Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menerima duplikat bendera pusaka merah putih dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk dipergunakan saat upacara peringatan HUT RI ke-79.

"Duplikat bendera pusaka ini akan kami jaga dan kami pergunakan sebaik-baiknya," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.

Hal itu dikatakannya usai menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bendera pusaka tersebut diletakkan dalam peti berukuran kecil berlogo Garuda Pancasila di depannya.

Ia mengatakan penyerahan dan penerimaan duplikat bendera pusaka ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat bendera pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun bendera pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, kami dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” kata Sadali.

Selain itu juga pada kesempatan itu turut diberikan salinan teks proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Sementara itu Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri meminta agar duplikat bendera itu juga dijaga dengan baik.

Ia mengatakan duplikat bendera pusaka ini merujuk pada Sang Saka Merah Putih yang kali pertama dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dijahit secara langsung oleh Ibu Negara Fatmawati.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina meminta pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah BPIP memberikan duplikat Bendera Pusaka, salinan naskah Proklamasi, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah maupun perwakilannya pada 5-6 Agustus

"Jadi, enggak ada alasan lagi tidak melaksanakan pendidikan Pancasila gitu ya. Ini sudah Nusantara Baru Indonesia Maju, yuk terapkan pendidikan Pancasila di seluruh sekolah dasar-menengah di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Itu pesannya," kata Rima saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar buku teks tersebut dapat digunakan segera maupun dicetak.

"Jadi, yang penting adalah kalau semuanya memang punya komitmen tinggi terhadap Pancasila, yuk kita lanjutkan, ya, menjaga dan merawat Pancasila dengan penerapan pendidikan Pancasila dan penggunaan buku teks utama pendidikan Pancasila, dan memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa Proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Ia menambahkan bahwa duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina menyebut para kepala daerah antusias menerima duplikat bendera dari lembaganya pada hari Senin (5/8) dan Selasa.

"Ya bagaimana tidak? Bagaimanapun semuanya berharap Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi Indonesia Raya, seperti tadi kami menyanyikan lagu Indonesia Raya," kata Rima Agristina saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Rima mengatakan bahwa antusiasme para kepala daerah terlihat dengan kedatangan mereka dari daerah masing-masing, bahkan jauh-jauh dari Jakarta, untuk menerima bendera dengan hikmat.

"Artinya, kami sangat optimistis Indonesia bisa kita jaga ke depan dengan semangat persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjaga tiga warisan bangsa, yakni duplikat bendera, salinan naskah Proklamasi, dan nilai-nilai Pancasila.

"Mari semua komponen bangsa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, menjaga, merawat, dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada kepala daerah di seluruh Indonesia menjelang HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

D​​alam Kegiatan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka RI kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

"Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," ujar Yudian.

Menurutnya, duplikat bendera ini sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun.

Kendati demikian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin.

Megawati tiba di lokasi bersama Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Agenda ini digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Balai Samudra, Jakarta.

Pantauan detikcom di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), selain Megawati, hadir Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

Try dan Bintang Puspayoga tampak duduk bersama tamu lain. Ada pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, di antara tamu yang hadir.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara sekaligus kader PDIP Olly Dondokambey. Lalu ada juga Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai tuan rumah dalam agenda ini.

Megawati memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka. Sejumlah pejabat Pj gubernur juga hadir dalam acara ini.

(rfs/rfs)

Jakarta -

Megawati Soekarnoputri berbicara terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati mengatakan dia tak mendapatkan gaji pada jabatannya itu di BRIN.

Megawati menyampaikan hal itu dalam pengarahannya di acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024). Megawati mulanya mengungkap percakapannya dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Saya suka guyon sama Ibu Menteri Keuangan, saya baru tahu karena saya nggak pernah mikirin, ternyata di apa itu, PNS ya itu gaji nggak boleh dua ya, saya baru tahu beneran lho," kata Megawati.

Mengawati mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan gaji di BRIN. Dia pun tak masalah dengan hal itu karena sebagai salah satu bentuk bakti kepada negeri.

"Saya kan megang BPIP sama BRIN, ternyata yang di BRIN saya nggak dapat gaji lho, coba bayangkan kalau saya mau berontak kayak apa, nggak, saya oke aja, 'oke, nggak apa-apa, Mbak, saya bakti saya pada negeri, kok', kalian itu mestinya begitu lho bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya saya ajari, bakti pada negeri tahu," kata Megawati.

Megawati pun meminta para gubernur dan penjabat gubernur yang hadir tidak menerima rangkap gaji jika memiliki beberapa jabatan.

"Siapa yang nggak mau angkat tangan, jantan kalau laki-laki, kalau perempuan bingung juga saya manggilnya apa. Pokoknya jangan pengecut, saya sengaja lho nggak ada yang tahu saya mau gini, gini, gini, karena saya mikir kapan lagi ketemuan ni," sebut dia.

Megawati juga bercerita perjalan hidup yang dilaluinya adalah unik. Megawati mengenang bahwa dia lahir di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

"Hidup saya itu menurut saya unik, unik lho. Saya anak presiden, tinggal karena bapak saya presiden, wah semua orang gini-gini (ngangkat tangan) di Istana Merdeka sono. Saya boleh tidur di Istana Jogja, saya lahir di situ, karena anak presiden," tutur Megawati.

Megawati juga mengungkit kisah hidupnya di era Presiden Soeharto. Megawati juga bercerita perjalanan menjadi rakyat biasa hingga jadi Presiden RI ke-5.

"Setelah Pak Harto Bapak saya diturunkan, wah orang langsung tidak ada yang mau kenal kami, saya rakyat biasa. Ini pengalaman hidup lho, bukannya subjektif, itu kenyataan, coba bayangkan," tutur dia.

"Saya bilang pada saudara-saudara, kita hidup yang benar, jaga nama Bapak kita. Akhirnya masuk politik, ya akhirnya presiden lah, wapreslah, sampai sekarang saya masih laku, iya maksud saya laku dikasih kerjaan, saya nggak minta," pungkasnya.

Simak juga Video: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 1,4 T untuk 2 Kapal Penelitian Baru BRIN

[Gambas:Video 20detik]

(lir/lir)

Jakarta: Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina memberikan kuliah umum kepada 100 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas).

Dalam kuliah umum tersebut, Rima menyampaikan pentingnya mengetahui ideologi-ideologi di dunia, di antaranya, liberalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, kapitalisme dan Pancasila.

Rima menyampaikan para pendiri bangsa melihat Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ras, dan etnisnya telah melahirkan Pancasila sebagai ideologi yang teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antarkelompok yang beragam.
“Keberhasilan dari para pendiri bangsa adalah menemukan perekat yaitu nilai-nilai luhur bersama yang diterima dalam keberagaman Bangsa Indonesia dari sisi suku, agama ras, dan kepentingan bersama,” kata Rima membawakan materi bertajuk 'Ideologi Global dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara'.

Rima juga menyampaikan visi negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Rima membedah pandangan-pandangan atau ideologi lain dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menilik Pidato Sukarno 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK. Kepada para Peserta PPRA LXVII, Rima menyampaikan dasar didirikannya Indonesia merdeka sebagai Philosofische grondslag atau fundamen filsafat serta arti kemerdekaan, yaitu jembatan emas.

“Di seberang jembatan emas itu kita akan membangun Indonesia Raya, itulah mengapa visi Indonesia tidak sampai pada kata merdeka, tapi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” tegas Rima.

Lebih Lanjut, Rima menjabarkan Pidato Sukarno 1 Juni 1945 menjadi berberapa hal, di antaranya tentang prinsip dasar didirikannya indonesia merdeka, prinsip kebangsaan, internasionalisme-peri kemanusiaan, mufakat-perwakilan & permusyawaratan prinsip kesejahteraan sosial dan ketuhanan.

Kemudian, Rima juga menjelaskan tetang tugas BPIP sebagimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, salah satunya yaitu melalui Program Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kemudian, Wakil Kepala BPIP menutup materinya dengan mengajak para Peserta PPRA LXVII Tahun 2024 Lemhannas RI untuk begotong royong mewujudkan visi indonesia Raya.

“Ayo kita bergotong royong mewujudkan Indonesia Raya, coba kita lihat dan maknai Lagu Indonesia Raya 3 stanza, di situ ada kata, Marilah kita berseru, Indonesia Bersatu, Marilah kita berdoa, Indonesia Bahagia, Marilah kita berjanji, Indonesia Abadi,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa pendekatan multidisipliner penting guna menciptakan kontranarasi yang efektif terhadap propaganda radikalisme dan terorisme.

Menurut Benny, integrasi empat bingkai kerukunan yang terdiri dari politis, yuridis, sosiologis, dan teologis bisa menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

“Pendekatan multidisipliner dalam pembentukan kontranarasi terhadap radikalisme dan terorisme ini memiliki urgensi yang tinggi agar tiap aspeknya dapat disatukan secara sinergis. Pendekatan menyeluruh ini tidak bisa hanya dilakukan dari satu aktor saja, melainkan harus komprehensif dan melibatkan semua pihak,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyebut, pendekatan kontranarasi yang baik tidak hanya bisa menyentuh aspek sosial, tetapi juga mampu melibatkan aspek ekonomi yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, kearifan lokal yang dimiliki Indonesia juga berperan penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Pendekatan budaya dan simbolik juga perlu menjadi perhatian, sebab budaya memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, faktor dominan munculnya radikalisme dan terorisme bukan terletak pada ketimpangan pemerataan hak. Hal itu karena adanya pelaku teror yang berasal dari kalangan mapan dan intelektual.

Menurut dia, faktor yang lebih dominan ialah pemahaman agama yang tidak utuh dan pemanipulasian ajaran agama untuk kepentingan politik tertentu demi merebut kekuasaan.

“Agama sering kali dibajak oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Mereka memanipulasi ajaran agama yang universal untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik untuk perebutan kekuasaan politik, ekonomi, maupun tujuan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Benny juga mengatakan, regulasi di Indonesia sudah cukup mendukung keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, di sisi lain, penegakan hukum masih perlu diperkuat.

Dalam hal ini, dia menyebut, pemerintah perlu memasifkan sosialisasi peraturan-peraturan yang mendukung keberagaman bangsa agar masyarakat semakin paham dan tidak main hakim sendiri.

“Peraturan-peraturan yang mendukung kerukunan antarumat beragama juga bisa dicetak dan diserahkan kepada RT/RW untuk disosialisasikan kepada masyarakat di tingkat bawah. Langkah ini akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak konstitusional dan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam merawat dan menjaga kemajemukan bangsa agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan budaya atau agama.

“Jika semua sektor, termasuk kesenian, mampu meramu pesan-pesan kerukunan dan kemajemukan dengan efektif, eksistensi bangsa dan negara Indonesia akan tetap kokoh,” tutur Benny.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang telah siap menggunakan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. Implementasi BTU merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Hal itu dikatakan Yudian saat membuka Penguatan Jaringan Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 26 Juli 2024. Menurut Yudian, Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

Yudian menegaskan secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya. "Di mana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik", tegasnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. "Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh tenaga pendidik di Sulawesi Selatan untuk menggunakan buku ini," tegasnya.

Zudan bahkan berharap, tenaga pendidik untuk menyampaikan dan membawa pelajaran tersebut dengan cara kasih sayang kepada anak-anak didiknya. "Ajarkanlah nilai Pancasila ini, dibungkus dengan cara kasih sayang dan cinta atau satu kata Love,? ajaknya.

Pejabat Kementerian dalam Negeri yang pernah menjabat tiga kali sebagai Pj Gubernur di tiga Provinsi di Pulau Sulawesi ini, mengaku sangat tepat jika BTU tersebut diimplementasikan. "Maka, bapak ibu, mari kita bawa risalah penebar toleransi, penebar, nilai-nilai kasih sayang untuk bangsa kita mulai dari Sulawesi Selatan", paparnya.

Zudan bahkan, menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan siap menjadi daerah percontohan, dalam pembumian nilai-nilai Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, melaporkan kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga pendidik tingkat Dasar sampai dengan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan. "Penguatan jaringan pendidik Pancasila sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan cinta Tanah Air", ucapnya.

Melalui buku teks utama pendidikan Pancasila ini mendapatkan panduan terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. "Di Sulawesi Selatan, penggunaan buku teks utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan dari berbagai stakeholders, termasuk orang tua, agar generasi muda dapat menjadi individu cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan,? paparnya.

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini untuk segera memberikan pemahaman kepada guru agar BTU Pendidikan Pancasila dapat segera diterapkan kepada siswa.

"Diharapkan dengan terealisasinya BTU ini dapat mewujudkan harapan para pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa besar di dunia, sebagai bagian dari target kita menuju Indonesia Emas 2045,? ucapnya.

Jakarta -

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.

Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukan bagi BPIP. Dia juga menyebutkan BPIP selalu melakukan otokritik.

"Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggung jawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki," jelasnya.

Karena itulah, Hendrawan menilai seharusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan undang-undang.

"Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?" tutur Hendrawan.

Lihat juga Video: Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Harlah Ke-26 PKB

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil 'alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong Marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

(maa/idn)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali melontarkan kritik terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran belum dikelola secara cerdas.

"Kita punya apa namanya itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," kata Cak Imin di Forum Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Selasa (23/7).

Melihat hal ini, Cak Imin lantas meminta seluruh kader PKB ikut membesarkan gagasan dan kelembagaan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Sebab, ia mencontohkan kondisi perekonomian Indonesia kini jauh dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila.

"Orang bisa bicara ngomong ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme," ujarnya.

Di sisi lain, Cak Imin meminta produk Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicek ulang. Ia mempertanyakan apakah produk undang-undang itu sudah sesuai atau tidak dengan Pancasila.

"Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikamahan kita di dalam menjaga pilar," kata dia.

Bukan kali ini saja Cak Imin mengkritik BPIP. Ia sempat meminta supaya Ketua BPIP Yudian Wahyudi diganti ketika hadir dalam peringatan puncak Hari Lahir PMII ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, pada medio April 2022.

Menurut dia, banyak penolakan terhadap Yudian, sehingga kerja BPIP tidak efektif.

"Terus terang Ketua BPIP sekarang sahabat saya, Pak Yudian begitu setelah dilantik sudah salah ngomong, sehingga banyak penolakan di kanan dan kiri. Oleh karena itu, kalau tidak efektif ya diganti saja, supaya lebih efektif," kata Cak Imin kala itu.

Jakarta -

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

(amw/azh)