Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala mengatakan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) secara transparan.

"Indonesia mendesak agar otoritas Malaysia mengusut kasus itu secara tuntas dan transparan, dan memberi akses konsuler seluas-luasnya kepada Indonesia untuk mengetahui detail kasus penembakan itu," kata Djumala dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut harus dilakukan guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Djumala menjelaskan aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pihak Malaysia sudah beberapa kali terjadi.

Menurut data dari Migrant Care yang dikutipnya, sejak tahun 2005 sampai 2025 tercatat ada 75 orang pekerja migran Indonesia meninggal di tangan aparat Malaysia tidak melalui proses peradilan.

Salah satu penyebab fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya faktor sensitivitas yang tinggi antara dua negara ini.

"Indonesia dan Malaysia mengandung sensitivitas cukup tinggi, utamanya dalam kaitan pekerja migran dan produk seni budaya. Karakter hubungan seperti itu sudah menjadi keniscayaan sebagai negara bertetangga," jelas dia.

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedua negara dapat membangun hubungan bilateral baik yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah Malaysia mempunyai itikad baik dalam menuntaskan kasus penembakan tersebut agar hubungan ke dua negara tetap dalam kondisi baik.

"Harus ada ikhtiar dari kedua belah pihak untuk memelihara dan mengembangkannya, tentu berdasarkan niat baik dan persahabatan," jelas dia.

Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) selaku penjaga wilayah laut Malaysia menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu dipulangkan pada Kamis (30/1).

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada 25-26 Januari 2025 sebagai konsolidasi mitra geopolitik Indo-Pasifik.

Djumala yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad ini, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, menyoroti beberapa kesamaan kepentingan (common interest) yang dimiliki oleh kedua negara sebagai modal untuk peningkatan kerja sama bilateral.

Dalam banyak studi, di abad 21 ini telah terjadi pergeseran titik berat ekonomi dunia ke kawasan Asia (shift of world economic gravity to Asia), yakni ke China, India dan Indonesia (ASEAN).

Menurut dia, pergeseran ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan.

India dan Indonesia yang sama-sama memiliki pasar domestik yang luas dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil dibanding kawasan lain akan menjadi mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indo-Pasifik.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada 25-26 Januari 2025 sebagai konsolidasi mitra geopolitik Indo-Pasifik.

Djumala yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad ini, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, menyoroti beberapa kesamaan kepentingan (common interest) yang dimiliki oleh kedua negara sebagai modal untuk peningkatan kerja sama bilateral.

Dalam banyak studi, di abad 21 ini telah terjadi pergeseran titik berat ekonomi dunia ke kawasan Asia (shift of world economic gravity to Asia), yakni ke China, India dan Indonesia (ASEAN).

Menurut dia, pergeseran ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan.

India dan Indonesia yang sama-sama memiliki pasar domestik yang luas dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil dibanding kawasan lain akan menjadi mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indo-Pasifik.

Terlebih lagi kedua negara sama-sama anggota BRICS, sehingga kemitraan di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan, katanya.

Djumala mengungkapkan dalam hubungan diplomatik sejarah persahabatan kedua negara bisa menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan kerja sama di bidang lain.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pun pernah membantu India ketika negara tersebut mengalami krisis pangan pada 1946. Setelah Perang Dunia II selesai banyak negara mengalami krisis pangan, akibat berkurangnya suplai gandum dari Eropa yang mengalami kerusakan dahsyat akibat perang.

Pada saat itu Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton untuk India.

Diplomasi beras ini ternyata sangat efektif dalam membangun citra dan eksistensi Indonesia sebagai negara baru merdeka. Berkat diplomasi beras itu banyak negara yang memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke India dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India yang ke-76 sebagai tamu negara utama.

Selama kunjungan dua hari tersebut, pemimpin kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama bilateral dalam beberapa bidang, antara lain dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, pertahanan, dan teknologi digital.

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani dengan India adalah kerja sama di bidang pertahanan. Dengan kesepakatan ini Indonesia dan India akan bekerja sama dalam sektor produksi pertahanan, manufaktur alutsista dan rantai pasokan, serta meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim.

Djumala mengaitkan kerja sama militer ini dengan situasi geopolitik di Indo-Pasifik, terutama keamanan di Selat Malaka dan Laut China Selatan, sebagai kemitraan strategis.

"Sebagai dua negara besar dalam konstelasi geopolitik Indo-Pasifik, Indonesia dan India dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan maritim di kawasan yang menjadi kepentingan bersama. Lebih luas lagi, kerja sama pertahanan kedua negara dapat mempererat konsolidasi kemitraan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik," katanya.

Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin menyinggung hubungan kesejarahan antara kedua negara. India adalah salah satu negara yang pertama memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Tidak terbatas pada pengakuan kemerdekaan, India juga memberikan bantuan obat-obatan saat Indonesia menghadapi Perang Kemerdekaan hingga 1949.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP: Prabowo ke India, konsolidasi mitra geopolitik Indo-Pasifik

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada 25-26 Januari 2025 sebagai konsolidasi mitra geopolitik Indo-Pasifik.

Djumala yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad ini, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, menyoroti beberapa kesamaan kepentingan (common interest) yang dimiliki oleh kedua negara sebagai modal untuk peningkatan kerja sama bilateral.

Dalam banyak studi, di abad 21 ini telah terjadi pergeseran titik berat ekonomi dunia ke kawasan Asia (shift of world economic gravity to Asia), yakni ke China, India dan Indonesia (ASEAN).

Menurut dia, pergeseran ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan.

India dan Indonesia yang sama-sama memiliki pasar domestik yang luas dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil dibanding kawasan lain akan menjadi mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indo-Pasifik.

Terlebih lagi kedua negara sama-sama anggota BRICS, sehingga kemitraan di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan, katanya.

Djumala mengungkapkan dalam hubungan diplomatik sejarah persahabatan kedua negara bisa menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan kerja sama di bidang lain.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pun pernah membantu India ketika negara tersebut mengalami krisis pangan pada 1946. Setelah Perang Dunia II selesai banyak negara mengalami krisis pangan, akibat berkurangnya suplai gandum dari Eropa yang mengalami kerusakan dahsyat akibat perang.

Pada saat itu Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton untuk India.

Diplomasi beras ini ternyata sangat efektif dalam membangun citra dan eksistensi Indonesia sebagai negara baru merdeka. Berkat diplomasi beras itu banyak negara yang memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke India dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India yang ke-76 sebagai tamu negara utama.

Selama kunjungan dua hari tersebut, pemimpin kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama bilateral dalam beberapa bidang, antara lain dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, pertahanan, dan teknologi digital.

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani dengan India adalah kerja sama di bidang pertahanan. Dengan kesepakatan ini Indonesia dan India akan bekerja sama dalam sektor produksi pertahanan, manufaktur alutsista dan rantai pasokan, serta meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim.

Djumala mengaitkan kerja sama militer ini dengan situasi geopolitik di Indo-Pasifik, terutama keamanan di Selat Malaka dan Laut China Selatan, sebagai kemitraan strategis.

"Sebagai dua negara besar dalam konstelasi geopolitik Indo-Pasifik, Indonesia dan India dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan maritim di kawasan yang menjadi kepentingan bersama. Lebih luas lagi, kerja sama pertahanan kedua negara dapat mempererat konsolidasi kemitraan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik," katanya.

Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin menyinggung hubungan kesejarahan antara kedua negara. India adalah salah satu negara yang pertama memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Tidak terbatas pada pengakuan kemerdekaan, India juga memberikan bantuan obat-obatan saat Indonesia menghadapi Perang Kemerdekaan hingga 1949.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP: Prabowo ke India, konsolidasi mitra geopolitik Indo-Pasifik

Sebagai dua negara besar dalam konstelasi geopolitik Indo-Pasifik, Indonesia dan India dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan maritim di kawasan yang menjadi kepentingan bersama

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada 25-26 Januari 2025 sebagai konsolidasi mitra geopolitik Indo-Pasifik.

Djumala yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad ini, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, menyoroti beberapa kesamaan kepentingan (common interest) yang dimiliki oleh kedua negara sebagai modal untuk peningkatan kerja sama bilateral.

Dalam banyak studi, di abad 21 ini telah terjadi pergeseran titik berat ekonomi dunia ke kawasan Asia (shift of world economic gravity to Asia), yakni ke China, India dan Indonesia (ASEAN).

Menurut dia, pergeseran ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan.

India dan Indonesia yang sama-sama memiliki pasar domestik yang luas dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil dibanding kawasan lain akan menjadi mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indo-Pasifik.

Terlebih lagi kedua negara sama-sama anggota BRICS, sehingga kemitraan di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan, katanya.

Djumala mengungkapkan dalam hubungan diplomatik sejarah persahabatan kedua negara bisa menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan kerja sama di bidang lain.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pun pernah membantu India ketika negara tersebut mengalami krisis pangan pada 1946. Setelah Perang Dunia II selesai banyak negara mengalami krisis pangan, akibat berkurangnya suplai gandum dari Eropa yang mengalami kerusakan dahsyat akibat perang.

Pada saat itu Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton untuk India.

Diplomasi beras ini ternyata sangat efektif dalam membangun citra dan eksistensi Indonesia sebagai negara baru merdeka. Berkat diplomasi beras itu banyak negara yang memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke India dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India yang ke-76 sebagai tamu negara utama.

Selama kunjungan dua hari tersebut, pemimpin kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama bilateral dalam beberapa bidang, antara lain dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, pertahanan, dan teknologi digital.

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani dengan India adalah kerja sama di bidang pertahanan. Dengan kesepakatan ini Indonesia dan India akan bekerja sama dalam sektor produksi pertahanan, manufaktur alutsista dan rantai pasokan, serta meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim.

Djumala mengaitkan kerja sama militer ini dengan situasi geopolitik di Indo-Pasifik, terutama keamanan di Selat Malaka dan Laut China Selatan, sebagai kemitraan strategis.

"Sebagai dua negara besar dalam konstelasi geopolitik Indo-Pasifik, Indonesia dan India dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan maritim di kawasan yang menjadi kepentingan bersama. Lebih luas lagi, kerja sama pertahanan kedua negara dapat mempererat konsolidasi kemitraan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik," katanya.

Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin menyinggung hubungan kesejarahan antara kedua negara. India adalah salah satu negara yang pertama memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Tidak terbatas pada pengakuan kemerdekaan, India juga memberikan bantuan obat-obatan saat Indonesia menghadapi Perang Kemerdekaan hingga 1949.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Ini menandakan bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan semua sinergitas di antara seluruh lembaga/kementerian negara yang ujung-ujungnya adalah memberi pelayanan yang terbaik yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Supratman mengatakan nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama Kemenkum dan 29 kementerian/lembaga lainnya. Dia gembira menteri hingga pimpinan lembaga dan mitra Kemenkum hadir langsung dalam acara tersebut.

"Komitmen bersama ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dari antara seluruh penyelenggara negara," ujarnya.

Selain itu, dia mengaku bergetar saat menandatangani nota kesepahaman dengan tiga lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tapi di sisi yang lain, di antara semua kementerian/lembaga, waktu saya menandatangani nota kesepahaman, ada tiga lembaga di mana saya bergetar, yang pertama dengan Ketua KPK, yang kedua dengan Pak Jaksa Agung, dan yang ketiga yang mewakili PPATK," ujar Supratman.

"Ketiga lembaga penegak hukum yang kita miliki ini, ini tentu dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita menciptakan sinergitas," tambahnya.

Menkum berharap program pembangunan Kemenkum dengan kementerian dan lembaga dapat terlaksana usai penandatanganan MoU. Dia mengatakan pelaksanaan kerja sama dengan Kemenkum nantinya dapat dilakukan secara online.

"Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, saya memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-ibu semua dan saya berharap mudah-mudahan dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yang akan datang, tidak perlu kita lakukan secara offline, kita akan lakukan mungkin nanti secara by digital, online, Insyaallah," kata Supratman.

"Karena kami lagi merencanakan sebuah transformasi digital, doakan Kementerian Hukum bisa memberikan semua layanannya di tahun 2025, kami start, mudah-mudahan tim yang dipimpin oleh sekjen, saya sampaikan kepada bapak-ibu semua supaya bisa kita saling mengingatkan bahwa mudah-mudahan di tahun 2026 paling lambat seluruh layanan kepada masyarakat di Kementerian Hukum, semua bisa diakses by digital," tambahnya.

Ditemui usai acara, Supratman juga menyampaikan harapannya agar sinergisitas Kementerian Hukum dan 29 kementerian/lembaga semakin terjalin kuat setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Dia mengatakan pihaknya akan memberikan layanan terbaik yang diperlukan para instansi tersebut.

"Nah karena itu kami berharap mudah-mudahan dengan penandatanganan kesepahaman kali ini itu bisa meningkatkan sinergitas antara kementerian/lembaga termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data atau apapun yang dibutuhkan," ujar Supratman usai acara.

Adapun pejabat yang hadir langsung dalam acara di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.

Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

(mib/rfs)

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Ini menandakan bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan semua sinergisitas di antara seluruh lembaga/kementerian negara yang ujung-ujungnya adalah memberi pelayanan yang terbaik yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Supratman mengatakan nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama Kemenkum dan 29 kementerian/lembaga lainnya. Dia gembira menteri hingga pimpinan lembaga dan mitra Kemenkum hadir langsung dalam acara tersebut.

"Komitmen bersama ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dari antara seluruh penyelenggara negara," ujarnya.

Selain itu, dia mengaku bergetar saat menandatangani nota kesepahaman dengan tiga lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tapi di sisi yang lain, di antara semua kementerian/lembaga, waktu saya menandatangani nota kesepahaman, ada tiga lembaga di mana saya bergetar, yang pertama dengan Ketua KPK, yang kedua dengan Pak Jaksa Agung, dan yang ketiga yang mewakili PPATK," ujar Supratman.

"Ketiga lembaga penegak hukum yang kita miliki ini, ini tentu dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita menciptakan sinergisitas," tambahnya.

Menkum berharap program pembangunan Kemenkum dengan kementerian dan lembaga dapat terlaksana usai penandatanganan MoU. Dia mengatakan pelaksanaan kerja sama dengan Kemenkum nantinya dapat dilakukan secara online.

"Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, saya memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu semua. Dan saya berharap, mudah-mudahan, dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yang akan datang, tidak perlu kita lakukan secara offline, kita akan lakukan mungkin nanti secara by digital, online, Insyaallah," kata Supratman.

"Karena kami lagi merencanakan sebuah transformasi digital. Doakan Kementerian Hukum bisa memberikan semua layanannya di tahun 2025, kami start, mudah-mudahan tim yang dipimpin oleh Sekjen, saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua supaya bisa kita saling mengingatkan bahwa mudah-mudahan di tahun 2026 paling lambat seluruh layanan kepada masyarakat di Kementerian Hukum, semua bisa diakses by digital," tambahnya.

Ditemui seusai acara, Supratman juga menyampaikan harapannya agar sinergisitas Kementerian Hukum dan 29 kementerian/lembaga semakin terjalin kuat setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Dia mengatakan pihaknya akan memberikan layanan terbaik yang diperlukan para instansi tersebut.

"Nah, karena itu, kami berharap mudah-mudahan, dengan penandatanganan kesepahaman kali ini, itu bisa meningkatkan sinergisitas di antara kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data atau apa pun yang dibutuhkan," ujar Supratman usai acara.

Adapun pejabat yang hadir langsung dalam acara di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.

Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

(mib/rfs)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.

Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.

Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

(mib/ygs)

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemhum) RI menandatangani Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Penandatanganan ini merupakan wujud nyata Kemhum untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka optimaliasi pelaksanaan tugas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan badan terkait hadir langsung dalam acara tersebut.

Pimpinan yang hadir di antaranya Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.

Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk mengingkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Nico mengatakan kegiatan ini juga memiliki tujuan strategis. Di antaranya mengatur mekanisme kerja sama yang berisi panduan kerja sama antara Kementerian Hukum dan kementerian lainnya, memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap hak dan kewajiban yang dipangku, serta peningkatkan menfaat kerja sama baik dalam efisiensi, efektifitas, dan penyelesaian masalah.

"Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini memiliki tujuan yang sangat strategis," ucapnya.

(dnu/dnu)

Jakarta: Sobat Medcom yang tertarik bergabung menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 ada beberapa hal penting yang harus kamu persiapkan. Salah satunya mengetahui syarat-syarat menjadi calon Paskibraka 2025.

Dikutip dari laman paskibraka.bpip.go.id, Paskibraka bukan hanya untuk menaikkan dan menurunkan bendera, tapi juga sebagai program pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Pembinaan Paskibraka meliputi pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta baris-berbaris.

Tujuan utamanya, membentuk generasi tangguh, mandiri, dan siap menjadi pemimpin masa depan dengan jiwa nasionalisme dan Pancasila. Biar enggak ketinggalan informasi, yuk kepoin syarat menjadi calon Paskibra 2025 berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Paskibra.

Pendaftaran akan dibuka minimal 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi Paskibraka 2025. Jadi, pastikan kamu sudah siap dan memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan berikut ini dikutip dari akun Instagram @bpipri:

Baca juga: Berapa Honor Paskibraka Kabupaten hingga Nasional? Ini Perkiraannya

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia
2. Calon Paskibraka adalah pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus tahun penugasan pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Memperoleh izin tertulis dari Kepala Sekolah
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali
5. Mengisi dan menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan program Paskibraka
6. Nilai akademik minimal kategori baik
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman di masing-masing daerah
8. Memiliki tinggi badan ideal sesuai ketentuan berikut: Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) cm dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) cm untuk pelajar putra; Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) cm untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah
9. Memiliki berat badan ideal, yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal sesuai SE Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
10. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot)

Itulah persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka 2025. Pastikan kamu siap dan tidak lewatkan kesempatan untuk bergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun ini! (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)