Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) mengimplementasikan visi dan misi Kabinet Merah Putih, terutama dalam mewujudkan astacita yang menjadi landasan pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa KSP bertugas mengawal jalannya kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi dan misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan astacita sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata A.M. Putranto dalam forum diskusi bertajuk Kolaborasi RRI News dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Astacita di Jakarta, Jumat.

Salah satu inisiatif strategis yang dia soroti adalah kebijakan delapan program percepatan. Kedelapan kebijakan tersebut termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa KSP telah melakukan transformasi dengan membentuk lima kedeputian yang masing-masing membawahi kementerian-kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, dalam hal komunikasi publik, Putranto menekankan akan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penyiaran, termasuk RRI.

Menurut dia, RRI berperan sebagai saluran yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, menyediakan wadah aduan publik, edukasi masyarakat, serta sebagai platform untuk memerangi hoaks.

"RRI dapat menjadi kanal aduan publik, sarana edukasi, dan platform fact-checking untuk melawan hoaks," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi R. Wijaya Kusuma Wardhana menuturkan bahwa astacita terus disosialisasikan dan diseminasikan secara intensif, secara masif, dan sistemik.

Hal itu, kata dia, guna membangun pengetahuan, pemahaman, dukungan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkannya.

"Terkait dengan inilah peran media penyiaran, termasuk RRI, sangat dibutuhkan. RRI memiliki jaringan yang siarannya dapat menembus hingga daerah terpencil yang ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Wijaya juga mengapresiasi forum tersebut sebagai upaya untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online.

Dengan demikian, kata dia, program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencakup aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur.

"Saya bertemu dengan Pak Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. Kita membicarakan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang tentunya perlu kita selesaikan. Utamanya untuk lebih mendorong terselenggaranya transformasi digital di instansi pemerintah," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan perjalanan transformasi digital Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Rini juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah berfokus untuk melakukan penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih (KMP), salah satunya di KSP.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga itu mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, pengelolaan isu strategis, dan diseminasi informasi.

"Kami juga mengucapkan terima kasih Pak KSP dan tim sejak awal berdirinya selalu berada bersisian dengan Kementerian PANRB di dalam mendorong reformasi birokrasi dan kerja sama ini tentunya akan terus kita lanjutkan, kolaborasi ini juga akan terus kita lanjutkan tentunya dalam kerangka untuk mencapai apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap Rini.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto berharap dengan dukungan dari Kementerian PANRB dari sisi penguatan dan penataan pada aspek tata kelola, kelembagaan, maupun SDM aparatur KSP dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari Kementerian PANRB dan beserta jajaran. Tadi saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas yang kami hadapi, dengan perubahan-perubahan nomenklatur yang nantinya ke depan sudah tidak sama dengan yang terdahulu," pungkas Putranto.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin sinergitas dengan Kantor Staf Presiden serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk menindaklanjuti arahan presiden terkait validasi data.

Dalam rilis yang disiarkan oleh pihaknya di Jakarta pada Selasa, Mensos pada pertemuan hari itu bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.

“Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data,” Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

Dalam pertemuan tersebut, Gus ipul juga menerangkan berbagai program dari Kemensos yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya ialah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini, lanjutnya menjadi unggulan dari Kemensos.

“Untuk itu kami berharap agar selalu mendapat pendampingan dari Kantor Staf Presiden dan BPPIK dalam realisasinya. Jika ada masukan dalam pelaksanaan atau prosedur (program) dari Kemensos akan coba kami sesuaikan,” imbuhnya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan mobil Maung yang diproduksi PT Pindad nantinya juga bakal digunakan oleh kepala daerah.

Tapi, produksi Maung saat ini masih akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

“Tunggu dulu lah. Tahap pertama pasti (untuk) menteri. Baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi, kita lanjutkan untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu,” ujar Pras di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Ia menyampaikan, saat ini Pindad sudah mulai melakukan produksi untuk Maung yang bakal dipakai jajaran Kabinet Merah Putih.

Tapi, Pras mengaku tak hafal berapa jumlah unit yang diproduksi saat ini.

“Iya, mulailah, mulai kita produksi. Saya enggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengungkapkan, pada 100 hari pertama ini rencananya bakal ada 5.000 unit Maung yang diproduksi.

Sementara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nantinya bakal memproduksi total 10.000 unit Maung.

Ia juga menyampaikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk memproduksi Maung 70 persennya berasal dari dalam negeri, sementara 30 persennya dari Korea.

Komisi XIII DPR RI meminta KSP segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan internal sesuai dengan tupoksi.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan bahwa PT Pindad (Persero) ditargetkan untuk memproduksi 5.000 unit mobil Pindad Maung dalam 100 hari kerja.

Menurut ia, mobil tersebut bakal menjadi kendaraan dinas pejabat kabinet hingga eselon satu di kementerian dan menjadi kendaraan dinas yang diwajibkan.

"Untuk program itu (produksi) 10 ribu ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa mobil yang semula merupakan kendaraan taktis untuk prajurit itu kini sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 persen.

"Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea, Mercy (Mercedes), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Menurut ia, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10).

Sejumlah menteri pun ramai-ramai menyatakan siap jika diperintahkan menggunakan Pindad Maung untuk aktivitas dinas sehari-hari, mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto memaparkan sejumlah rencana kerja Kantor Staf Presiden (KSP) untuk tahun 2025 pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Putranto menjelaskan pada tahun 2025 ada dua program yang akan dilakukan KSP untuk mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin negara.

"Untuk tahun depan ada dua program yang masuk pagu alokasi anggaran, yakni penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wapres, serta program dukungan manajemen," kata Putranto saat menjelaskan hal tersebut kepada anggota Komisi XIII DPR RI.

Ia mengatakan untuk tahun 2025, total pagu alokasi anggaran KSP sebanyak Rp108.234.689.000 yang akan terbagi dalam dua program tersebut guna menjalankan sejumlah kegiatan ke depan.

Sedangkan untuk program dukungan manajemen, pagu alokasi anggaran yang disiapkan sebanyak Rp98.033.211.000 dengan kegiatan berupa penyelenggaraan dukungan untuk manajemen KSP.

Putranto menambahkan jumlah pagu anggaran untuk KSP pada tahun 2025 itu berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Negara pada 25 September 2024 terkait penyampaian pagu alokasi untuk bagian anggaran.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024