Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan sendiri hingga akhirnya menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, ia enggan mengungkap apa pertimbangan Prabowo sehingga menolak Hasan Nasbi mundur.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, memiliki penilaian pribadi terhadap Hasan Nasbi yang sudah menjadi Kepala PCO sejak era Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Prasetyo sendiri membenarkan, dirinya telah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala PCO dan pada akhirnya ditolak Prabowo.

Ia juga menampik bahwa pertimbangan Prabowo menolak pengunduran Hasan Nasbi dikarenakan persoalan dana operasional di PCO.

"Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bukan Jubir Timses

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengingatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO untuk memahami bahwa pernyataannya mewakili institusi negara.

Karenanya, Hasan Nasbi yang tak jadi mundur dimintanya belajar dari kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia juga meminta pihak Istana untuk mengevaluasi cara komunikasi pemerintah kepada publik. Terutama dalam merespon isu-isu sensitif.

"Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus," ujar Syamsu Rizal.

Soal pernyataan Hasan Nasbi dalam menanggapi teror kepala babi kepada redaksi Tempo, ia menilai bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan seharusnya menjawab sesuai konteks.

Bukan malah menjawab dengan canda, padahal teror tersebut merupakan bentuk ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," ujar Syamsu Rizal.

Diketahui, Hasan Nasbi mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Sosok Hasan Nasbi sendiri menjadi kejutan saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Padahal berita mundurnya ia dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO ramai menjadi pemberitaan pada Selasa (29/4/2025).

Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik agar tidak menjadikan efisiensi anggaran oleh pemerintah sebagai penyebab tunggal melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prasetyo mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, efisiensi belanja pemerintah hanya salah satu aspek tersebut.

"Kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Oleh sebab itu, ia meminta agar melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang, yaitu efisiensi anggaran.

"Maka melihatnya mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," kata Prasetyo.

Lagipula, menurut dia, belanja pemerintah di awal tahun memang belum mencapai puncaknya.

Biasanya, pemerintah daerah (pemda) akan menggelontorkan belanja pada akhir tahun.

Prasetyo mengatakan, efisiensi sejatinya hanya realokasi untuk pos belanja yang lebih penting dan lebih produktif.

Tak heran, meski pos belanja pemerintah menurun, terjadi ekspansi di sektor pertanian yang turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kita dari bidang pertanian mencapai di atas 10 persen. Bidang-bidang yang lain juga tumbuh positif, jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kira-kira memandang sesuatunya harus secara utuh," kata dia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 tak lepas dari kebijakan berbagai negara di dunia, yang berpengaruh pada Indonesia.

Hal ini terlihat ketika harga emas dunia, sebagai aset safe-haven atau lindung nilai, merangkak naik, begitu pula dengan haga emas dalam negeri yang sempat tembus Rp 2 juta per gram.

"Jadi memang banyak faktor, apalagi sekarang mohon maaf, geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru, kan gitu. Bertambah baru sekarang di India dan di Pakistan bersitegang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year).

Angka pertumbuhan ini relatif turun dibanding pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2024 yang sebesar 5,11 persen.

"Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 terkontraksi 0,98 persen, di mana kontraksi pertumbuhan ekonomi secara kuarter ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi RI disebabkan karena adanya kontraksi konsumsi pemerintah yang menurun dibanding tahun lalu.

Pada periode ini, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38 persen secara tahunan dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar minus 0,08 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh pesat 19,90 persen dan berkontribusi 1,09 persen ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi dengan santai terkait dengan narasi Presiden Prabowo Subianto merindukan momen makan nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Betul,” kata Prasetyo singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut soal kapan Prabowo akan kembali bersilaturahmi dengan Megawati untuk menikmati nasi goreng khasnya, Prasetyo menyebut bahwa kerinduan itu sudah cukup lama terpendam.

“Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tetapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua,” ujar Prasetyo, merujuk pada pertemuan yang sudah sempat terjadi antara Megawati dan Prabowo.

Namun, saat didesak kapan lagi momen makan nasi goreng itu akan terulang, Prasetyo menjawab dengan diplomatis.

“Sedang diatur, tenang aja,” ungkapnya sambil memberi isyarat bahwa komunikasi dan kedekatan keduanya masih terus terjalin.

Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu selama 1,5 jam di kediaman pribadi Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). Keduanya disebut bertemu dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut pertemuan antara keduanya merupakan pertemuan kekeluargaan.

Dasco menyebut pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dia mengaku tidak tahu apa saja isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketu Umum PDIP itu, namun dia memastikan keduanya bertemu untuk membahas masa depan negara.

"Saya enggak tahu persis tapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan," paparnya kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

Dasco mengaku pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah elite Gerindra dan pejabat Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah Dasco, Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, politisi Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, politisi Gerindra sekaligus Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari pihak Megawati, Dasco mengungkap ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yang juga mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5, Budi Gunawan.

"Di sana ditemenin oleh pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain," ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Adapun Dasco turut mengungkap pertemuan itu lebih banyak berlangsung secara empat mata antara Prabowo dan Megawati. Saat ditanya apabila pertemuan keduanya dapat dibaca sebagai sinyal PDIP untuk merapat ke pemerintahan Prabowo, Dasco mengaku tidak tahu

Namun, dia memastikan kedua tokoh itu bertukar pikiran mendalam tentang Indonesia.

"Dan pertemuan penuh keakraban saya lihat, kita denger lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenernya," ungkap Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Kami berharap bisa dikelola oleh teman-teman di danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Apalagi, kata Prasetyo, sejauh ini setelah menggunakan jasa tim audit internal ada beberapa aset negara seperti GBK yang hasil pengelolaannya belum optimal.

Dia menjelaskan bahwa kawasan GBK, termasuk Hotel Sultan yang berada di dalamnya, akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

“Nah berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian, ini seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara,” ungkapnya.

Namun, Prasetyo menjelaskan bahwa pengalihan ini memerlukan proses yang berbeda karena karakter lembaga pengelolanya tak sama.

“Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU. Ini kan pasti berbeda dengan BUMN, jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif.”

Lebih jauh, Mensesneg mengungkapkan alasan utama mengapa pengelolaan dialihkan ke Danantara agar lebih menguntungkan dan profesional.

Meski pengelolaan selama ini dinilai berjalan lancar, hasil audit internal menunjukkan bahwa masih ada potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal

“Kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa, kami menggunakan tim audit internal GBKP bahwa hasilnya belum optimal,” tegasnya

Selain kawasan GBK, pemerintah juga merencanakan pengelolaan aset strategis lain seperti Kemayoran yang juga berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Termasuk aset lainnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII),

“Ada rencana [juga untuk TMII], tetapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Prasetyo.

Sementara itu mengenai status sengketa lahan Hotel Sultan, Mensesneg memastikan prosesnya hampir selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara gitu," pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tengah diatur.

Meski ia tidak bisa memastikan, pertemuan itu bakal terlaksana kembali atau sebaliknya.

Hal ini menanggapi kelakar Megawati yang mengungkapkan bahwa hingga kini Presiden Prabowo Subianto masih ‘merindukan’ nasi goreng buatannya, saat berpidato dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo juga membenarkan, Prabowo memang kangen dengan nasi goreng buatan Megawati.

Perasaan kangen itu sudah berlangsung lama, namun telah diobati saat pertemuan terakhir beberapa waktu lalu.

"Betul. Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah Alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkelakar hingga kini Presiden Prabowo Subianto masih ‘merindukan’ nasi goreng buatannya, saat berpidato dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Awalnya, Megawati berkelakar dirinya, yang sudah menjadi Presiden ke-5 RI dan ketua umum partai, masih diminta memasak untuk kadernya.

Dia pun kemudian menyinggung ada seorang Presiden yang ingin dibuatkan nasi goreng secara khusus olehnya.

“Yang masih nanyain (nasi goreng) terus itu tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Hayo? Presiden,” ucap Megawati disambut tepuk tangan dan tawa para hadirin.

Setelah itu, Megawati pun menirukan ucapan Prabowo yang menanyakan kapan akan bisa menikmati kembali nasi goreng tersebut.

“Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Presiden sopo yo?” kata Megawati.

Melihat suasana ruangan yang semakin riuh dan penuh tawa, Megawati pun bertanya siapa yang ingin mencicipi langsung masakannya.

"Itu seneng banget loh, nanti tak buatin, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan,” pungkas Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara rasetyo Hadi mengatakan, permintaan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi berkaitan dengan proses pembenahan.

permintaan itu tertuang dalam surat edaran Danantara bernomor S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 perihal Arahan Terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.

"Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo, permintaan penundaan itu wajar-wajar saja jika alasannya untuk pembenahan.

Sebab, jika RUPS dan aksi korporasi dilakukan saat ini, pembenahan yang tengah dilakukan sulit selesai.

Terlebih, RUPS bisa beragendakan pergantian direksi perusahaan dan langkah lanjutan yang dilakukan korporasi.

"Ya itu wajar-wajar aja, kan gitu. Karena begini misalnya contoh tadi RUPS ya, kalau proses pembenahan, evaluasi pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS," ucap Prasetyo.

"Nanti sudah terpilih (jajaran yang baru), nanti kan harus dibenahi lagi. Kira-kira begitu loh, semangatnya tuh seperti itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Danantara meminta BUMN dan anak usahanya yang belum berstatus terbuka (Tbk) untuk menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini tertuang dalam surat edaran Danantara bernomor S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 perihal Arahan Terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.

1. Menunda seluruh Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung BUMN (kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik) sebelum mendapatkan kajian dan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu dari BPI Danantara dan Holding Operasional.

2. Seluruh kegiatan aksi korporasi (termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, divestasi) dan kontrak jangka panjang yang signifikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional.

3. Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional.

Terkait arahan itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa hal ini dilakukan karena Danantara sebagai pemegang saham seluruh BUMN ingin memastikan operasional perusahaan-perusahaan pelat merah dijalankan dengan baik dan efisien.

"Ini kan Danantara sebagai pemegang saham sekaligus kan untuk melihat operasional ini secara baik dan benar dan untuk lebih menciptakan value dan lebih mengefisiensikan," ujar Rosan, dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal mengelola sejumlah aset negara, misalnya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Hotel Sultan.

Menurutnya, hal itu karena pengelolaan aset perlu dibenahi, meski tidak ada kesulitan berarti ketika pengelolaan sejumlah aset selama ini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Kalau berjalan lancarnya (pengelolaan di bawah Kemensetneg), iya. Tetapi setelah satu, coba kita pelajari di situ, kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Namun, berdasarkan hasil analisis menggunakan tim audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pengelolaan selama ini belum optimal.

Ia meyakini, Danantara bisa mengelola aset-aset tersebut lebih optimal.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional, sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengelolaan Hotel Sultan disertakan ke Danantara lantaran masih berada di kawasan GBK.

Adapun sengketa lahan yang terjadi di Hotel Sultan tinggal menunggu waktu untuk selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara," jelas Prasetyo.

Prasetyo bilang, mekanisme penyerahan aset negara tersebut kemungkinan berbeda dengan penyerahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, GBK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik lembaga pemerintah.

"Kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Betul," kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menanggapi pertemuan kedua ketua umum itu sebenarnya sudah terlaksana pada 7 April 2025 saat Presiden Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan perdana sejak Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, atau setelah pertemuan terakhir Prabowo-Megawati pada Oktober 2023.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

Namun demikian, Prasetyo mengaku akan mengatur kembali pertemuan keduanya, terutama setelah pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo yang rindu nasi goreng buatan putri Presiden Pertama RI tersebut.

"Sedang diatur, tenang aja," kata Prasetyo.

Adapun Megawati kembali mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

"Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak," ujar Megawati.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo hanya masalah waktu.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan pertemuan akan terjadi.

Pertemuan antara dua tokoh ini terakhir terjadi pada Desember 2024.

"Kalau masalah ketemu kedua tokoh bangsa, Pak Presiden ke-7 dan Pak Presiden Prabowo, ini masalah waktu. Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokkan waktunya ada yang belum, belum ketemu begitu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Ia pun membantah kedua tokoh itu tengah menghindari pertemuan karena khawatir dengan anggapan masyarakat terkait adanya pengendalian oleh satu pihak dan isu matahari kembar.

Prasetyo meminta masalah ini tidak ditafsirkan macam-macam.

"Enggak ada begitu-begitu, ini kan hanya analisis Anda. Jadi jangan ditafsirkan ke mana-mana meskipun belum ketemu," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ke depan pun berada dalam kerangka silaturahmi.

Terlebih, Jokowi sudah menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan.

Prabowo adalah satu-satunya Presiden di Indonesia saat ini.

"Kalau untuk pemerintahan, beliau (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilah yang boleh dianggap beliau mempengaruhi Pak Presiden Prabowo, itu tidak ada. Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo," tandasnya.