Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT, Imipas, dan Densus 88 pererat kolaborasi deradikalisasi di lapas

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

​​​​Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Menurut dia, lokasi yang strategis menjadi keunggulan dan modal untuk memperkuat kolaborasi BNPT dengan pemangku kepentingan.

"Ini akan menjadi modal. Dengan posisi yang strategis kita, sangat mudah mengajak stakeholder dan seluruh unsur bersama-sama dalam rangka meningkatkan kemampuan negara bangsa kita dalam mengeliminasi kekerasan aksi terorisme, memberi nilai manfaat yang tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Boy dalam acara peletakan batu pertama.

Kesiapsiagaan nasional itu, kata dia, untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan dari ancaman tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi. Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyampaikan Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di Bandar Udara yang merupakan Objek Vital Strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Komjen Eddy dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Eddy mengatakan kerja sama dengan Garuda Indonesia sangat strategis, khususnya dalam pertukaran data hingga informasi. "Oleh karena itu, Perjanjian Kerja Sama ini menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia. Kerja sama ini, kata dia, bisa bermanfaat untuk memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

"Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi kita bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan dan keutuhan bangsa kita di masa depan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Dia juga menyebut beberapa terobosan yang telah dilakukan BNPT, di antaranya termasuk pelatihan untuk CPNS, program duta damai untuk generasi muda dan program-program penguatan Pancasila di sekolah-sekolah.

“Harapannya, di tingkat global, BNPT dapat aktif membangun jejaring dengan banyak negara mengembangkan strategi kontra-terorisme,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT menyampaikan sejumlah program penting yang telah berjalan, di antaranya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan itu, Kepala BNPT menjelaskan, bertujuan untuk membekali para calon aparatur sipil negara dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan penanggulangan terorisme di era modern.

Dia melanjutkan pelatihan itu juga bertujuan memperkuat pemahaman ideologi nasional, yaitu Pancasila.

Universitas Pertahanan merupakan kampus yang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menilai program Duta Damai yang dirintis sejak tahun 2016 oleh BNPT telah mampu menjangkau dan memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Dalam audiensi BNPT dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta, Rabu (8/1), ia menyebutkan Duta Damai merupakan program preventif untuk menjangkau dan memberdayakan generasi muda hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Tujuannya agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di lingkungan mereka," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dirinya turut menjelaskan bahwa dalam program tersebut, Duta Damai dibekali berbagai keterampilan untuk mendukung perannya dalam upaya pencegahan.

"Para Duta Damai dibekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pemimpin dalam upaya pencegahan radikalisme di tingkat akar rumput," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan apresiasi atas program Duta Damai yang digagas dan dikembangkan BNPT.

Menurutnya, program kaderisasi itu memainkan peran yang krusial untuk menjawab tantangan kontemporer, termasuk tantangan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Kami menyambut baik program ini. Program kaderisasi menjadi aspek krusial mengingat potensi besar yang dimiliki generasi muda, terutama ketika dipadukan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme," ungkap Sjafrie dalam kesempatan yang sama.

Dia berharap generasi muda dapat berkontribusi optimal dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk dalam menjaga kedaulatan negara.

Duta Damai merupakan agen perdamaian yang dibentuk oleh BNPT untuk mencegah radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda.

Beberapa hal yang dilakukan oleh duta damai, di antaranya menanamkan nilai kebajikan, menyebarkan pesan-pesan damai, hingga mengelola media daring (online) untuk menyebarkan kedamaian di dunia maya.

Sampai dengan tahun 2025, BNPT telah membentuk Duta Damai di 19 provinsi serta Duta Damai Santri di dua regional, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).