Indonesia mampu proklamasi tanpa berdarah di tengah perang dunia kedua dan tanpa teknologi militer serta mendapat pengakuan internasional.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia melakukan penguatan pemahaman dan implementasi Pancasila kepada masyarakat dan santri di Pondok Pesantren (PP) Darul Quran Wal Irsyad II Siraman, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof. Dr. Agus Moh Najib di Gunungkidul, Kamis, menyebutkan ada beberapa kegiatan utama alam sosialisasi ini, di antaranya penguatan Pancasila dan penandaan pembangunan Sumur Pancasila.

"Sumur Pancasila akan dibangun di Desa Kepek, yang bertujuan untuk memperbaiki akses air bersih. Sumur Pancasila ini akan pertama kali dimanfaatkan oleh Rumah Sakit NU," kata Agus dalam sosialisasi bertema Implementasi Pancasila dalam Masyarakat Pesantren.

Prof. Agus mengatakan bahwa Sumur Pancasila juga untuk memperkuat pemahaman Pancasila di tengah masyarakat, terutama di kalangan pesantren.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, dan menjaga keutuhan ideologi negara dalam berbagai aspek kehidupan," katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta dalam sambutannya menekankan pentingnya menyelipkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada era kemajuan seperti sekarang.

"Meskipun masyarakat mungkin sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, istilah dan doktrin Pancasila harus tetap disosialisasikan agar tidak tergerus oleh ideologi lain," katanya.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. menekankan bahwa keislaman di Indonesia tidak lengkap tanpa Pancasila.

"Indonesia mampu proklamasi tanpa berdarah di tengah perang dunia kedua dan tanpa teknologi militer serta mendapat pengakuan internasional," katanya.

Menurut Yudian, Pancasila merupakan konsensus ijmak hukum Tuhan tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Bagi muslim di NKRI yang melawan Pancasila berarti melawan tiga kali lipat terhadap Allah. Akan tetapi, saya yakin NU tidak," kata dia.

Yudian mengemukakan bahwa Pancasila membebaskan manusia dan menolak segala bentuk ethnic cleansing, berbeda dengan hoaks yang sering menyerang negara menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar khilafah keagamaan.

"Nilai-nilai Al-Qur'an melekat pada Pancasila dan mengandung unsur pluralisme. Bersyukurlah bahwa Indonesia merupakan kumpulan doa yang diijabahi oleh para nabi. Salam Pancasila!" katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang akan menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada sore ini, Rabu (26/6) pukul 15.00 WIB.

Koordinator Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi mengatakan kedatangannya itu bertujuan untuk meminta perlindungan untuk saksi dan korban dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.Dalam kasus itu, seorang remaja berumur 13 tahun, Afif Maulana diduga dianiaya hingga meninggal. Beberapa anak lainnya juga diduga mendapatkan penganiayaan.

"Hari ini ke LPSK jam 15.00 WIB," kata Diki kepada CNNIndonesia.com.

LBH Padang telah melakukan investigasi independen terkait kasus ini. Namun, mereka mengaku terkendala beberapa hal. Salah satunya, korban yang juga sekaligus saksi dalam dugaan kasus penganiayaan itu tak mau lagi ditemui oleh LBH Padang.

Diki menduga saksi dan korban itu mendapat intimidasi dari luar. Sebab, anak tersebut sebelumnya masih mau berbicara dengan LBH Padang. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Saksi-saksi harus dilindungi, dan keluarga korban harus dilindungi juga," ujarnya.

Diki menyebut LBH Padang akan menemui beberapa instansi dan lembaga dalam upaya menyelesaikan kasus itu. Selain mendatangi LPSK, LBH Padang juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik sejumlah aparat kepolisian ke Propam Polda Sumatera Barat.

"Pelaporan ke propam Polda jam 13.00 WIB," kata dia.

Seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

LBH Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pun angkat suara terkait penemuan jasad siswa SMP Afif Maulana dengan luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji.

Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap Afif. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

"Saat terjadi pengejaran itu, ada upaya (korban) melompat dari motor ke sungai. Ini merupakan kesaksian teman korban yang bernama Adit saat kita periksa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (24/6).

"Ini sudah ada kesaksian Aditia bahwa memang almarhum Afif Maulana berencana masuk ke sungai. Menceburkan diri ke sungai. Ini cerita sebenarnya karena kesaksian yang kita ambil dari kawan yang ikut serta dalam tawuran itu," imbuhnya.

Terkait itu, LBH Padang pun telah mendatangi Komnas HAM pada Selasa (25/6). Mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam sebagai penyelidikan pembanding.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi dan korban dalam kasus dugaan penganiayaan oleh anggota Sabhara Polda Sumatera Barat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Koordinator Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi menyatakan pengajuan perlindungan untuk enam orang, meliputi korban, saksi dan keluarganya. Salah satunya, keluarga remaja berusia 13 tahun Afif Maulana yang diduga dianiaya hingga tewas.

"Kami mengajukan ada beberapa [permohonan perlindungan]. Ada enam orang," kata Diki di kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu (26/6).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan permohonan pengajuan itu akan ditinjau terlebih dahulu. Dia menyebut LPSK juga harus melakukan asesmen terhadap para korban dan saksi yang dimohonkan perlindungan.

Sisi menjelaskan rentang waktu asesmen paling lama dilakukan selama 30 hari. Namun akan diupayakan secepat mungkin.

"Kalau di dalam SOP kita itu kita bisa menelaah sampai 30 hari kerja, tetapi dalam hal tertentu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," ujarnya.

"Tetapi misalnya sebelum 30 hari itu kami mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan yang kita butuhkan berkaitan syarat perlindungan, maka kita bisa memutuskan," imbuhnya.

Selain itu, LPSK mengklaim bisa memberikan bantuan perlindungan darurat jika para saksi dan korban diketahui mendapatkan ancaman.

"Ada juga misalnya sebelum 30 hari kerja itu ada situasi mendesak dalam artian ancaman terhadap saksi dan korban kita bisa beri perlindungan darurat," tuturnya.

Sebelumnya, seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pun angkat suara terkait penemuan jasad siswa SMP Afif Maulana dengan luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji.

Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap Afif. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

"Saat terjadi pengejaran itu, ada upaya (korban) melompat dari motor ke sungai. Ini merupakan kesaksian teman korban yang bernama Adit saat kita periksa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (24/6).

"Ini sudah ada kesaksian Aditia bahwa memang almarhum Afif Maulana berencana masuk ke sungai. Menceburkan diri ke sungai. Ini cerita sebenarnya karena kesaksian yang kita ambil dari kawan yang ikut serta dalam tawuran itu," imbuhnya.

Terkait itu, LBH Padang pun telah mendatangi Komnas HAM pada Selsa (25/6). Mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam sebagai penyelidikan pembanding.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak pegiat media sosial untuk memperkuat ideologi Pancasila kepada generasi muda atau Gen Z.

Hal ini menyikapi beberapa pemberitaan yang kurang proporsional dan tidak objektif terkait permohonan tambahan anggaran yang diajukan BPIP pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tonny Agung Arifianto menjelaskan alasan pengajuan tambahan anggaran senilai Rp100 miliar pada RAPBN 2025, atau Rp45 miliar untuk pemberdayaan kreator konten dan para pegiat media sosial guna menyongsong Generasi Emas 2045.

Menurut Tonny, salah satunya karena tren penurunan anggaran BPIP dari tahun 2023 sampai pada tahun 2025. ?BPIP mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp100 miliar bukan tanpa alasan karena memang tren anggaran BPIP terus mengalami penurunan dari mulai dari 2023,? tuturnya Selasa, (25/6/2024).

Tonny membeberkan, pagu anggaran BPIP berada di angka Rp357 miliar pada 2023. Lalu, pada 2024 pagu tersebut turun di angka Rp342 miliar dan pada 2025 mendatang hanya sebesar Rp299 miliar.

Tonny menyebut, BPIP dan kementerian/Lembaga lain juga mengajukan tambahan anggaran, salah satunya dikarenakan beragam kegiatan yang melibatkan banyak pihak, serta didasari atas kondisi kekinian guna menyongsong Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi 2030 yang banyak didominasi oleh usia produktif dari kalangan Milenial dan Gen Z.

?Dari situlah sebenarnya yang mendasari kenapa Gen Z dan ini menyikapi bonus demografi, itu yang perlu kita antisipasi sehingga salah satu kegiatan usulan tambahan anggaran yang kita sampaikan adalah bagaimana memberdayakan seluruh pegiat media sosial, influencer, YouTuber, TikToker, content creator yang menggunakan berbagai platform media sosial mulai dari YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya,? jelasnya.

?Konsepnya bukan kita membiayai mereka, tidak. Tapi kita mengadakan yang namanya coaching clinic atau istilahnya adalah bimbingan teknis untuk menyusun konten-konten yang sifatnya kreatif yang positif, yang terkait dengan aktualisasi Pancasila,? ucapnya.

Tonny berharap melalui kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kepada para penggiat media sosial, diharapkan produksi konten-konten positif menyebar, terutama di Gen Z.

"BPIP telah melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan penguatan pengarusutamaan Pancasila pada pegiat media sosial di Kota Cirebon dan Kota Malang yang telah melibatkan hampir ribuan peserta dari generasi muda," katanya.

Para pegiat media sosial tidak hanya menampilkan konten-konten dari sisi komersialisasi saja, tetapi nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan.

"Itulah maksud penambahan kegiatan, bagaimana memberdayakan dan membina para pegiat media sosial itu untuk memproduksi konten-konten kreatif yang sifatnya positif, tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah #PancasilaDalamTindakan yang merupakan slogan BPIP,? ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) blak-blakan adanya masalah serius di sektor komoditas beras nasional.

Deputi III KSP, Edy Priyono mengakui, bahwa produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Produksi beras pada Januari - April 2024 tercatat sebanyak 10,27 juta ton mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton.

"Ini penurunan yang sangat besar, implikasinya surplus pada Januari-April jauh berkurang, dari sebelumnya 2,82 juta ton menjadi 0,67 juta ton [tahun ini]. Kemungkinan kita bulan depan akan mulai defisit," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024).

Dia membeberkan bahwa produksi beras yang anjlok pada tahun ini tak lepas dari adanya penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari - April 2023, luas panen padi tercatat mencapai 4,2 juta ton, sedangkan luas panen tahun ini di periode yang sama hanya 3,5 juta ton.

"Ada penurunan [luas panen] 0,7 juta hektare, ini penurunan yang sangat besar, karena hanya terjadi dalam waktu satu tahun," jelasnya,

Di sisi lain, kata Edy, kondisi perberasan nasional semakin diperburuk dengan adanya penurunan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 28,4 juta keluarga tani secara nasional. Jumlah keluarga tani itu turun dibandingkan kondisi pada 2019 sebanyak 33,1 juta rumah tangga petani.

"Jadi kita sudah lihat bahwa kita ada masalah serius di sini. KSP sudah mengirimkan memo [catatan] kepada Presiden," tuturnya.

Selain itu, kondisi harga beras juga diprediksi bakal bergejolak lagi dalam waktu dekat. Edy menyebut, hasil penelusuran mereka di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), para pedagang menduga akan ada kenaikan harga beras di bulan mendatang.

Dengan begitu, Edy mengusulkan sejumlah strategi menanggulangi persoalan beras untuk jangka panjang. Mulai dari menahan laju alihfungsi lahan produktif dengan memberikan insentif bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan dan waduk. Mempertahankan keberlanjutan lahan produktif, kata Edy, lebih mudah dibandingkan harus mencetak sawah baru.

"Kelihatannya kita sudah sepakat bahwa sebaiknya kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran yang melakukan upaya penanggulan di sisi hilir, kita juga sebisa mungkin menanggulanginya dari sisi hulu," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (20/6/2024), Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 hingga Rp51,6 triliun, di antaranya bakal digunakan untuk program cetak 1 juta hektare sawah ala Prabowo.

Adapun, pagu indikatif Kementan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp8.06 triliun dianggap sangat minim. Atas kondisi pagu anggaran yang minim itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun mengusulkan tambahan anggaran belanja kepada pemerintah sebesar Rp51,6 triliun yang terdiri dari Rp26,64 triliun untuk program Kementan, dan Rp25 triliun lainnya untuk mendukung program Prabowo dalam mencetak sawah satu juta hektare yang dinamai Asta Cita.

"Dengan demikian total pagu anggaran Kementan nanti menjadi Rp59,7 triliun," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Kamis (20/6/2024).

Dalam paparannya, Amran mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun empat program kerja untuk tahun depan, antara lain program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industri; program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan program dukungan manajemen.

Di tahun 2023 ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2022, sebanyak 321 permohonan atau 24,7 persen

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi mengatakan pihaknya menerima 7.654 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023.

"Sepanjang tahun 2003 LPSK menerima sebanyak 7.645 pengajuan permohonan," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan jumlah tersebut mengalami penurunan sedikit sebesar 1,69 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 7.777 permohonan.

Berdasarkan kategorinya, kata dia, permohonan tertinggi yang diajukan ke LPSK pada tahun 2023 ialah terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni sebanyak 2.774 permohonan.

"Ini disebabkan karena permohonan penilaian restitusi atau fasilitasi restitusi pada Tindak Pidana TPPU terkait kasus investasi ilegal yang marak dalam berbagai platform," ujarnya.

Dia merinci kategori permohonan perlindungan terbanyak kedua pada tahun 2023 ialah terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni sebanyak 1.297 permohonan.

"Di tahun 2023 ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2022, sebanyak 321 permohonan atau 24,7 persen," ujarnya.

Kemudian, kategori permohonan perlindungan terbanyak ketiga pada tahun 2023 ialah kategori permohonan perlindungan pelanggaran HAM berat (PHB), yakni sebanyak 1.019 permohonan.

"Tentu ada hubungannya dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang memuat pengakuan pemerintah RI atas terjadinya 12 peristiwa PHB di masa lalu, dan memerintahkan 19 kementerian negara, termasuk di dalamnya adalah LPSK," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pada tahun 2023, LPSK juga telah melakukan perlindungan darurat kepada 33 pemohon dalam 13 kasus perkara.

Selain itu, lanjut dia, terdapat 19 kasus yang dijangkau secara proaktif oleh LPSK pada tahun 2023 dengan 83 permohonan.

"Selain itu, LPSK juga melakukan fasilitasi penghitungan ganti rugi terhadap 4.446 permohonan restitusi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membentuk Paskibraka tingkat pusat yang akan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Saat ini, proses seleksi calon Paskibraka Tingkat Pusat 2024 selesai dilaksanakan. Hasil verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat 2024 telah disampaikan kepada seluruh Panitia Seleksi Tingkat Provinsi pada Jumat, 21 Juni 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak khususnya panitia seleksi, baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, atas kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama proses rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka 2024.

"BPIP senantiasa berupaya agar pembentukan Paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa, untuk menjadi Paskibraka, dengan standardisasi pembentukan Paskibraka yang ditetapkan BPIP", ucapnya, Senin (24/6/2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, Pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa, yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter Pancasila.

Yudian mengajak seluruh tokoh, petinggi, dan pejabat, orang tua para calon Paskibraka serta masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemahaman karakter calon pemimpin yang ber-Pancasila.

"Marilah kita bersama-sama memberikan contoh kepada anak-anak kita, untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok," ujar Yudian.

Senada, Wakil Kepala BPIP sekaligus Pengarah Program Paskibraka Rima Agristina menyebut proses pembentukan Paskibraka dilaksanakan secara berjenjang.

"Sejak proses pembentukan di tingkat kabupaten/kota, BPIP telah memonitor pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, agar dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BPIP," ujarnya.

Pada pelaksanaan di tingkat provinsi, kata Rima, panitia seleksi tingkat pusat hadir di 38 provinsi, mengawal jalannya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pada tingkat provinsi.

"Hal itu untuk memastikan terpenuhinya standar pembentukan Paskibraka sesuai petunjuk teknis yang telah disampaikan BPIP kepada panitia seleksi di tingkat daerah, baik melalui bimbingan teknis yang telah dilaksanakan secara luring pada 30-31Januari di Jakarta, maupun petunjuk teknis yang telah disampaikan secara tertulis," ucapnya.

Untuk memastikan kualitas Calon Paskibraka Tingkat Pusat, mulai 2024 verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan di Jakarta.

"Berdasarkan hasil seleksi pada tingkat provinsi, panitia seleksi tingkat provinsi melaksanakan pemeriksaan kesehatan awal kepada 2 pasang calon atau empat Paskibraka sesuai urutan peringkat tertinggi di provinsi," paparnya.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kemudian dikirim kepada panitia pusat untuk dilaksanakan verifikasi awal. Apabila sudah terdapat kriteria atau persyaratan yang tidak terpenuhi maka calon Paskibraka tersebut tidak lolos untuk menjadi calon Paskibraka tingkat pusat.

"Panitia seleksi tingkat pusat kemudian meminta panitia seleksi tingkat provinsi untuk mengirimkan calon pengganti yaitu calon dengan peringkat di bawahnya di tingkat provinsi. untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan awal," ujarnya.

Selanjutnya, para calon Paskibraka dari setiap provinsi mengikuti verifikasi di Jakarta. Verifikasi di Jakarta dilakukan lebih ketat lagi dengan pemeriksaan kesehatan yang melibatkan para dokter spesialis dan psikolog.

"Panitia seleksi tingkat pusat kemudian melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menentukan calon Paskibraka terpilih dari setiap Provinsi yang akan ditugaskan di tingkat pusat dan cadangan yang akan tetap bertugas di provinsi," katanya.

Penentuan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan cadangan calon Paskibraka tingkat pusat yang bertugas di provinsi, sambung Rima, dilaksanakan sesuai peringkat hasil verifikasi tingkat pusat. Panitia melaksanakan penentuan calon Paskibraka tingkat pusat secara objektif, berdasarkan peringkat hasil Verifikasi sesuai persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan.

"BPIP mengapresiasi atensi dari berbagai pihak terhadap para calon Paskibraka. Namun, panitia seleksi tingkat pusat sesuai arahan Dewan Pengarah BPIP, tetap melaksanakan proses verifikasi secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Rima meminta kepada calon Paskibraka di seluruh Indonesia bahwa mereka yang telah diumumkan sebagai calon Paskibraka terpilih tingkat pusat 2024, adalah mereka yang sungguh-sungguh menduduki peringkat tertinggi berdasarkan hasil verifikasi tingkat pusat yang telah diikuti para calon yang mewakili provinsi masing-masing.

Rima Agristina, menegaskan proses pembentukan Paskibraka tingkat pusat mengedepankan integritas dan objektivitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

"Calon Paskibraka yang diumumkan sebagai cadangan, melaksanakan tugas di provinsi. Semua calon Paskibraka dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, agar berkonsentrasi untuk mengikuti pemusatan diklat sesuai tingkatannya, untuk dapat dikukuhkan sebagai Paskibraka," tegasnya.

Selanjutnya para Paskibraka tingkat pusat akan mengikuti pemusatan Diklat Paskibraka di Jakarta, sebelum diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melaksanakan tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Upacara Peringatan HUT RI ke-79 Tahun 2024.

"Semua Paskibraka juga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila setelah purna tugas, dengan mengikuti seluruh proses yang disyaratkan dalam ketentuan," ucapnya.

Rima menambahkan, seorang anggota Paskibraka dalam melaksanakan tugasnya adalah menjadi bagian dari suatu pasukan.

"Keberhasilan dari pelaksanakan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ditentukan oleh kemampuan dan kondisi setiap anggotanya. Sehingga diperlukan kondisi fisik dan mental yang prima dari seorang Paskibraka untuk dapat melaksanakan tugas pada Upacara Kenegaraan mewakili putra-putri seluruh Indonesia dengan berhasil,? ujar Rima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum menyetujui permohonan perlindungan saksi dan keluarga korban kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Ketua LPSK Brigjen (Purn) Achmadi menjelaskan, LPSK sampai saat ini masih dalam pendalaman berkas serta keterangan dari para pemohon.

“Masih dalam proses penelaahan intens, dan perlu pendalaman serta koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Achmadi saat dihubungi, Selasa (18/6/2024).

Menurut Achmadi, LPSK masih memiliki waktu yang cukup untuk mendalami setiap keterangan pihak saksi dan keluarga korban.

Di samping itu, LPSK juga terus berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dari kepolisian dalam memproses permohonan yang diajukan.

“Yang jelas intinya itu. Kemarin kami juga ketemu tim Irwasum dan kami akan dalami lagi. Analisis dokumen juga penting,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada 10 permohonan perlindungan dari pihak-pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016.

“Hingga tanggal 10 Juni 2024, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi dan keluarga korban,” ujar Achmadi dalam konferensi pers, Selasa (11/6/2024).

LPSK sedang menelaah permohonan yang dilakukan dan melakukan asesmen terhadap para pemohon. Hal ini untuk memastikan apakah para pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum selama pengembangan kasus pembunuhan itu berjalan atau tidak.

“Mempertimbangan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait permohonan dalam kasus ini,” kata Achmadi.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi BUMN merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka.

"Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.

Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan yang disampaikan seorang pengamat.

"Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya.

Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan.

Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya.

Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik.

"Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan lembaganya terus memasifkan sosialisasi Pancasila untuk generasi muda.

"Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan arahan presiden, saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP tahun 2022 lalu. Sosialisasi Pancasila dilakukan ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda,

Lanjut dia, generasi muda mempunyai kepiawaian dalam bermedia sosial dan membuat konten. Sehingga, sangat penting Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa.

"Sangat penting menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian," jelasnya.

Penegasan itu disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.

Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, penganugerahan ikon prestasi Pancasila Tahun 2023, pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah PAUD sampai SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui pelatihan eksekutif nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah kerjasama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

Sementara itu, pada tahun 2024, kegiatan strategis yakni melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," katanya menegaskan.

Lanjut dia, BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan lembaganya terus memasifkan sosialisasi Pancasila untuk generasi muda.

"Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan arahan presiden, saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP tahun 2022 lalu. Sosialisasi Pancasila dilakukan ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda,

Lanjut dia, generasi muda mempunyai kepiawaian dalam bermedia sosial dan membuat konten. Sehingga, sangat penting Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa.

"Sangat penting menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian," jelasnya.

Penegasan itu disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.

Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, penganugerahan ikon prestasi Pancasila Tahun 2023, pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah PAUD sampai SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui pelatihan eksekutif nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah kerjasama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

Sementara itu, pada tahun 2024, kegiatan strategis yakni melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," katanya menegaskan.

Lanjut dia, BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, salah satu saksi yang mengajukan perlindungan berasal dari pihak terpidana pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, permohonan perlindungan yang diajukan satu saksi tersebut sama statusnya dengan sembilan permohonan lain, yakni masih dalam proses penelaahan dan asesmen.

“Lalu yang berkaitan dengan narapidana ada satu cuma masih dalam proses asesmen psikologis. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi,” ucap Suparyati dalam konferensi pers di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2024).

Namun, Suparyati tidak mengungkapkan siapa sosok pemohon perlindungan tersebut.

Dia hanya menegaskan bahwa permohonan itu belum disetujui karena masih dalam proses asesmen.

Ketua LPSK Achmadi menambahkan, target utama LPSK adalah memberikan rasa aman bagi setiap saksi maupun anggota keluarga yang memberikan kesaksian.

Dia berharap, perlindungan yang diberikan nantinya membuat mereka bisa leluasa memberikan keterangan tanpa khawatir mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

“Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan. Sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya. Itu menjadi hal yang sangat penting,” kata Achmadi.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.