Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAD PE) berbasis kearifan lokal bisa memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di daerah.

Saat bersilaturahim dengan Gubernur Sumatera Barat di Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/5), ia menilai kearifan lokal menjadi suatu hal yang krusial untuk ditanamkan pada generasi muda agar mereka tidak kehilangan jati diri sebagai anak bangsa.

"RAD PE ini penting karena akan mengoptimalkan pencegahan di daerah, dengan mengangkat kearifan lokal dan pelibatan tokoh-tokoh adat. RAD PE juga akan menyesuaikan kondisi psikologis daerah masing-masing,” ucap Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, dia menekankan pentingnya pemerintah daerah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) di daerah melalui RAD PE berbasis kearifan lokal.

Eddy pun mencontohkan, salah satu langkah implementasi RAD PE berbasis kearifan lokal, dengan memberikan informasi tentang sejarah Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat kepada generasi muda.

"Bagaimana meraih kemerdekaan. Jangan sampai putus, terlebih tentang ideologi Pancasila,” katanya menambahkan.

Selaras dengan Kepala BNPT, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan pendekatan kearifan lokal yang sudah terimplementasi di Sumatera Barat, yakni penguatan kelembagaan Nagari.

Nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat, yang mirip dengan desa di wilayah lain di Indonesia. Pendekatan itu dianggap sebagai solusi beragam permasalahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat, termasuk masalah terorisme.

"Kami ada program Nagari Creative Hub yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi karena ikatan emosional seseorang dengan Nagari sangat kuat,” ungkap Mahyeldi dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan bahwa mitra deradikalisasi di Sumatera Barat sudah banyak yang mencapai titik kemandirian melalui beragam sektor usaha.

Sesi dialog dalam silaturahim diakhiri dengan penjelasan dari Plt. Kaban Kesbangpol Sumatera Barat Adi Dharma, yang membeberkan bahwa RAD PE di wilayah Sumatera Barat sedang tahap penyusunan dan akan dikeluarkan aturan hukum berupa peraturan gubernur (pergub).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan tiga pilar kewilayahan merupakan garda terdepan dan ujung tombak dalam mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme di tingkat kelurahan atau desa.

Dalam kegiatan diseminasi buku saku di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/5), Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengatakan tiga pilar kewilayahan dimaksud, yakni lurah atau kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Tiga pilar kewilayahan ini sebagai pembina masyarakat serta ujung tombak keamanan, ketertiban, dan pelayanan langsung terhadap masyarakat," ucap Brigjen Pol. Wawan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan melihat peran penting mereka, BNPT pun terus memperkuat serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan ketiga unsur tersebut, salah satunya melalui kehadiran Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di Kelurahan/Desa.

Melalui buku itu, Wawan berharap para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat menggunakannya sebagai panduan praktis untuk melakukan pencegahan terorisme melalui deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme.

"Mereka sebagai benteng pertahanan pencegahan radikal terorisme di tingkat kelurahan atau desa harus punya guidance dalam rangka khususnya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme," ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya menitikberatkan pentingnya sinergisitas antar-unsur tiga pilar dalam upaya pencegahan terorisme di kelurahan atau desa.

Menurutnya, peran dan tugas dalam mencegah terorisme merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, yang merupakan aparatur tiga pilar kewilayahan.

"Keberhasilan dalam mengantisipasi ancaman tersebut akan dapat tercapai apabila semua stakeholders yang terlibat dapat menyinergikan tugas, fungsi, dan peran dalam penanggulangan terorisme," tutur Wawan.

Sementara itu, salah seorang peserta diseminasi, yaitu Kepala Desa Batujajar Barat Erwan Hariwan mendukung kegiatan tersebut, terutama terkait peningkatan sinergisitas tiga pilar dalam pencegahan terorisme.

Sinergisitas tersebut dinilai sangat penting, terlebih dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme yang mungkin ada di sebuah kelurahan atau desa.

“Kolaborasi di antara kami semua sangat penting dalam mencegah adanya penyebaran paham radikal terorisme di desa,” kata Erwan dalam kesempatan yang sama.

Kegiatan Diseminasi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu pada 7-8 Mei 2025.

Peserta kegiatan terdiri atas 70 orang kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi terkait peran masing-masing unsur tiga pilar serta materi deteksi dan cegah dini potensi penyebaran paham radikal terorisme, yang dikemas dalam pedoman atau buku saku oleh Kodam III Siliwangi, Bakesbangpol Provinsi Jabar, Satgaswil Jabar Densus 88 AT Polri, akademisi dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Korbinmas Polri, dan Teritorial TNI AD.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa program Silaturahmi Kebangsaan merupakan pendekatan humanis yang sangat relevan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mendukung deradikalisasi.

Dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (7/5), Direktur Perlindungan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Imam Margono menyampaikan program Silaturahmi Kebangsaan merupakan kegiatan rekonsiliasi yang dapat memberikan ruang pemulihan bagi para korban melalui dukungan psikologis.

"Kegiatan ini sekaligus mengoptimalkan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme agar mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Irjen Pol. Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Imam, kegiatan silaturahim tersebut erat kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Apalagi di sela kegiatan, pihaknya mengajak para peserta untuk semakin memperkuat komitmen terhadap Negara.

Disebutkan bahwa dari sisi penyintas, kegiatan itu memberikan dampak psikologis positif, sehingga mereka bisa lebih menerima dan saling memaafkan.

Sementara itu, salah seorang penyintas aksi teror di Polsek Astana Anyar, Ajun Komisaris Polisi Upa Suparya berharap kegiatan rekonsiliasi dapat terus dilanjutkan agar perdamaian antara penyintas dan mantan narapidana terorisme tetap terjaga.

Ia juga berharap agar para mantan narapidana terorisme tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal karena dampaknya sangat merugikan korban dan keluarga.

“Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter," tutur AKP Upa dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, mantan narapidana terorisme Dwi Surya Putramantan menyatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap para penyintas serta ajakan untuk bersama-sama melawan terorisme.

“Saya sebagai mitra deradikalisasi merasa penting hadir di sini untuk menunjukkan empati dan simpati kepada para korban serta memberikan semangat agar kita tetap bersama-sama melawan terorisme,” ujar Dwi.

Silaturahmi Kebangsaan tersebut juga diisi dengan Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan oleh para penyintas dan mantan narapidana terorisme, yang berisi seruan untuk mencegah terorisme dan setia pada ideologi bangsa.

Selain itu, turut diselenggarakan kegiatan pelatihan di dalam ruangan (inbound training) psikologis dan kegiatan di luar ruangan (outbound) untuk mempererat ikatan antarpeserta.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang mempertemukan penyintas aksi terorisme dari kalangan anggota Polri dengan mantan narapidana terorisme, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digelar pada 5–7 Mei 2025.

Kegiatan itu menjadi sarana rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak terorisme dalam rangka membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias serta perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan asesmen sistem pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih Sumatera Barat, Padang, guna melindungi sarana dan prasarana objek vital nasional (sarpras obvitnas) di bawah PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan asesmen tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi penguatan kesiapsiagaan nasional, sebagai bagian dari program Prioritas Nasional Tahun 2025.

"Mitigasi manajemen risiko sangat penting, apalagi PLN memiliki peran strategis dalam menyediakan dukungan listrik 100 persen untuk wilayah Padang," kata Komjen Pol. Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Karena itu, BNPT, kata dia, memberikan pendampingan agar PLN UBP Teluk Sirih terlindungi dari potensi ancaman terorisme melalui kegiatan asesmen (7/5).

Selain asesmen, BNPT juga melakukan sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Minimum Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional.

Dia menuturkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di UBP Teluk Sirih, Sumatera Barat, lantaran wilayah itu merupakan salah satu lokasi prioritas dalam program Kesiapsiagaan Nasional 2025 melalui perlindungan sarana dan prasarana obvitnas.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power Wisnoe Satrijono menyampaikan apresiasi terhadap BNPT dan menyatakan optimisme bahwa perusahaannya dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan.

"Kami sangat senang dan bangga mendapatkan dukungan langsung dari Kepala BNPT dalam upaya implementasi Perban Nomor 3 Tahun 2020," ungkap Wisnoe dalam kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya terhadap aset fisik, tetapi juga sumber daya manusia.

PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih secara konsisten telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi radikalisme dari dalam, seperti mengadakan sosialisasi mengenai bahaya paham radikal dan terorisme serta menerapkan dan mematuhi prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) pencegahan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dirinya berharap Indonesia Power bisa terus menjadi perusahaan yang terdepan dalam menangkal penyebaran paham radikal dan mencegah potensi aksi terorisme.

Adapun sejak tahun 2022, BNPT telah melakukan asesmen pada 20 dari 36 unit bisnis pembangkitan PT PLN Indonesia Power, dengan target penyelesaian hingga akhir tahun 2026. Selain UBP Teluk Sirih, asesmen juga dilakukan di UBP Ombilin, Sumatera Barat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus penerima Brevet dan Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan di tengah era disrupsi teknologi, BIN yang genap berusia 79 tahun pada tanggal 7 Mei 2025, tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional semata dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Transformasi digital di tubuh BIN, penguatan analisis prediktif, dan investasi pada teknologi intelijen terkini adalah sebuah keniscayaan. Menjaga integritas dan profesionalisme personel intelijen di tengah kompleksitas tugas juga menjadi pondasi utama. Selain itu, sinergi antar lembaga dengan TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta lembaga terkait lainnya, menjadi elemen penting dalam efektivitas kerja BIN. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Jakarta, hari ini.

"Di usianya yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga merefleksikan tantangan berat di masa depan. Menjadi 'mata dan telinga' negara yang tajam dan terpercaya di tengah pusaran ancaman siber dan terorisme global membutuhkan bukan hanya kecakapan, tetapi juga komitmen tanpa batas untuk bangsa dan negara Indonesia. Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/25).

Bamsoet memaparkan ancaman siber bukan lagi sekadar peretasan situs web biasa. Kini, ancaman berubah menjadi spionase siber canggih, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, pencurian data sensitif berskala besar, hingga operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi contoh nyata. BIN dituntut tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memetakan aktor-aktor ancaman siber.

Upaya ini mencakup peningkatan kapabilitas intelijen sinyal, intelijen siber dan kolaborasi erat dengan BSSN, Kementerian Kominfo, serta penyedia layanan internet. Penguatan sumber daya manusia intelijen yang ahli teknologi siber dan penguasaan big data analytics serta kecerdasan buatan (AI) mutlak diperlukan.

"Indonesia dengan populasi pengguna internet di tahun 2024 mencapai 221,56 juta orang, menjadi target yang potensial. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2023, telah terjadi lebih dari 400 juta upaya serangan siber dan anomali trafik di Indonesia. Meskipun detail operasi BIN bersifat rahasia, perannya dalam memberikan peringatan dini dan analisis intelijen mendalam terkait potensi serangan siber terhadap target-target strategis nasional menjadi sangat krusial," ujar Bamsoet.

Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nol serangan terorisme. Sebuah pencapaian signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme. Laporan Global Terrorism Index terbaru menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dengan kategori 'medium impact of terrorism'. Menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas kelompok ekstrimis dan teroris.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif BIN dalam koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penangkapan pelaku terorisme, dan program deradikalisasi telah memberikan dampak positif dalam menekan aktivitas terorisme di Indonesia," tutup

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pengembangan kajian terorisme merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan nasional.

Dalam acara bedah buku di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Senin (5/5), ia menuturkan kajian terorisme bisa memberikan pencerahan melalui wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun BNPT menjalankan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan terhadap objek vital, serta kajian dan pemetaan daerah rawan terorisme.

Maka dari itu, Kepala BNPT memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar bekerja sama antara UI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan, Sumber Daya, dan Kerja Sama SKSG UI Maureen Pomsar Lumban Toruan berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju masa depan yang damai dan inklusif.

"Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang pertemuan antara pengetahuan, pengalaman, dan harapan bahwa bangsa ini mampu belajar dari masa lalunya dan menata masa depan yang lebih damai, adil, serta inklusif," tutur Maureen dalam kesempatan yang sama.

Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo pun berharap buku itu dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia dari ancaman terorisme.

"Buku ini merupakan bagian dari semangat pembelajaran bersama, fakta-fakta di dalamnya semoga bisa dimanfaatkan, terutama oleh kalangan akademisi. Terima kasih atas antusiasme semua pihak," ucap Irjen Pol. Sentot, yang juga merupakan penulis buku tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, di Kantor Kemdiktisaintek RI, Jakarta, Selasa (6/5).

"Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi," kata Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Mendiktisaintek menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

"Kami ingin ada terobosan yang santai, namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Menteri Brian.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Kami mengacu pada Tridarma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme," jelas Eddy.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

"Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif," ujar Wamen Fauzan.

Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang, Dirjen Dikti, Khairul Munadi, pelaksana tugas Direktur Belmawa Berry Juliandi, Staf Khusus Menteri, serta jajaran Deputi 1 dan 2 BNPT, termasuk Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, dan Kasubdit Intelijen BNPT.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ideologi dan menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan kampus.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, Selasa (6/5).

Pada kesempatan tersebut, Brian menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan tinggi sebagai benteng kebangsaan.

“Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi,” ujar Brian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Brian menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

“Kami ingin ada terobosan yang santai namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” tambah Brian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT, Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Kami mengacu pada tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme,” ujar Eddy.

Dok. Kemdiktisaintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

“Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif,” ujar Fauzan.

Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek Chatarina Muliana, juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

“Permen sudah memasukkan isu kekerasan dalam berbagai bentuk seperti perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi SARA. Paham ekstremisme berbasis kekerasan itu sangat abu-abu, sehingga pendekatan kolaboratif sangat penting,” jelas Chatarina.

Jakarta (ANTARA) - The Indonesian National Counterterrorism Agency (BNPT) is currently focusing on implementing a balanced approach that combines hard and soft measures to prevent potential terrorism threats.

At the Global Security Forum (GSF) in Doha, on Wednesday (April 30), the agency’s Deputy for International Cooperation, Andhika Chrisnayudhanto, stated that the threat of terrorism in Indonesia persists, even after the dissolution of the radical organization Jamaah Islamiyah (JI).

"A balanced approach prevents potential threats that have not disappeared after the disbandment of JI as well as the trend of lone wolf threats and youth radicalization," Andhika noted in his statement.

He said the BNPT will continue to engage with thousands of former JI members and ensure that those not involved in the declaration are informed of its end.

Related news: BNPT to assist Jemaah Islamiyah ex-members

Meanwhile, Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani discussed the influence of non-state entities that support criminal networks by exploiting the weaknesses of a region.

He explained that non-state actors involved in organized crime networks, including terrorist groups, have the potential to endanger global security.

"These non-state actors exploit the weak security of a region, the rampant chaos, and public dissatisfaction with the government," he stated on the same occasion.

The panel discussion, titled "How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia," was part of the annual GSF held in Doha, Qatar, on April 28-30, 2025.

In addition to terrorism, the conference addressed topics such as the role of non-state actors in cyber and information warfare, the influence of the private sector on energy and environmental security, the impact of non-state actors in conflict zones on state sovereignty and stability, as well as strategies for combating organized crime involving illegal networks and cross-border hostage-taking.

This year's conference is themed "The Impact of Non-State Actors on Global Security."

Indonesia's participation in the forum highlighted its positive progress in countering terrorism and violent extremism, offering a model of best practices for the international community.

Related news: Indonesia secures low-impact rating on 2024 Global Terrorism Index