Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana bergabung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sinergi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme lintas negara.

"Harapannya kami bisa bergabung dengan Satgas Pasti supaya kami bisa memperoleh rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam Kegiatan Olahraga Bersama BNPT dan OJK di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, ia menjelaskan rekomendasi dari PPATK diperlukan karena dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme BNPT memiliki kewajiban untuk merumuskan daftar terduga teroris dan terduga jaringan terorisme.

Dirinya turut membeberkan Hasil Utama Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang menjadi dasar pentingnya kerja sama dengan OJK.

Adapun Hasil Utama Penilaian Risiko TPPT Tahun 2021 terdiri atas pengumpulan dana (collecting) untuk pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter (FTF) melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization (NPO) dan usaha bisnis yang sah.

Kemudian, lanjut Eddy, meliputi pula perpindahan dana (moving) menggunakan metode teknologi pembayaran baru, penggunaan dana (using) untuk membeli senjata dan bahan peledak, hingga perkembangan ancaman terkini, salah satunya penyalahgunaan asset virtual berupa kripto.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK merupakan keharusan karena relevansinya dengan tugas dan fungsi BNPT.

"Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri," ucap dia.

Satgas Pasti merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani dan mencegah aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk oleh OJK bersama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana bergabung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sinergi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme lintas negara.

"Harapannya kami bisa bergabung dengan Satgas Pasti supaya kami bisa memperoleh rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam Kegiatan Olahraga Bersama BNPT dan OJK di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, ia menjelaskan rekomendasi dari PPATK diperlukan karena dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme BNPT memiliki kewajiban untuk merumuskan daftar terduga teroris dan terduga jaringan terorisme.

Dirinya turut membeberkan Hasil Utama Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang menjadi dasar pentingnya kerja sama dengan OJK.

Adapun Hasil Utama Penilaian Risiko TPPT Tahun 2021 terdiri atas pengumpulan dana (collecting) untuk pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter (FTF) melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization (NPO) dan usaha bisnis yang sah.

Kemudian, lanjut Eddy, meliputi pula perpindahan dana (moving) menggunakan metode teknologi pembayaran baru, penggunaan dana (using) untuk membeli senjata dan bahan peledak, hingga perkembangan ancaman terkini, salah satunya penyalahgunaan asset virtual berupa kripto.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK merupakan keharusan karena relevansinya dengan tugas dan fungsi BNPT.

"Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri," ucap dia.

Satgas Pasti merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani dan mencegah aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk oleh OJK bersama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sikap intoleran sebagai cikal bakal yang mengarah pada terorisme.

"Artinya kalau orang sudah eksklusif gitu ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," ungkap Eddy saat ditemui usai acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan aparatur kecamatan terus mengajak masyarakat agar bisa lebih dr Bu waspada.

BNPT saat ini pun terus menggencarkan program Desa Siapsiaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi agar para warga di suatu desa bisa saling menghargai dengan perbedaan yang ada.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Ia menjelaskan Program Desa Siapsiaga dilaksanakan dengan berdasarkan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini yang terus kami bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala, justru malah menjadi harmoni. Kedamaian dan toleransi agar bisa tercipta di tingkat pedesaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Eddy pun menilai pentingnya wajib lapor bagi masyarakat yang baru datang ke suatu lingkungan baru agar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa mengetahui keberadaan orang baru tersebut.

Dia juga berharap aparat keamanan setempat maupun RT/RW bisa menyambangi warga yang cenderung tidak mau keluar rumah dan bergaul.

"Jadi ada proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga sejak dini dapat melakukan pencegahan," tutur Eddy.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.

Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.

"Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan," ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.
Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa.

"Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada," tegasnya.

Baca juga: Prabowo: Jalan Layang Madukoro Tingkatkan Ekonomi Jateng

Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif.

"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan," ujarnya.

Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan," jelas Eddy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sikap intoleran sebagai cikal bakal yang mengarah pada terorisme.

"Artinya kalau orang sudah eksklusif gitu ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," ungkap Eddy saat ditemui usai acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan aparatur kecamatan terus mengajak masyarakat agar bisa lebih dr Bu waspada.

BNPT saat ini pun terus menggencarkan program Desa Siapsiaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi agar para warga di suatu desa bisa saling menghargai dengan perbedaan yang ada.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Ia menjelaskan Program Desa Siapsiaga dilaksanakan dengan berdasarkan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini yang terus kami bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala, justru malah menjadi harmoni. Kedamaian dan toleransi agar bisa tercipta di tingkat pedesaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Eddy pun menilai pentingnya wajib lapor bagi masyarakat yang baru datang ke suatu lingkungan baru agar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa mengetahui keberadaan orang baru tersebut.

Dia juga berharap aparat keamanan setempat maupun RT/RW bisa menyambangi warga yang cenderung tidak mau keluar rumah dan bergaul.

"Jadi ada proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga sejak dini dapat melakukan pencegahan," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat perkembangan positif Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebagai Desa Siapsiaga. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran warga akan bahaya ideologi radikalisme

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., mengatakan program Desa Siap Siaga juga sejalan dengan asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan olehnya saat Ngobrol Bareng Kepala BNPT Desa Siapsiaga di Desa Sukorejo, Kendal Provinsi Jawa Tengah, hari ini.

"Masyarakat semakin sadar akan bahaya penyebaran paham radikal dan terorisme di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, serta memperkokoh penyelarasan kehidupan dan kerukunan beragama," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Dia menjelaskan Desa Siapsiaga merupakan program prioritas BNPT untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat daya tangkal masyarakat desa terhadap paham radikal dan terorisme.

Eddy menambahkan bahwa Desa Siapsiaga menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mendeteksi dan memitigasi ancaman sejak dini.

"Desa Siapsiaga menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahaya terorisme sehingga masyarakat sejak dini mengetahui adanya gangguan ataupun ancaman dan harapannya kami dapat dilakukan mitigasi sejak awal supaya paham pahamnya tidak berkembang luas," tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan dukungannya terhadap program Desa Siapsiaga.

"Ini adalah bentuk kolaborasi kami dengan BNPT untuk memastikan negara hadir dalam menanggulangi paham-paham radikal hingga ke pelosok desa. Kami sangat mengapresiasi program ini dan berharap Desa Siapsiaga lainnya segera terbentuk dengan baik," ujar Raja Faisal.

Sementara itu, Kepala Desa Sukorejo Sri Maryani menegaskan pentingnya peran masyarakat membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap radikalisme.

"Agar tidak ada perselisihan antar agama, kami memohon kepada masyarakat untuk meningkatkan daya tangkal dan daya cegah terhadap kemungkinan terpapar paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme," tutup Sri.

Tonton juga video: Andra Soni-Dimyati: Visi Kami Sesuai Asta Cita Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meninjau pelaksanaan program Desa Siap Siaga di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024).

Desa tersebut menjadi salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program prioritas BNPT untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi ekstrem.

“Desa Siap Siaga ini adalah program prioritas dari BNPT. Tujuannya membangun daya tangkal masyarakat sejak dini, atau yang dikenal sebagai early warning system,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam diskusi bersama warga.

Acara tersebut dihadiri sejumlah warga dan sembilan tokoh masyarakat yang aktif melakukan sosialisasi bahaya ideologi terorisme sejak pertengahan 2024.

“Kami mengapresiasi para penggerak Desa Siap Siaga, khususnya di Desa Sukorejo ini. Mohon ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena stabilitas keamanan adalah kebutuhan besar kita semua,” kata Eddy.

Ia meminta warga melaporkan segala bentuk kecurigaan atau kejadian mencurigakan kepada aparat setempat, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, polsek, atau camat.

“Desa ini rentan karena adanya generasi muda dan kelompok seperti karang taruna yang kerap menjadi sasaran brainwash,” jelas Eddy.

Eddy menegaskan, laporan dari masyarakat akan diteruskan ke Polda, Pangdam, hingga gubernur, sebagai langkah untuk memperkuat desa dalam menangkal ancaman ideologis yang bertentangan dengan Pancasila.

“Level desa ini harus diperkuat supaya daya tangkal terhadap ancaman, gangguan, dan konflik bisa diatasi sejak dini,” tambahnya.

Ia juga menyoroti penyebaran paham ekstrem yang kini merambah dunia digital.

“Penyebaran paham radikal terorisme kini banyak dilakukan melalui internet, selain cara tatap muka secara langsung,” imbuh Eddy.

Desa Sukorejo merupakan bagian dari program Desa Siap Siaga yang dilaksanakan di lima provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Program ini merupakan implementasi UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebagai bagian dari program ini, para tokoh masyarakat telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada Mei-Juni 2024.

Setelah pelatihan, mereka turun ke desa masing-masing untuk memberikan edukasi kepada warga, termasuk mengenali ciri-ciri jaringan teroris dan mencegah penyebaran ideologi ekstrem.