Jakarta (ANTARA) - Malaysia menekankan perlunya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk penerapan kerangka hukum di kawasan tersebut, terutama terkait kerangka hukum bisnis, guna mendorong laju ekonomi di masing-masing negara anggota.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu Azalina mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak punya pilihan lain selain meyakini bahwa komitmen mereka terhadap kerangka hukum bisnis yang diterapkan di kawasan tersebut akan memberikan manfaat bagi masing-masing negara.

Dengan merujuk Uni Eropa sebagai perbandingan, Azalina menyebutkan bahwa meski anggotanya memiliki latar belakang berbeda, mereka memiliki persamaan komitmen bahwa dengan bekerja sama sebagai satu blok, mereka mampu menghasilkan implementasi lebih baik dari perspektif bisnis yang pada akhirnya akan menguntungkan semua anggotanya.

"Jadi, mereka membuat undang-undang yang akan diterbitkan oleh UE, dan itu akan menghasilkan satu hukum yang akan diadaptasi oleh sebagian besar negara (anggotanya). Ini adalah sesuatu yang saya harapkan untuk ASEAN saat kita menyelenggarakan Forum Hukum ASEAN nanti," kata Azalina.

Forum Hukum ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Agustus, di mana Malaysia mendorong penguatan kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

"Agar ASEAN benar-benar berhasil, terutama dari kerangka hukum, saya percaya kita perlu komitmen negara-negara (anggota) untuk mendukung dan menerima penerapannya," kata dia lebih lanjut.

Menyinggung isu kebangkrutan di lintas batas kawasan, Azalina mengatakan bahwa semua negara ASEAN memiliki tantangan yang sama. Demikian halnya dalam isu bahaya daring, penipuan keuangan, hal yang sama juga berlaku di sebagian besar negara-negara ASEAN.

"Karena ketika orang menipu, mereka tidak peduli dari mana anda berasal. Penipuan kini dianggap sangat internasional," katanya.

Di tengah banyak tantangan yang menjadi semakin tanpa batas, dia menilai bahwa negara-negara ASEAN tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Mereka perlu bergerak dalam satu blok dan menjadi bagian dari ASEAN, menurut dia, akan menguntungkan negara-negara anggotanya.

"Jadi, Anda tidak bisa bergerak sendiri. Anda harus bergerak dalam satu blok. Jadi, menjadi bagian dari ASEAN pasti akan menguntungkan negara-negara anggotanya," demikian katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025 sebagai Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance.

Division Head Compliance and Risk Management Division BRI Insurance dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan, penghargaan itu merupakan wujud kepercayaan berbagai pihak sekaligus upaya perusahaan untuk menjadi partner terpercaya dalam memberikan solusi perlindungan.

Proses seleksi penghargaan itu dilakukan oleh dewan juri independen yang terdiri dari lima profesional dengan latar belakang beragam. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.

Adapun penilaian terhadap BRI Insurance mencakup kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi.

Sebelumnya, BRI Insurance (BRINS) membukukan laba bersih senilai Rp702 miliar sepanjang tahun 2024, meningkat 45,36 persen dibandingkan tahun 2023 (Rp483 miliar).

BRI Insurance meningkatkan premi brutonya ke angka Rp3,90 triliun atau tumbuh sebesar 18,25 persen dibandingkan 2023 (Rp3,30 triliun) secara tahunan (yoy).

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, salah satu langkah yang ia tempuh bersama jajarannya dalam meningkatkan kinerja keuangan perseroan adalah melalui komitmen, yakni berkontribusi menjaga ketahanan sekaligus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan portofolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 BRINS, forum juga menyetujui usulan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Perseroan Keuangan tahun buku 2025 yaitu Ernst and Young Global (EY).

Agenda lain dalam RUPST ini adalah pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2025-2029, serta pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.Per-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN.

Hal ini diharapkan agar BRI Insurance dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus beradaptasi dengan perubahan global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang bermasalah dengan hukum.

“Penyediaan bantuan hukum ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat, dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,” kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM di Aceh Barat, Sabtu.

Tarmizi mengatakan penyediaan bantuan hukum dari pemerintah daerah tersebut, bekerjasama dengan sejumlah lembaga bantuan hukum dan yayasan.

Ada pun lembaga bantuan yang telah resmi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut diantaranya, Yayasan Karib Insan Madani, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih, serta Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat.

Ia mengatakan setiap masyarakat di Aceh Barat khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, berhak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Tarmizi mengatakan penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut, sebagai bukti hadirnya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

Dengan telah adanya penandatanganan kerjasama dengan yayasan dan lembaga bantuan hukum tersebut, saat ini masyarakat miskin termasuk kelompok nelayan, petani, dan semua kategori masyarakat miskin, telah bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah.

“Selain bantuan hukum, masyarakat miskin juga bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya,” katanya.

Bupati Tarmizi mengajak yayasan dan lembaga bantuan hukum agar dapat membantu pemerintah daerah, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu suksesnya tugas pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih, Said Atah mengatakan bantuan hukum adalah panggilan jiwa.

“Kerjasama ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, tanpa disuruh pun, kami siap untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat,” katanya.

Said Atah mengatakan pihaknya kami juga siap membantu pemerintah daerah dan masyatakat miskin, dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) menegaskan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah utama dalam memberantas praktik premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, premanisme berkedok ormas berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” kata Eko, seperti dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).

Ia menekankan bahwa pemberantasan premanisme dan aktivitas ormas yang mengganggu masyarakat membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan nasional yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, sesuai dengan Astacita, Presiden bakal membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri.

Eko memastikan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas oknum ormas tertentu yang terbukti meresahkan masyarakat.

Ia menyebut sejumlah daerah sudah menunjukkan langkah positif dalam hal tersebut, salah satunya Jawa Timur, yang sudah tanggap dalam menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban.

"Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” kata dia.

Ia juga mengimbau aparat di pemerintahan daerah untuk melokalisir dan memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah, serta merumuskan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Selain itu, ia mendorong upaya preemptif, preventif, serta penindakan hukum terus dilakukan, dengan pelibatan media sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

Polri diharapkan dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak takut melapor ke polisi, jika menemukan tindakan premanisme.

“Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Hasan Sadikin, Bandung. Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 5 Mei 2025.

"Seluruh terlindung mendapatkan mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati, dikutip Ahad (11/5/2025).

LPSK sudah melakukan langkah Proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung. Bagi 3 terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan Hak Prosedural, Korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban N mendapat pemenuhan Hak atas Informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban F mendapat Rehabilitasi Psikologis dan Hak atas Informasi," ujar Sri.

Sri mengatakan kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya. “Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter di mana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” ujar Sri.

Sri berharap hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang. Sri menekankan perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujar Sri.

Sebelumnya, Unpad mengeluarkan seorang dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Dokter cabul bernama Priguna Anugerah Pratama dikeluarkan karena diduga memerkosa keluarga pasien

Pria berusia 31 tahun yang sudah menikah itu menjadi tersangka kasus pemerkosaan, melakukan aksinya saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban disuntik cairan bius melalui selang infus.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam memberantas premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan premanisme berkedok ormas itu berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum yang bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan pemberantasan premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu masyarakat membutuhkan komitmen bersama, antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.

Sesuai dengan Astacita, menurut dia, Presiden bakal membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri.

Dia memastikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas tertentu.

Menurut dia, tindakan sejumlah daerah terhadap ormas yang meresahkan sudah baik. Salah satunya, kata dia, Jawa Timur yang sudah tanggap dalam menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban.

"Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” kata dia.

Menurut dia, aparat di pemerintahan daerah perlu melokalisir dan memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah, dan merumuskan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Selain berbagai kegiatan preemptive, preventive, dan juga penindakan hukum yang harus terus dilakukan, menurut dia, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.

Dia berharap Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah.

Dia juga meminta masyarakat tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

“Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

FIFA resmi menghukum Indonesia terkait insiden diskriminasi yang terjadi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu.

Hal itu diungkap Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga dalam keterangan resmi Minggu (11/5) pagi. Arya mengatakan FIFA sudah mengirim surat keputusan kepada PSSI kemarin, Sabtu (10/5).

"Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD-23338 tentang Pasal 15 Diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu," ujar Arya.

Dalam surat tersebut, FIFA mengatakan sejumlah suporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain berjalan 80 menit.

"Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribune utara dan selatan."

"Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh suporter Indonesia, pada menit ke-80, sekitar 200-300 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia [ujaran kebencian]: 'Bahrain bla bla bla'," kata Arya menambahkan.

Atas pelanggaran tersebut, Indonesia mendapat dua hukuman dari FIFA. PSSI mendapat hukuman denda lebih dari Rp400 juta, dan PSSI wajib mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya.

"Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar Rp400 juta lebih," ucap Arya.

"Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15 persen dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribune di belakang gawang, artinya di utara dan selatan," sambung Arya.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani laga kandang melawan China di Stadion GBK, 5 Juni mendatang, pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, Arya mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia vs China disaksikan penonton secara kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15 persen penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi.

"Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15 persen itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi," ucap Arya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merindukan nasi goreng buatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PKB menyambut baik jika Prabowo dan Megawati bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Kami menyambut baik rencana pertemuan tersebut, baik terbuka maupun tertutup, apalagi sambil makan nasi goreng, kesannya akan penuh kekeluargaan," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Jazilul menyebut pertemuan dua tokoh politik itu akan memberikan dampak positif untuk perpolitikan tanah air. Jazilul pun menunggu pertemuan itu.

"Hemat kami, silaturrahim pasti lebih banyak positifnya, apapun hasilnya. Kami tunggu saja. Ya positif, meskipun kami tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruh positifnya," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyambut positif rencana pertemuan itu. Daniel menyebut komunikasi politik antara tokoh bangsa sangat penting.

"Silaturahmi dan komunikasi politik itu penting apalagi antarpimpinan bangsa, karena tantangan saat ini sangat besar, baik secara internal maupun global, sehingga dibutuhkan kolaboratif semua elemen bangsa," kata Daniel dihubungi terpisah.

Daniel menyebut saat ini masyarakat membutuhkan suasana teduh. Menurutnya, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa jadi kesempatan untuk membicarakan terkait masalah ekonomi.

"Kita butuh suasana teduh yang memperkuat harapan Indonesia yang lebih baik, saling memberi masukan untuk menjawab hal-hal konkrit seperti PHK, kemiskinan, dan ekonomi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Jadi sorotan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh seorang orangtua murid.

Laporan ini terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Meski banyak yang mendukung kebijakan kontroversial ini, tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh sang gubernur dalam menangani siswa nakal.

Adhel Setiawan, orangtua murid yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Secara terbuka, Adhel, yang juga dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, Dedi Muyadi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Alasan Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM

Adhel juga menjelaskan tiga alasan utama dirinya melakukan penolakan hingga melapor ke Komnas HAM

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan falsafah pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia,” ujarnya.

“Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegas Adhel.

Adhel menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru,orangtua, serta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer karena khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama pendidikan berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah ada jaminan kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenakalan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai gubernur karena tidak ditemukan payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam mendidik siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," tambahnya.

KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Puluhan siswa SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berjalan menuju barak militer di markas Yonif Raider 300 Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025) untuk menjalani pendidikan karakter selama dua pekan.

Respon Dedi Mulyadi Setelah Dilaporkan ke Komnas HAM

Dedi Mulyadi merespons pelaporan dirinya ke Komnas HAM dengan mengakui bahwa hal itu merupakan risiko dari upayanya membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Jawa Barat.

“Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” kata Dedi dalam video di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Dedi justru mengajak pihak-pihak yang peduli terhadap hak anak untuk turut berperan dalam menangani persoalan yang ada saat ini.

“Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” ujarnya.

Komnas HAM: Edukasi Sipil Bukan Kewenangan Lembaga Militer

Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Menurut Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukanlah kewenangan lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Natalius Pigai: Kebijakan Gubernur Jabar Tidak Melanggar HAM

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tidak melanggar HAM.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Natalius menjelaskan yang dimaksud dengan corporal punishment adalah hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip, seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar dia.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Ratusan siswa nakal dari SMA dan SMK di berbagai daerah di Jawa Barat dikirim ke Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

KemenPPPA: Kita Kawal Bersama-sama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga telah menyatakan akan mengawal kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar ke barak militer.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap program baru ini.

"Ini harus kita kawal bersama-sama dan ini menjadi pembelajaran juga untuk kita bersama-sama," ujar Pribudi, saat ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

Saat ini, KemenPPPA belum dapat memberikan evaluasi terkait program pelatihan siswa di barak militer karena program ini baru dimulai.

"Belum (ada evaluasi), ini memang inovasi. Ini inovasi dari Jawa Barat, belajar dari berbagai teori dan base praktik yang dilakukan oleh Purwakarta. Jadi, ini memang benar-benar baru," ujar Pribudi.

KemenPPPA masih menunggu hasil dari program ini untuk menilai dampaknya terhadap anak-anak.

"Misalnya (ada) keberhasilannya atau kekurangannya nanti, itu akan jadi bahan untuk kebijakan publik, untuk analisis kebijakan publik di tingkat pusat," kata Pribudi.

Sumber:
bandung.kompas.com
bandung.kompas.com
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com