ini sangat penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan guna mencapai Indonesia Emas 2045. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat membantu menyatukan persepsi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto.

Muryanto Amin juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR yang memilih USU sebagai lokasi kegiatan. Muryanto menegaskan bahwa Sumut merupakan miniatur Indonesia yang dapat menjadi contoh tempat hidup yang damai dan harmonis di tengah perbedaan.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus menerus, dan tidak boleh berhenti di satu titik," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya terus menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang terbukti mampu menyatukan berbagai perbedaan di negeri ini. "Kita harus menjaga empat pilar kebangsaan ini agar Indonesia tetap eksis dan kuat sebagai bangsa yang besar," kata Muryanto.

Dialog Kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025