Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan salah satu program Kementerian HAM adalah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Pigai juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan setidaknya delapan draf peraturan menteri. Regulasi-regulasi baru ini perlu dikeluarkan karena Kementerian HAM merupakan institusi baru.

"Saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke Pemerintah, termasuk revisi Undang-Undang HAM," kata Pigai saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

Di samping merevisi dan menggodok regulasi, Kementerian HAM, menurut Pigai, juga fokus pada program mewujudkan masyarakat sipil menjadi garda depan pembangunan kesadaran HAM. Pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah dan sektor privat tidak luput dari program Kementerian HAM pada tahun ini.

"Selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial, bantuan-bantuan restitusi, dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu, termasuk konflik sosial di Maluku atau wilayah perbatasan," katanya pula.

Menteri HAM pada hari Rabu ini telah meluncurkan buku saku HAM bagi narapidana yang diusulkan mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto. Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima usulan revisi undang-undang yang diajukan Kementerian HAM.

Namun, menurut dia, DPR tengah fokus menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah masuk program legislasi nasional (prolegnas).

“Prolegnas ‘kan sudah diketok, jadi itu mungkin akan masuk longlist, bisa jadi. Apakah itu akan masuk shortlist? Nanti tergantung pada negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," katanya ditemui usai acara yang sama.

Di sisi lain, Willy mengapresiasi peluncuran buku saku HAM bagi narapidana yang akan mendapat amnesti. Hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini, kemudian bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku, ‘kan suatu hal yang luar biasa," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan daftar 27 kelompok yang membutuhkan bantuan negara kepada Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Berdasarkan hasil analisis Kementerian Sosial dan Kementerian HAM, terdapat 27 kelompok yang membutuhkan perhatian mendalam, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

“Kalau 27 kelompok ini disentuh dengan kebijakan, regulasi, dan program yang tepat, saya yakin 80 persen masalah sosial bangsa ini bisa diselesaikan,” kata Natalius.

Adapun daftar 27 kelompok tersebut yakni Kelompok Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Remaja, Kelompok Lokal, Kelompok Masyarakat/Penduduk Lokal, Kelompok Cacat Fisik/Disable, Kelompok Cacat Mental, dan Kelompok Narapidana.

Kemudian, ada Kelompok Pengungsi, Kelompok Pekerja Imigran, Kelompok Pekerja Swasta, Kelompok Non-Formal, Kelompok Masyarakat Miskin Kota, Kelompok Masyarakat Adat, Kelompok Petani, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Terkena HIV.

Lalu, ada Kelompok Minoritas, Kelompok Aparatur Sipil Negara, Kelompok Pelanggaran HAM, Kelompok Saksi dan Korban Pelanggaran HAM, dan Kelompok Penumpang Transportasi Umum.

Selanjutnya, Kelompok Masyarakat pada Wilayah Konflik, Kelompok Pekerja di Bawah Umum, Kelompok Juru Parkir, Kelompok Pekerja Rumah Tangga, dan Kelompok Narapidana yang Sudah Menjalani.

Sementara itu, Gus Ipul mengaku akan memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.

Dia menjelaskan bahwa bantuan ini mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, serta akses terhadap hak-hak dasar bagi para korban.

“Kami fokus pada perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada beberapa kelompok yang sudah menerima bantuan, baik perlindungan sosial maupun jaminan sosial,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, perlindungan juga akan diperluas kepada kelompok penyandang disabilitas, yang menjadi salah satu kelompok rentan yang hak-haknya harus dipenuhi.

“Selain korban pelanggaran HAM berat, penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus. Hak-hak mereka harus dipenuhi, dan perlindungan terhadap mereka juga harus diperkuat,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, kolaborasi dengan KemenHAM sangat penting untuk memperkuat kerangka regulasi.

“Kami membutuhkan regulasi yang bisa menjadi referensi untuk menindaklanjuti perlindungan sosial bagi para korban. Ini bagian dari komitmen negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak mereka,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok rentan termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pertemuan hari ini untuk berkolaborasi di berbagai program yang beririsan termasuk juga terkait pelanggan berat masa lalu.

"Yang existing ada yang sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga tadi disampaikan, penghormatan, perlindungan dan pemberian akses. Kita pada perlindungan sosialnya," kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa HAM menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita dan karena itu pihaknya kemudian terus berusaha mengarustamakan isu tersebut di kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu kolaborasi kemudian dilakukan di dua kementerian tersebut termasuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disentuh oleh negara untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat.

"Setelah beberapa waktu lalu Pak Menteri Sosial memaparkan kepada kami ada 12 kelompok tersebut dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari 12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara," jelasnya.

Secara khusus 27 kelompok sasaran kerja berdasarkan Asta Cita yang harus diintervensi oleh negara dalam kebijakan politik yang berbasis HAM termasuk kelompok saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok rentan termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pertemuan hari ini untuk berkolaborasi di berbagai program yang beririsan termasuk juga terkait pelanggan berat masa lalu.

"Yang existing ada yang sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga tadi disampaikan, penghormatan, perlindungan dan pemberian akses. Kita pada perlindungan sosialnya," kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa HAM menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita dan karena itu pihaknya kemudian terus berusaha mengarustamakan isu tersebut di kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu kolaborasi kemudian dilakukan di dua kementerian tersebut termasuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disentuh oleh negara untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat.

"Setelah beberapa waktu lalu Pak Menteri Sosial memaparkan kepada kami ada 12 kelompok tersebut dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari 12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara," jelasnya.

Secara khusus 27 kelompok sasaran kerja berdasarkan Asta Cita yang harus diintervensi oleh negara dalam kebijakan politik yang berbasis HAM termasuk kelompok saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 10.217 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2024. Para pemohon ini mayoritas dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Jumlah pemohon ke LPSK naik sebesar 33,64 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 7.645 pengajuan permohonan," kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Achmadi menyebut permohonan perlindungan soal kasus TPPU sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen. Permohonan perlindungan soal TPPU menyangkut perkara investasi ilegal dengan berbagai platform, modus asuransi dan koperasi simpan pinjam.

"Permohonan TPPU tersebut menempati posisi kedua secara persentase yang mengalami peningkatkan signifikan, yaitu 117,56 persen, dari 2.774 permohonan pada 2023 menjadi 6.035 pada tahun 2024," kata Achmadi.

Achmadi mengatakan perlindungan LPSK pada TPPU didominasi fasilitasi penilaian ganti kerugian.

"Dalam kasus itu para korban mengajukan fasilitasi restitusi," ujar Achmadi.

Berikutnya, Achmadi mengungkapkan permohonan perlindungan tindak pidana penyiksaan meningkat paling signifikan hingga mencapai 204,17 persen. Jumlahnya dari 24 permohonan pada 2023 meningkat menjadi 73 permohonan pada 2024.

"Meningkatnya permohonan pada kategori itu perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak," ujar Achmadi.

Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), termasuk kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Jumlah permohonan perlindungannya sepanjang 2024 sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68 persen.

"Ini menunjukkan bahwa sangatlah penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu," ujar Achmadi.

Achmadi menjelaskan permohonan fasilitasi penilaian restitusi menempati urutan teratas sebanyak 7.450 permohonan. Permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPKS, TPKS Anak, TPPO, penganiayaan berat, dan tindak pidana lainnya.

"Permohonan fasilitasi restitusi dari berbagai tindak pidana tersebut disertai dengan permohonan perlindungan dan/atau pemenuhan hak lainnya. Sedangkan dari permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPPU sebanyak 6.025 permohonan," ucap Achmadi.

Achmadi menyimpulkan peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 menunjukkan harapan besar dari publik dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan saksi dan korban.

"Akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban," ucap Achmadi.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengabulkan permohonan Muhammad Haryono (MH), sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalimantan Tengah, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38.

Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto saat memperagakan adegan-adegan rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan olehnya. Rekonstruksi digelar di Markas Polda Kalteng, Palangka Raya, Senin (6/1/2025).

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya.

Namun, ia justru ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

Setelah hampir satu bulan, LPSK menyetujui permohonan Haryono untuk menjadi JC. "Kami sudah konfirmasi melalui aplikasi perpesanan kepada pihak LPSK, memang permohonan kami disetujui, namun kami belum menerima hasil pertimbangan detail dari LPSK," ungkap Parlin dalam konfirmasi via telepon pada Jumat (17/1/2025).

Parlin juga menyebutkan bahwa mereka telah menerima hasil penelaahan dari LPSK yang menyetujui permohonan Haryono sebagai JC.

Namun, mereka masih menunggu keputusan terkait permohonan lain, yaitu pemindahan Haryono ke sel khusus untuk menjamin keamanannya.

"Ada permohonan lain selain JC, yakni pemindahan MH ke tahanan khusus, agar dia lebih aman dan tidak ada intervensi, namun kami belum dapat keputusan ini," tuturnya.

Parlin mengungkapkan bahwa hasil sidang LPSK telah keluar dan menyatakan bahwa Haryono resmi menjadi JC dalam kasus ini sejak Selasa (14/1/2025).

Ia menegaskan bahwa Haryono berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. "Dengan JC ini, artinya MH adalah orang yang jujur dan terbuka, sehingga tidak pantas untuk dihukum seberat-beratnya," tegas Parlin.

Menurut Parlin, kasus ini terungkap berkat inisiatif Haryono yang melaporkan tindakan Brigadir Anton kepada pihak berwajib.

"MH akan membongkar semua yang dia ketahui, terkait perbuatan yang dilakukan oleh AKS dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban BA," pungkasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung tengah mendalami motif bentrokan GRIB dan PP di kantor MPW PP di Jalan BKR, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung, dan sejauh ini masih di dalam terkait dengan motif dari peristiwa tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, saat konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Kamis (17/1/2025) malam.

Dalam tindakan pidana kekerasan tersebut, polisi telah mengamankan lima orang pelaku yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka, yakni berinisial MJ, ZM, OP, GS, dan FAS.

Para pelaku ini ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 01.00 WIB.

"Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya gesekan antara kedua ormas," ucap Jules.

Dalam tindakan kekerasan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas.

Kini polisi masih melakukan pengecekan terhadap rekaman itu untuk mengetahui pasti berapa orang yang terlibat dan apa peran dari para pelaku ini. "Ini masih dilakukan pendalaman berapa sebenarnya yang melakukan upaya tindak pidana berupa kekerasan terhadap orang maupun barang atau yang kita kenal dengan tindak pidana pengeroyokan," ucapnya.

Atas perbuatan tersebut, tak hanya kantor PP yang mengalami kerusakan seperti pecah kaca bagian pintu, tetapi juga dua unit mobil kacanya pecah dan beberapa sepeda motor rusak.

"Serta ada sebanyak 4 orang anggota Ormas PP mengalami luka-luka akibat senjata tajam dan 1 orang mengalami luka memar," ucap Jules.

Sejumlah saksi dan korban telah diminta keterangan dalam kasus tindak kekerasan dan perusakan barang tersebut.

Sejumlah barang bukti berupa CCTV, satu batang bambu, bongkahan semen, batang besi, dua buah sarung golong, satu ranting kayu, serta sejumlah kendaraan dan pecahan kaca sudah diamankan.

"Sejauh ini juga kemudian sudah ada beberapa saksi yang kita periksa, termasuk tentunya saksi korban dari pihak korban Ormas PP yang melaporkan kejadian perusakan kantor, mobil, maupun sepeda motor serta penganiayaan yang dialaminya," ucap Jules.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun sampai dengan tujuh tahun.

SORONG, iNewsSorong.id – Kasus pembunuhan tragis terhadap Kesya Irena Yola Lestaluhu (20) terus menjadi sorotan. Korban, seorang gadis muda, diduga dibunuh secara sadis oleh seorang oknum anggota TNI AL, Kelasi Satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi (23). Di tengah proses hukum yang berjalan, kepolisian memastikan bahwa saksi kunci dalam kasus ini mendapatkan perlindungan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arifal Utama, menegaskan bahwa keselamatan saksi kunci menjadi prioritas utama. "Saksi kunci saat ini berada dalam perlindungan LPSK, dan kami terus berkoordinasi melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memastikan keamanannya," ujarnya kepada iNewsSorong.id, Kamis (16/1/2025).

Keputusan untuk memberikan perlindungan khusus ini bukan tanpa alasan. Mengingat saksi kunci memegang informasi krusial yang dapat mengungkap secara terang peristiwa keji tersebut, keberadaannya berpotensi menghadapi ancaman serius. Oleh karena itu, pihak kepolisian telah menempatkan saksi di lokasi aman guna menjamin keselamatannya selama proses penyelidikan dan persidangan berlangsung.

Sejauh ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan terhadap pelaku, termasuk rekaman CCTV di Tempat Hiburan Malam (THM) tempat korban terakhir terlihat, serta mobil rental yang digunakan oleh pelaku dan korban. Selain itu, pakaian korban dan pelaku juga telah diamankan. Namun, hingga kini, polisi masih mencari sangkur yang diduga digunakan dalam aksi pembunuhan, meski sarung sangkur telah ditemukan.

"Semua barang bukti telah diserahkan kepada Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk proses lebih lanjut," kata AKP Arifal.

Dari hasil penyelidikan awal, polisi mengonfirmasi bahwa seluruh bukti mengarah pada oknum anggota TNI AL sebagai pelaku utama. "Dari penyelidikan yang dilakukan, pelaku memang mengarah kepada yang bersangkutan," tambahnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penyelidikan, Kesya Lestaluhu bertemu dengan pelaku di sebuah THM di Kota Sorong pada Minggu (13/1/2025) dini hari. Pertemuan itu berujung tragis setelah korban ditemukan tewas di Pantai Saoka.

Mayor (PM) Anton Sugiharto, Kasilitkrim PM-AL Lantamal XIV/Sorong, mengungkapkan bahwa pelaku dan korban tidak saling mengenal sebelumnya. "Korban bersama teman-temannya masuk ke THM sekitar pukul 01.00 WIT, dan saat itu pelaku dan korban pertama kali bertemu," ungkapnya.

Saat ini, Polresta Sorong Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam kasus ini. Jika seluruh barang bukti sudah lengkap, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pomal untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum militer.

"Kasus ini segera kami limpahkan ke Pomal AL setelah seluruh barang bukti dinyatakan lengkap. Untuk sementara, pasal yang dikenakan adalah Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana," jelas AKP Arifal.

Sementara itu, seorang saksi lain berinisial S yang merupakan teman korban masih berstatus sebagai saksi. "S adalah saksi yang menguatkan keterangan saksi kunci. Saat ini, statusnya masih sebagai saksi," tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian luas, mengingat keterlibatan seorang aparat negara dalam tindak kriminal berat. Perlindungan saksi kunci menjadi langkah krusial dalam memastikan keadilan bagi korban dan mengungkap fakta tanpa adanya intervensi atau ancaman terhadap saksi.

Dengan adanya pengawalan ketat dari LPSK, diharapkan saksi kunci dapat memberikan kesaksian dengan aman dan tanpa tekanan. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan utama publik, agar keadilan bagi Kesya Lestaluhu dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Editor : Chanry Suripatty

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait tindak pidana kekerasan seksual, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.296 permohonan perlindungan  diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut data yang diterima terkait tindak pidana kekerasan seksual , pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,68 persen. Pada tahun 2023, LPSK menerima 1.187 permohonan dan tahun 2024 sebanyak 1.296.

"Pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu,"ungkap Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Dijelaskannya, peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK tahun 2024 mengindikasikan harapan besar dari publik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan saksi dan korban.

"Karena itu akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban,” kata Achmadi.

Seiring meningkatnya harapan publik, kata Achmadi, LPSK harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan saksi dan korban.

"Namun, LPSK tidak akan mengenyampingkan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan," ungkapnya.

Diketahui, sepanjang tahun 2024, sebanyak 10.217 orang pencari keadilan mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 7.645 pengajuan permohonan.

Editor : Boby

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

Kejagung RI memastikan akan memberi perlindungan hukum kepada Guru Besar IPB Bambang Hero usai dipolisikan buntut perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (14/1).

Harli menjelaskan pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Ia menegaskan pihaknya memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.

"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," tutur Harli.

Pada kesempatan itu, dia menerangkan soal nilai kerugian negara kasus korupsi timah dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini ada kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," jelasnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," imbuh Harli.

Sebelumnya Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh advokat Andi Kusuma pada 8 Januari 2025. Alasan Andi melaporkan Bambang, karena Guru Besar IPB itu dinilainya tidak berkompeten dalam menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi komoditas timah.

Ia memandang, perhitungan yang disampaikan Bambang Hero merupakan keterangan palsu, sehingga bisa dipidanakan. Hal ini berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 242 Ayat 1.

"Bapak Bambang Hero ini bukan ahli di bidang perhitungan kerugian negara, dia hanya (ahli) lingkungan. Pengambilan (sampel) itu pun dari satelit," ujarnya.