Kita akan bicara bagaimana caranya realisasi impor cepat

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) akan memanggil para importir bawang putih terkait minimnya realisasi impor sehingga menyebabkan harga tak kunjung turun.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan pemanggilan.

"Sebagai salah satu tindak lanjut, minggu ini atas persetujuan Kemendag, kami akan memanggil importir bawang putih ke Kantor Staf Presiden. Kita akan bicara bagaimana caranya realisasi impor cepat," ujar Edy dalam rapat virtual pengendalian inflasi di Jakarta, Senin.

Edy mengatakan, banyak importir yang telah memiliki persetujuan impor (PI) namun tak kunjung merealisasikan atau menahannya.

PI yang diterbitkan oleh Kemendag memiliki masa berlaku satu tahun kalender. Menurut Edy, masa berlaku yang panjang ini membuat importir mengatur sendiri kapan bawang putih masuk dalam negeri tanpa melihat kebutuhan nasional.

Lebih lanjut, Edy menyebutkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang menyusun sanksi administratif bagi importir yang terus menunda merealisasikan persetujuan yang telah didapat.

"Dari Badan Pangan Nasional merancang aturan, kemudian ada semacam sanksi administratif. Kita sudah menyampaikan concern kita, tidak bisa telah memberikan PI lalu pengusaha seenaknya sendiri mengatur kapan masuknya bawang putih dan sebagainya," kata Edy.

KSP juga telah melakukan pengecekan terhadap harga bawang putih di tingkat grosir di China atau negara asal impor. Namun tidak ditemukan adanya kenaikan harga bawang putih.

Menurut Edy, harga bawang putih di tingkat grosir China sudah berada di bawah 1 dolar AS per kilogram, sehingga tidak ada alasan bagi importir untuk menunda realisasi impor.

"Tidak ada alasan karena harga bawang putih di China mahal, padahal di sana tidak mahal," katanya.

Berdasarkan data Kemendag, realisasi impor bawang putih per 12 Mei 2024 sebesar 122.583 ton atau baru 35,8 persen dari total PI terbit 342.127 ton. Sementara kebutuhan rata-rata bawang putih nasional adalah 50.000 ton per bulan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi te

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Indonesia Future Network (IFN) Future Policy mengumpulkan 19 tokoh muda dari multi sektor untuk membahas terobosan-terobosan kebijakan demi menyukseskan estafet kepemimpinan pasca Pemilihan Umum 2024.

Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi tentang transformasi kebijakan publik yang tepat," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Moeldoko juga menekankan bahwa IFN sebagai wadah membangun jejaring kepemimpinan lintas sektor yang kuat dan menciptakan kebijakan inklusif untuk pembangunan bangsa.

Sementara itu, Cazadira F. Tamzil selaku Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation sebagai mitra kolaborator IFN menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk menuju visi Indonesia Maju 2045.

"Semangat gotong royong bangsa Indonesia perlu dibawa ke dalam proses pembuatan kebijakan. IFN Future Policy diharapkan memfasilitasi para praktisi muda untuk berjejaring, berinteraksi dan berkolaborasi nyata dengan pemerintah. Tidak ada Indonesia 2045 tanpa suara dan karya praktisi kebijakan muda," kata dia.

Sedangkan, perwakilan peserta IFN Future Policy, Jan Ramos Pandia mengapresiasi IFN Future Policy yang mengumpulkan praktisi kebijakan pemuda dari lintas sektor.

"Melalui IFN, saya lebih memahami hal-hal baik yang telah dilakukan pemerintah dan tantangan nyata di masa mendatang, sekaligus bagaimana peran kami sebagai praktisi muda ke depannya dalam estafet kepemimpinan bangsa," ujarnya.

IFN Future Policy merupakan edisi kedua dari IFN, yang merupakan program kolaborasi multi sektor antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pijar Foundation beserta Perkumpulan Warga Muda.

IFN Future Policy ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang sudah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP.

Adapun, IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024. Di setiap edisi, IFN akan mengumpulkan praktisi-praktisi muda multi sektor dan mengangkat berbagai isu strategis pembangunan seperti kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, iklim, dan lingkungan hingga transformasi industri.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen negara untuk selalu hadir menjaga kesejahteraan buruh, bahkan bagi yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022 lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.

Tenaga Ahli Utama KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menjelaskan sebelum adanya program tersebut, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.

“Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut yakni JKP,” katanya menanggapi peringatan Hari Buruh atau May Day.

Fajar menyebutkan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK, antara lain pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.

Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.

Meskipun pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Februari 2024 terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami PHK.

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Fajar Dwi Wisnuwardhani mendorong perusahaan agar menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada periode Januari-Februari 2024, terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional," kata Fajar, dikutip dari siaran pers KSP pada Rabu (1/5/2024).

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK. Fajar mengatakan, negara berkomitmen terus menjaga kesejahteraan buruh, termasuk yang terkena PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022, lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.

JKP merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk mengatur pelaksanaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Sebelum adanya program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.

“Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,” kata Fajar.

Fajar pun menjelaskan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.

Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.

N Dessy Suciati Saputri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melantik Wandy Nicomedus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Dikutip dari siaran pers KSP, Moeldoko menekankan bahwa pelantikan dua deputi baru di lingkungan Kantor Staf Presiden harus menjadi momentum penting untuk meneruskan legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun mendorong deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dalam asas serangan, di mana kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 nanti, dengan terus menjaga legacy dari Presiden,” kata Moeldoko dikutip dari siaran pers, Rabu.

Moeldoko kemudian menyakini bahwa kedua deputi baru tersebut akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP lewat pengalaman-pengalamannya.

“Beliau-beliau ini sudah tidak asing di KSP. Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi,” ujar Panglima TNI periode 2013-2015.

Sebagai informasi, Wandy Nicomedus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani.

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP.

Dengan diangkatnya kedua Deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, maka formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada 20 Oktober 2024.

Gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika melantik Deputi IV dan V Kepala Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya menjaga warisan (legacy) kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

Moeldoko melantik Wandy Nicomedus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Dalam sambutannya, Moeldoko mendorong deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024 dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

Dalam asas serangan, kata dia, kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 dengan terus menjaga legacy dari Presiden.

"Saya ingin mengingatkan bahwa tidak boleh ada momentum yang berhenti. Gunakan momentum ini sebaik-baiknya, dan gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden,” kata Moeldoko.

Sebagai informasi, Wandy Nicomedus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara itu, Prof. Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani.

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Prmodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada Pilpres 2024.

Moeldoko yakin kedua deputi baru ini, dengan kemampuan dan pengalaman mereka, akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP.

"Mereka sudah tidak asing di KSP. Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi," kata mantan Panglima TNI itu.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Prof. Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP.

Dengan diangkatnya kedua deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa narasi menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 merupakan tindakan berlebihan.

Menurutnya, pemanggilan menteri sudah lebih dari cukup untuk membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

“Saya memandangnya berlebihan, cukup menteri saja. Persoalan hukum kami tak akan mengintervensi, kalau MK menginginkan [memanggil] menteri. Tak ada masalah Presiden pun mempersilahkan justru dengan penjelasan menteri itu tadi masyarakat akan lebih paham apa yang sedang terjadi dan lebih bisa menilai,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Menteng, Kamis (4/4/2024).

Moeldoko menegaskan bahwa selama ini pemerintah sama sekali tak memiliki niat untuk menghalangi lembaga peradilan yang mempunyai otoritas mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

Justru sebaliknya, dia mengatakan perihal empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4) besok akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok Kementerian yang selama ini dijalankan.

Bahkan, kata Moeldoko pemerintah juga mendukung apabila pemanggilan turut dilakukan terhadap Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) dan Kapolri.

“Pak Kapolri pak Kabin bagian dari kabinet, sehingga tak masalah karena bagian kabinet kalau dibutuhkan untuk kebutuhan MK maka tak masalah. Namun, saya pikir kalau Presiden dipanggil itu tidak diperlukan dan terlalu berlebihan,” ujarnya.

Menurutnya, jika orang nomor satu di Indonesia itu dipanggil hanya untuk mencecar terkait dengan program bantuan sosial (bansos) yang berjalan pada tahun pemilihan umum (pemilu), maka cukup dijawab oleh menteri terkait.

Apalagi, dia mengatakan bahwa bansos memang program yang dicadangkan sejak lama mengingat tantangan geopolitik dan krisis ekstrem yang terus menghantui berbagai belahan dunia.

“El Nino sudah lama menjadi warning dan jadi bantuan ini sudah dari lama [perencanaannya]. Situasi geopolitik juga harga beras jadi naik ini di luar bukan di dalam negeri saja. Jadi sebenarnya bansos ini kebijakan sudah lama jauh sebelum pemilu,” pungkas Moeldoko.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan anak muda untuk menjaga keberlanjutan legasi Presiden Joko Widodo melalui wadah bernama Indonesia Future Network (IFN).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan IFN juga turut merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai diskusi.

"Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang," kata Moeldoko pada konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN) di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

Moeldoko menerangkan IFN menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global, mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus mengetahui tantangan global sehingga dapat merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah.

Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI itu juga menyebut program Indonesia Future Network (IFN) merupakan bentuk pelibatan publik dalam proyek strategis nasional.

"Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan, sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo," katanya.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda.

IFN digelar sebulan sekali, mulai Februari sampai dengan September 2024.

Peserta yang hadir merupakan calon pemimpin masa depan (future leaders) yang telah diseleksi dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing, mulai dari kalangan swasta, pemerintah, LSM, hingga organisasi.

Dalam konferensi pers itu, Moeldoko didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

TOMOHON, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Jaleswari Pramodawardhani yang mengundurkan diri dari posisi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Jaleswari mundur dari Istana karena ia saat ini telah tergabung dengan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Maka beliau saya respek betul mengambil sebuah sikap saya mundur," Kata Ganjar kepada awak media di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ganjar, sikap yang ditunjukkan Dani, sapaan Pramodawardhani, seharusnya menjadi etika dasar seorang pejabat publik yang memutuskan bergabung dalam tim pemenangan.

"Kalau yang lain kemudian merasa ketika kemudian ada potensi konflik kepentingan ya itu mundur lebih baik. Sehingga nanti tidak ada kecurigaan," ujar Ganjar.

"Mbak Dani umpama, karena dia Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, maka dia mundur," sambung Ganjar.

Ganjar juga mencontohkan sikap mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto yang langsung mengundurkan diri setelah menyatakan bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengimbau supaya para pejabat publik yang terlibat dalam konstestasi politik atau menjadi bagian dari tim kampanye sebaiknya melepaskan jabatannya menghindari konflik kepentingan.

"Maka kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya merasa bahwa inilah adalah pemerintahan, inilah integritas yang harus ada. Maka saya kira baik jika semuanya mundur," ucap Ganjar.

Adapun Jaleswari mengumumkan pengunduran dirinya dari KSP pada Rabu malam.

Pengumuman itu disampaikannya lewat keterangan tertulis kepada wartawan.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," ujar Jaleswari dalam pengumumannya.

Jaleswari mengatakan, dia memutuskan mengundurkan diri jabatannya di KSP supaya tidak mengganggu kepresidenan.

"Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," ujar Jaleswari

KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mundur dari jabatannya pada Rabu (31/1/2024).

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata dia, dilansir dari Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, keputusan ini didasari oleh etika dan keyakinan yang dipegangnya. Jaleswari juga menyinggung pilihan politik sebagai alasan pengunduran dirinya.

Dia mengaku perlu menghindari situasi yang membuat dirinya dipersepsikan sebagai "beban politik" bagi Jokowi.

"Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik ini," tutur Jaleswari.

Berikut profil Jaleswari Pramodhawardani:

Karier Jaleswari Pramodhawardani

Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini memiliki ketertarikan terhadap isu militer, pertahanan, dan keamanan.

Perempuan yang akrab disapa Dani ini tercatat sebagai alumni Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Universi Indonesia.

Lulus dari UI, Dani mengawali kariernya menjadi peneliti bidang kemasyarakatan dan budaya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Ia juga mendirikan Local Government Studies (LOGOS) dan menjadi anggota The Indonesian Institute.

Dilansir dari laman Universitas Indonesia, Dani gencar menyuarakan hak asasi manusia (HAM) Kemanusiaan, dan Kesetaraan Perempuan.

Sebagai seorang aktivis, ia menolak anggapan bahwa perempuan tidak boleh bebas mengeluarkan aspirasinya dalam bidang apa pun.

Masuk ke Pemerintahan Jokowi

Sejak 2014 di awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, Dani sudah menjadi bagian dari Istana dan menjabat sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Pada 2015, Dani dilantik sebagai Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.