Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan asesmen sistem pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih Sumatera Barat, Padang, guna melindungi sarana dan prasarana objek vital nasional (sarpras obvitnas) di bawah PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan asesmen tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi penguatan kesiapsiagaan nasional, sebagai bagian dari program Prioritas Nasional Tahun 2025.

"Mitigasi manajemen risiko sangat penting, apalagi PLN memiliki peran strategis dalam menyediakan dukungan listrik 100 persen untuk wilayah Padang," kata Komjen Pol. Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Karena itu, BNPT, kata dia, memberikan pendampingan agar PLN UBP Teluk Sirih terlindungi dari potensi ancaman terorisme melalui kegiatan asesmen (7/5).

Selain asesmen, BNPT juga melakukan sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Minimum Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional.

Dia menuturkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di UBP Teluk Sirih, Sumatera Barat, lantaran wilayah itu merupakan salah satu lokasi prioritas dalam program Kesiapsiagaan Nasional 2025 melalui perlindungan sarana dan prasarana obvitnas.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power Wisnoe Satrijono menyampaikan apresiasi terhadap BNPT dan menyatakan optimisme bahwa perusahaannya dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan.

"Kami sangat senang dan bangga mendapatkan dukungan langsung dari Kepala BNPT dalam upaya implementasi Perban Nomor 3 Tahun 2020," ungkap Wisnoe dalam kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya terhadap aset fisik, tetapi juga sumber daya manusia.

PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih secara konsisten telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi radikalisme dari dalam, seperti mengadakan sosialisasi mengenai bahaya paham radikal dan terorisme serta menerapkan dan mematuhi prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) pencegahan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dirinya berharap Indonesia Power bisa terus menjadi perusahaan yang terdepan dalam menangkal penyebaran paham radikal dan mencegah potensi aksi terorisme.

Adapun sejak tahun 2022, BNPT telah melakukan asesmen pada 20 dari 36 unit bisnis pembangkitan PT PLN Indonesia Power, dengan target penyelesaian hingga akhir tahun 2026. Selain UBP Teluk Sirih, asesmen juga dilakukan di UBP Ombilin, Sumatera Barat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus penerima Brevet dan Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan di tengah era disrupsi teknologi, BIN yang genap berusia 79 tahun pada tanggal 7 Mei 2025, tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional semata dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Transformasi digital di tubuh BIN, penguatan analisis prediktif, dan investasi pada teknologi intelijen terkini adalah sebuah keniscayaan. Menjaga integritas dan profesionalisme personel intelijen di tengah kompleksitas tugas juga menjadi pondasi utama. Selain itu, sinergi antar lembaga dengan TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta lembaga terkait lainnya, menjadi elemen penting dalam efektivitas kerja BIN. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Jakarta, hari ini.

"Di usianya yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga merefleksikan tantangan berat di masa depan. Menjadi 'mata dan telinga' negara yang tajam dan terpercaya di tengah pusaran ancaman siber dan terorisme global membutuhkan bukan hanya kecakapan, tetapi juga komitmen tanpa batas untuk bangsa dan negara Indonesia. Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/25).

Bamsoet memaparkan ancaman siber bukan lagi sekadar peretasan situs web biasa. Kini, ancaman berubah menjadi spionase siber canggih, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, pencurian data sensitif berskala besar, hingga operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi contoh nyata. BIN dituntut tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memetakan aktor-aktor ancaman siber.

Upaya ini mencakup peningkatan kapabilitas intelijen sinyal, intelijen siber dan kolaborasi erat dengan BSSN, Kementerian Kominfo, serta penyedia layanan internet. Penguatan sumber daya manusia intelijen yang ahli teknologi siber dan penguasaan big data analytics serta kecerdasan buatan (AI) mutlak diperlukan.

"Indonesia dengan populasi pengguna internet di tahun 2024 mencapai 221,56 juta orang, menjadi target yang potensial. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2023, telah terjadi lebih dari 400 juta upaya serangan siber dan anomali trafik di Indonesia. Meskipun detail operasi BIN bersifat rahasia, perannya dalam memberikan peringatan dini dan analisis intelijen mendalam terkait potensi serangan siber terhadap target-target strategis nasional menjadi sangat krusial," ujar Bamsoet.

Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nol serangan terorisme. Sebuah pencapaian signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme. Laporan Global Terrorism Index terbaru menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dengan kategori 'medium impact of terrorism'. Menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas kelompok ekstrimis dan teroris.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif BIN dalam koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penangkapan pelaku terorisme, dan program deradikalisasi telah memberikan dampak positif dalam menekan aktivitas terorisme di Indonesia," tutup

(ega/ega)

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pengembangan kajian terorisme merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan nasional.

Dalam acara bedah buku di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Senin (5/5), ia menuturkan kajian terorisme bisa memberikan pencerahan melalui wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun BNPT menjalankan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan terhadap objek vital, serta kajian dan pemetaan daerah rawan terorisme.

Maka dari itu, Kepala BNPT memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar bekerja sama antara UI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan, Sumber Daya, dan Kerja Sama SKSG UI Maureen Pomsar Lumban Toruan berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju masa depan yang damai dan inklusif.

"Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang pertemuan antara pengetahuan, pengalaman, dan harapan bahwa bangsa ini mampu belajar dari masa lalunya dan menata masa depan yang lebih damai, adil, serta inklusif," tutur Maureen dalam kesempatan yang sama.

Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo pun berharap buku itu dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia dari ancaman terorisme.

"Buku ini merupakan bagian dari semangat pembelajaran bersama, fakta-fakta di dalamnya semoga bisa dimanfaatkan, terutama oleh kalangan akademisi. Terima kasih atas antusiasme semua pihak," ucap Irjen Pol. Sentot, yang juga merupakan penulis buku tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, di Kantor Kemdiktisaintek RI, Jakarta, Selasa (6/5).

"Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi," kata Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Mendiktisaintek menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

"Kami ingin ada terobosan yang santai, namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Menteri Brian.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Kami mengacu pada Tridarma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme," jelas Eddy.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

"Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif," ujar Wamen Fauzan.

Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang, Dirjen Dikti, Khairul Munadi, pelaksana tugas Direktur Belmawa Berry Juliandi, Staf Khusus Menteri, serta jajaran Deputi 1 dan 2 BNPT, termasuk Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, dan Kasubdit Intelijen BNPT.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ideologi dan menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan kampus.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, Selasa (6/5).

Pada kesempatan tersebut, Brian menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan tinggi sebagai benteng kebangsaan.

“Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi,” ujar Brian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Brian menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

“Kami ingin ada terobosan yang santai namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” tambah Brian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT, Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Kami mengacu pada tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme,” ujar Eddy.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

“Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif,” ujar Fauzan.

Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek Chatarina Muliana, juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

“Permen sudah memasukkan isu kekerasan dalam berbagai bentuk seperti perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi SARA. Paham ekstremisme berbasis kekerasan itu sangat abu-abu, sehingga pendekatan kolaboratif sangat penting,” jelas Chatarina.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, Dhahana Putra, telah mengumumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran calon anggota KY periode 2025–2030 melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-KY/05/2025.

Berdasarkan berkas pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2–23 Juni 2025 pukul 17.00 WIB melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat https://apel.setneg.go.id.

Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota KY periode 2025–2030, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Syarat lainnya, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan serta berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.

Turut menjadi syarat, antara lain, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan harta kekayaan.

Sementara itu, tata cara pendaftaran dimulai dengan membuat akun pada laman APEL, mengisi daftar riwayat hidup, serta mengunggah dokumen hasil pemindaian termasuk di antaranya SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan makalah.

“Makalah dengan tema ‘Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi KY’, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman,” demikian penjelasan Ketua Pansel.

Nantinya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 30 Juni 2025 melalui laman Kementerian Sekretariat Negara dan laman APEL.

Sebelumnya, Dhahana saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/5), mengatakan bahwa pansel mencari tujuh calon anggota KY untuk menggantikan komisioner saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Desember 2025.

Guna memeriksa rekam jejak para pendaftar, pansel berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Narkotika Nasional.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,” jelas Dhahana.

Pansel, imbuh Dhahana, mencari calon komisioner KY dengan latar belakang yang jelas dan bersih. Oleh sebab itu, pansel juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, hingga pakar hukum.

Sosialisasi pendaftaran berlangsung pada 6–28 Mei 2025. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, laman APEL, laman resmi KY, laman resmi MA, dan laman resmi Kementerian Hukum.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

LONDON - Delapan orang ditangkap dalam dua penyelidikan polisi antiterorisme yang terpisah di Inggris .

"Lima orang ditangkap di berbagai lokasi di Inggris pada hari Sabtu sebagai bagian dari penyelidikan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap sebuah rencana untuk menargetkan tempat tertentu," kata Kepolisian Metropolitan, dilansir BBC.

Empat orang - dua berusia 29 tahun, satu berusia 40 tahun, dan satu berusia 46 tahun - adalah warga negara Iran. Polisi mengatakan kewarganegaraan dan usia orang kelima masih dalam proses.

Tiga orang lainnya, semuanya warga negara Iran, ditangkap di London pada hari Sabtu sebagai bagian dari penyelidikan polisi antiteror yang terpisah. Polisi mengatakan kedua operasi itu tidak saling terkait.

Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper berterima kasih kepada polisi dan dinas keamanan "atas tindakan yang telah mereka ambil untuk menjaga keamanan negara kita".

Dia berkata: "Ini adalah peristiwa serius yang menunjukkan kebutuhan berkelanjutan untuk menyesuaikan respons kita terhadap ancaman keamanan nasional."

Dalam operasi penangkapan lima orang tersebut, empat orang ditahan berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Orang kelima ditangkap berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana (Pace).

Kelima orang tersebut ditangkap atas dugaan persiapan aksi terorisme.

Orang-orang tersebut ditangkap di Swindon, London barat, Stockport, Rochdale, dan Manchester dan masih dalam tahanan polisi.

Polisi mengatakan penyelidikan tersebut terkait dengan dugaan rencana untuk menargetkan "lokasi tertentu".

"Lokasi yang terkena dampak", yang tidak disebutkan namanya, telah diberitahu dan didukung oleh polisi, tambah Met.

Penyelidikan tersebut dipimpin oleh komando kontraterorisme Met, yang didukung oleh petugas dari Kepolisian Greater Manchester dan Kepolisian Wiltshire, serta petugas kontraterorisme dari seluruh negeri.

"Penyelidikan masih dalam tahap awal dan kami sedang menjajaki berbagai jalur penyelidikan untuk menetapkan potensi motivasi serta mengidentifikasi apakah mungkin ada risiko lebih lanjut bagi publik terkait masalah ini," kata Komandan Dominic Murphy, kepala komando kontraterorisme Met.

"Kami memahami bahwa publik mungkin khawatir dan seperti biasa, saya akan meminta mereka untuk tetap waspada dan jika mereka melihat atau mendengar sesuatu yang mengkhawatirkan mereka, segera hubungi kami."

Dalam operasi terpisah, Met mengatakan tiga pria, berusia 39, 44, dan 55 tahun, ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional di tiga alamat terpisah di London barat laut dan London barat dan telah ditahan sementara penggeledahan terus berlanjut.

Polisi mengatakan penyelidikan ini tidak terkait dengan penangkapan kelima orang tersebut.

LONDON, KOMPAS.com – Kepolisian Inggris mengumumkan pada Minggu (4/5/2025) bahwa mereka telah menangkap lima orang terkait dugaan persiapan aksi teroris. Empat dari mereka diketahui merupakan warga negara Iran.

Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi, antara lain London, Swindon, dan Greater Manchester.

Kelima orang yang ditangkap dijerat dengan tuduhan "tindak pidana terorisme," menurut pernyataan resmi dari Kepolisian Metropolitan London.

Kelima pria yang ditangkap, dengan rentang usia antara 29 hingga 46 tahun, ditahan oleh Kepolisian Antiterorisme pada Sabtu lalu.

Mereka diduga terlibat dalam "rencana untuk menargetkan suatu tempat tertentu," meskipun lokasi yang dimaksud belum diungkapkan. Hingga kini, mereka masih berada dalam tahanan.

Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk memastikan kewarganegaraan salah satu pria yang ditangkap, yang masih dalam proses identifikasi, kata pihak kepolisian.

Dominic Murphy, Kepala Kontraterorisme Kepolisian Metropolitan, menegaskan, penyelidikan ini berlangsung cepat dan pihaknya bekerja sama erat dengan pihak-pihak terkait untuk terus memberikan informasi terbaru.

"Penyelidikan masih dalam tahap awal, dan kami sedang menyelidiki berbagai jalur untuk menetapkan potensi motivasi serta mengevaluasi risiko lebih lanjut terhadap publik," tambah Murphy, sebagaimana diberitakan AFP.

Selain itu, tiga pria lainnya yang semuanya warga negara Iran, juga ditangkap di London dalam operasi terpisah yang dilakukan oleh Polisi Antiterorisme pada hari Sabtu.

Ketiga pria tersebut, yang berusia 39, 44, dan 55 tahun, dijerat dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang memberi otoritas lebih besar bagi penegak hukum untuk menangani "ancaman negara," termasuk campur tangan asing dan spionase.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Yvette Cooper, memberikan apresiasi kepada polisi dalam pernyataannya.

"Ini adalah peristiwa yang serius dan menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian respons terhadap ancaman terhadap keamanan nasional," ujar Cooper.

"Pemerintah terus bekerja sama dengan polisi dan badan intelijen untuk mendukung tindakan serta penilaian keamanan yang diperlukan guna menjaga keselamatan negara," jelas dia.

RIYADH, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi dua warganya atas tuduhan terkait terorisme pada Sabtu (3/5/2025).

Dengan demikian, jumlah eksekusi yang dilakukan sepanjang tahun ini telah mencapai sedikitnya 100 orang, menurut data yang dihimpun kantor berita AFP.

Dalam pernyataan yang diunggah Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui media sosial, kedua warga negara itu dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kegiatan teroris.

Mereka disebut bergabung dengan organisasi teroris, mengikuti pelatihan di luar negeri, serta mempelajari pembuatan bahan peledak.

"Setelah mereka dirujuk ke pengadilan yang berwenang, sebuah putusan dikeluarkan yang mengonfirmasi tuduhan terhadap mereka dan memerintahkan eksekusi mereka sebagai hukuman," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Mayoritas kasus terkait narkoba

Dari total 100 eksekusi sepanjang 2025, sebanyak 59 kasus berkaitan dengan kejahatan narkoba. Sebanyak 43 di antaranya melibatkan warga negara asing.

Kelompok advokasi hak asasi manusia mengkritik keras gelombang eksekusi ini. Salah satunya datang dari Reprieve, organisasi yang berbasis di Inggris.

"Karena Arab Saudi memposisikan dirinya sebagai pemain diplomatik yang positif, mitra internasional telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ujar Jeed Basyouni, Direktur Reprieve untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Dampaknya? 100 eksekusi dan terus bertambah sejak Januari, lebih dari setengahnya untuk pelanggaran terkait narkoba yang tidak mematikan setelah 345 eksekusi tahun lalu," lanjutnya.

Eksekusi terhadap pelaku kasus narkoba kembali diberlakukan pada akhir 2022, setelah sempat dihentikan hampir tiga tahun.

Angka eksekusi meningkat drastis

Data AFP mencatat, sedikitnya 338 eksekusi dilakukan Arab Saudi sepanjang 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari 170 eksekusi pada 2023 dan jauh lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yaitu 196 eksekusi pada 2022.

Pada April lalu, Amnesty International juga menyoroti lonjakan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan hukuman mati, terutama untuk kejahatan terkait narkoba.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan angka eksekusi tertinggi di dunia. Pada Maret 2022, kerajaan ini sempat dikecam secara internasional setelah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari.

Antara reformasi dan hukuman mati

Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tengah gencar mempromosikan citra sebagai negara yang lebih terbuka.

Investasi besar-besaran dilakukan di sektor pariwisata, olahraga, hingga persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Namun, sejumlah aktivis menilai bahwa praktik hukuman mati yang terus berlangsung bertentangan dengan semangat reformasi sosial yang diusung dalam agenda Vision 2030.

Pemerintah Arab Saudi berdalih, hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan hanya dijatuhkan setelah seluruh upaya banding hukum dilakukan.