Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bicara terkait sejumlah indeks terorisme, termasuk World Terrorism Index (WTI), Global Terrorism Index, dan Gloal Peace Index. Dia menyebut berdasarkan kedua indeks tersebut Indonesia masuk kategori yang aman dari terorisme.

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia yang memang selama ini kami merujuk kepada Global Terrorism Index di mana Indonesia memang dalam kategorinya Low Impacted of Terrorism, kemudian juga Global Peace Index, di mana Indonesia masuk ke dalam kategori High Peace, jadi negara yang aman dan damai," ujar Eddy Hartono dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme. Ia juga menambahkan data WTI dapat digunakan oleh BNPT beserta Kementerian/Lembaga untuk menjadi rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme.

"WTI ini juga kami jadikan rujukan untuk melakukan strategi pencegahan terorisme kedapannya. BNPT ini tinggal mengkolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama kita melakukan pencegahan, di mana kembali kepada amanat Undang-Undang bahwa negara wajib (melakukan pencegahan terorisme) dan ini dilakukan secara terus menerus, secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPT menekankan ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal. Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontra-radikalisasi, untuk mengendalikan ancaman terorisme.

"Sama-sama kita mereduksi perkembangan jaringan terorisme. Bahwa Sekarang ini di ruang siber ini menjadi dominan, ini hasil penilitian terhadap berkas perkara 5 tahun terakhir bahwa terkontaminasinya dengan paham radikal terorisme itu ada di ruang siber. Inilah yang menjadi concern di kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontra radikalisasi. Sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," pungkasnya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia. "Berkat kerja sama semua pihak, Kepolisian, Densus 88, BNPT, BIN dan semua pihak Civil Society dan tentunya juga kami sebagai akademisi terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme,"imbuhnya.

(maa/maa)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan data World Terrorism Index (WTI) yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Index (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang terdampak rendah terhadap aksi terorisme (low impacted of terrorism) serta Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori aman dan damai (high peace).

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia," kata Eddy dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index di Jakarta, Senin (13/1), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyusunan strategi pencegahan terorisme berdasarkan WTI, dia mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga bisa menggandeng lembaga pengkajian dan pendidikan terkait.

BNPT, kata dia, tinggal mengolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama melakukan pencegahan. Amanat undang-undang bahwa negara wajib melakukan pencegahan terorisme dan dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Oleh karena itu, kata dia, berbagai langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontraradikalisasi untuk mengendalikan ancaman terorisme menjadi penting.

"Ini yang menjadi concern kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontraradikalisasi sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Syauqillah mengharapkan WTI dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam memahami posisi Indonesia dalam indeks terorisme.

"Indonesia pada indeks yang ada tentunya berada di angka yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sajikan. Semoga nanti urutannya dapat dilihat seperti apa," kata Syauqillah dalam kesempatan yang sama.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), masyarakat sipil, serta akademisi, menurut dia, sudah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme.

Ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan data World Terrorism Index (WTI) yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Index (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang terdampak rendah terhadap aksi terorisme (low impacted of terrorism) serta Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori aman dan damai (high peace).

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia," kata Eddy dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index di Jakarta, Senin (13/1), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyusunan strategi pencegahan terorisme berdasarkan WTI, dia mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga bisa menggandeng lembaga pengkajian dan pendidikan terkait.

BNPT, kata dia, tinggal mengolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama melakukan pencegahan. Amanat undang-undang bahwa negara wajib melakukan pencegahan terorisme dan dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Oleh karena itu, kata dia, berbagai langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontraradikalisasi untuk mengendalikan ancaman terorisme menjadi penting.

"Ini yang menjadi concern kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontraradikalisasi sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Syauqillah mengharapkan WTI dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam memahami posisi Indonesia dalam indeks terorisme.

"Indonesia pada indeks yang ada tentunya berada di angka yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sajikan. Semoga nanti urutannya dapat dilihat seperti apa," kata Syauqillah dalam kesempatan yang sama.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), masyarakat sipil, serta akademisi, menurut dia, sudah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.



Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

?Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,? tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

?Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,? dalam putusan.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat Staf Khusus baru pada Selasa (14/1/2025).

Salah satunya eks Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid yang menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Kemudian, Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulun Nuha (Gus Ulun) yang diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

“Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,” tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya. Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,” tulis putusan tersebut.

Berikut empat Staf Khusus Menko PMK yang baru saja dilantik:

1. Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumberdaya Kebencanaan
2. R Ahmad Nurwakhid sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi
3. Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama
4. Ulun Nuha sebagai Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia (UI) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan peluncuran WTI ini, ReCURE berharap dapat memperkuat pemahaman global terhadap ancaman terorisme . Termasuk menjadi referensi strategis untuk berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dunia yang lebih aman.

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini menampilkan laporan komprehensif terkait indeks terorisme global yang disusun berdasarkan lima indikator utama. Informasi lebih lanjut mengenai WTI dapat diakses melalui worldterrorismindex.com.

Keynote speech dalam acara itu yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Staf Khusus Menko Politik dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir. ?World Terrorism Index dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keamanan, media, dan masyarakat luas dalam memahami serta merespons isu-isu terorisme,? kata Ketua ReCURE Ganardi Walanda, Senin (13/1/2025).

Hasil Penelitian Selama Empat Tahun WTI merupakan hasil penelitian dan pengembangan ReCURE sejak 2021. Tim ini melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta para peneliti senior, termasuk Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Puspitasari dan Sri Yunanto. Laporan ini mencerminkan komitmen ReCURE dalam memberantas terorisme baik di tingkat nasional maupun global.

Acara ini dihadiri berbagai lembaga penting. Mulai dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88 AT), PPATK RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. Perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap inisiatif ini.

Dalam segmen Selayang Pandang WTI membahas tren terbaru dalam terorisme dan menghadirkan tiga narasumber. Mereka yakni Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartanto, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Tb Ami Prindani, dan anggota dewan kehormatan KADIN Adi Putra Darmawan Tahir.

Menurut World Terrorism Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-51 dengan skor 18, yang termasuk kategori low-impact. Prestasi ini mencerminkan efektivitas upaya penanganan terorisme, ditunjukkan dengan nihilnya serangan teroris (zero terrorist attack) selama dua tahun terakhir. Analisis lebih mendalam disampaikan oleh I Made Wisnu Wardhana, dalam laporan khusus.

Laporan khusus WTI juga memuat refleksi dan analisis dari sejumlah kontributor. Zora A Sukabdi dan Sapto Priyanto menyoroti deradikalisasi dan rehabilitasi. Sedangkan Amanah Nurish mengulas peran jaringan terorisme perempuan.