Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tidak banyak perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum (APH) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan draf yang diterima dari DPR, menurut Supratman, revisi KUHAP lebih banyak mengatur soal hak-hak tersangka. Selain itu, revisi KUHAP juga menyangkut soal pengaturan keadilan restoratif.

“Kalau saya lihat, ya, dari draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan [tindak pidana]. Dalam hal, ini adalah tersangka,” ujarnya.

Dia pun menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Menkum, pihaknya sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP. Dalam hal ini, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa KUHAP yang baru akan menjamin HAM.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka.

Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban moral. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin HAM, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU ini dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang disahkan nantinya oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan berubah dari draf yang telah disetujui DPR pada Kamis (20/3) lalu.

“Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,” kata Supratman saat ditemui usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Pembaruan Isu Aktual di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Dia juga memastikan kekhawatiran akan bangkitnya dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Sebab, Rancangan UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” kata dia.

Saat ini, imbuh Supratman, draf RUU TNI yang akan disahkan sudah ada di meja Presiden. Menurut dia, Presiden belum meneken RUU TNI sejak disetujui DPR hingga kini karena mengingat banyaknya tugas yang lain.

“Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang, semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak, ya. Bukan hanya satu,” ujarnya.

Menkum juga menjelaskan bahwa pengundangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

“Sejak revisi UU tentang [Pembentukan] Peraturan Perundang-undangan yang terakhir, untuk pengundangan UU itu sudah bukan di Kementerian Hukum. Pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara,” ucap dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3), telah menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan, sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kedua, Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

Perubahan yang terakhir, yaitu pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.

Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan draf revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sudah ada di meja Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Prabowo belum menandatangani UU tersebut.

Supratman menjelaskan, perihal kapan akan diundangkan, kewenangannya berada di Kementerian Sekretaris Negara. 

"Jadi ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani presiden sehingga membutuhkan waktu. Bukan hanya satu. Untuk kepastian lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke Sekretariat Negara ya," kata Supratman usai konpers capaian kinerja Kemenkum triwulan I di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan saat ini Kemenkum sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan.

Walaupun demikian, Supratman menjelaskan revisi UU TNI secara otomatis berlaku, meski belum ditandatangani presiden. Namun ia menyakini Presiden Prabowo bakal menandatangani revisi UU TNI tersebut.

"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu saja, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," tambah dia. 

Supratman pun meminta masyarakat tidak khawatir terkait dwifungsi TNI setelah revisi UU TNI berlaku. Diakui, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif. 

"Saya pastikan tidak akan ada yg berubah dari draf yang sudah disusun. Itu (dwifungsi ABRI) tidak akan terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal dua penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa draf Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto setelah disahkan oleh DPR RI.

"Berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman usai menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Namun, kata Supratman, hingga saat ini Prabowo belum menandatangani RUU TNI tersebut. Terlebih presiden punya banyak dokumen lain yang mesti ditandatangani.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," ucapnya.



Supratman menjelaskan, setelah disahkan DPR RI, maka RUU TNI bukan lagi menjadi ranah Kementerian Hukum (Kemenkum), melainkan Kementerian Sekretariat Negara.

"Sejak Revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di kemenkum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara," katanya.

"Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensesneg. Karena bukan di kami lagi," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Supratman mengatakan, ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani Prabowo sehingga membutuhkan waktu.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Sekretariat Negara," kata Supratman, di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, revisi UU TNI secara otomatis berlaku meski belum ditandatangani presiden.

Meski demikian, ia yakin Presiden Prabowo akan segera menandatangani revisi UU TNI.

"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," ujar dia.

Supratman meminta masyarakat tidak khawatir terkait dwifungsi TNI setelah revisi UU TNI berlaku.

"Itu tidak akan terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal 2 penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui belum meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, pada Kamis (20/3/2025).

Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.

Artinya, Prabowo sebagai Presiden harus menandatangani RUU TNI yang sudah disahkan DPR sebelum 20 April 2025, terhitung setelah pengesahannya pada 20 Maret lalu.

"Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden," bunyi Pasal 73 Ayat (2) UU 13/2022.

Namun, meskipun RUU TNI tidak ditandatangani oleh Prabowo setelah 30 hari pengesahannya, RUU TNI masih tetap sah dan wajib diundangkan.

"Dalam hal sahnya rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi Pasal 73 Ayat (4) UU 13/2022.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang disahkan nantinya oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan berubah dari draf yang telah disetujui DPR pada Kamis (20/3) lalu.

“Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,” kata Supratman saat ditemui usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Pembaruan Isu Aktual di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Dia juga memastikan kekhawatiran akan bangkitnya dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Sebab, Rancangan UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” kata dia.

Saat ini, imbuh Supratman, draf RUU TNI yang akan disahkan sudah ada di meja Presiden. Menurut dia, Presiden belum meneken RUU TNI sejak disetujui DPR hingga kini karena mengingat banyaknya tugas yang lain.

“Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang, semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak, ya. Bukan hanya satu,” ujarnya.

Menkum juga menjelaskan bahwa pengundangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

“Sejak revisi UU tentang [Pembentukan] Peraturan Perundang-undangan yang terakhir, untuk pengundangan UU itu sudah bukan di Kementerian Hukum. Pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara,” ucap dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3), telah menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan, sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kedua, Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

Perubahan yang terakhir, yaitu pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.

Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

Jakarta -

Tahun ini merupakan pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara gelar griya atau open house pada hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah sejak menjabat presiden pada Oktober 2024. Open house Prabowo digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dilansir detikNews, Prabowo akan mengawali hari raya Lebaran dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hal ini berbeda dari sebelumnya di mana Prabowo biasa salat Id di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

Ia menyebut Prabowo akan mengarah ke Istana setelah menunaikan salat Id. Disebut akan ada para pejabat negara, tokoh nasional, hingga duta besar yang akan datang.

Prabowo diagendakan langsung mengadakan open house setelah menjalankan salat Id di Istiqlal. Acara itu mengundang para pejabat negara, tokoh nasional hingga duta besar.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," ujar Yusuf.

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," imbuhnya.

Yusuf mengungkapkan kegiatan open house juga mengundang warga. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menjelaskan bagi masyarakat umum yang ingin ke Istana dapat masuk lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Majapahit. Pihak Istana mempersilakan masyarakat langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," kata Yusuf.

(dai/dai)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan warga terlihat memadati area pintu masuk Sekretariat Negara (Sekneg) Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025) pagi.

Keramaian itu terjadi karena warga ingin mengikuti open house Lebaran di Istana Negara yang akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Kompas.com dari lokasi Jalan Majapahit, ratusan warga bergantian masuk ke area Istana melalui pintu Sekneg.

Sebelum masuk, para warga juga diperiksa oleh petugas. Terlihat, warga yang ingin ikut open house didominasi oleh lanjut usia (lansia).

Salah seorang warga dari Condet, bernama Santi (37), mengaku mengantre sejak pukul 07.30 WIB.

Hal ini ia lakukan karena ingin bertemu dengan Presiden Prabowo. Bahkan, ia sesumbar berharap dapat sarapan bareng Prabowo di Istana.

"Tadi sudah nunggu dari jam 7.30 di sini. Pengen sarapan bareng Pak Prabowo," kata Santi, saat ditemui.

Santi mengaku untuk pertama kalinya mendatangi Istana Negara.

Ia tidak sendirian, sebab ditemani oleh budenya.

"Terus pengen lihat Istana Negara kayak apa di dalam, yang penting salaman dulu sama Pak Presiden ya, sama dapat THR juga," ucap Santi.

Santi mengaku datang ke Istana Negara usai menunaikan ibadah Shalat Id di Masjid Istiqlal.

Kemudian, ada juga Riska (29). Warga Juanda, Jakarta Pusat ini datang karena rasa penasarannya ingin merasakan Lebaran di Istana Negara.

Ia mengaku sudah menunggu hampir dua jam untuk masuk ke Istana.

"Tadi datang jam 7 di sini. Ya pengen salaman saja sama Pak Presiden," kata dia.

Sama seperti Santi, Riska juga mengaku baru pertama kali masuk Istana Negara.

"Ini pertama buat saya, jadi sejarah buat saya bisa ketemu Pak Presiden," tutur Riska.

Diketahui, Prabowo mengadakan open house di Istana Negara.

Rencananya, Prabowo bakal membuka pintu istana sejak pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal.

"Insyaallah 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan menunaikan shalat Idulfitri di Masjid Istiqlal. Setelah shalat Idulfitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (30/3/2025).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara gelar griya atau open house pertama kalinya di Hari Raya Idul Fitri sejak menjabat presiden pada Oktober 2024. Open house Prabowo digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dilansir detikNews, Prabowo akan mengawali hari raya Lebaran dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selama ini, Prabowo melaksanakan salat Id di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

Yusuf menyebut Prabowo akan mengarah ke Istana setelah menunaikan salat Id. Disebut akan ada para pejabat negara, tokoh nasional, hingga duta besar yang akan datang.

Prabowo diagendakan langsung mengadakan open house setelah menjalankan salat Id di Istiqlal. Acara itu mengundang para pejabat negara, tokoh nasional hingga duta besar.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," ujar Yusuf.

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," imbuhnya.

Yusuf menyebut kegiatan open house juga mengundang warga. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menjelaskan bagi masyarakat umum yang ingin ke Istana dapat masuk lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Majapahit. Pihak Istana mempersilakan masyarakat langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," kata Yusuf.

(dai/dai)

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar acara open house atau Gelar Griya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari pertama Lebaran, Senin (31/3/2025).

Open house di Istana Merdeka akan digelar pukul 09.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

• Jadi Lokasi Prabowo dan Gibran Shalat Id, Ini 10 Fakta Menarik Masjid Istiqlal
• 40 Balasan Ucapan Selamat Idul Fitri Biar Tak Hanya Jawab “Sama-sama”

"Gelar Griya (open house) akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, dikutip Kompas.com, Senin (31/3/2025).

Bisa masuk lewat gerbang Sekretariat Negara

Masyarakat umum yang ingin mengikuti open house bersama Presiden RI, dapat datang ke Istana melalui gerbang utama Sekretariat Negara.

Akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat.

"Masyarakat langsung datang. Silahkan tanpa mendaftar," kata Yusuf, dikutip dari Kompas.com, Senin (31/3/2025).

Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah masyarakat umum yang dapat masuk untuk mengikuti open house tersebut.

Batas maksimum jumlah masyarakat yang mengikuti open house menyesuaikan kapasitas Istana Merdeka, demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di Idul Fitri, seperti disampaikan Yusuf.

Prabowo akan menghadiri open house di Istana Merdeka usai menjalankan shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Selain dihadiri masyarakat umum, open house di Istana Merdeka juga mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, tokoh masyarakat, serta ketua umum partai politik.

Yusuf mengatakan, acara open house merupakan wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para duta besar negara sahabat, tokoh nasional, dan masyarakat umum.

• Keistimewaan Keris Bali, Hadiah dari Prabowo untuk Erdogan
• Anugerah Desa Wisata Indonesia Akan Tetap Dilanjutkan pada Kabinet Prabowo-Gibran

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)