KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).

Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.

"Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.

Dok.Humas BNPT Karorenhukmas BNPT Brigjen Pol Tejo Wijanarko saat melakukan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

"Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.

Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengenalkan program penanggulangan terorisme melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme (RAN PE) kepada delegasi Rusia saat menerima kunjungan delegasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan BNPT RI berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik kementerian ataupun lembaga, dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme melalui RAN PE.

"Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021, disahkan RAN PE yang bertujuan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme," kata Ibnu dalam kunjungan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 pun menjadi dasar bagi BNPT RI untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Di sisi lain, dirinya berharap BNPT RI dapat terus menjalin kerja sama dengan pihak Rusia terkait pertukaran data dan informasi penanggulangan terorisme.

"BNPT RI dapat terus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Rusia dalam bidang penanggulangan terorisme sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan delegasi Rusia, Vladimir Bulavin mengungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antarkedua belah pihak dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan berbagai program penanggulangan radikal terorisme dari kedua belah pihak.

"Pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta semakin memperkuat kemampuan kedua negara dalam proses penanggulangan radikal terorisme," ucap Bulavin.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Roedy Widodo, Direktur Kerja sama Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, serta Inspektur BNPT RI Catur Imam Pratignyo.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengikuti presentasi uji publik sebagai tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 karena telah konsisten memberikan informasi secara efektif.

"Saya kira kami patut bersyukur BNPT dapat mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade. Ini momen yang baik," kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko usai presentasi di Jakarta, Selasa (12/11) seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ia menuturkan BNPT berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, yang ditunjukkan melalui konsistensi dalam memenuhi hak publik atas informasi dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Dia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan BNPT membuahkan hasil yang baik melalui penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) sehingga dapat mengikuti presentasi uji publik.

"Sampai hari ini kami terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif," tuturnya.

Tejo mengatakan terdapat beberapa strategi yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

Strategi dimaksud, yakni selalu berupaya memberikan informasi dengan cermat dan akuntabel karena banyak informasi yang juga dikecualikan di BNPT mengingat tugas BNPT yang berkaitan dengan terorisme.

"Akan tetapi, secara umum BNPT berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," ucap dia.

Selain berkomitmen memberikan informasi secara cermat, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Visi dan 8 Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu mengoptimalkan pengelolaan laman resmi dan media.

Dirinya menyebutkan pengoptimalan laman resmi dan media dilakukan dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membangun deteksi dini radikal terorisme, meningkatkan proses layanan permintaan informasi publik yang sistematis, hingga meningkatkan sinergi antar badan publik yang membidangi politik dan keamanan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Kairo untuk mewaspadai ideologi kekerasan dengan memegang teguh nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow bertajuk “Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Markaz Syekh Zayed, Kairo, Mesir, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Deradikalisasi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Akhmad Nurwakhid mengatakan bahwa Pancasila merupakan kunci utama untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan.

“Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur agama dan budaya Nusantara untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Penyebaran ideologi kekerasan, lanjut dia, telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Waspadai ideologi kekerasan, penyebarannya telah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, latar belakang, pendidikan, hingga suku bangsa," lanjutnya.

Dok.Humas BNPT Narasumber Talkshow ?Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme? yaitu Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo, Direktur Deradikalisasi Brigjen Pol Akhmad Nurwakhid, Laksamana TNI Imam Subekti, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution, dan Direktur PHI Imam Subekti.

Sementara itu, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa melawan paham terorisme merupakan salah satu jalan untuk mencapai peradaban yang lebih baik.

“Melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme di Mesir bagi pelajar Indonesia yang mayoritas tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan anggota sebanyak 15.000 orang.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme terhadap WNI yang ada di kairo yang sebagian besarnya adalah para pelajar," ucapnya.

Perlu diketahui, dalam acara tersebut, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) Imam Subekti turut menyampaikan beragam strategi pencegahan terorisme yang dapat dilakukan WNI di Kairo.

Parigi (ANTARA) - Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah, menggelar kegiatan Kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri) untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Parigi Moutong.

"Kegiatan ini digagas langsung oleh FKPT Sulawesi Tengah, yang merupakan mitra strategis dari BNPT. Kami berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kenduri ini, dapat berkontribusi aktif di lingkungannya, untuk bisa membantu BNPT, berkontribusi dalam hal mencegah paham radikal terorisme, khusus di lingkungan kelurahan dan desa," kata penjabat BNPT RI Muhammad Lutfi di Parigi, Sabtu.

Dia menjelaskan terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia (HAM), sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia. Yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman, atau pun hak untuk hidup.

"Kejahatan terorisme tidak terkait dengan agama tertentu, karena semua agama yang ada di dunia, tidak satu pun yang mengajarkan tentang kekerasan maupun tindakan terorisme," katanya menegaskan.

Lanjut dia, jika dilihat dari dampaknya, terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Namun, juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan hingga sosial budaya.

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, tanpa memandang suku, ras, agama dan negara," ungkapnya.

Dia mengungkapkan penyebaran paham radikal di media sosial, sangat marak digencarkan oleh kelompok radikal terorisme. Para pemuda dan pemudi, adalah target utama penyebaran paham dan perekrutan.

"Kami mengajak semua pihak, untuk lebih memahami betapa pentingnya peran serta dalam mencegah radikalisme dan terorisme," harapnya.

Sementara itu, Danramil Parigi Kapten Abdul Hafid mengatakan kegiatan itu diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, terkait upaya pencegahan potensi tindakan radikalisme dan terorisme.

"Adanya pencegahan teroris di Kabupaten Parigi Moutong ini, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Kenduri BNPT dan FKPT Sulteng diikuti puluhan peserta dari berbagi perwakilan diantaranya Kepala Desa, unsur TNI dan Polri yakni Babinsa dan Bhabinkabtibmas, pemerintah kabupaten, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jurnalis media lokal.

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung. Keduanya merupakan jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Kepala Lapas Tulungagung Raden Budiman P Kusumah mengatakan kedua narapidana tersebut adalah GDR dan M. Sebelumnya mereka menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob Cikeas.

"Proses pemindahan dilakukan sesuai SOP yang ketat, dengan didampingi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror," kata Raden Budiman P Kusumah, Jumat (8/11/2024).

Narapidana jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut harus menjalani pemidanaan selama tiga tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim.

"Napiter yang baru saja dipindahkan ini akan menjalani sisa masa pidana dengan mengikuti program-program pembinaan yang telah kami siapkan di Lapas Tulungagung," ujarnya.

Terkait keberadaan narapidana itu pihaknya akan melakukan standar pelayanan pemasyarakatan. Keduanya juga akan mendapatkan pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diagendakan.

"Harapan kami ketika pemidanaan sudah selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya," imbuh Budiman.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Kami berharap para tokoh muda lintas agama memiliki daya imun dan mampu melakukan kontra pemahaman terhadap paham radikal terorisme

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengintensifkan pencegahan terorisme kepada lembaga pendidikan, keagamaan dan kepemudaan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama atau "Gembira Beragama".

Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso di Kulon Progo, Rabu, mengatakan hasil riset BNPT 2023 menunjukkan pergerakan penyebaran paham radikal terorisme dengan berbungkus pemahaman keagamaan merambah kelompok perempuan, anak dan remaja atau Generasi Z melalui berbagai modusnya, baik secara daring maupun di masyarakat.

"Gerakan terorisme juga masuk ranah politik mengubah pendekatan dari pendekatan kekuatan jadi pendekatan lembut. Dari strategi bullet jadi ballot strategy atau dari peluru ke sosial. Hal ini perlu dicegah dengan program Gembira Beragama," kata Dewo Isnu Broto Imam Santoso.

Ia mengatakan terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyebaran paham radikal terorisme hingga saat ini terus menyebar di masyarakat
bahkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jaringan terorisme global, khususnya ISIS dan AlQaeda beserta afiliasinya, masih terus menebar ancaman secara global termasuk di Indonesia.

Begitu juga Jamaah Islamiyah terus melakukan rekruitmen, kajian dan pelatihan untuk penguatan organisasi mereka yang tersebar melalui kelompok-kelompok kecil di daerah, terutama melalui lembaga pendidikan, keagamaan dan kepemudaan.

"BNPT dalam penanggulangan terorisme di Indonesia mengoordinasikan seluruh Kementerian dan lembaga melaksanakan strategi nasional penanggulangan terorisme guna mewujudkan ketahanan publik melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Sehingga terwujud keterlibatan masyarakat yang
didukung kolaborasi seluruh komponen bangsa," katanya.

Isnu juga mengatakan setiap warga negara memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap bahaya ideologi kekerasan, radikalisme dan terorisme. "Kami berharap para tokoh muda lintas agama memiliki daya imun dan mampu melakukan kontra pemahaman terhadap paham radikal terorisme," katanya.

Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kol Sus Harianto menegaskan Gembira Beragama menjadi upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Pihaknya mengajak anak-anak muda lintas iman di wilayah Kabupaten Kulonprogo berdialog dan menyampaikan pengalaman yang dialami.

"Kita harus menguatkan kerangka berpikir. Inilah kejahatan ekstraordinary. Kejahatan serius yang menyasar skala Nasional hingga global. Pelibatan masyarakat, kita terus gelorakan dan kuatkan pencegahan paham radikal ekstrim dan terorisme," kata Kol Sus Harianto.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto khususnya dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Arahan Presiden itu negara harus kuat. Bagaimana menjaga kesatuan serta kebinekaannya, walaupun berbeda tapi satu tujuan," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Ideologi kita adalah pancasila, ini ideologi yang harus dipertahankan jangan sampai tergerus dengan pengaruh-pengaruh ideologi kekerasan," imbuhnya dalam wawancara singkat seusai kegiatan rapat dengar (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, pada Rabu (30/10/2024).

Eddy menjelaskan bahwa ideologi kekerasan ini terus bertransformasi dan mencari pola-pola pendekatan baru. Maka, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi suatu hal yang krusial.

Hal ini pula yang mendasari hadirnya tagline BNPT, yakni 'Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan'.

"Ideologi yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan terus bertransformasi mencari jalan, dengan berbagai cara dan momentum untuk melakukan proses radikalisasi, baik secara offline maupun online. Maka kami berkolaborasi dengan K/L terkait, akademisi, dan elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan. Kami punya tagline Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunanjar meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan aktif dalam memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai ideologi Pancasila sebagai salah satu upaya menanggulangi aksi terorisme di dalam negeri.

"BNPT bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kebangsaan ideologi Pancasila kita," kata Agun saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Agun, terorisme merupakan aksi yang bertujuan merusak ideologi bangsa. Motif dari aksi terorisme pun beragam, mulai dari politik hingga kekuasaan.

Perusakan pemahaman ideologi itu dapat berujung pada tindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan banyak orang.

Oleh karena itu, Agun menekankan pentingnya mencegah penyebaran ideologi terorisme sejak dini sebelum berkembang jadi kelompok separatis.

Tidak hanya itu, Agun juga meminta BNPT serius memantau penanganan narapidana terorisme di lembaga permasyarakatan guna mencegah ideologi terorisme menguat di lingkungan lapas.

"Di lembaga permasyarakatan, apakah memang sudah efektif dilakukan? pemberi materinya siapa? yang memberikan itu siapa? biaya penanganan beberapa? saya belum mendalami itu, saya harap itu jadi perhatian terima kasih," ujarnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunanjar meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan aktif dalam memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai ideologi Pancasila sebagai salah satu upaya menanggulangi aksi terorisme di dalam negeri.

"BNPT bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kebangsaan ideologi Pancasila kita," kata Agun saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Agun, terorisme merupakan aksi yang bertujuan merusak ideologi bangsa. Motif dari aksi terorisme pun beragam, mulai dari politik hingga kekuasaan.

Perusakan pemahaman ideologi itu dapat berujung pada tindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan banyak orang.

Oleh karena itu, Agun menekankan pentingnya mencegah penyebaran ideologi terorisme sejak dini sebelum berkembang jadi kelompok separatis.

Tidak hanya itu, Agun juga meminta BNPT serius memantau penanganan narapidana terorisme di lembaga permasyarakatan guna mencegah ideologi terorisme menguat di lingkungan lapas.

"Di lembaga permasyarakatan, apakah memang sudah efektif dilakukan? pemberi materinya siapa? yang memberikan itu siapa? biaya penanganan beberapa? saya belum mendalami itu, saya harap itu jadi perhatian terima kasih," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengajak semua pihak untuk berperan melindungi pemuda dari ideologi kekerasan pada momentum Sumpah Pemuda kali ini.

Menurutnya, pemuda merupakan penerus bangsa sehingga penting bagi negara dan seluruh pihak untuk melindungi pemuda dari bahaya ideologi kekerasan.

"Gunakan pendekatan kekinian untuk menjangkau generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membangun sikap toleran," kata Eddy saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 di Kantor Pusat BNPT, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/10/2024), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.

Dia menyebutkan, pendekatan kekinian dalam langkah nyata yang menyentuh langsung remaja dengan memperkokoh ideologi Pancasila dilakukan untuk mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Di sisi lain, ia berharap seluruh jajaran BNPT bisa merefleksikan berbagai nilai agung Sumpah Pemuda.

"Dengan demikian, BNPT dapat menguatkan karakter bangsa dan mengibarkan semangat Merah Putih dalam diri pemuda Indonesia," tuturnya.

Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Hari Sumpah Pemuda, yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, menjadi momen refleksi bagi masyarakat untuk mengenang peristiwa bersejarah pada tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah di Nusantara bersatu dalam membangun kebangsaan negara Indonesia yang merdeka.

Tema yang diusung pada Hari Sumpah Pemuda Ke-96 adalah Maju Bersama Indonesia Raya Tema tersebut mengandung pesan kuat tentang sinergi dan kolaborasi, yang diharapkan mampu menjadi semangat untuk mengantarkan bangsa Indonesia meraih prestasi global.

Sementara itu, logo Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 ini berupa manifestasi dari jiwa muda yang tak terbendung.

Peringatan puncak acara Hari Sumpah Pemuda Ke-96 akan digelar tanggal 28 Oktober 2024 di Anjungan Rumah Adat DI Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada pukul 19.00 WIB.

Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan perlindungan anak dari terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa anak-anak yang direkrut atau dieksploitasi oleh kelompok terorisme merupakan korban yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus karena mereka berisiko ditolak dan dikucilkan oleh masyarakat.

"Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban," kata Komjen Pol. Eddy dalam Dialog Tingkat Tinggi Melindungi Anak dari Terorisme di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Komjen Pol. Eddy menuturkan bahwa komitmen kerja sama sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam melindungi anak yang terafiliasi kelompok teror sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan serius tersebut.

Langkah itu pun telah sejalan dengan program kerja Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia selama ini telah mengimplementasikan pendekatan komprehensif dalam menangani ekstremisme kekerasan yang menargetkan anak melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020—2024.

Pendekatan komprehensif secara jelas tercantum dalam Fokus 1 Pilar 6 RAN PE. Meskipun Perpres akan segera berakhir, Pemerintah bertekad untuk memperpanjangnya sebagai bentuk keseriusan dalam menangani isu ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Ia mengatakan bahwa BNPT sejak 2021 menginisiasi Perpres RAN PE.

"Pada tahun ini perpres-nya sudah habis dan akan kami perpanjang,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim End Violence Against Children UNODC Alexandra Martins mengapresiasi inisiatif RAN PE yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan menekankan pentingnya kerja sama dalam upaya perlindungan anak.

"Kita harus mencari akar permasalahannya, melihat permasalahan ini dengan perspektif yang sama, dan bekerja sama dengan komunitas dan seluruh masyarakat," kata Alexandra.

Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, dia berharap perlindungan anak dari terorisme dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024