“Nanti di AHU yang akan melakukan itu, tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kemendagri,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa nantinya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) akan menindaklanjuti jika ada ormas yang akan dibekukan.

“Nanti di AHU yang akan melakukan itu, tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kemendagri,” ucap Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, pengawasan terkait ormas merupakan tugas Kemendagri, sementara perihal status kelembagaan ormas menjadi wewenang Kementerian Hukum.

“Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kemendagri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, saya rasa arahan Presiden sudah jelas, ya, bahwa [jika] badan hukumnya dibekukan, itu pasti disampaikan ke kami,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan yang baru dibentuk memiliki tugas utama menegakkan aturan yang sudah ada terkait keberadaan dan kegiatan ormas di Indonesia.

Tito merinci bahwa ormas terbagi dalam dua kategori, yakni ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum namun terdaftar dalam pusat data pemerintah.

"Kalau ormas berbadan hukum, maka penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena mereka yang mengeluarkan izinnya," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5).

Sementara itu, imbuh dia, bagi ormas yang tidak berbadan hukum tetapi terdaftar di Kemendagri, maka sanksi administratif menjadi wewenang pihaknya.

Diketahui, Pemerintah resmi membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan pada Selasa (6/5).

Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) ini bertujuan menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Adapun Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan satgas ini bertugas menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Optimisme pada pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik seperti perang dagang, perubahan iklim dan kebijakan baru.

Meski begitu, Managing Partner dari Makes & Partners Yozua Makes mengatakan kepastian hukum di tengah para pebisnis harus terus dibangun.

Dia mengatakan Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang bersifat dinamis baik dari sisi ekonomi, kebijakan maupun hukum, pelaku usaha memerlukan lebih dari sekedar jawaban hukum.

"Mereka memerlukan antisipasi ke depan yang strategis. Diperlukan sinergi antara visi pelaku usaha dengan agenda kebijakan prioritas pemerintah seperti pengembangan iklim usaha yang ramah investasi, hilirisasi ekonomi, penataan arah BUMN dan sektor investasi yang merupakan prioritas, hingga penguatan sektor keuangan," ujar Yozua dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5/2025).

Hal ini terungkap dalam dialog eksekutif terbatas Indonesia Economic & Strategic Update 2025: Navigating Uncertainties in a Borderless Era yang diselenggarakan oleh Makes & Partners dengan menghadirkan pembicara terkemuka seperti Hashim S. Djojohadikusumo, Pandu Sjahrir, Dilhan Pillay Sandrasegara, Iman Rachman, Pahala Mansury, dan Antonius Santoso.

Acara ini mempertemukan sekitar 100 pemimpin di dunia usaha maupun pemerintah serta politik, baik lokal maupun internasional, untuk berbagi perkembangan terkini di bidang geopolitik, iklim investasi, dan prioritas strategis nasional di tahun 2025.

Di sisi lain, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan saat ini telah terdapat berbagai proyek energi baru dan terbarukan yang siap ditawarkan oleh Indonesia dan membutuhkan kerja sama pendanaan dari Pemerintah dan swasta.

Sementara itu, CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menekankan peran Danantara Indonesia untuk menjembatani kebutuhan investasi melalui melalui konsolidasi strategis BUMN.

Menanggapi pembahasan mengenai arah perekonomian Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan utama turut menyampaikan pandangannya dalam forum ini termasuk berbagai inisiatif Bursa Efek Indonesia yang sedang berlangsung untuk memperkuat pasar modal sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimis serta KADIN dengan komitmen untuk mendukung Indonesia terhadap agenda deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Diskusi ini juga diperkaya dengan riset terbaru dari McKinsey & Company yang menekankan pentingnya produktivitas penduduk sebagai kunci ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Makes & Partners Law Firm juga memperkuat Practice Group bidang Strategic & Tactical Solutions sebagai penguatan lanjutan dari visi sejak kantor hukum Makes & Partners didirikan yaitu "solving legal issues requires more than just knowing the law" dan cerminan dari pendekatan Makes & Partners yang selalu mengedepankan solusi hukum yang juga praktikal dan actionable dari sisi komersial dan regulasi.

Melalui Practice Group ini, Makes & Partners dapat semakin mendukung klien dalam mengelola lingkungan regulasi yang semakin kompleks, menjalin komunikasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan dukungan analisis kebijakan publik serta strategi ekonomi dalam setiap pendampingan hukum.

Sebelumnya di awal tahun, Makes & Partners juga meluncurkan publikasi eksklusif untuk para kliennya bertajuk "Building a Resilient, Crisis-Ready Company: Legal Insights to Navigate Economic Uncertainties", yang menyoroti pentingnya kepemimpinan yang solid serta pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor hukum, komersial, dan makroekonomi dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian hukum.

Riset ini mengidentifikasi tiga area hukum krusial yang harus dievaluasi oleh organisasi untuk membangun ketahanan jangka panjang di era krisis, yakni evaluasi kewajiban kontraktual, persyaratan kepatuhan, dan strategi restrukturisasi.

Melalui penyelenggaraan forum strategis ini, Makes & Partners berharap dapat berkontribusi dalam membentuk peta jalan dan panduan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan untuk menghadapi berbagai dinamika dan perubahan transformatif yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

(hal/hns)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Perwakilan Asing untuk menjelaskan pembaruan informasi seputar kebijakan keimigrasian, utamanya terkait visa dan izin tinggal.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengharapkan melalui rakor tersebut para perwakilan asing mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat," kata Yuldi Yusman dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Felucia Sengky mengatakan sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal pada rakor yang digelar di Sentul, Jawa Barat, itu dikemas dalam bentuk diskusi panel.

"Selain karena ada beberapa aturan terbaru, juga sekaligus me-refresh (menyegarkan) kembali informasi kebijakan sebelumnya, seperti Golden Visa dan Bridging Visa," katanya.

Setelah sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru, Ditjen Imigrasi juga menggelar diskusi panel mengenai pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (rogatory).

Pada sesi penutup, digelar klinik pelatihan (coaching clinic) seputar layanan keimigrasian yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi.

Perwakilan asing difasilitasi untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi warga negara mereka dalam mengurus permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

"Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi juga disampaikan kepada perwakilan asing," jelas Felucia Sengky.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Sayu Oka Widani.

Turut hadir, Dubes Kamboja Tean Samnang, Dubes Ethiopia Fekadu Beyene Aleka, Dubes Kenya Galma Mukhe Boru, Dubes Kuba Dagmar Gonzalez Grau, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Irak Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, dan Kuasa Usaha dari Pakistan Roshan Lal.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal Umar bin Khattab yang tidak segan untuk menghukum aparat yang lalai dalam melindungi rakyatnya.

Menurutnya, Umar bin Khattab ingin membangun pemerintahan yang efisien dan adil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian pembukaan PUIC ke-19 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

"Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi serta menyayangi rakyatnya," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, dalam konteks masa kini, rakyat di negara mana pun menuntut pemerintah yang bersih dan transparan.

Dia menekankan, keteladanan Umar bin Khattab itu menjadi panggilan bagi para pemimpin untuk segera bertindak adil.

"Dalam konteks hari ini, saya yakin bahwa rakyat kita semuanya menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar berwacana," imbuhnya.

Adapun Konferensi PUIC ke-19 berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025.

Namun, pembukaan resmi pertemuan internasional itu dijadwalkan pada Rabu (14/5/2025).

Beberapa isu yang menjadi pembahasan utama dalam forum ini antara lain kondisi Palestina, hak-hak minoritas Muslim dan non-Muslim, dialog antarperadaban, persoalan lingkungan, serta hak asasi manusia dan isu-isu perempuan serta keluarga.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

Prabowo menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan mendukung kemerdekaan negara tersebut, tetapi dukungan itu akan semakin kuat jika diikuti oleh negara-negara Islam.

“Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu,” ujar Prabowo.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Baca juga: Lahan Lapas Disulap jadi Perumahan, Pemerintah Bentuk Satgas

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

ANTARA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kini resmi memiliki klinik tingkat paripurna untuk mendukung kesehatan dan proses rehabilitasi yang lebih berkualitas bagi seluruh narapidana. Klinik dengan standar layanan terakreditasi ini memiliki fasilitas lengkap, mulai dari pengobatan dan advis medis hingga ruang khusus rawat inap. (Indra Budi Santoso/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menjebloskan SYL ke Lapas Sukamiskin di Bandung untuk menjalani vonis 12 tahun penjara.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Selain hukuman penjara, SYL juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti Rp44 miliar serta 30.000 dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, SYL disebut baru membayar denda sebesar Rp100 juta.



Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis SYL 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Putusan itu diperberat di Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat itu majelis hakim menambahkan vonis penjara SYL menjadi 12 tahun. SYL sempat melakukan upaya hukum kasasi meski upayanya itu ditolak.

Dalam pokok perkara, SYL dinilai terbukti melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL melakukan tindak pidana itu bersama dua anak buahnya Kasdi Subagyono selaku Sekjen Kementan dan Muhammad Hatta selaku Direktu Alat dan Mesin Pertanian Kementan.

SYL pada 2020 memerintahkan keduanya untuk melakukan pengumpulan uang dari hasil patungan. Uang itu dikumpulkan dari para pejabat eselon I Kementerian Pertanian seperti Dirjen, Kepala Badan hingga sekretaris eselon I.

Nilai uang yang dipungut berkisar dari USD4.000-10.000 dan SYL juga disebut meminta jatah 20% dari anggaran masing-masing Sekretariat, Direktorat dan Badan di Kementan. Dalam persidangan juga terungkap bahwa SYL melakukan pemerasan tersebut disertai dengan ancaman.

Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah Rakyat, membangun dan merenovasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Hukum (Kemenhum) sepakat untuk mempermudah dan mempercepat bergulirnya aneka program strategis yang ada di kementerian. Salah satunya, program pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh desa di Indonesia.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Hukum dengan 20 Kementerian/Lembaga, di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (14/5).

"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi," ungkap Menkop Budi Arie Setiadi usai penandatangan MoU seperti dikutip dari keterangan resmi.

Budi Arie juga meyakini Kopdes Merah Putih akan lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.

"Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," tegas.

Budi Arie menekankan dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," ujar Budi Arie.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan seluruh programnya, terutama menyangkut peraturan perundangan. "Ini untuk memberi kepastian hukum kepada seluruh masyarakat," ucap Supratman.

Melalui transformasi digital yang dikembangkan, Supratman menyebut Budi Arie sudah merasakan dampak positifnya.

"Kemenkop mendapat tugas menyiapkan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih yang harus didaftarkan legalitasnya. Itu bukan pekerjaan biasa," ujar Supratman.

Supratman menambahkan dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam.

"Selain membangun sinergi, pelibatan ini juga merupakan implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai pilar-pilar edukasi untuk menguatkan upaya kesiapsiagaan nasional,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan organisasi masyarakat (ormas) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dalam memitigasi penyebaran ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pelibatan itu merupakan salah satu bentuk sinergi BNPT dengan masyarakat dalam memitigasi paham ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme di tengah masyarakat Indonesia.

"Selain membangun sinergi, pelibatan ini juga merupakan implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai pilar-pilar edukasi untuk menguatkan upaya kesiapsiagaan nasional," ujar Komjen Pol. Eddy menambahkan, saat menerima audiensi pengurus pusat MDI di Bogor, Jawa Barat, Rabu, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kata dia, kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu tugas pokok BNPT.

Dengan demikian melalui pelibatan ormas, Eddy berharap masyarakat ikut mengedukasi serta memberikan literasi tentang bahaya penyebaran paham kekerasan mengarah pada terorisme.

Sementara itu, Ketua Umum MDI Kiai Haji Choirul Anam menjelaskan bahwa semangat MDI adalah dakwah wasathiyah, yakni dakwah atau ajakan kebaikan yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan moderasi dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan.

Dakwah tersebut merupakan pendekatan dakwah yang menjauhi ekstremisme dan sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama.

Dengan begitu, semangat dakwah tersebut, lanjut dia, mengedepankan moderasi selaras dengan upaya BNPT dalam menyebarkan berbagai pesan toleransi dan kebhinekaan.

"Semangat kami adalah dakwah wasathiyah, memperkokoh ukuwah untuk mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin.Dakwah Wasatiyah ini nyambung sekali dengan BNPT, bagaimana ini berperan dalam memitigasi ideologi kekerasan ini," tutur Choirul dalam kesempatan yang sama.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jogja -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum kepada dosen pembimbing akademik semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Diketahui Kasmudjo turut digugat ke pengadilan soal polemik ijazah Jokowi.

Tawarkan Bantuan Hukum

Jokowi menawarkan bantuan hukum itu dengan mendatangi langsung Kasmudjo di rumahnya di Sleman, Selasa (13/5). Namun ternyata Kasmudjo sudah mendapatkan bantuan hukum dari pihak UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah di bantu dari Fakultas Kehutanan UGM," kata Jokowi ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Solo, Rabu (14/5/2025), dilansir detikJateng.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," ujar Jokowi.

Pengakuan Kasmudjo

Sementara itu, saat ditemui wartawan di kediamannya, di Pogung Kidul RT 02 RW 25, Sleman, Kasmudjo mengaku tidak siap menghadapi gugatan tersebut.

"Nggak siap. (Karena) Saya menghadapi macem-macem itu (proses persidangan) saya belum pernah," kata Kasmudjo ditemui wartawan, Rabu (14/5/2025).

Dia mengatakan, terkait nanti di proses persidangan, dia sudah berkoordinasi dengan pihak Fakultas Kehutanan. Nantinya, semua yang berkaitan dengan proses persidangan diserahkan ke fakultas.

"Saya begini. Saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang, 'semua, nanti suruh ke sini (Fakultas Kehutanan), Pak, nanti kita jawab semua'," tegasnya.

Gugatan ke PN Sleman

Sebelumnya, gugatan itu teregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini pihak penggugat yakni Ir Komardin.

Para pihak tergugat dalam perkara ini yaitu Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Ir. Kasmudjo.

Juru bicara PN Sleman, Cahyono, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya gugatan tersebut.

"Benar (ada gugatan terkait ijazah Jokowi). Yang mengajukan gugatan Ir Komardin itu advokat atau pengamat sosial dari Makassar," kata Cahyono saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Jumat (9/5/2025).

Soal pokok gugatan, Cahyono masih belum berkenan membeberkan. Untuk saat ini agenda terdekat baru akan melakukan pemanggilan kepada para pihak.

"Sekarang agenda masih pemanggilan para pihak," jelasnya.

(rih/apu)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

SYL merupakan terpidana kasus korupsi di lingkungan Kementan pada 2020-2023.

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa SYL dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta, uang pengganti sebanyak Rp44 miliar, dan ditambah 30.000 dolar AS.

“Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejumlah barang terkait kasus SYL belum dirampas oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pada pekan ini, Rabu, KPK masih melakukan penyidikan terkait kasus TPPU SYL, yakni dengan memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Sesditjen PSP Kementan) Hermanto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025