Jakarta (ANTARA) - Mugiyanto Sipin merupakan seorang Staf Ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tengah menjadi sorotan setelah diundang oleh Prabowo Subianto untuk mengisi posisi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Pasalnya, Pesiden terpilih Prabowo Gibran telah memanggil calon wakil menteri untuk mengisi kabinet periode 2024-2029.

Pada Selasa (15/10), Prabowo mengundang calon kepala badan dan calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, total terdapat 58 nama tokoh yang dipanggil.

Menariknya, dalam daftar calon wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran, terdapat sosok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis 1998, yaitu Mugiyanto Sipin. Ia rumorkan akan menjadi wakil menteri yang mendampingi Natalius Pigai dalam mengurusi HAM.

Sebelum itu, Mugiyanto juga aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000-2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selain aktif di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina, selama periode 2006-2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

Mugiyanto memiliki pengalaman yang luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi keadilan transisi di Indonesia, Asia, serta di tingkat Badan Hak Asasi Manusia PBB.

Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC) pada tahun 2007-2009.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Yayasan nirlaba Indonesia Pijar Foundation bersama dengan 20 tokoh muda membangun rekomendasi aksi kolaborasi energi dan iklim.

Bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10), Indonesia Future Network (IFN) edisi Future Energy and Climate mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas rekomendasi aksi kolaborasi dalam iklim dan energi.

IFN Future Energy and Climate dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Perubahan iklim nyata, bukan mitos, dan awareness harus dibangun mulai sekarang agar ke depannya akan mudah dan dalam IFN saya melihat semangat generasi muda yang mau terlibat dan mencari inovasi untuk transisi energi," kata Moeldoko dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya mendukung transisi energi.

"Transisi energi menuju net zero emission harus dilakukan untuk menjamin ketahanan energi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim. Ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin sukses dan tumbuh di masa depan," ujar Rachmat.

Sedangkan, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pengembangan energi terbarukan adalah prioritas utama bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien untuk mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan biaya. Ini akan membuka jalan bagi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia," kata Eniya.

Menambahkan perspektif pentingnya peran generasi muda, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati mengatakan pemuda harus menjadi bagian aktif dalam proses penanganan krisis iklim.

"Pemuda merupakan subjek penting dalam proses penanganan krisis iklim karena mereka juga merupakan generasi yang akan terdampak. Kami berharap melalui IFN, pemuda dapat berperan aktif di dalam proses ini," ujar Hasintya.

Sejalan dengan itu, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil menyampaikan krisis iklim merupakan isu kompleks yang memerlukan sinergi antara inovasi dan regulasi.

"Kami berharap IFN menjadi jembatan dialog dan aksi nyata antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat," tuturnya.

IFN merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Pijar Foundation dan Perkumpulan Warga Muda.

Merespons nyata berbagai tantangan nasional dan global, IFN hadir sebagai forum kolaboratif bulanan yang mempertemukan pemerintah, pemimpin
muda, dan sektor swasta untuk merumuskan aksi-aksi solusi nyata.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung membaik.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan pemerintah masih terus mendorong ICOR menuju angka ideal, yakni 4. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,9.

“Itu menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien. Kita membutuhkan investasi semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” ujarnya dalam giat Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan dalam YouTube INDEF, dikutip Minggu (6/10/2024).

ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Dengan ICOR 6,9, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,9%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

“Dan ini menjadi PR kami yang tidak mudah diselesaikan karena memerlukan langkah konsisten dan jangka panjang,” lanjut Edy.

Dalam paparan Edy menyebut ICOR justru cenderung meningkat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Di mana pada 2014-2019, ICOR berada di level 6,5. Sementara pada periode kedua Jokowi (2019-2023), ICOR justru semakin anjlok ke angka 6,9.

Membandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR berhasil turun dari 5,7 (2000-2004) ke 5,3 pada 2004-2009. Meski telah berhasil turun, pada periode kedua SBY ICOR kembali meningkat ke angka 5,8.

Edy menyampaikan ICOR menjadi penting karena menjadi indikator kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Tapi inefisiensi perekonomian yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi masalah. Ini juga kita akui,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan atau food estate skala internasional oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bukan realitas yang mudah.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan, pada kenyataannya kondisi di lapangan bertolak belakang dengan harapan presiden terpilih tersebut.

“Kenyataannya, produksi pangan khususnya beras terus menurun. Kami di KSP sudah lihat, sumbernya adalah karena penurunan luas panen,” ujarnya dalam diskusi Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan, dikutip Minggu (6/10/2024).

Edy menuturkan, luas panen komoditas pangan, khususnya beras, berkurang karena sawah yang juga berkurang. Alhasil, ketika produktivtias stagnan, maka luas tanam dan luas panen akan berimplikasi dengan penurunan produksi pangan.

Secara kumulatif, Indonesia masih mencatatkan surplus produksi beras. Bahkan, Indonesia masih tercatat sebagai produsen utama beras. Namun, kebutuhan dalam negeri untuk beras juga cukup tinggi.

Edy memaparkan kebutuhan nasional per tahunnya sekitar 30 juta ton beras. Sementara produksi di kisaran 31 juta ton. Alhasil, surplus yang terbentuk sangat tipis. “Tetapi semakin lama surplus berkurang. Kalau tidak ditangani, Indonesia akan masuk dalam era defisit beras,” tuturnya.

Bukan hanya beras,Edy mendorong pemerintah juga untuk mendorong produksi bawang putih dan kedelai. Mengingat, kebutuhan akan bahan-bahan tersebut cukup tinggi, seperti halnya kedelai untuk pembuatan tahu dan tempe.

Dalam paparannya, Edy menjabatkan sepanjang 2018-2023 alias era Presiden Joko Widodo luas panen padi turun rata-rata 0,2 juta hektare (ha) per tahun. Lantas produksi pagi mengikuti tren penurunan tersebut, sebesar 1 juta ton per tahun.

Edy mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2018 sebesar 11,4 juta ha. Pada lima tahun kemudian atau pada 2023, luas panen susut menjadi 10,2 juta ha.

Seiring dengan penyusutan lahan, pada periode yang sama produksi padi juga turun dari 59,2 juta ton menjadi 54 juta ton. “Ini jadi tantangan tersendiri, bukan hanya beras, tapi bawang putih dan kedelai,” lanjutnya.

Padahal, mengacu Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran, lumbung pangan menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Prabowo dan Gibran menginginkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan guna mencapai swasembada pangan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Untuk tahun pertama pemerintahannya, petahana dalam APBN 2025 telah menganggarkan Rp15 triliun untuk lumbung pangan nasional daerah dan desa.

IDXChannel - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya penurunan kasta kelas menengah. Namun, menurutnya, penurunan kelas menengah tak sampai ke taraf jatuh miskin.

"Kelas menengah turun, itu benar. Tetapi tidak sampai jatuh miskin. Karena kalau mereka jatuh miskin angka kemiskinan (pasti) naik, tapi kan nyatanya tidak. Angka kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," ujar Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, dalam Seminar Nasional 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/6/2024).

Edi pun memaparkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, tingkat kemiskinan berada di 6,18 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 11,25 persen.

Angka tersebut terus menurun di mana pada 2024 angka kemiskinan berada di 0,83 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 9,03 persen.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang makin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik tingkat kemiskinan biasa maupun tingkat kemiskinan ekstrem," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan keberadaan lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) usai Presiden Joko Widodo selesai menjabat nanti tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia mengatakan ada tiga opsi yang bisa terjadi bagi KSP di masa Prabowo. Opsi pertama KSP tetap ada dengan nama yang sama. Opsi kedua tetap dibentuk namun dengan nama lain, dan opsi ketiga lembaga ini ditiadakan.

"Itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak presiden. Apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/10).

Moeldoko kemudian mengungkit lembaga sejenis KSP ini sudah ada sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kala itu memiliki nama yang berbeda.

Ia mengatakan pembentukan lembaga ini tergantung dari urgensi prioritas presiden yang akan datang.

"Dulu jamannya Pak Harto kan ada Sesdalobang, berikutnya Pak SBY ada UKP-PPP sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata dia.

Moeldoko menjelaskan KSP di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki tugas dan fungsi yang luas. Di antaranya monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas presiden, upaya 'debottlenecking', hingga melakukan komunikasi politik dan publik.

Namun, ia meyakini jika unit kerja seperti KSP tetap dilanjutkan di masa Prabowo mendatang, maka tugasnya pasti akan dibatasi.

"Sehingga nanti kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," kata dia.

Kantor Staf Presiden dibentuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu lewat Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015. Sebelum KSP, lembaga ini bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014.

Sementara Moeldoko telah menjabat sebagai Kepala KSP sejak 18 Januari 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi sektor pertanian Indonesia yang tengah menghadapi tiga tantangan besar.

Hal itu diungkap Moeldoko dalam konferensi pers di gedung Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, menyikapi urgensi dari program Regenerasi Petani di Indonesia.

"Data statistik terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya generasi z itu populasinya hanya 2,14 persen yang ada dalam sektor pertanian," katanya.

Menurut Moeldoko situasi itu perlu dipikirkan serius. Di satu sisi, populasi Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain ada tiga masalah utama sektor pertanian nasional yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Moeldoko, adalah menyusutnya lahan baku pertanian yang berkurang hingga 50.000 hingga 70.000 hektare setiap tahun.

"Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan," katanya.

Kedua, kata Moeldoko, produktivitas pertanian Indonesia juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sementara jumlah petani semakin menyusut dengan usia yang semakin tua.

Hal ini diperparah oleh rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan bahwa masalah ini adalah urgensi yang harus segera ditangani agar tidak terjadi paradoks, di mana pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi sektor pertanian terus menurun.

"Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sebagai solusi, Moeldoko menyarankan perlunya ekstensifikasi lahan, termasuk membuka lahan baru di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mendukung pendanaan program Regenerasi Petani di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia siap mengimplementasikan konsep ini melalui kurikulum bagi lulusan SMA dan sekolah tinggi. FAO berkomitmen memberikan bantuan dana Rp7,5 hingga Rp8 miliar per proyek.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan bahwa keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024—2029.

Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.

"KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," katanya.

Kepala KSP ini lantas mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Presiden RI H.M. Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).

Moeldoko juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.

Saat ditanya tentang kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program khusus.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," katanya.

Mengenai indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata Moeldoko, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.

Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.

"Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain," katanya.

Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Pranowo Subianto terkait dengan keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka-bukaan soal nasib Kantor Staf Kepresidenan saat berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang. Menurut Moeldoko, dipertahankan atau tidaknya lembaga non struktural itu akan tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi KSP ini sebuah lembaga non struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," ujar Moeldoko di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Menurut Moeldoko, lembaga serupa KSP sudah ada di era presiden sebelumnya. Pada masa Soeharto misalnya, ada Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. Sementara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sesdalopbang dan UKP4 bertugas melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek strategis andalan masing-masing presiden. Sementara KSP punya cakupan kerja yang luas.

"Khusus untuk KSP sekarang ini agak luas cakupan kegiatannya. Di situ ada monev, ada the bottlenecking, disitu ada komunikasi politik dan komunikasi publik, di situ ada mengelola isu-isu strategis, sehingga memang cakupannya lebih luas," tuturnya.

Terlebih saat ini sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) yang fokus pada komunikasi politik dan publik. Oleh karena itu, kalau pun nanti ada unit kerja seperti KSP maka tugasnya adalah memonitor dan mengevaluasi program Proyek Strategis Nasional.

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya disini? Mestinya menurut saya kayaknya ke monev, monitor dan evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira di situ, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tutupnya

Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan minatnya untuk kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik yang telah ia rintis, setelah masa jabatannya berakhir.

Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, mengatakan pengembangan baterai listrik itu dilakukan melalui proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI).

“Kan ada Mobil Anak Bangsa, dan saya sudah justru melangkah lagi, lebih maju lagi bagaimana membuat baterai Indonesia," katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak 2012, ia telah memiliki visi bahwa baterai listrik adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan teknologi di bidang tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan,” tegasnya.

Proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI) ini, menurut Moeldoko, sudah dalam tahap lanjutan untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti, dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," katanya.

Moeldoko menambahkan bahwa proyek ini sejalan dengan dorongan global untuk mempercepat transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, di mana baterai listrik memegang peran kunci dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan minatnya untuk kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik yang telah ia rintis, setelah masa jabatannya berakhir.

Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, mengatakan pengembangan baterai listrik itu dilakukan melalui proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI).

“Kan ada Mobil Anak Bangsa, dan saya sudah justru melangkah lagi, lebih maju lagi bagaimana membuat baterai Indonesia," katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak 2012, ia telah memiliki visi bahwa baterai listrik adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan teknologi di bidang tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan,” tegasnya.

Proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI) ini, menurut Moeldoko, sudah dalam tahap lanjutan untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti, dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," katanya.

Moeldoko menambahkan bahwa proyek ini sejalan dengan dorongan global untuk mempercepat transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, di mana baterai listrik memegang peran kunci dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko kembali garap proyek baterai kendaraan listrik usai jabat KSP