Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung setelah memberikan keterangan sebagai saksi.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan fisik kepada saksi kasus korupsi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto, yang bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu.

Dalam keterangan resmi, Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan bahwa perlindungan tersebut berdasarkan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) di akhir tahun lalu. Putusan sidang itu menyebutkan Panji mendapatkan perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Dalam sidang, patroli, dan pengawalan (patwal) LPSK, disiagakan untuk pengawalan melekat dan pendampingan terhadap Panji, yang merupakan mantan ajudan SYL itu.

Selain perlindungan fisik, dia menyebutkan tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan ruang khusus selama berada di pengadilan tipikor.

"Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung setelah memberikan keterangan sebagai saksi," ujar Susilaningtias.

Pengamanan, lanjut dia, juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter.

Diungkapkan pula bahwa pengajuan permohonan perlindungan pada kasus SYL tersebut diajukan pada tanggal 6 Oktober 2023. Pemohon terdiri atas SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Panji Harjanto, HT (sopir SYL), serta UN (staf honorer).

Namun, lanjut dia, dari lima pemohon, LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.

Susilaningtias menjelaskan bahwa HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

Ia menuturkan bahwa pihaknya menolak permohonan dengan pemohon atas nama SYL dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Aide-de-camp (ADC) atau ajudan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto mendapat perlindungan fisik dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, Panji dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan sidang kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengungkapkan, selain perlindungan fisik tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait ruang khusus selama berada di Pengadilan.

Dalam sidang, Patroli dan Pengawal (Patwal) LPSK juga disiagakan untuk melakukan pengawalan melekat dan pendampingan terhadap eks pegawai Kementan itu.

“Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung (Panji) setelah memberikan keterangan sebagai saksi,” kata Susilaningtias melalui keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

“Pengamanan juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter,” ujarnya lagi.

Perlindungan terhadap eks ajudan Syahrul Yasin Limpo itu diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) yang digelar pada 27 November 2023.

Panji diputuskan mendapatkan program layanan perlindungan dari LPSK berupa program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sebagai informasi, pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN.

HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024—2029 yang disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-15 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023—2024, Kamis (4/4).

Lies mengatakan bahwa anggota LPSK periode berikutnya harus siap menghadapi banyaknya permohonan perlindungan saksi atau korban di luar ranah tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak saksi dan korban.

"Saya kira mungkin akan bermunculan juga saksi dalam kasus lain. Misalnya, saksi pada persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi) mungkin saja ke depan itu memerlukan pendampingan LPSK karena ada ancaman atau ada tekanan dan sebagainya," kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu juga mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus fokus membenahi pada internal organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, atau terkait dengan tata laksana pengawasan internal.

"Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan. Hal itu juga harus menjadi fokus untuk LPSK ke depan," ujarnya.

Untuk anggaran, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota LPSK 2024—2029 itu mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus menyiapkan struktur anggaran yang benar-benar bisa mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi).

Ia mengatakan bahwa LPSK periode mendatang perlu menyiapkan program Sahabat Saksi dan Korban (SSK) maupun Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) dengan baik.

"LPSK juga sudah meresmikan Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan atau mereka singkat itu P4. Ini juga harus bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, misalnya dengan Kemenkumham karena rencananya 'kan P4 itu juga akan dikembangkan jadi semacam rutan, misalnya untuk justice collaborator (JC)," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan 2024—2029 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.

Ketujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029 terpilih itu, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fakhrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Diketahui bahwa tiga orang di antaranya saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK dan terpilih kembali, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Susilaningtias, dan Achmadi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa narasi menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 merupakan tindakan berlebihan.

Menurutnya, pemanggilan menteri sudah lebih dari cukup untuk membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

“Saya memandangnya berlebihan, cukup menteri saja. Persoalan hukum kami tak akan mengintervensi, kalau MK menginginkan [memanggil] menteri. Tak ada masalah Presiden pun mempersilahkan justru dengan penjelasan menteri itu tadi masyarakat akan lebih paham apa yang sedang terjadi dan lebih bisa menilai,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Menteng, Kamis (4/4/2024).

Moeldoko menegaskan bahwa selama ini pemerintah sama sekali tak memiliki niat untuk menghalangi lembaga peradilan yang mempunyai otoritas mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

Justru sebaliknya, dia mengatakan perihal empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4) besok akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok Kementerian yang selama ini dijalankan.

Bahkan, kata Moeldoko pemerintah juga mendukung apabila pemanggilan turut dilakukan terhadap Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) dan Kapolri.

“Pak Kapolri pak Kabin bagian dari kabinet, sehingga tak masalah karena bagian kabinet kalau dibutuhkan untuk kebutuhan MK maka tak masalah. Namun, saya pikir kalau Presiden dipanggil itu tidak diperlukan dan terlalu berlebihan,” ujarnya.

Menurutnya, jika orang nomor satu di Indonesia itu dipanggil hanya untuk mencecar terkait dengan program bantuan sosial (bansos) yang berjalan pada tahun pemilihan umum (pemilu), maka cukup dijawab oleh menteri terkait.

Apalagi, dia mengatakan bahwa bansos memang program yang dicadangkan sejak lama mengingat tantangan geopolitik dan krisis ekstrem yang terus menghantui berbagai belahan dunia.

“El Nino sudah lama menjadi warning dan jadi bantuan ini sudah dari lama [perencanaannya]. Situasi geopolitik juga harga beras jadi naik ini di luar bukan di dalam negeri saja. Jadi sebenarnya bansos ini kebijakan sudah lama jauh sebelum pemilu,” pungkas Moeldoko.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Diskusi yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) tersebut bertujuan memetakan masalah Pemilu 2024 untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti mengatakan bahwa situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret. ?Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,? ujar Adhianti dalam sambutannya di acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut.

Adhianti mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.

?Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal-hal seperti inilah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,? ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi dan berlangsung dialektis ini.

Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan. ?Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,? pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu. ?Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,? ujarnya dalam kesempatan sama.

Teguh pun memberikan contoh sikap dan sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. ?Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli,? tuturnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. ?Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah punya program post election berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan lagi semangat persatuan dan kesatuan berupa pendidikan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan civic education,? imbuhnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem tersebut.

Namun, menurut dia, sistem tersebut sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan. ?Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,? ungkapnya.

Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya. ?Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik?, ucapnya.

Handi mengklaim bahwa Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah lebih kondusif dibanding Pemilu 2019. ?Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya,? pungkasnya.

Jakarta -

Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum AMIN menyebut hal itu sebagai bentuk melindungi keamanan para saksi.

"Kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti, mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai sidang perdana sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Ari mengatakan pihaknya juga meminta agar nama-nama saksi dirahasiakan terlebih dulu. Sebab, kata dia, beberapa saksi yang akan dihadirkan telah mengundurkan diri lantaran diduga adanya intimidasi.

"Dalam persidangan tadi, kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon untuk nama-nama dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri," ujarnya.

"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan itu terjadi," sambungnya.

Ari menuturkan pihaknya akan membuktikan adanya intimidasi kepada para saksi. Meski begitu, dia juga bersyukur masih ada saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan.

"Faktanya bisa kami buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan siap bersaksi," tuturnya.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sesi pertama. Agenda sidang perdana ialah mendengarkan permohonan pemohon.

Sidang dibagi dua sesi, untuk sidang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud pukul 13.00 WIB.

Simak Video 'Yusril soal Isi Gugatan Anies: Lebih Banyak Opini daripada Fakta':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/whn)

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berencana meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi-saksi dari pihak AMIN yang akan bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir menilai para saksi layak diberikan perlindungan lantaran mereka mengalami intimidasi dan kriminalisasi akibat akan bersaksi.

"Mereka mengalami, mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi dan itu terjadi. Faktanya bisa kita buktikan," kata Ari di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Ari mengklaim banyak para saksi yang memutuskan untuk mengundurkan diri imbas intimidasi dan kriminalisasi tersebut. Ari menyebut para saksi yang mengundurkan diri tersebut kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sudah banyak yang mengundurkan diri, terutama di Jateng dan di Jatim," ujar dia.

Kendati demikian, Ari menyebut masih ada saksi-saksi dari Tim AMIN yang kukuh untuk tetap bersaksi meski mengalami intimidasi.

"Tapi, alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan akan siap bersaksi," ujar dia.

"Sehingga nanti kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti mana hal-hal saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," sambungnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto, sebagai komisaris independen PT Pindad (Persero).

Keputusan ini disahkan oleh Menteri BUMN Erick selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PT Pindad sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pemegang saham Seri B PT Pindad sesuai Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024. AM Putranto menggantikan Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat.

Dirut PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pimpinan holding BUMN pertahanan Defend ID mengucapkan terima kasih atas pengabdian Sakkan Tampubolon selama ini di Pindad. Sakkan mengisi jabatan komisaris independen Pindad selama 3 tahun dan 1 bulan.

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar Defend ID," ucap Bobby dalam keterangan resmi, Senin (18/3).

"Sebagai holding dan sudah berdiri selama dua tahun, kinerja Defend ID luar biasa dan terus meningkat. Diharapkan di PT Pindad juga terus meningkat baik dari kinerja hingga pendapatan dan kontribusi laba," sambungnya.

Ucapan perpisahan kepada Sakkan Tampubolon juga diberikan oleh Direktur Utama Pindad Abraham Mose. Menurutnya, Sakkan adalah sosok yang sangat bersahabat selama ini.

Bos Pindad juga menyambut kedatangan asisten Prabowo tersebut di perusahaan pelat merah ini.

"Saya sangat hargai kedisiplinan beliau (Sakkan) terhadap target-target waktu dan memberi arahan untuk bertindak segera serta tepat waktu," tegas Abraham.

"Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto. Saya pribadi sudah mengenal beliau pada saat turun langsung untuk memberi masukan terkait produk Medium Tank Harimau, Ranpur 6x6 Anoa 2, dan Ranpur 4x4 Komodo. Sehingga apa yang sudah lakukan dengan bergabung saat ini kami sangat berharap tentunya akan lebih intens lagi memberi masukan dan arahan kepada kami," tandasnya.

Berikut susunan terbaru dewan komisaris PT Pindad:

Komisaris Utama Pindad: Jenderal TNI Maruli SimanjuntakWakil Komisaris Utama: Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.HKomisaris Independen: Letjen TNI (Purn.) A. M. PutrantoKomisaris Independen: Alexandra Retno WulanKomisaris Independen: Dr. Ir. Arlan Septia A.R., MMKomisaris: Mayjen TNI (Purn.) Widhioseno

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai Komisaris PT Pindad.

Adapun Putranto merupakan asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menduduki jabatan komisaris menggantikan Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan PT Len Industri atau Holding BUMN Industri Pertahanan Defend ID.

Keputusan itu pun disahkan Erick selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PT Pindad melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024.

Selain itu, disahkan pula oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pemegang saham Seri B PT Pindad melalui Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sakkan, selama 3 tahun 1 bulan sudah luar biasa sekali dalam mendukung PT Pindad dan sebagai perpanjangan tangan pengawasan kami terhadap kinerja PT Pindad," kata Bobby dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar Defend ID," imbuhnya.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menambahkan, pihaknya berharap dengan bergabungnya Putranto dalam jajaran komisari bisa memberikan masukan dan arahan yang mendorong pengembangan bisnis perusahaan.

"Selamat datang kepada Bapak Putranto, saya pribadi sudah mengenal beliau pada saat turun langsung untuk memberi masukan terkait produk Medium Tank Harimau, Ranpur 6x6 Anoa 2 dan Ranpur 4x4 Komodo," katanya.

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, terus meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan penguatan pemahaman implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Kami akan mensosialisasikan kembali wawasan kebangsaan, termasuk juga ideologi Pancasila. Ini menjadi fokus yang akan dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdianny di Depok, Kamis.

Selain itu kata Lienda perlu pemahaman komitmen menjaga tata berpolitik yang santun, memaksimalkan peran dalam kemasyarakatan, partai politik dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Serta pengoptimalan penanganan ancaman sosial yang disebabkan kenakalan remaja, narkoba dan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menjaga kondusivitas Kota Depok dalam kebhinekaan. Sebab, salah satu tugas dari Bakesbangpol ialah menjaga cipta kondisi, dibantu dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Depok.

Sementara itu Lienda mengatakan untuk rencana kerja 2025 ada lima isu strategis yang menjadi acuan program kegiatan. Dari isu tersebut kami merumuskan enam program, 11 kegiatan dan 23 sub-kegiatan.

Dikatakannya enam program kegiatan pada 2025 tersebut meliputi, pertama program penunjang pemerintahan, kedua kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan kebangsaan. Selanjutnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dengan kegiatan pendidikan politik.

Lalu keempat akan ada kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat, program kelima pembinaan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan yang keenam program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan penanganan konflik.

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, terus meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan penguatan pemahaman implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Kami akan mensosialisasikan kembali wawasan kebangsaan, termasuk juga ideologi Pancasila. Ini menjadi fokus yang akan dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdianny di Depok, Kamis.

Selain itu kata Lienda perlu pemahaman komitmen menjaga tata berpolitik yang santun, memaksimalkan peran dalam kemasyarakatan, partai politik dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Serta pengoptimalan penanganan ancaman sosial yang disebabkan kenakalan remaja, narkoba dan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menjaga kondusivitas Kota Depok dalam kebhinekaan. Sebab, salah satu tugas dari Bakesbangpol ialah menjaga cipta kondisi, dibantu dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Depok.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024