Jakarta -

Sebanyak 56 narapidana Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan 9 napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Para napi itu biang kerok kerusuhan beberapa waktu lalu.

Pemindahan puluhan napi Lapas Muara Beliti ini dilakukan dengan pengamanan super maksimum pada Minggu (11/5/2025). Hal ini dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar lapas dan rutan zero narkoba dan hp.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya malam ini.

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan. Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB malam tadi. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

(fas/fas)

CILACAP - Sebanyak 56 warga binaan Lapas Narkotika Muara Beliti Sumatera Selatan tiba di Pulau Nusakambangan untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Sembilan warga binaan lainnya telah dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan pengamanan super maksimum, Minggu (11/5/2025).

Mereka adalah warga binaan yang dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan adalah provokator dan berperilaku reaktif terhadap petugas dalam kerusuhan di lapas beberapa waktu lalu.

Langkah pemindahan ini untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan demi lapas dan rutan zero narkoba sekaligus HP.

"Saya tegaskan lagi tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Hal ini berlaku juga untuk oknum petugas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya dan terlibat.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelejen serta Direktur Kepatuhan Internal yang telah terjun langsung di lokasi saat mulai terjadinya peristiwa kerusuhan bersama Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

Razia benda-benda terlarang dan penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan dilakukan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan

Saat ini, total 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk narkoba sepanjang 6 bulan Menteri Agus bertugas.

Pascakerusuhan sudah dilakukan pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

Donggala, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Donggala, Sulawesi Tengah mengusulkan 12 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di daerah itu untuk mendapatkan penghapusan hukuman pidana (amnesti) pada tahun 2025.

Kepala Rutan Kelas IIB Donggala Antonius Andry mengatakan pihaknya sudah menyerahkan nama-nama WBP itu ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Pemberian amnesti ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto sehingga kami mengusulkan 12 orang agar bisa mendapatkan penghapusan hukuman pidana itu," kata Antonius di Banawa, Minggu.

Ia mengemukakan untuk hasil dan keputusan selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto guna menyetujui amnesti tersebut.

"Semua prosesnya sudah selesai dan saat ini kami sisa menunggu persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto karena amnesti ini adalah hak prerogatif kepala negara," ucapnya.

Ia menuturkan terdapat sejumlah kriteria dan syarat agar warga binaan pemasyarakatan mendapatkan usulan program amnesti tersebut seperti tahanan dari kasus politik yang dianggap makar namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata dan napi yang sakit berkelanjutan dan berkepanjangan.

"Jadi yang bisa dapat amnesti itu adalah tahanan yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menghina kepala negara dan napi dengan kasus narkoba sebagai pengguna yang seharusnya menjalani rehabilitasi, namun di pidana penjara," sebutnya.

Menurut dia, 12 orang narapidana di rutan Donggala itu sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam program amnesti tersebut.

"Tentunya para napi ini yang diusulkan telah memenuhi syarat dari segi kriteria sehingga bisa mendapatkan amnesti," katanya.

Antonius menyebutkan sebagian besar narapidana itu merupakan tahanan dengan kasus penyalahgunaan narkotika.

"Dari total 12 orang itu, 11 diantaranya adalah narapidana kasus narkotika dan satu orang lainnya diusulkan dapat amnesti sebab mengalami sakit berkepanjangan," ujarnya.

Nabire -

Anggota Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan diduga dipicu teriakan provokatif dari napi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus kaburnya 3 tahanan lapas.

Kejadian tersebut bermula dari kaburnya 3 narapidana Lapas Kelas IIB Nabire pada Rabu (7/5). Ketiga napi yang kabur diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) wilayah Puncak Jaya.

"Sebelumnya 3 orang narapidana tersebut kabur dengan cara memanjat pagar rutan Lapas Nabire," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Ketiga narapidana tersebut adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras dan Yomison Murib alias Biasa. Ketiganya masing-masing masih menjalani sisa hukuman 2 tahun, 19 tahun dan 7 tahun lebih.

"Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Mereka dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah pegunungan Papua," paparnya.

Teriakan Napi Picu Kericuhan

Polisi pun menyelidiki kasus kaburnya 3 narapidana yang diduga anggota KKB tersebut. Personel Satreskrim Polres Nabire diturunkan melakukan olah TKP di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang.

"Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Alfred mengemukakan, beberapa napi sempat memprovokasi napi lainnya saat polisi datang. Perbuatan itu membuat tahanan lain terhasut melakukan penyerangan.

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," ungkapnya.

Kericuhan diwarnai aksi lempar batu dan kayu oleh sekelompok napi ke arah aparat kepolisian. Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas.

"Korban luka (karena lemparan batu) dalam kejadian ini, 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana, belum diketahui," ujar Alfred.

Korban luka dalam insiden tersebut telah mendapat penanganan medis. Satu mobil dinas juga dilaporkan hancur terkena lemparan batu.

"Aparat polisi tidak dapat melanjutkan olah TKP, dan mundur ke area aman di penjagaan rutan lapas," bebernya.

Alfred memastikan situasi di Lapas Kelas IIB Nabire. Pihaknya telah menurunkan personel tambahan dari Brimob untuk melakukan penjagaan di luar lapas agar tidak memperkeruh suasana.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," tegas Alfred.

(sar/sar)

Timika (ANTARA) - Kapolda Papua Papua Brigjen Pol Alfred Papare menyatakan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap tiga narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire akan dilakukan secara menyeluruh dan profesional.

"Kami juga akan melakukan penindakan terhadap aksi penyerangan di dalam lapas saat tim Reskrim Polres Nabire melakukan olah TKP di dalam lapas pada Jumat, 9 Mei 2025," katanya dalam siaran pers yang diterima di Timika, Sabtu.

Menurut Papare, pihaknya telah menurunkan tambahan personel pengamanan di sekitar lapas dengan dukungan Brimob guna menghindari ketegangan lanjutan.

"Sementara itu, korban dari pihak kepolisian maupun narapidana yang terluka telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.

Dia menjelaskan tiga narapidana yang terafiliasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire pada Kamis dini hari, Kamis 8 Mei 2025.

"Pelarian mereka memicu ketegangan di dalam Lapas hingga menyebabkan penyerangan terhadap aparat kepolisian yang tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)," katanya lagi.

Dia menambahkan ketiga napi yang kabur disinyalir akibat lemahnya sistem pengamanan di Lapas di mana saat kejadian pos jaga tidak ditempati karena kekurangan personel dan dua dari tiga CCTV juga tidak berfungsi sementara pintu sel tidak dikunci sehingga petugas melakukan pencarian internal dan belum melaporkan secara resmi ke aparat keamanan.

"Ketiga napi yang melarikan diri diketahui adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras Telenggen, dan Yomison Murib alias Biasa," ujarnya.

Mereka (ketiga narapidana) masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan pembunuhan. Ketiganya merupakan anggota KKB Puncak yang dikenal aktif dalam aksi bersenjata.

Kejadian pelarian ini diketahui terjadi sekitar pukul 00.42 WIT. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan keterangan saksi para napi diduga menggunakan tangga kayu sepanjang 3,5 meter untuk memanjat pagar besi setinggi delapan meter yang dilengkapi kawat duri.

Mereka sebelumnya mendapat kepercayaan dari petugas untuk membantu memasak air bagi penghuni lapas lainnya, yang memungkinkan mereka mengakses area terbuka.

JAKARTA, iNewstangsel.id - Dalam suasana penuh kehangatan, Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) sukses menggelar acara Halal Bihalal 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta. Mengusung tema "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan profesi advokat di Indonesia. Ketua Umum PERADI SAI, Juniver Girsang, menyerukan perlunya terobosan besar demi kemajuan dan kualitas para pengacara di tanah air.

Juniver Girsang selama hampir satu dekade ini gigih membangun jembatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi advokat serta pihak pemerintah terkait. Upaya ini termasuk menjalin hubungan baik dengan Menkopolhukam dan Menteri Hukum dan HAM. Salah satu gagasan visioner yang terus diperjuangkannya adalah pembentukan Dewan Advokat Nasional, sebagai transformasi dari sistem single bar menuju sistem multi bar yang lebih inklusif. 

"Kita butuh perubahan. Sudah saatnya Undang-Undang Advokat mengakomodasi banyak organisasi dalam satu sistem yang jelas, dengan kode etik dan Dewan Kehormatan Bersama," tegas Juniver, dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, Juniver menyoroti berbagai tantangan dalam menyatukan organisasi advokat yang beragam, termasuk ego sektoral dan kepentingan tersembunyi yang masih menghambat proses perubahan. Ia menekankan bahwa pembentukan Dewan Advokat Nasional krusial untuk memastikan pendidikan, kode etik, dan pengawasan profesi advokat berjalan secara efektif dan profesional. Langkah awal menuju perubahan ini telah dimulai dengan pembentukan Dewan Kehormatan Bersama, yang rencananya akan segera diajukan ke DPR sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Advokat.

Acara Halal Bihalal PERADI SAI 2025 berlangsung meriah dengan tausyiah yang disampaikan oleh Ust. Adiwarman Azwar Karim. Lebih dari 450 peserta hadir, termasuk anggota PERADI SAI dari seluruh Indonesia serta tamu undangan dari berbagai instansi penting negara. Kehadiran perwakilan dari Mabes Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. Purn. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas di antara para advokat.

Mengusung semangat persatuan "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", PERADI SAI terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali persaudaraan, meningkatkan profesionalisme anggotanya, serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan profesi advokat Indonesia. Tradisi keberagaman dan toleransi menjadi ciri khas PERADI SAI dalam setiap penyelenggaraan acara. Tahun ini, panitia Halal Bihalal kembali dipimpin oleh anggota yang beragama Nasrani, melanjutkan tradisi inklusif di mana sebelumnya panitia Natal juga dipimpin oleh anggota yang beragama Islam.

Ketua panitia Halal Bihalal, Martin Patrick Nagel, menyampaikan bahwa acara ini adalah momentum penting untuk memperkuat landasan semangat kerja sama yang tulus, kekompakan, keharmonisan, dan saling mendukung di antara para advokat. Selain mempererat silaturahmi, PERADI SAI juga menunjukkan kepedulian sosialnya melalui pemberian bantuan kepada panti asuhan dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu. 

Editor : Aris

MUSI RAWAS, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 65 narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi (10/5/2025). Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tegas usai insiden kerusuhan yang terjadi di dalam lapas.

Proses pemindahan berlangsung sejak pukul 06.30 WIB dan dilakukan sepenuhnya melalui jalur darat. Sebanyak empat kendaraan digunakan, terdiri dari dua bus untuk mengangkut para napi dan dua unit Hiace untuk pendamping dan pengamanan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto dikutip dari iNews.id.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan yang ketat. Salah satu langkah unik yang diambil adalah mewajibkan seluruh narapidana menggunakan popok dewasa (pampers) selama perjalanan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan atau risiko keamanan selama di perjalanan, karena bus tidak akan berhenti.

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujarnya.

Erwedi mengungkapkan bahwa para narapidana yang dipindahkan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk di antaranya bandar narkoba, provokator, hingga perusak fasilitas lapas.

Sebelum dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, 65 narapidana tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk pendataan dan persiapan akhir.

Proses pemindahan ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, anggota Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kemenkumham Sumsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Editor : Aryo Arbi

Musi Rawas -

Sebanyak 65 tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan itu dilakukan pasca kerusuhan yang terjadi pada kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto mengatakan penindakan tersebut dilakukan pada Sabtu (10/5/2025).

"Kurang lebih pergi meninggalkan lapas Muara Beliti itu pukul 06.30 WIB. Ada 65 warga binaan yang dikirim ke sana (Nusa Kambangan)," katanya, Sabtu.

Erwedi mengatakan pemindahan warga binaan tersebut dilakukan menggunakan empat unit kendaraan dan dikawal oleh pihak kepolisian.

"Tadi kita menggunakan empat unit kendaraan untuk memindahkan warga binaan. Ada dua bus kemudian dua elf milik kita dari pemasyarakatan. Kita mendapatkan pengawalan dari personel kepolisian termasuk personel kanwil, dari pihak lapas, sama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengawal sampai tujuan ke Nusa Kambangan," jelasnya.

Erwedi menjelaskan, 65 warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang dikirim ke Nusa Kambangan merupakan para oknum yang terlibat dari kerusuhan tersebut.

"Yang kita pindahkan yang pasti bandar, kemudian kategori provokator, kemudian yang melakukan pengerusakan, dan orang-orang yang terlibat kerusuhan. Kita arahkan ke Nusa Kambangan langsung," ungkapnya.

(csb/csb)

MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Saat pemindahan, mereka memakai pampers.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto menjelaskan, proses pemindahan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menuturkan, pemindahan puluhan narapidana tersebut merupakan menyusul kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Proses pemindahan, kata dia dimulai pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," tuturnya.

Menurutnya, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, lanjut dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Editor: Kurnia Illahi

MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Pemindahan menyusul kerusuhan di lapas tersebut pada Kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto mengatakan, proses pemindahan puluhan narapidana tersebut dimulai sekitar pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menjelaskan, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, kata dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Dia mengapresiasi Kapolda Sumsel, Kapolres Musi Rawas dan Kapolres Lubuklinggau atas bantuan pengamanan sejak awal hingga proses pemindahan selesai.

Sebagai langkah antisipasi selama perjalanan darat yang panjang, seluruh warga binaan yang dipindahkan telah dipakaikan popok (pampers). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya, karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," katanya.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban di Lapas Muara Beliti serta memberikan efek jera bagi narapidana yang terlibat kerusuhan.

Editor: Kurnia Illahi

MUSI RAWAS - Sebanyak 65 warga binaan di Lapas Narkotika Klas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, dipindah ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka dipindahkan pascakerusuhan yang terjadi pada Kamis (8/5/2025) pukul 09.45 WIB dan berhasil diredam dua jam kemudian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto membenarkan adanya pemindahan 65 warga binaan di Lapas Narkotika Klas II A Muara Beliti pada hari ini.

Erwedi menjelaskan, pemindahan 65 warga binaan dilakukan Sabtu (10/5/2025) pukul 06.30 WIB menggunakan empat kendaraan dengan pengawalan ketat personel Batalyon B Pelopor Petanang dan Sat Samapta Polres Mura.

Sebelumnya, 65 warga binaan tersebut dijemput dari Lapas Narkotika, kemudian dikumpulkan di Lapas Kelas II A Lubuklinggau. Mereka dikawal juga oleh petugas dari Kanwil Kementerian Ditjenpas Sumatera Selatan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan empat kendaraan, dua bus untuk warga binaan dan dua kendaraan Hiace. Yang dipindahkan adalah bandar, kategori provokator, yang melakukan perusakan, dan yang terlibat dalam kerusuhan kemarin,? katanya.

Erwedi menambahkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Musi Rawas, dan Kapolres Lubuklinggau yang sudah dari awal sangat membantu.



"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan , tidak ada yang dititipkan di tempat lain. 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi, karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya, karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," pungkasnya.

Palembang -

Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), terjadi karena petugas melakukan razia handphone (HP) dalam lapas. Lantas bagaimana respons Gubernur Sumsel Herman Deru soal kejadian itu?

Herman Deru mengaku sudah mendapat informasi bahwa kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut karena petugas merazia HP. Menurutnya, HP memang dilarang sejak awal seseorang masuk ke dalam lapas.

"Saya memonitor masih dari jalur informal, dari medsos dan berita. Tapi saya mendapat informasi agak akurat karena razia HP, sebenarnya nggak perlu dirazia, tapi memang dilarang sejak awal untuk masuk (HP)," ujar Deru.

Over kapasitas lapas yang mencapai 200% secara keseluruhan di Sumsel juga menjadi penyebab kericuhan sulit tertangani. Deru menyebut akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat, tentu akan saya sampaikan terkait over kapasitas ini kepada kementerian yang membidangi kemasyarakatan," katanya.

Selain itu, dia juga ingin mencari tahu penyebab pelanggaran masyarakat sehingga berakibat pada over kapasitas lapas di Sumsel. Dia meminta Badan Kesbangpol Sumsel untuk merincikan jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi.

"Kemudian yang paling penting mencari tahu kenapa over kapasitas, jangan salahkan gedungnya tapi kenapa banyak terjadi pelanggaran (hukum). Persoalan ini saya minta Kesbangpol mencari tahunya, apakah banyak karena narkoba atau tindak pidana lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, dengan mengklasterkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan tahanan akan diketahui apa penyebab terbanyaknya. Kemudian, penanganan SDM masyarakat juga akan dilakukan.

"Makanya saya mau cari tahu dulu, dari over kapasitas ini pelanggaran apa yang terbanyak. Kita cari tahu dulu ya," ungkapnya.

(csb/csb)