Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2024).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

Ronny mengatakan ada dua peristiwa yang, menurut pihaknya, penyidik KPK melakukan pelanggaran etik. Pertama, Kusnadi dijebak pada Senin (10/6) di mana tidak ada surat perintah atau surat tugas apa pun yang diketahui. Properti milik Kusnadi saat itu juga disita.

"Kusnadi dijebak ke lantai 2, kemudian dirampas properti milik pribadi dan buku milik PDI Perjuangan, itu yang pertama. Kedua, kami melihat bahwa di sini telah terjadi pelanggaran etik berat, yaitu mengubah tanggal berita acara penerimaan yang di mana tanggal 10 Juni waktu Saudara Kusnadi dijebak itu berita acara penerimaan barang bukti atau alat bukti itu tanggal 23 April 2024," jelasnya.

"Kemudian, seminggu kemudian, setelah Saudara Kusnadi diperiksa kembali. Kemudian diubah tanggal tersebut, bukan 23 April 2024, tetapi kembali ke tanggal 10 Juni 2024. Di sini kami melihat telah terjadi ketidakprofesionalan dari oknum penyidik KPK dan kami meminta agar Dewas segera menindaklanjuti aduan kami. Sehingga atas terjadinya ketidakprofesionalan penyidik ini, kami bisa mendapatkan kepastian hukum. Sehingga ini bisa menjadi keadilan juga untuk Saudara Kusnadi," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua LPSK Sri Supayati mengatakan LPSK akan menelaah pengajuan permohonan dari Kusnadi dan tim kuasa hukumnya. Kusnadi meminta adanya perlindungan sebagai saksi.

"Pada intinya, meminta untuk adanya perlindungan sebagai saksi ya karena statusnya beliau dipanggil sebagai saksi itu ada dua kali pemanggilan. Itu ada 10 Juni dan juga 19 Juni. Pada prinsipnya, LPSK sesuai dengan mandatnya, dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014, kami menerima pengajuan permohonan tersebut," katanya.

"Karena ada permohonan atas perlindungan hak prosedural, yaitu pendampingan, ya itu yang akan kami coba untuk bahas kembali, telaah. Dan kami juga menyampaikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan mungkin saja ada perlindungan yang lain yang memang dibutuhkan Pak Kusnadi ya," pungkasnya.

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. KPK tak mempermasalahkan hal tersebut karena itu adalah hak dari Kusnadi.

"Terkait Kusnadi mengajukan perlindungan di LPSK. Semua pihak berhak untuk mengajukan perlindungan ke LPSK apabila merasa terancam," kata jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Tessa meyakini LPSK memiliki kriteria mana saja pihak yang layak diberikan perlindungan. Dia juga meminta Kusnadi menyampaikan fakta jika memang ada ancaman kepadanya.

"Ya kami juga mengimbau kepada Saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutan, Tentunya fakta-fakta tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan ya," ujarnya.

Tessa mengatakan tidak memiliki informasi apakah memang Kusnadi mendapatkan ancaman. Dia meminta alasan Kusnadi meminta perlindungan ke LPSK agar ditanyakan ke yang bersangkutan.

"Dan kembali lagi, KPK tidak memiliki informasi kapan, apa, dan siapa yang melakukan pengancaman tersebut kepada Kusnadi," ujarnya.

Kusnadi Minta Perlindungan ke LPSK

Sebelumnya, pihak staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian, dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unppatti) Ambon, Maluku bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI melakukan edukasi pada mahasiswa tentang praktik perlindungan saksi pada urusan hukum.

“Kesadaran untuk melaporkan pelanggaran terkait hak-hak keadilan masih rendah dan banyak orang yang merasa takut untuk mencari keadilan melalui proses hukum,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unpatti Ruslan H. S. Tawari dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.

Menurutnya, penting untuk menyosialisasikan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Karena dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat menginspirasi para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi berbagai kejahatan yang telah terjadi selama ini,” kata Tawari.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga mahasiswa dapat menjadi sahabat saksi dan korban kelak.

Dengan demikian, akan melahirkan sistem bernegara yang benar-benar adil dan hukum menjadi panglimanya sehingga setiap orang mendapat keadilan di mata hukum.

Sementara itu ketua LBH Unpatti Julista Mustamu menyatakan bahwa di Maluku terjadi banyak kejahatan, LBH dan Klinik Hukum Unpatti belum dapat menangani beberapa kasus dengan baik, terutama dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya sosialisasi yang diinisiasi melalui kerja sama antara LBH dan Klinik Hukum Unpatti dengan LPSK RI, ungkap Mustamu.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan wewenang LPSK kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman bahwa saksi dan korban memiliki perlindungan hukum saat memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum di pengadilan. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saksi dan korban.

“Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana karena prosedurnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan haknya dilindungi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, dia berharap mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK sebagai sahabat saksi dan korban di Maluku. Dia juga menambahkan bahwa kedepannya Mahasiswa Unpatti dapat melakukan magang pada LPSK untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin menyampaikan dalam presentasinya bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa), tetapi juga memperhatikan kepentingan para saksi dan korban.

Materi yang dia sampaikan mencakup penjelasan mengenai LPSK, serta tugas dan wewenangnya.

Dia berharap bahwa melalui sosialisasi ini, para mahasiswa dapat mendukung kerja LPSK dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban, serta aktif berpartisipasi menjadi relawan sahabat saksi dan korban untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada lembaga negara independen yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses keadilan dengan baik.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang akan menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada sore ini, Rabu (26/6) pukul 15.00 WIB.

Koordinator Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi mengatakan kedatangannya itu bertujuan untuk meminta perlindungan untuk saksi dan korban dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.Dalam kasus itu, seorang remaja berumur 13 tahun, Afif Maulana diduga dianiaya hingga meninggal. Beberapa anak lainnya juga diduga mendapatkan penganiayaan.

"Hari ini ke LPSK jam 15.00 WIB," kata Diki kepada CNNIndonesia.com.

LBH Padang telah melakukan investigasi independen terkait kasus ini. Namun, mereka mengaku terkendala beberapa hal. Salah satunya, korban yang juga sekaligus saksi dalam dugaan kasus penganiayaan itu tak mau lagi ditemui oleh LBH Padang.

Diki menduga saksi dan korban itu mendapat intimidasi dari luar. Sebab, anak tersebut sebelumnya masih mau berbicara dengan LBH Padang. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Saksi-saksi harus dilindungi, dan keluarga korban harus dilindungi juga," ujarnya.

Diki menyebut LBH Padang akan menemui beberapa instansi dan lembaga dalam upaya menyelesaikan kasus itu. Selain mendatangi LPSK, LBH Padang juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik sejumlah aparat kepolisian ke Propam Polda Sumatera Barat.

"Pelaporan ke propam Polda jam 13.00 WIB," kata dia.

Seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

LBH Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pun angkat suara terkait penemuan jasad siswa SMP Afif Maulana dengan luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji.

Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap Afif. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

"Saat terjadi pengejaran itu, ada upaya (korban) melompat dari motor ke sungai. Ini merupakan kesaksian teman korban yang bernama Adit saat kita periksa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (24/6).

"Ini sudah ada kesaksian Aditia bahwa memang almarhum Afif Maulana berencana masuk ke sungai. Menceburkan diri ke sungai. Ini cerita sebenarnya karena kesaksian yang kita ambil dari kawan yang ikut serta dalam tawuran itu," imbuhnya.

Terkait itu, LBH Padang pun telah mendatangi Komnas HAM pada Selasa (25/6). Mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam sebagai penyelidikan pembanding.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi dan korban dalam kasus dugaan penganiayaan oleh anggota Sabhara Polda Sumatera Barat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Koordinator Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi menyatakan pengajuan perlindungan untuk enam orang, meliputi korban, saksi dan keluarganya. Salah satunya, keluarga remaja berusia 13 tahun Afif Maulana yang diduga dianiaya hingga tewas.

"Kami mengajukan ada beberapa [permohonan perlindungan]. Ada enam orang," kata Diki di kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu (26/6).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan permohonan pengajuan itu akan ditinjau terlebih dahulu. Dia menyebut LPSK juga harus melakukan asesmen terhadap para korban dan saksi yang dimohonkan perlindungan.

Sisi menjelaskan rentang waktu asesmen paling lama dilakukan selama 30 hari. Namun akan diupayakan secepat mungkin.

"Kalau di dalam SOP kita itu kita bisa menelaah sampai 30 hari kerja, tetapi dalam hal tertentu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," ujarnya.

"Tetapi misalnya sebelum 30 hari itu kami mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan yang kita butuhkan berkaitan syarat perlindungan, maka kita bisa memutuskan," imbuhnya.

Selain itu, LPSK mengklaim bisa memberikan bantuan perlindungan darurat jika para saksi dan korban diketahui mendapatkan ancaman.

"Ada juga misalnya sebelum 30 hari kerja itu ada situasi mendesak dalam artian ancaman terhadap saksi dan korban kita bisa beri perlindungan darurat," tuturnya.

Sebelumnya, seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono pun angkat suara terkait penemuan jasad siswa SMP Afif Maulana dengan luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji.

Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap Afif. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

"Saat terjadi pengejaran itu, ada upaya (korban) melompat dari motor ke sungai. Ini merupakan kesaksian teman korban yang bernama Adit saat kita periksa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (24/6).

"Ini sudah ada kesaksian Aditia bahwa memang almarhum Afif Maulana berencana masuk ke sungai. Menceburkan diri ke sungai. Ini cerita sebenarnya karena kesaksian yang kita ambil dari kawan yang ikut serta dalam tawuran itu," imbuhnya.

Terkait itu, LBH Padang pun telah mendatangi Komnas HAM pada Selsa (25/6). Mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam sebagai penyelidikan pembanding.

Di tahun 2023 ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2022, sebanyak 321 permohonan atau 24,7 persen

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi mengatakan pihaknya menerima 7.654 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023.

"Sepanjang tahun 2003 LPSK menerima sebanyak 7.645 pengajuan permohonan," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan jumlah tersebut mengalami penurunan sedikit sebesar 1,69 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 7.777 permohonan.

Berdasarkan kategorinya, kata dia, permohonan tertinggi yang diajukan ke LPSK pada tahun 2023 ialah terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni sebanyak 2.774 permohonan.

"Ini disebabkan karena permohonan penilaian restitusi atau fasilitasi restitusi pada Tindak Pidana TPPU terkait kasus investasi ilegal yang marak dalam berbagai platform," ujarnya.

Dia merinci kategori permohonan perlindungan terbanyak kedua pada tahun 2023 ialah terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni sebanyak 1.297 permohonan.

"Di tahun 2023 ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2022, sebanyak 321 permohonan atau 24,7 persen," ujarnya.

Kemudian, kategori permohonan perlindungan terbanyak ketiga pada tahun 2023 ialah kategori permohonan perlindungan pelanggaran HAM berat (PHB), yakni sebanyak 1.019 permohonan.

"Tentu ada hubungannya dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang memuat pengakuan pemerintah RI atas terjadinya 12 peristiwa PHB di masa lalu, dan memerintahkan 19 kementerian negara, termasuk di dalamnya adalah LPSK," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pada tahun 2023, LPSK juga telah melakukan perlindungan darurat kepada 33 pemohon dalam 13 kasus perkara.

Selain itu, lanjut dia, terdapat 19 kasus yang dijangkau secara proaktif oleh LPSK pada tahun 2023 dengan 83 permohonan.

"Selain itu, LPSK juga melakukan fasilitasi penghitungan ganti rugi terhadap 4.446 permohonan restitusi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum menyetujui permohonan perlindungan saksi dan keluarga korban kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Ketua LPSK Brigjen (Purn) Achmadi menjelaskan, LPSK sampai saat ini masih dalam pendalaman berkas serta keterangan dari para pemohon.

“Masih dalam proses penelaahan intens, dan perlu pendalaman serta koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Achmadi saat dihubungi, Selasa (18/6/2024).

Menurut Achmadi, LPSK masih memiliki waktu yang cukup untuk mendalami setiap keterangan pihak saksi dan keluarga korban.

Di samping itu, LPSK juga terus berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dari kepolisian dalam memproses permohonan yang diajukan.

“Yang jelas intinya itu. Kemarin kami juga ketemu tim Irwasum dan kami akan dalami lagi. Analisis dokumen juga penting,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada 10 permohonan perlindungan dari pihak-pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016.

“Hingga tanggal 10 Juni 2024, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi dan keluarga korban,” ujar Achmadi dalam konferensi pers, Selasa (11/6/2024).

LPSK sedang menelaah permohonan yang dilakukan dan melakukan asesmen terhadap para pemohon. Hal ini untuk memastikan apakah para pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum selama pengembangan kasus pembunuhan itu berjalan atau tidak.

“Mempertimbangan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait permohonan dalam kasus ini,” kata Achmadi.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bertambah jumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon, yang mengajukan perlindungan. Mereka pun sedang menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan saat ini ada 10 orang yang tengah dikaji dengan metode dialog. Pihaknya juga masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut.

"Ya, kesepuluh orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan keluarganya, ya tentunya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya," kata Sri di kantornya, Selasa (11/6/2024).

"Pihak yang mengetahui terkait lainnya dan semuanya sedang dalam proses asesmen. Dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan lagi," lanjutnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban kasus tersebut. Termasuk kepada pihak keluarga.

"Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya, tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya, itu menjadi hal yang sangat penting," tuturnya.

LPSK menyediakan berbagai perlindungan sesuai aturan, mulai perlindungan fisik, psikis, hingga perlindungan medis.

"Kalau berbasis dalam bentuk perlindungan, itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari hak prosedur kemudian perlindungan fisik, kemudian perlindungan medis maupun psikologis, itu dari beberapa bentuk perlindungan," tuturnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (8/6), LPSK menyebut saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK di kasus Vina berjumlah empat orang.

Simak Video: Penyidikan Kasus Vina Ditunda, Hotman Serahkan ke Tim Pencari Fakta Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani menyebut wajar bila ada permohonan perlindungan baru kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

“Kasus Vina Cirebon menjadi kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyaknya saksi yang mengajukan perlindungan kepada LPSK menjadi sangat wajar,” kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Selain itu, ia mengatakan bahwa banyaknya permohonan dapat terjadi karena para saksi dinilai khawatir terhadap keselamatan jiwanya, sehingga memerlukan jaminan perlindungan.

“Selain perlindungan atas rasa aman, mungkin juga membutuhkan perlindungan bentuk lain, misalnya jaminan untuk tidak dipidanakan karena keterangan yang diberikannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa penting bagi LPSK untuk menelaah dengan baik posisi para saksi yang meminta permohonan perlindungan.

“Apakah benar ia mempunyai keterangan penting dalam pengungkapan kasus tersebut, dan bersedia menyampaikan keseluruhannya dengan benar dan dengan iktikad baik? Juga apakah yang bersangkutan berada dalam keadaan yang potensial terancam jiwa dan keselamatannya," katanya.

Menurut dia, hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan LPSK dalam menerima setiap permohonan perlindungan, sehingga dasar pemberian perlindungan bukan dikarenakan kasus tersebut viral.

Sebelumnya (8/6), Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Bandung, Jawa Barat mengatakan lembaganya menerima 3-4 permohonan baru perlindungan saksi kasus Vina.

Ia menyebut permohonan tersebut sudah masuk ke LPSK, tetapi belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman, dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

Menurut dia, penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis, dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, ia menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, lanjut dia, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang sedang dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, yakni pada 2016.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, salah satu saksi yang mengajukan perlindungan berasal dari pihak terpidana pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, permohonan perlindungan yang diajukan satu saksi tersebut sama statusnya dengan sembilan permohonan lain, yakni masih dalam proses penelaahan dan asesmen.

“Lalu yang berkaitan dengan narapidana ada satu cuma masih dalam proses asesmen psikologis. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi,” ucap Suparyati dalam konferensi pers di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2024).

Namun, Suparyati tidak mengungkapkan siapa sosok pemohon perlindungan tersebut.

Dia hanya menegaskan bahwa permohonan itu belum disetujui karena masih dalam proses asesmen.

Ketua LPSK Achmadi menambahkan, target utama LPSK adalah memberikan rasa aman bagi setiap saksi maupun anggota keluarga yang memberikan kesaksian.

Dia berharap, perlindungan yang diberikan nantinya membuat mereka bisa leluasa memberikan keterangan tanpa khawatir mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

“Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan. Sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya. Itu menjadi hal yang sangat penting,” kata Achmadi.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Mereka memang masih merasakan, ya, cuma kami masih mendalami lagi karena keterangan-keterangan mereka masih ada yang tidak bersesuaian.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol. Purn. Achmadi mengatakan bahwa saat ini terdapat 10 saksi yang mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

"Saat ini, dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang," kata Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Jakarta, Selasa.

Ketua LPSK tidak memerinci pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Akan tetapi, dia membenarkan bahwa ada pihak dari keluarga Vina di antara 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa alasan mereka mengajukan perlindungan tidak terlepas dari tekanan dan ancaman yang mereka terima. Namun, LPSK masih mendalami dan mengonfirmasi hal itu.

Berkaitan dengan adanya tekanan dan ancaman, dia mengatakan bahwa hingga hari ini ada beberapa di antara mereka.

"Kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan, ya, cuma kami masih mendalami lagi karena keterangan-keterangan mereka masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi, kami juga patut untuk lebih hati-hati," ujar Sri.

Lebih lanjut Ketua LPSK mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut. Pasalnya, kasus ini telah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu sehingga beberapa saksi maupun keluarga korban tidak mudah mengingat kembali fakta yang mereka ketahui.

"Hal lain juga beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu," ujar Achmadi.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK memandang perlu penelaahan secara mendalam terhadap kasus ini. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan langkah proaktif untuk membentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga korban.

Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu, menurut dia, penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa kepada saksi dan korban atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri.

"Tujuannya tentu untuk dapat membantu mengungkap sebuah tindak pidana," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Para saksi dan anggota keluarga korban pembunuhan kasus Vina dan Muhammad Rizky alias Eki diduga mendapatkan ancaman serta tekanan dari pihak lain.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Terkait dengan adanya ancaman, sampai dengan hari ini ada beberapa dari mereka (yang merasakan), tapi kami masih mendalami,” ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Gedung LPSK, Selasa (11/6/2024).

Nurherawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman.

Namun, dia menegaskan bahwa pemohon dari pihak saksi dan juga anggota keluarga korban mengaku mendapatkan tindakan tersebut

“Belum diberitahukan lebih detail ya. Karena itu mungkin privasinya daripada mereka. Saksi juga, keluarga korban juga merasa. Ada rasa takut juga,” kata Sri.

Sri menambahkan, LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman.

Sebab, pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampai. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki.

“Mereka memang masih merasakan, tapi kami masih mendalami lagi. Karena itu tadi, keterangan mereka juga masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi kami juga lebih hati-hati untuk memberikan perlindungan,” pungkas Sri.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki. Sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.