Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Tidak hanya membidik masyarakat umum dan sekolah, BPIP bersama Pemkab OKI juga menguatkan nilai-nilai Pancasila di lapas," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Lapas Kelas II B Kayu Agung, Selasa.

Menurut dia, melalui berbagai riset peningkatan budaya literasi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) mampu mengubah pribadi dan mencegah terjadinya pengulangan kriminal.

WBP yang mendapatkan pendidikan akan memiliki peluang lebih kecil untuk kembali ke lapas/rutan, sebaliknya mereka akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di Lapas Kelas II B Kayu Agung.

Yudian berharap sosialisasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila dapat memberikan pemahaman Pancasila sehingga saat keluar nanti pemahaman itu bisa diaktualisasikan.

Sementara Pj Bupati OKI Asmar Wijaya menyampaikan ideologi Pancasila sebagai alat untuk memupuk integritas bangsa.

Pancasila sebagai rumah besar menjaga dan merawat nilai keberagamaan.

Asmar mengatakan semua harus terus belajar, menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, "unity in diversity", bersatu dalam keberagaman.

Melalui kegiatan itu, diharapkan para warga binaan lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, selama masa pembinaan hingga selesai kembali kumpul bersama keluarga.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing

Bantul (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof Yudian Wahyudi mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna menghadapi perkembangan dunia global saat ini.

"Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing," kata Yudian dalam keterangan tertulis terkait acara Seminar Nasional dan Bedah Buku di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Pancasila merupakan mukjizat bangsa Indonesia. Dan dilihat dari segi bahasa, mukjizat itu kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya. Pancasila merupakan kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya hingga hari ini.

"Pada 30 September hasil dari proklamasi, Bung Karno mengguncangkan dunia. Sampai saat itulah Indonesia sudah menjadi tiga dari super power dunia. Jadilah generasi unggul dan sebarkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru negeri," kata Yudian.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, seminar dan bedah buku berjudul "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang digelar bersama Pusat Studi Pancasila UGM itu dihadiri 225 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Dia menjelaskan, Pancasila dalam bahasa inggris, yaitu Believe in God, Nasionalism, Humanity, Democracy, dan Social Justice, mengandung lima prinsip untuk kebaikan Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

"Lima prinsip itu dilaksanakan secara mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi lebih dari itu harus mengimplementasikan butir-butirnya dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Sementara itu, Rektor UGM Prof Ova Emilia berharap, diskusi buku karya BPIP dapat memberikan pemicu untuk olah gagasan selanjutnya. Prinsip dasar pendiri negara adalah tidak inferior dan juga tidak superior, artinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam teori dan praktik, nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan berpendapat.

"Ideologi politik dan agama dan gagasan Bung Karno untuk membumikan Pancasila dalam konteks Internasional menjadi panduan hubungan internasional dalam kesetaraan-berdiri sama tinggi duduk sama rendah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengaku optimistis ideologi Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa, termasuk generasi Z (kelahiran tahun 2000) punya kepedulian terhadap Pancasila.

Rasa optimistis ini disampaikan Basarah saat acara launching buku ‘"Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila" di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Jumat.

"Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila," kata Basarah dalam keterangannya.

Basarah mengapresiasi buku tentang Pancasila yang ditulis oleh Maulana Fajri, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta kelahiran tahun 2002.

Dia mengaku terkejut ada anak Generasi Z menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa, yang dalam penilaiannya rata-rata mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal semua berita itu, lanjut Basarah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut membuktikan secara ilmiah dalam skripsi-nya bahwa terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

Selain itu, menurut studi, generasi Z asyik dengan gawai, bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara, memiliki pemikiran berorientasi transnasional.

"Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," ujarnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya ini menambahkan, selain menjadi politikus, dia juga seorang akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuni-nya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ujarnya.

Basarah berharap lelaki generasi Z ini melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Acara launching buku yang dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku, menampilkan empat pembicara masing-masing Rektor UM Prof. Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Direktur Pusat Kajian Pancasila, Syaiful Arif, tampil sebagai moderator.

Rektor UM Prof. Hariyono yang juga mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya, agar mahasiswa tempat dia mengajar juga menulis buku seperti Maulana Fajri.

‘"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap Hariyono.

Sedangkan Agung Suprojo berpendapat, jika ada puluhan saja generasi Z dan generasi Milenial peduli pada Pancasila, generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman sebab ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Sementara itu, Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah menilai sosialisasi empat pilar MPR RI karena melibatkan generasi Z sebagai subjek menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

''Acara sosialisasi empat pilar kali ini unik. Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila,'' tutur Fauziah.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku bahagia dan optimis ideologi negara Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya buku tentang Pancasila yang ditulis oleh generasi Z, yakni Maulana Fajri seorang mahasiswa kelahiran tahun 2002.

''Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila,'' ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Dalam peluncuran buku 'Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila' di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Basarah berharap Maulana Fajri dapat melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu awalnya mengaku terkejut ada anak Generasi Z sangat menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa. Ia menyebut rata-rata press release ini mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal berita tersebut, lanjut Ahmad Basarah, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu membuktikan secara ilmiah dalam skripsinya terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

"Jarak antara Generasi Z dengan masa kelahiran Pancasila itu sangat jauh. Menurut studi, generasi ini asyik dengan gadget mereka, yang dengan itu mereka bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara," papar Basarah.

"Pikiran mereka berorientasi transnasional. Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan dirinya tak hanya menjadi politisi tetapi juga akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Politisi murni cenderung memikirkan diri sendiri untuk kemenangan elektoral. Seorang negarawan memikirkan bangsa dan negaranya. Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuninya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran buku yang juga dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku. Ada empat pembicara dalam diskusi ini, antara lain Rektor UM Prof Dr Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Hadir pula Direktur Pusat Kajian Pancasila Syaiful Arif sebagai moderator.

Rektor UM Prof Dr Hariyono menilai penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya. Dengan demikian, mahasiswa tempatnya mengajar juga bisa menulis buku seperti Maulana Fajri.

"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo menilai jika ada puluhan saja Generasi Z dan Generasi Milenial peduli pada Pancasila, maka generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman. Pasalnya, ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun menyebut acara sosialisasi empat pilar kali ini unik.

"Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada Generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Inspirasi di Balik Konten TikToker Abah Didi: Sinetron Azab hingga Gen Z':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan tujuh Buku Pancasila yang diterbitkan Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi BPIP kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) di Auditorium Perpusnas RI, Jakarta, Selasa.

Adapun tujuh buku Pancasila terbitan BPIP yang diserahkan ke Perpusnas RI adalah Garuda Pancasila: Sejarah Penciptaan Lambang Negara; Salam Merdeka dan Salam Pancasila; Menemukan Kembali Api Pancasila Melalui Kumpulan Pidato-pidato Bung Karno; Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila, Prespektif Lintas Iman, Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila, Pancasila; Dialektika dan Masa Depan Bangsa dan Sigma Pancasila, Mengenyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat membuka diskusi dan penyerahan buku-buku Pancasila ke Perpusnas RI di Auditorium Perpusnas RI, Jakarta, Selasa.mengatakan penyerahan buku dapat dapat menjadi upaya untuk meningkatkan literasi Pancasila dan ajang transfer pengetahuan, keilmuan dan wawasan Pancasila kepada masyarakat.

"Penyerahan buku-buku yang diterbitkan oleh BPIP kepada Perpusnas RI dan ANRI pada dasarnya merupakan bagian dari tanggungjawab BPIP untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam," ujar Yudian.

UU Nomor 13 Tahun 2018 ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengumpulan dan penyimpanan karya cetak dan rekam di Indonesia.

UU ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan karya cetak dan rekam yang telah dihasilkan oleh para pencipta dan penerbit di Indonesia agar tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Menurutnya, sebagai sebuah Badan yang ada ideologi Pancasila di dalamnya, salah satu tugas BPIP adalah melakukan pengkajian dan penyusunan materi Pancasila.

Untuk itu, BPIP sangat mendukung segala upaya untuk melakukan pengkajian dan penyusunan materi Pancasila, termasuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan guna menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia.

Sementara itu, terkait dengan diskusi tiga buku Pancasila terbitan BPIP, Yudian mengemukakan bahwa ketiga buku yang dibahas merupakan buku-buku yang dikerjakan oleh Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP secara gotong royong bersama sejumlah akademisi dan peneliti.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menyusun ketiga buku ini adalah pendekatan sejarah. Melalui pendekatan sejarah, diharapkan generasi muda akan mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila dan mengenali asal usul dan tradisi-tradisi yang dimiliki bangsa sendiri, bangsa Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Aris Heru Utomo menambahkan penjelasan bahwa tujuh buku yang diserahkan kepada Perpusnas RI sudah dapat dibaca dalam bentuk digital di situs BPIP https://bpip.go.id/buku/

Adapun terkait dengan tiga buku yang didiskusikan, Aris menjelaskan bahwa buku pertama, komik “Salam Merdeka dan Salam Pancasila” merupakan adaptasi dan pengembangan dari narasi materi audio visual Salam Pancasila yang sudah dihadirkan terlebih dahulu oleh BPIP dan diputar dalam setiap kegiatan sosialisasi Pancasila.

Dipilihnya media komik adalah untuk memperluas keterjangkauan pesan yang ingin disampaikan, khususnya guna menjangkau kalangan generasi muda yang gemar akan gambar-gambar animasi.

Lalu, untuk buku kedua, “Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara” merupakan buku yang disusun untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah penciptaan lambang Garuda Pancasila.

“Melalui buku Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa lambang negara Garuda Pancasila diciptakan melalui gotong royong atau pemikiran banyak orang dan panitia, bukan ciptaan orang per orang atau individu,” ungkap Aris.

Adapun buku ketiga, “Menemukan Kembali Api Pancasila Melalui Pidato-pidato Bung Karno”, disusun dengan maksud untuk memberikan referensi tentang pemikiran Pancasila dari penggalinya yaitu Ir. Sukarno. Melalui buku ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh paket lengkap tentang pemikiran Bung Karno tentang Pancasila melalui pidato-pidatonya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tidak hanya sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila juga harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila.

Setiap sila memiliki makna yang berbeda-beda dan dapat menjadi pedoman hidup bermasyarakat bagi rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu dipahami untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila, sebagaimana dilansir dari artikel berjudul Pancasila Rumah Kita milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai-nilai Pancasila

Berikut penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar dapat menumbuh rasa cinta pada Pancasila itu sendiri.

1. Memahami Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Rakyat Indonesia percaya dan yakin akan adanya Tuhan.

Sila ini memerdekakan setiap rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai perintah agama.

Untuk memahami sila pertama Pancasila, setiap pemeluk agama di Indonesia harus bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Toleransi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama.

Tidak hanya itu, rakyat Indonesia juga harus menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun.

2. Memahami Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia yang adil dan beradab menggambarkan bangsa Indonesia yang sadar bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama derajatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman terhadap sila kedua Pancasila dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Agar dapat mencintai Pancasila, maka sila kedua dapat diterapkan dalam sehari-hari dengan saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.

Tidak hanya itu, menanamkan sikap tenggang rasa, menghargai, dan menghormati orang lain serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan juga perlu dilakukan.

3. Memahami Sila Persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu kesatuan. Pluralitas di Indonesia disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Melansir Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila oleh Ni Putu Candra Prastya Dewi dan Drs. I Made Sedana, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah upaya untuk membangun dan membina nasionalisme dalam negara.

Nasionalisme adalah cinta Tanah Air. Maka, untuk mencintai Pancasila rakyat Indonesia haruslah mencintai Tanah Air dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Penerapan sila persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4. Memahami Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menjelaskan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia demokrasi yang sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia dipegang oleh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas negara, pemerintahan Indonesia terdiri atas badan-badan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Setiap warga negara dibebaskan untuk menentukan pilihannya dan tidak diperbolehkan memaksakan kehendak orang lain. Untuk memahami sila keempat, maka setiap orang harus menghormati hasil keputusan bersama yang dilakukan melalui musyawarah.

5. Memahami Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil di bidang apa pun, mulai dari bidang hukum hingga sosial, seperti disebutkan dalam buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa karya Pandji Setijo.

Setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama selaku bangsa Indonesia, maka dari itu wajib ditegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun salah satu cara menerapkan sila kelima Pancasila di antaranya menghargai hak-hak orang lain, seperti tidak menyalakan radio dengan volume keras hingga mengganggu tetangga.

7 Cara Menumbuhkan Rasa Cinta pada Pancasila

Dari penjelasan di atas, berikut poin-poin cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila:

• Bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan.
• Menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun.
• Saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.
• Menanamkan sikap tenggang rasa, menghargai dan menghormati orang lain serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
• Rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
• Menghormati hasil keputusan bersama yang dilakukan melalui musyawarah.
• Tidak menyalakan radio dengan volume keras hingga mengganggu tetangga.

Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Setiap sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana sifat nilai dasar Pancasila tersebut?

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII karya Simanjuntak, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan reformatif, dinamis, dan terbuka. Dalam hal ini, ideologi Pancasila bersifat aktual dan dinamis.

Ideologi Pancasila juga antisipatif, sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan dinamika aspirasi masyarakat. Secara umum, nilai dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikelompokkan menjadi tiga.

Tiga nilai dalam ideologi Pancasila

1. Nilai dasar Pancasila

Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal. Sehingga, dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif, dan berkedudukan fundamental.

2. Nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

3. Nilai praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat.

Berikutnya adalah pengamalan yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

Dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berikut pengamalan tiap sila yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

45 poin pengamalan tiap sila dalam Pancasila

A. Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung: Nilai religius atau nilai ketuhanan

Pengamalan nilai sila ke-1:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. Sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai yang terkandung: Nilai kemanusiaan

Pengamalan nilai sila ke-2:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai persatuan bangsa

Pengamalan nilai sila ke-3:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta kepada Tanah Air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan ber-Tanah Air Indonesia.

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Nilai yang terkandung: Nilai kerakyatan

Pengamalan nilai sila ke-4:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

E. Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai keadilan sosial

Pengamalan nilai sila ke-5:

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Bagaimana, detikers, sudah paham mengenai sifat nilai dasar Pancasila?

Pancasila mempunyai lima sila yang masing-masing memuat nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah mufakat), dan keadilan sosial. Dalam buku Memahami Pancasila oleh Fais Yonas Bo'a dan Sri Handayani, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila juga bersifat mono pluralis atau kesatuan yang utuh. Maksudnya, kelimanya harus selalu dimaknai dan dilaksanakan dengan utuh.

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, sumber tertib hukum, konsensus final, dan ideologi negara.

Dilansir dari buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila karya Winarno, Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi terbuka. Dalam buku tersebut, menurut Frans Magnis Suseno (1995), yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah:

1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka tidak berdasarkan paksaan dari luar.

Keyakinannya berdasarkan konsensus atau kesepakatan masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.

2. Isinya tidak langsung operasional setiap saat. Tiap generasi dalam kurun waktu tertentu perlu menggali kembali nilai falsafah dan implikasi pada situasinya sendiri.

Artinya, nilai-nilainya terbuka terhadap perkembangan baru dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam pancasila bersumber pada budaya masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi kausa materialis Pancasila.

Ideologi Pancasila bersumber pada?

Dilansir dari Civic Education karangan Jazim Hamidi, menurut Wahjono (2008), ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan.

Ideologi Pancasila adalah suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan-gagasan yang mendasar. Pancasila dilandaskan pada pandangan hidup bangsa dan jawaban atas perlunya falsafah dasar negara Indonesia.

Kembali pada buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, sebagai ideologi nasional Pancasila memerlukan perwujudan konkret dan aplikatif. Hal ini terkait perannya sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, disebutkan bahwa Pancasila perlu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan negara bersifat persatuan. Pancasila juga memerlukan perwujudan yang konkret.

Semoga informasinya bermanfaat, detikers!

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada lima sila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahmanuddin Tomalili, Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat.

Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, bergotong-royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat.

Mengapa Pancasila berperan sebagai ideologi negara dan bangsa? Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karya Ani Sri Rahayu menjelaskan, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup.

Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara. Dikutip dari buku Apa Mengapa Bagaimana, Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan karya Hamid Darmadi, dasar norma terdapat pada nilai-nilai atau ideologi Pancasila.

Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.

Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup, dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia.

Dengan penjelasan ini semoga detikers tidak kesulitan memahami ideologi Pancasila. Selamat membaca ya.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat pancasilais.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila.

"Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes (protokol kesehatan) lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial.

"Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," jelasnya.

Deputi Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri 4.0.

"Kultur, keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Sufian.

Deputi Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP.

"Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber Nyoman.

Menurut dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan nasionalisme.

Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi.

"Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," jelasnya.

Lihat juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.

Dengan demikian, imbuh Bayu, selain pembinaan yang bersifat partisipatif perlu perangkat ketatanegaraan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Pancasila.

Menyamakan visi untuk merawat Pancasila

BPIP sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila, menurut Bayu, semestinya tidak hanya diatur dengan Perpres.

Ia mengatakan, ada sejumlah lembaga pembinaan lain yang payung hukumnya adalah Undang-Undang. Misalnya, pembinaan kepramukaan, pembinaan perfilman, pembinaan perpustakaan, dan pembinaan kepalang merahan.

“Sementara pembinaan ideologi pancasila sebagai ideologi negara level empat di bawah Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Perpres. Sehingga perangkat kenegaraan kita tentu tidaklah maksimal dalam konteks pembinaan,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan, lembaga yang sesungguhnya memiliki level kepentingan di bawah Pancasila, justru diatur dalam UU.

“Jadi ada bentuk ketidakadilan terhadap Pancasila ketika menempatkan pembinaan Pancasila dalam level Perpres,” ujarnya.

Itulah kenapa pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya tugas presiden saja, melainkan semua pihak. Dengan berpayung hukum Undang-Undang, semua lembaga negara maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama.

“Dengan diaturnya dalam Undang-Undang, maka sesungguhnya kita sudah mengangkat sebuah konsensus bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila termasuk badan penyelenggaranya adalah urusan negara,” tambahnya.

Ia pun membayangkan, sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan ideologi Pancasila, tugas BPIP adalah menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan menyusun arah kebijakan pembinaan Pancasila.

Begitu juga dalam hal menyusun kerja sama antar lembaga negara, sehingga tidak ada lagi pihak yang saling mendahului dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila.

“Kemudian koordinasi finalisasi, semua lembaga silakan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Namun standarisasinya, bahan-bahannya, kemudian bagaimana memonitoring pelaksanaannya, BPIP dioptimalkan di sana,” paparnya.