Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan pelaksanaan Ikrar Setia NKRI merupakan bukti bahwa pelaksanaan program deradikalisasi di dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi telah berjalan dengan efektif.

Dalam acara Ikrar Setia NKRI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4), Kepala BNPT mengungkapkan bahwa program deradikalisasi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara, tidak terkecuali kepada para narapidana terorisme (napiter).

"Program deradikalisasi terhadap rekan-rekan ini jangan dipandang sebagai kegiatan yang sifatnya formalitas," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa Ikrar Setia NKRI menunjukkan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada warganya dan memberikan jaminan, baik kehidupan maupun kesejahteraan nantinya.

Dengan demikian, kata dia, ikrar terhadap lima napiter di Lapas Pasir Putih menjadi bukti nyata bahwa deradikalisasi berjalan efektif melalui sinergi yang kuat antara BNPT, lapas, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, dan semua pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Kunrat Kasmiri menekankan bahwa sinergisitas dan kolaborasi penting dilakukan dalam menjamin keberhasilan program deradikalisasi.

"Memang kita harus berkolaborasi bersama karena ini adalah tanggung jawab kita bersama," ungkap Kunrat dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, deradikalisasi, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab petugas lapas maupun BNPT, tetapi kerja bersama selama simultan dan terencana.

Kerja bersama tersebut, sambung dia, meliputi jangka pendek dan panjang, mulai dari awal para napiter berproses sampai dengan mereka melakukan re-integrasi di luar.

Dirinya pun menambahkan bahwa dengan adanya sinergisitas antarseluruh pemangku kepentingan dalam program deradikalisasi, diharapkan dapat mencegah kembalinya napiter ke jaringannya dan kembali terpapar paham radikal saat bebas.

"Jangan sampai setelah mereka bebas kembali ke jaringannya lagi. Ini yang dikhawatirkan," ujarnya

Adapun kelima napiter yang mengucapkan Ikrar Setia NKRI tersebut terdiri atas empat orang yang berasal dari Lapas Kelas II A Pasir Putih, sedangkan satu napiter lainnya berasal dari Lapas Kelas I Batu.

Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS dan dua lainnya dari kelompok Jamaah Islam iyah (JI).Salah seorang napiter diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara.

Ikrar NKRI menjadi salah satu indikator keberhasilan program deradikalisasi yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan oleh Lapas Nusakambangan bersama BNPT, Densus 88, dan instansi terkait.

Diharapkan, para napiter mampu menjalani sisa masa pidana dengan semangat baru serta mempersiapkan diri menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Prosesi pengucapan ikrar berlangsung khidmat di aula Lapas Pasir Putih Nusakambangan dan dihadiri oleh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap, BNPT, Densus 88 AT Polri, Kodim Cilacap, Polresta Cilacap, Polsek Nusakambangan, Kementerian Agama Cilacap, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Nusakambangan.

CILACAP, KOMPAS.com - Sebanyak lima narapidana kasus terorisme yang mendekam di Pulau Nusakambangan, menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Momen tersebut ditandai dengan upacara ikrar setia kepada NKRI di aula Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar setia kepada NKRI oleh kelima napiter.

Kemudian pembacaan Pancasila dan penghormatan serta mencium bendera merah putih.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kelima napi terorisme ini adalah saudara-saudara kita. Mereka menyatakan ikrar dengan ikhlas dan tulus, mereka sadar mereka melakukan hal yang salah, apabila bebas akan mengubah semuanya," kata Eddy di Dermaga Wijayapura, Cilacap, usai menjadi inspektur upacara, Selasa.

Kelima narapidana tersebut yaitu, IA anggota JAD Sulteng, AT (JAD Gorontalo), PS (7 JI Lampung), HR (JI Lampung), dan NS (JAD Solo).

Mereka divonis penjara antara tiga sampai 17 tahun.

Kolaborasi program deradikalisasi

Eddy mengatakan, program deradikalisasi ini merupakan kolaborasi Lapas Nusakambangan bersama BNPT, Densus 88, dan stakeholder terakait sehingga berhasil membawa mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dengan dilakukannya ikrar ini, diharapkan para napiter dapat menjalani sisa masa pidana dengan semangat baru, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, total terdapat 115 napi terorisme yang mendekam di Nusakambangan.

"Di Nusakambangan ada 115 napiter, sekitar 50-an sudah ikrar setia kepada NKRI. Target kami seluruh yang di Nusakambangan dapat kembali ke Ibu Pertiwi," kata Kunrat.

Narapidana yang hari ini berikrar mendekam di lapas dengan sistem keamanan super maximum security. Rinciannya empat di Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan satu narapidana dari Lapas Kelas I Batu.

Secara bertahap mereka akan dipindahkan dari lapas dengan super maximum security ke tingkat yang lebih rendah.

lima narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembacaan ikrar ini dilakukan di aula Lapas Pasir Putih Nusakambangan siang tadi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Eddy Hartono mengatakan empat narapidana di antaranya berasal dari Lapas Kelas IIA Pasir Putih, dan satu narapidana lagi berasal dari Lapas Kelas I Batu.

"Tiga di antaranya tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, dan dua lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara," kata Eddy seusai menjadi inspektur upacara dalam pembacaan ikrar di Dermaga Wijayapura Cilacap, Selasa (15/4/2025).

Adapun napiter yang menjalani ikrar hari ini berinisial IA eks JAD Sulawesi Tengah, AT eks JAD Gorontalo, dan NS eks JAD Solo. Dua napiter lainnya berinisial PS dan HR yang merupakan eks JI. Mereka divonis menjalani hukuman dari 3 tahun sampai 17 tahun.

Eddy menyambut baik langkah para napiter tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses deradikalisasi. Ia menegaskan bahwa ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan.

"Ini menunjukkan program deradikalisasi yang dilaksanakan terpadu dari BNPT, Densus 88 Pori, Kejaksaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kemensos, serta Kementerian Agama terus kami evaluasi. Ini penting untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian kondisi di lapangan," terangnya.

Kapal yang membawa rombongan BNPT dan Ditjenpas Jateng usai upacara napiter ikrar setia NKRI di Lapas Nusakambangan Cilacap, Selasa (15/4/2025). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Eddy menyatakan ikrar kelima napiter ini merupakan kesadaran yang dilakukan tanpa paksaan. Apabila telah selesai masa tahanan, mereka diharapkan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat, termasuk narapidana terorisme," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan proses deradikalisasi napiter merupakan tanggung jawab bersama.

"Bukan hanya tanggung jawab kami di lapas ataupun BNPT, tapi kami bekerja simultan dan terencana. Kemudian ada jangka pendek, panjang dan berikutnya dari awal mereka berproses sampai dengan reintegrasi di luar sana kami koordinasi. Jangan sampai setelah mereka bebas kembali ke jaringannya," kata Kunrat.

Kunrat menambahkan, saat ini di seluruh Lapas Nusakambangan terdapat 115 napiter. Mereka menghuni kelas super maximum security.

"Ada masanya mereka nanti akan kita turunkan, dari super maximum kemudian ke maximum, medium, dan minimum. Mereka masa tahanannya relative, ada yang 18 tahun atau 20 tahun. Yang sudah (ikrar) NKRI sekitar 50-an. Target kami seluruh napiter di Nusakambangan kembali ke NKRI," pungkasnya.

Video Penjelasan Pertamina Terkait Kebakaran di Kilang Minyak Cilacap

Video Penjelasan Pertamina Terkait Kebakaran di Kilang Minyak Cilacap

Jakarta (ANTARA) - Wahid Foundation menyatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) berperan penting sebagai panduan strategis dalam membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat dari paham ekstremisme.

"Tujuan dari RAN PE ini sebenarnya pemerintah ingin membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremisme kekerasan dengan mendorong keadilan sosial, penguatan peran komunitas serta perbaikan tata kelola pencegahan ekstremisme kekerasan yang inklusif," kata Plh. Direktur Eksekutif Wahid Foundation Siti Kholisoh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Untuk diketahui, Indonesia sejak 2021 memiliki kebijakan penanggulangan terorisme yang dikenal dengan RAN PE.

Menurut Siti, RAN PE berbentuk serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan itu tersebar dalam tiga pilar, yakni pilar pencegahan (kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi); pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

"Organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahid Foundation terlibat sebagai mitra dalam implementasi pilar ketiga," ujar Siti.

Ia menjelaskan selama pelaksanaan RAN PE fase pertama pada 2021-2024, Wahid Foundation telah melakukan berbagai kegiatan.

"Salah satu program prioritas kami adalah penguatan komunitas melalui Desa Damai dan penguatan pencegahan ekstremisme kekerasan di lingkungan sekolah melalui Sekolah Damai untuk membangun ketahanan sosial terhadap narasi ekstremisme," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Wahid Foundation juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun panduan implementasi RAN PE di daerah.

"Kami mencoba menginisiasi untuk mendorong dan memaksimalkan peran daerah dengan mengefektifkan pelaksanaan RAN PE di daerah," kata Siti.

Mengenai RAN PE fase kedua pada 2025-2029, Siti mengatakan prioritasnya adalah memastikan pencegahan ekstremisme kekerasan dilakukan secara berkeadilan dan inklusif.

Adapun tujuan utamanya, menciptakan ekosistem yang kuat, adil, dan damai melalui pelibatan aktif masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda serta terintegrasi dengan agenda pembangunan lainnya seperti dimensi gender, pendidikan maupun keadilan sosial.

"Salah satu yang terpenting adalah bagaimana mendorong adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, termasuk pelaporan yang terbuka kepada publik mengenai capaian dan tantangan implementasi RAN PE. Kemudian inklusivitas, bagaimana pendekatan berbasis gender dan inklusivitas harus menjadi bagian integral dalam implementasi RAN PE," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT menyatakan fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (10/4), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi hingga sopir ojek online (ojol) diperiksa sebagai saksi kasus teror di kantor Tempo.

1. Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut satu pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

3. Dua mantan direktur LPEI tak berkomentar usai diperiksa KPK

Dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selengkapnya baca di sini.

4. BNPT: Indeks Terorisme Global 2025 catat kemajuan positif Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim periksa sopir ojol dalam kasus dugaan teror di Tempo

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memeriksa seorang sopir ojek online (ojol) sebagai saksi terkait kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmen untuk melayani warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme dengan pendekatan tulus dan humanis.

Pendekatan ini dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga seperti Kemenkumham, Kejaksaan, dan Densus 88.

“Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono saat acara Halalbihalal bersama warga binaan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (10/4/2025).

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kerja keras para petugas lapas dalam membina narapidana dengan penuh keikhlasan.

Eddy juga menyampaikan penghargaan terhadap tingkat literasi dan kreativitas warga binaan, yang ditunjukkan lewat penampilan musik dan lagu selama acara.

Sementara itu, mewakili Kalapas Sentul Ibnu Fauzi, Kasi Bina Narapidana dan Produksi, Leddi Wahyudi Sunarya, menyebut kehadiran Kepala BNPT sebagai momen penting bagi Lapas Sentul.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar. Kepala BNPT hadir secara langsung dalam Halalbihalal merupakan paket lengkap,” tutur Leddi dalam kesempatan yang sama.

Leddi juga menambahkan bahwa momen ini semakin membangkitkan semangat warga binaan dalam menjalani masa pembinaan secara positif.

Kegiatan halal bihalal ini ditutup dengan ramah tamah dan saling bersalaman hangat antara petugas dan warga binaan, sebagai bentuk nyata komitmen pembinaan inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025