Jakarta -

Pemkab Klaten menggelar Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tegulasi BPIP, Adhianti menilai Perda yang dicanangkan Pemkab Klaten tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

Ia mengatakan, Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karenna adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," kata Adhianti di Pendapa Setda Kabupaten Klaten, Selasa (21/5/2024).

Ia turut mengapreasiasi Perda tersebut dan mengaku ingin berkolaborasi dalam pengimplementasiannya ke daerah lainnya. "Jika diberi kesempatan, mari kita sama-sama bawa Perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," ajaknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lewat kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP itu dapat memberikan gambaran penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun camat hingga lurah atau kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono yang hadir mewakili Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam dalam nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik pun nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," ungkapnya.

(akn/ega)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Sebab secara garis besar pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKN).

"Dalam penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila melalui Penggunaan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, Jumat, (17/5/2024).

Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? paparnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, BPIP terus berupaya menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui BTU Pendidikan Pancasila.

"Upaya ini kita terus bekerja sama dengan berbagai sektor salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita harapkan dengan dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila dan memiliki keterampilan", ucapnya.

Prakoso juga mengatakan tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Suherman, saat membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi terhadap kegiatan tersebut.

"Kami mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini dengan melibatkan tenaga pendidik di lingkungan Sumatera Utara,? ujarnya.

Menurut dia, Pendidikan Pancasila sangat diperlukan supaya ideologi negara kita kuat serta memiliki pengembangan pengetahuan, pengalaman dan strategis pembelajaran yang efektif.

Menurutnya Sumatera Utara adalah Provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan suku keberagaman ini adalah kekayaan yang harus kita jaga kita pelihara bersama melalui pendidikan Pancasila.

"Melalui Pendidikan Pancasila kita dapat membangun masyarakat yang inklusif toleran dan harmonis dengan demikian kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,? tegasnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP serta narasumber dari internal dan eksternal BPIP dan ratusan peserta tenaga pendidik di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Kuliah Umum Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia', Kamis, di Ciputat, Banten (16/5/2024).

Kuliah Umum yang diadakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini merupakan upaya BPIP untuk terus mengenalkan Pancasila sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo.

"Buku yang akan kita bahas hari ini adalah terbitan BPIP yang mengulas kontribusi Pancasila global, termasuk pidato "To Build The World Anew" oleh Ir. Sukarno di PBB pada 30 September 1960. Pidato ini diabadikan oleh UNESCO dalam Memory of The World, menegaskan pengakuan global terhadap nilai-nilai Pancasila.", ungkap Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Kepala BPIP.

Tidak hanya Bedah Buku, BPIP juga aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Pancasila, terutama kepada generasi muda di sekolah, kampus, dan pesantren.

"BPIP terus berikhtiar untuk mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa," tambahnya.

Keynote Speech dari Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' tersebut diisi oleh Dewan Pakar BPIP Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., M.H., M.Si.

"Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' yang digagas oleh Bapak Kepala BPIP menjelaskan lebih rinci pada bahwasanya, roh semua manusia bangsa indonesia adalah Pancasila. Dengan kerjasama yang terjalin antara BPIP dengan UIN Syarif Hidayatullah, Kita terus dorong Pancasila," tegasnya.

Ir. Prakoso, M.M. selaku Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP mengemukakan pentingnya nilai-nilai universal Pancasila.

"Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi solusi ketika dunia terpecah menjadi dua blok, meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.", jelasnya.

Tidak lupa, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ciputat menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan kenegaraan, bersama dengan agama dan hubungan dengan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa kebaikan dari Tuhan akan diberikan jika kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.", tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan secara garis besar terdapat perbedaan antara pendidikan pancasila, dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) yang diterapkan sebelumnya.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan pendidikan Pancasila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional, dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan, dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, muatannya terdiri dari materi kognitif 30 persen dan 70 persen praktik," jelasnya, saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan penguatan jaringan pendidikan pancasila melalui penggunaan buku teks utama pancasila di Medan, Sumatera Utara.

Lanjut dia, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada pancasila dalam tindakan, diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi. Dia juga berharap kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memaksimalkan implementasi BTU Pendidikan Pancasila, di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

"Upaya kami terus bekerja sama dengan berbagai sektor, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," katanya.

Harapan lain kata dia, dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan, berkarakter Pancasila dan memiliki keterampilan. Bahkan, tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Sementara itu, staf ahli Gubernur Sumut Suherman mengatakan Pendidikan Pancasila sangat diperlukan, agar ideologi negara kuat serta memiliki pengembangan pengetahuan, pengalaman dan strategis pembelajaran yang efektif.

Kata dia, Sumatera Utara adalah provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan suku. Sehingga keberagaman itu adalah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara bersama melalui pendidikan Pancasila.

"Melalui Pendidikan Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif toleran dan harmonis, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menegaskan.

Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak mahasiswa untuk memedomani Pancasila. Sebab Pancasila dengan nilai-nilai universal menjadi solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat Kuliah Umum Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku bertajuk ?Pancasila dari Indonesia untuk Dunia? di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Kamis (16/5/2024).

Kuliah umum yang diadakan ini merupakan upaya BPIP untuk terus mengenalkan Pancasila sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Buku yang akan kita bahas adalah terbitan BPIP yang mengulas kontribusi Pancasila global, termasuk pidato To Build The World Anew oleh Ir. Sukarno di PBB pada 30 September 1960. Pidato ini diabadikan UNESCO dalam Memory of The World, menegaskan pengakuan global terhadap nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Tidak hanya Bedah Buku, BPIP juga aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Pancasila, terutama kepada generasi muda di sekolah, kampus, dan pesantren. "BPIP terus berikhtiar untuk menyosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa," ucapnya.

Keynote Speech dari bedah buku ?Pancasila dari Indonesia untuk Dunia? yakni, Dewan Pakar BPIP Ermaya Suradinata. "Buku yang digagas Bapak Kepala BPIP menjelaskan lebih rinci bahwasannya, roh semua manusia bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dengan kerja sama yang terjalin antara BPIP dengan UIN Syarif Hidayatullah, kita terus dorong Pancasila," tegasnya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengemukakan pentingnya nilai-nilai universal Pancasila. "Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi solusi ketika dunia terpecah menjadi dua blok, meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia," jelasnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Asep Saepudin Jahar menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan kenegaraan, bersama dengan agama dan hubungan dengan Tuhan. Islam mengajarkan kebaikan dari Tuhan akan diberikan jika kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.

Dalam bedah buku tersebut, tiga narasumber lainnya yakni, Dewan Pakar BPIP Darmansjah Djumala, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Ali Munhanif, Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Gun Gun Heryanto. Adapun yang menjadi Moderator dalam Seminar Nasional tersebut ialah, Sekretaris LP2M Fathudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Nasional Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" di Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Bedah Buku bersama Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta ((UNJ) tersebut sebagai upaya memperluas pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya relevan di Indonesia namun relevan untuk Dunia.

"BPIP memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.", ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Andreas Anangguru Yewangoe.

Ditambahkan Andreas, Pancasila juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di seluruh dunia dengan prinsip gotong royong sebagai bagian dari ideologi perdamaian.

"Nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip gotong royong, memiliki relevansi universal dan dapat diadopsi oleh seluruh dunia. Pancasila juga dipandang sebagai ideologi perdamaian. Namun demikian, sebagai langkah awal, Kita harus terlebih dahulu mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia sebelum membawanya ke panggung dunia," tambahnya.

Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, SH., SE., MM. juga menjelaskan peran penting dari mahasiswa dalam memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang akan datang.

"Saya percaya bahwa mahasiswa memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam mengajak seluruh masyarakat merayakan Hari Lahir Pancasila melalui partisipasi mereka dalam upacara. Dengan penerapan mata pelajaran Pancasila yang menjadi wajib dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Kami berharap Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat menjadi pelopor dalam menerapkannya," jelasnya.

Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan buku-buku yang dibuat oleh BPIP bersama Kemendikbud sebagai sumber pemahaman yang dapat digunakan secara aktif dalam masyarakat, baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai panduan untuk menggerakkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari.

"BPIP bersama Kemendikbud sedang berupaya keras agar buku yang mereka hasilkan tidak hanya menjadi bahan pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan semangat Pancasila dalam berbagai aktivitas," tutur Rima.

Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Komarudin, M.Si. mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Mahasiswa sangat perlu untuk mengetahui betapa pentingnya ideologi Pancasila di mata Dunia.

"Kami sangat mengapresiasi kepada BPIP yang sudah mengadakan kegiatan di UNJ," ujarnya.

Ia juga berharap kepada Mahasiswa UNJ untuk terus mengembangkan wawasannya tentang nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Saya sangat berharap kepada mahasiswa, untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila," harapnya.

Ia bahkan mendorong kepada mahasiswa untuk bangga memiliki Pancasila, karena memiliki nilai-nilai yang sanat relevan dari zaman ke zaman.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M, melaporkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama dengan kampus UNJ.

Ia berharap ke depan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk membentuk karakter Pancasila kepada mahasiswa khususnya.

"Selain dengan UNJ, BPIP juga telah bekerja sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia, seperti UGM, UMM dan kampus lainnya di luar pulau jawa", paparnya.

Selain itu, BPIP juga memiliki program-program yang melibatkan mahasiswa, seperti Kuliah Kerja Nyata dengan penekanan angka stunting.

"Kami juga memiliki beberapa program untuk menekan angka stunting melalui KKN", ujarnya.

Ia menilai nilai-nilai Pancasila harus didorong melalui tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kendari (ANTARA) - Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Prof Muhammad Sabri menekankan pentingnya relasi agama dan negara dalam kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ethico-spiritus bangsa Indonesia yang bhinneka.

"Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, akan tetapi sebagai pengikat dalam kebinekaan," katanya saat memberi kuliah umum di Kampus IAIN Kendari, Rabu.

Sabri menjelaskan ketika bangsa dan bhineka itu berpotensi gesekan dan konsensus yang berusaha otoriter dengan cara beragam, Pancasila harus hadir sebagai daya rekat.

"Kita harus sadar diri bahwa para pendiri bangsa mewariskan suatu nilai yang sangat baik, yaitu Pancasila. Bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga menjadi perekat dari sebuah kebinekaan, baik bhineka secara kultural, agama maupun sosial. Kita diikat oleh satu poin bersama, yaitu Pancasila," ucapnya.

Ideologi Pancasila merupakan seperangkat nilai yang digali dari jiwa terdalam bangsa Indonesia, berdimensi keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan yang melandasi langkah dalam meraih cita-cita nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sementara itu, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Sitti Fauziah mengatakan kegiatan ini untuk membangun semangat kebangsaan dan bernegara seluruh civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa IAIN Kendari. Apalagi, saat ini paham radikal yang berkembang di perguruan tinggi bisa segera ditepis bahwa mahasiswa IAIN Kendari saat ini memegang teguh ideologi Pancasila.

"Kegiatan kuliah umum ini adalah menyegarkan kembali dan membangkitkan semangat mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik bahwa IAIN Kendari tidak terkontaminasi paham lain selain ideologi Pancasila," katanya.

Ia berharap kegiatan yang di selenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi (PUNCAK) IAIN Kendari tidak terputus dan akan terus berlanjut.

"Kita akan tindaklanjuti kerja sama selanjutnya dengan BPIP RI. Semoga kegiatan selanjutnya IAIN Kendari bisa menghadirkan langsung kepala BPIP RI," harapnya.

Kuliah umum dengan tema "Diskursus Kebangsaan" yang diselenggarakan di kampus IAIN Kendari diikuti 350 orang dari pimpinan, dosen, dan mahasiswa kampus tersebut.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) , Yudian Wahyudi kembali mengingatkan kepada satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila . Implementasi ini di tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda-nunda karena dalam peraturan pemerintah dan berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sudah ditegaskan Pendidkan Pancasila sebagai muatan wajib.

"Saya kembali menegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pancasila merupakan muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan," ujarnya saat keynote speaker sekaligus membuka Olimpiade PPKN 13 Tingkat Nasional di Universitas Negeri Riau, Provinsi Riau, Senin, (6/5/2024).

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 026.C/H/P/2023 tentang Penetapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila juga menegaskan untuk segera diimplementasikan.

"Oleh karena itu, kita berharap kegiatan ini menjadi sarana untuk memaksimalkan pengimplementasikan BTU Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan kita," harapnya.

Kepala BPIP juga menjelaskan tujuan utama dari implementasi BTU Pendidikan Pancasila ini adalah agar para pemangku kepentingan kembali menghadirkan materi pendidikan Pancasila yang sesuai dengan fakta sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan falsafah dasar bangsa.

"Keputusan Mendikbudristek ini secara jelas mengubah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila," tegasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Edi Rusma Dinata mengapresiasi kepada BPIP dan Universitas Negeri Riau yang sudah peduli dengan pendidikan terutama tentang penguatan karakter Pancasila.

"Saat ini pendidikan Indonesia sangat maju, maka dengan kolaborasi dan gotong royong ini, kita lebih memajukan Pendidikan Pancasila," paparnya.

Pihaknya juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan bangsa yaitu ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Generasi muda sangat penting dalam membangun kebinekaan. Persatuan, nasionalisme melalui Pendidikan Pancasila," katanya.

Kegiatan dengan tema "Melalui Olimpiade PPKn 13 Memperkuat Pondasi Harmoni Kebhinekaan & Moral Guna Menciptakan Generasi Emas yang Berkepribadian Pancasila" ini juga mendapatkan apresiasi dari pihak kampus.

Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unri, Jimmy Copriady mewakili Rektor Unri melaporkan kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta tingkat SMA sampai perguruan tinggi se-Indonesia.

"Ini merupakan kesempatan anak-anak untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Ia bahkan mengakui anak anak saat ini harus memiliki soft skill dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan niliai-nilai Pancasila.

"Saya juga minta kepada mahasiswa untuk terus menginternalisasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan fungsi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, menjadi kunci membentuk karakter Pancasila pada generasi bangsa.

"Implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada praktik aktualisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi Pancasila," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan lunturnya pendidikan pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama untuk menguatkan ideologi negara. Saat ini, BPIP telah bergotong royong dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Lembaga lainnya untuk menghidupkan dan menguatkan kembali pancasila melalui BTU Pendidikan Pancasila.

"Metode pembelajaran yang dihadirkan dalam BTU Pendidikan Pancasila adalah menggunakan model student centered learning, sesuai dengan Kurikulum Merdeka yang mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, pola pikir kritis, serta sikap gotong-royong, sehingga metodenya adalah 70 persen praktik dan 30 persen teori," katanya.

Saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila di Pekanbaru, Riau (4/5), ia menjelaskan tujuan implementasi BTU para pemangku kepentingan, dapat menghadirkan materi pendidikan Pancasila yang sesuai dengan fakta sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan falsafah dasar bangsa.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan pembinaan itu diikuti 500 peserta meliputi dosen, guru dan mahasiswa di wilayah Provinsi Riau.

Kata dia, BTU Pendidikan Pancasila sangat penting karena akan merubah perilaku masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Sebagai dosen dan guru menjadi kewajiban untuk menyampaikan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada anak didik, sehingga Indonesia lebih maju dan lebih kuat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), dapat digunakan untuk menentukan metode pembumian pancasila.

“IAP ini bisa membantu kita dalam menentukan, metode apa yang digunakan untuk melaksanakan pembumian Pancasila,” kata Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penegasan itu disampaikan Adhianti pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2022 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dia menjelaskan, deputi bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi, dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Salah satu fungsinya yaitu pengukuran pelembagaan Pancasila.

"Ini merupakan salah satu amanat dari BPIP yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP," ujarnya.

Lanjut dia, tugas tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana strategis yang mengamanatkan IAP, ke Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP sebagai sarana atau indeks pembumian nilai Pancasila.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Jones Sangian menyampaikan apresiasi kehadiran BPIP ke Manado dalam rangka Monitoring IAP 2022 Sulut.

Ia juga bersyukur, Provinsi Sulut mendapatkan capaian IAP kategori baik pada 2022, dan berharap capaian IAP yang diperoleh bisa terus ditingkatkan. Target nilai IAP yang telah ditetapkan pada 2022 secara nasional adalah 77 poin.

“Ke depan terus terjalin kerja sama dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan, lebih khusus dalam tindak lanjut pengukuran indeks aktualisasi Pancasila di Sulawesi Utara," katanya berharap.

Pewarta: Fauzi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Diskusi yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) tersebut bertujuan memetakan masalah Pemilu 2024 untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti mengatakan bahwa situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret. ?Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,? ujar Adhianti dalam sambutannya di acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut.

Adhianti mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.

?Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal-hal seperti inilah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,? ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi dan berlangsung dialektis ini.

Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan. ?Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,? pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu. ?Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,? ujarnya dalam kesempatan sama.

Teguh pun memberikan contoh sikap dan sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. ?Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli,? tuturnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. ?Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah punya program post election berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan lagi semangat persatuan dan kesatuan berupa pendidikan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan civic education,? imbuhnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem tersebut.

Namun, menurut dia, sistem tersebut sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan. ?Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,? ungkapnya.

Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya. ?Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik?, ucapnya.

Handi mengklaim bahwa Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah lebih kondusif dibanding Pemilu 2019. ?Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024