Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan program Desa Siapsiaga bertujuan membangun daya tangkal masyarakat desa terhadap radikalisme yang mengarah kepada terorisme sejak dini.

Ia menyebutkan desa merupakan lingkungan dasar yang paling rentan terkena paham radikal terorisme karena di dalamnya terdapat pula generasi muda atau karang taruna.

"Nah, inilah yang menjadi sasaran untuk dilakukan brainwash atau dicuci otaknya," kata Eddy dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Untuk itu, kata dia, program Desa Siapsiaga mempersiapkan sebuah desa agar peduli terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ancaman terorisme sejak dini.

Eddy mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian BNPT, penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Ia menegaskan BNPT akan terus berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengakomodasi program Desa Siapsiaga agar para penggeraknya semakin semangat.

"Selain itu, kolaborasi juga akan kami lakukan untuk mencari regenerasi para penggerak supaya nanti ke depannya Desa Siapsiaga ini bisa terus kami tumbuh kembangkan," ujarnya menambahkan.

Ke depan, Eddy menuturkan akan mengajak kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam program Desa Siapsiaga, salah satunya Kementerian Agama yang memiliki program Desa Moderasi Beragama serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"Jadi, ini akan coba kami gabungkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir," tutur Eddy.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Sebagai tindak lanjut dari proyek percontohan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2024 BNPT melaksanakan pembentukan Desa Siapsiaga secara mandiri melibatkan 50 desa/kelurahan di lima Provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program Sekolah Damai sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Keberlanjutan program ini perlu terus kami perkuat agar kolaborasi yang ada mampu menciptakan generasi muda yang andal. Masa depan Indonesia Emas ditentukan oleh upaya kita hari ini,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (12/12/2024).

Untuk diketahui, program Sekolah Damai merupakan inisiatif BNPT bersama Wahid Foundation sejak 2017. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah.

BNPT juga menggandeng mitra seperti Wahid Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) guna memastikan keberlanjutan program tersebut.

Eddy menegaskan bahwa Sekolah Damai merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Pelaksanaan program ini selaras dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya pencegahan," tuturnya.

SMAN 13 Semarang sebagai model Sekolah Damai

Dalam kunjungannya, Eddy memberikan apresiasi kepada SMAN 13 Semarang yang dinilai sukses menjadi contoh penerapan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah.

“Saya sangat bangga melihat bagaimana SMAN 13 mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Sekolah Damai dengan baik. Sekolah ini dapat menjadi model yang diharapkan bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Melalui kunjungan tersebut, ia berharap program Sekolah Damai dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi seluruh sekolah di Indonesia dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, serta inklusif.

Pengembangan program dengan teknologi digital

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi menyoroti pentingnya pengembangan program Sekolah Damai agar dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah.

“Kami sedang mengembangkan sistem digital berbasis learning management system (LMS). Setelah rampung, sistem ini diharapkan bisa digunakan oleh lebih banyak Sekolah Damai, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa,” katanya.

Mujtaba juga menambahkan bahwa sekolah tidak hanya berperan dalam meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa.

“Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan program Desa Siapsiaga bertujuan membangun daya tangkal masyarakat desa terhadap radikalisme yang mengarah kepada terorisme sejak dini.

Ia menyebutkan desa merupakan lingkungan dasar yang paling rentan terkena paham radikal terorisme karena di dalamnya terdapat pula generasi muda atau karang taruna.

"Nah, inilah yang menjadi sasaran untuk dilakukan brainwash atau dicuci otaknya," kata Eddy dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Untuk itu, kata dia, program Desa Siapsiaga mempersiapkan sebuah desa agar peduli terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ancaman terorisme sejak dini.

Eddy mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian BNPT, penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Ia menegaskan BNPT akan terus berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengakomodasi program Desa Siapsiaga agar para penggeraknya semakin semangat.

"Selain itu, kolaborasi juga akan kami lakukan untuk mencari regenerasi para penggerak supaya nanti ke depannya Desa Siapsiaga ini bisa terus kami tumbuh kembangkan," ujarnya menambahkan.

Ke depan, Eddy menuturkan akan mengajak kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam program Desa Siapsiaga, salah satunya Kementerian Agama yang memiliki program Desa Moderasi Beragama serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"Jadi, ini akan coba kami gabungkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir," tutur Eddy.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Sebagai tindak lanjut dari proyek percontohan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2024 BNPT melaksanakan pembentukan Desa Siapsiaga secara mandiri melibatkan 50 desa/kelurahan di lima Provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi SMAN 13 Semarang yang dianggap berhasil menjadi model dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah.

Ia mengaku bahagia melihat SMAN 13 mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sekolah damai dengan baik.

"Sekolah ini menjadi role model yang diharapkan dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia," kata Komjen Eddy, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (12/12). Lebih lanjut, Komjen Eddy menyampaikan jika program Sekolah Damai merupakan inisiasi BNPT bersama Wahid Foundation sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah.

Dalam kunjungannya, Komjen Eddy turut menegaskan Sekolah Damai merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Pelaksanaan program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan," ujar Komjen Eddy.

Komjen Eddy mengingatkan pentingnya keberlanjutan program ini, mengingat kontribusinya yang strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa. Ia menegaskan program sekolah damai perlu diperkuat secara berkesinambungan.

"Supaya kolaborasi kita ini bisa menciptakan generasi-generasi muda yang ke depan menjadi generasi yang bisa diandalkan, karena Indonesia Emas, ya ditentukan hari ini," tegas Komjen Eddy.

BNPT bersama mitra seperti Wahid Foundation dan AIPJ2 terus berupaya mendorong keberlanjutan program ini. Eddy menegaskan prinsip pencegahan tindak pidana terorisme harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Senada, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi menyampaikan pentingnya pengembangan program Sekolah Damai agar dapat direplikasi secara luas. Lebih lanjut, Sekolah Damai tengah dipersiapkan agar bisa direplikasi sebanyak mungkin sekolah di berbagai wilayah.

"Nah saat ini yang sedang kami kembangkan adalah sistem digitalnya. Kita sebut sebagai learning management system. Ketika itu sudah final nanti akan bisa digunakan oleh makin banyak Sekolah Damai di Jawa Tengah, Pulau Jawa, maupun di luar Pulau Jawa," ujar Mujtaba.

Mujtaba menambahkan sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat untuk memperkuat aspek kognitif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam membentuk budi pekerti dan karakter yang sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Melalui kunjungan ini, BNPT berharap program Sekolah Damai dapat terus berkembang dan menginspirasi seluruh sekolah di Indonesia untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan inklusif.

Simak juga Video 'Mulai 2025 Guru Cukup Isi e-Kinerja Setahun Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

(akd/akd)

Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut.

Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menilai program Sekolah Damai merupakan salah satu penangkal bagi penyebaran paham radikal terorisme.

Pasalnya, kata Komjen Pol. Eddy, program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM) yang dapat mencegah berbagai paham radikal terorisme masuk ke diri para siswa.

"Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut," ungkap Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada era saat ini, dia mengatakan terdapat dua jalur penyebaran paham radikal terorisme, yakni melalui jalur daring (online) dan luring (offline).

Menurut dia, penyebaran paham radikal terorisme secara daring saat ini cenderung lebih masif lantaran sudah banyaknya anak muda yang memiliki alat komunikasi.

Untuk itu, BNPT selalu melakukan pengawasan di ruang siber serta melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.

Komjen Pol. Eddy berpendapat bahwa penyelenggaraan program Sekolah Damai sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pancasila, demokrasi, dan HAM diyakini secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

"Sekolah Damai ini memiliki berbagai nilai tersebut sehingga bisa menangkal paham radikal, baik melalui online dan offline maupun melalui pendidikan sekolah maupun nonsekolah," tuturnya.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak 2017 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multipihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut.

Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menilai program Sekolah Damai merupakan salah satu penangkal bagi penyebaran paham radikal terorisme.

Pasalnya, kata Komjen Pol. Eddy, program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM) yang dapat mencegah berbagai paham radikal terorisme masuk ke diri para siswa.

"Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut," ungkap Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada era saat ini, dia mengatakan terdapat dua jalur penyebaran paham radikal terorisme, yakni melalui jalur daring (online) dan luring (offline).

Menurut dia, penyebaran paham radikal terorisme secara daring saat ini cenderung lebih masif lantaran sudah banyaknya anak muda yang memiliki alat komunikasi.

Untuk itu, BNPT selalu melakukan pengawasan di ruang siber serta melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.

Komjen Pol. Eddy berpendapat bahwa penyelenggaraan program Sekolah Damai sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pancasila, demokrasi, dan HAM diyakini secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

"Sekolah Damai ini memiliki berbagai nilai tersebut sehingga bisa menangkal paham radikal, baik melalui online dan offline maupun melalui pendidikan sekolah maupun nonsekolah," tuturnya.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak 2017 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multipihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengunjungi SMA Negeri 13 Semarang, Kamis (12/12/2024), sebagai bagian dari program Sekolah Damai.

Dalam kunjungannya, Eddy Hartono memantau kondisi kelas dan berinteraksi dengan murid-murid yang diajarkan dengan metode pembelajaran yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis.

Eddy yang didampingi Kepala SMAN 13 Semarang, Rusmiyanto, mengunjungi beberapa ruang kelas. Setiap kelas memiliki dua jenis kesepakatan yang diharapkan dapat menumbuhkan nilai toleransi dan demokrasi di kalangan siswa.

“Tadi, saya lihat di kelas-kelas ini ada kesepakatan. Itu luar biasa karena mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Semua kegiatan, sanksi, semua melalui kesepakatan, tidak ada paksaan,” kata Eddy Hartono.

Kesepakatan tersebut terdiri dari Kesepakatan Sekolah dan Kesepakatan Kelas. Kesepakatan Sekolah mencakup sepuluh poin, antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta saling menghormati dan menjaga keharmonisan.

Kesepakatan Kelas disusun oleh para siswa di setiap kelas dan berbeda-beda antar kelas. Salah satu contoh kesepakatan kelas XII F-2 antara lain mewajibkan siswa untuk meminta izin jika terlambat atau tidak hadir, membayar kas sebesar Rp 5.000 setiap minggu, dan menjaga kebersihan kelas.

Program Sekolah Damai ini, yang dimulai pada 2017 oleh Wahid Foundation dan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2), bertujuan untuk menjauhkan generasi muda Indonesia dari intoleransi dan ekstremisme yang berujung pada terorisme.

Program ini resmi diteruskan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 35 Tahun 2022. Selain di SMAN 13 Semarang, program Sekolah Damai ini juga berjalan di 78 sekolah di Jawa Tengah.

Eddy Hartono berharap program ini akan dilanjutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2025-2029, dengan persetujuan rencana kerja dari pemerintah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menkopolkam dan Menteri Hukum untuk proses pembuatan regulasi perpres ini, sehingga hal ini bisa menjadi best practice di kita,” jelas Eddy.

Selain Eddy Hartono, turut hadir dalam kunjungan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, Perwakilan Wahid Foundation Mujtaba Hamdi, Perwakilan AIPJ2 Afnia Sari, serta pejabat daerah lainnya.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah memiliki 79 SMA dan SMK negeri yang menerapkan program Sekolah Damai sebagai salah satu upaya mencegah intoleransi dan ideologi ekstremisme atau terorisme di tingkat sekolah.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Sekolah Damai merupakan inisiatif dari Wahid Foundation yang didukung oleh Pemprov Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut dia, Sekolah Damai bertujuan untuk menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah intoleransi serta tindakan dan ideologi ekstremisme di tingkat sekolah.

"Saya tergugah untuk terus meningkatkan. Sekarang sudah ada 79 sekolah damai. Ini akan terus ditingkatkan. Kalau perlu, seluruh sekolah menjadi sekolah damai," katanya saat mendampingi Kepala BNPT Eddy Hartono meninjau Sekolah Damai di SMAN 13 Semarang.

Nana Sudjana mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Damai sangat penting karena pada era globalisasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa keterbukaan dan kemajuan pada era globalisasi justru berpotensi menjadi ancaman dalam pembentukan karakter bangsa, terutama generasi muda.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mengawal pembentukan karakter dan mencegah ekstremisme dengan berbagai upaya, salah satunya adalah menerbitkan beberapa aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Aturan turunan itu, antara lain, regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di Provinsi Jawa Tengah periode 2024—2029, dan tentang Sekolah Damai.

"Alhamdulillah, pada tahun 2023 Pemprov Jateng mendapat penghargaan RAN PE Awards pada kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak bersama Wahid Foundation atas inisiasi program Sekolah Damai," katanya.

Development and Policy Advisor Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa program Sekolah Damai sejak 2017 dengan percontohan di empat provinsi, yaitu Jateng, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Dari empat provinsi tersebut, proyek percontohan Sekolah Damai di Jateng merupakan yang terbaik.

"Ada lima SMA/SMK negeri di Jateng yang menjadi percontohan. Setelah itu, kami minta diperluas di seluruh Jateng," katanya.

Program sekolah damai mengembangkan tiga pilar, yaitu intervensi pada wilayah kebijakan, praktik yang menyesuaikan kultur dan kearifan lokal, serta penguatan organisasi siswa.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa kunjungannya ke SMAN 13 Kota Semarang untuk melihat hasil dari program Sekolah Damai.

"Di SMAN 13 Semarang ini, dari 135 rencana aksi yang dibuat, sudah dilakukan sekitar 130 rencana aksi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Sekolah Damai merupakan inovasi untuk pendidikan perdamaian yang mengedepankan metode partisipatif, kolaboratif, dan kreatif untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan keberadaan Sekolah Damai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Program ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) anak-anak dan pemuda, kelompok yang sering menjadi sasaran aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Eddy saat mengunjungi SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2017 di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Eddy mengapresiasi program Sekolah Damai yang telah menjadi model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Ia mengungkapkan terdapat beberapa cerita baik yang dirinya dengar dari program itu, di antaranya peningkatan praktik perdamaian dan toleransi melalui kunjungan ke rumah ibadah lintas agama dan kepercayaan, keberhasilan dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik melalui upaya mengedepankan dialog.

Adapun Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multi pihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Dalam momen kunjungan tersebut, selain kepala BNPT, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Nana Sudjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng Haerudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Pokja Damai Jawa Tengah, dan perwakilan Sekolah Damai Jawa Tengah dari Karesidenan Semarang Raya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2024, Eddy menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Damai Jawa Tengah akan diangkat sebagai salah satu Champion Story.

Hal itu, menurutnya, menjadi dasar untuk memperluas inisiatif serupa di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka keberlanjutan Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE fase kedua (2025–2029) yang saat ini dalam proses persetujuan.

Fase kedua RAN PE akan bersifat tematik dengan sembilan tema utama, salah satunya isu pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari ekstremisme.

"Untuk mewujudkan hal ini, BNPT siap untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap dia.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Nana Sudjana mengapresiasi program Sekolah Damai yang memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif.

"Program Sekolah Damai memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif untuk membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang damai dan toleran," ucap Nana dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan pendekatan pendidikan yang diusung memberikan manfaat strategis, seperti meningkatkan kesadaran kolektif tentang toleransi, menjadikan sekolah sebagai model bagi komunitas sekitar, dan memperkuat kapasitas guru sebagai agen perdamaian.

Kunjungan ke SMAN 13 Semarang memberikan kesempatan bagi BNPT untuk mendengar pengalaman langsung dari guru dan siswa.

Dalam momen itu, terdapat penyerahan piagam penghargaan keberhasilan program Sekolah Damai kepada SMAN 13 Semarang berupa Champion Story RAN PE 2024, sebagai contoh model kolaborasi inklusif yang berkelanjutan untuk memperkuat rasa aman dan mencegah ekstremisme di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat secara simbolis kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila yang telah mengikuti pelatihan guru Sekolah Damai pada 22, 23, dan 29 November 2024.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam pembelajaran.

Kunjungan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara Kepala BNPT, guru, dan siswa. Dialog tersebut membahas implementasi program Sekolah Damai serta memberikan kesempatan bagi para guru dan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai dampak program ini di sekolah mereka.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Program Sekolah Damai inovasi untuk pendidikan perdamaian

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Sekolah Damai merupakan inovasi untuk pendidikan perdamaian yang mengedepankan metode partisipatif, kolaboratif, dan kreatif untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan keberadaan Sekolah Damai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Program ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) anak-anak dan pemuda, kelompok yang sering menjadi sasaran aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Eddy saat mengunjungi SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2017 di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Eddy mengapresiasi program Sekolah Damai yang telah menjadi model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Ia mengungkapkan terdapat beberapa cerita baik yang dirinya dengar dari program itu, di antaranya peningkatan praktik perdamaian dan toleransi melalui kunjungan ke rumah ibadah lintas agama dan kepercayaan, keberhasilan dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik melalui upaya mengedepankan dialog.

Adapun Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multi pihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Dalam momen kunjungan tersebut, selain kepala BNPT, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Nana Sudjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng Haerudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Pokja Damai Jawa Tengah, dan perwakilan Sekolah Damai Jawa Tengah dari Karesidenan Semarang Raya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2024, Eddy menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Damai Jawa Tengah akan diangkat sebagai salah satu Champion Story.

Hal itu, menurutnya, menjadi dasar untuk memperluas inisiatif serupa di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka keberlanjutan Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE fase kedua (2025–2029) yang saat ini dalam proses persetujuan.

Fase kedua RAN PE akan bersifat tematik dengan sembilan tema utama, salah satunya isu pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari ekstremisme.

"Untuk mewujudkan hal ini, BNPT siap untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap dia.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Nana Sudjana mengapresiasi program Sekolah Damai yang memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif.

"Program Sekolah Damai memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif untuk membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang damai dan toleran," ucap Nana dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan pendekatan pendidikan yang diusung memberikan manfaat strategis, seperti meningkatkan kesadaran kolektif tentang toleransi, menjadikan sekolah sebagai model bagi komunitas sekitar, dan memperkuat kapasitas guru sebagai agen perdamaian.

Kunjungan ke SMAN 13 Semarang memberikan kesempatan bagi BNPT untuk mendengar pengalaman langsung dari guru dan siswa.

Dalam momen itu, terdapat penyerahan piagam penghargaan keberhasilan program Sekolah Damai kepada SMAN 13 Semarang berupa Champion Story RAN PE 2024, sebagai contoh model kolaborasi inklusif yang berkelanjutan untuk memperkuat rasa aman dan mencegah ekstremisme di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat secara simbolis kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila yang telah mengikuti pelatihan guru Sekolah Damai pada 22, 23, dan 29 November 2024.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam pembelajaran.

Kunjungan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara Kepala BNPT, guru, dan siswa. Dialog tersebut membahas implementasi program Sekolah Damai serta memberikan kesempatan bagi para guru dan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai dampak program ini di sekolah mereka.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,"

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi," ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

"Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda," tuturnya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

"Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak," ucap Sugiat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas, baik di Indonesia dan internasional. Khususnya dalam mencegah aksi dan kegiatan terorisme.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," ujar Kepala BNPT Eddy Hartono, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Eddy mengajak sejumlah negara sahabat untuk berkomitmen bersama. Sebab, ia menilai terorisme merupakan kejahatan yang menjadi prioritas dunia internasional.

"Prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," bebernya.
Sebelumnya, BNPT telah menunjukan komitmen pencegahan dengan
melindungi anak dari ancaman kelompok teror. BNPT telah melakukan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

"Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban," kata Eddy, Kamis, 24 Oktober 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)