Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono kan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait dengan wacana pemulangan eks napi terorisme, Hambali. Edi menyampaikan BNPT akan melakukan kajian pencegahan sebelum merealisasikan wacana tersebut.

"Pencegahan itu ada tiga, pertama kesiapsiagaan nasional kemudian kontra-radikalisasi dan de-radikalisasi, dan dalam konteks ini, semua kami akan lakukan pengkajian. Kami akan melibatkan seluruh stakeholder untuk menilai sama-sama meng-assessment, dan kami akan lakukan kalau kami kan misalkan BNPT di bawah koordinator menteri Polkam ya," ujar Komjen Eddy saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Rabu (22/1/2025).

Koordinasi BNPT dengan Menko Polkam dilakukan untuk mengumpulkan informasi serta menentukan perlakuan yang tepat untuk Hambali antinya. Setelah berkoordinasi, BNPT baru akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Nah itu kami akan terus berkolaborasi komunikasi, dan koordinasi untuk mentreatment, assessment, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diambil nih," ucap Komjen Eddy.

Selain itu BNPT akan melakukan kajian dari sudut pandang hukum internasional. Hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan status Hambali yang diproses hukum bukan karena melakukan terorisme tetapi karena kejahatan perang.

"Ya nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional ya. Karena kalau nggak salah Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya. Bukan terorisme ya. Karena Pak Hambali juga tidak hanya terlibat bom mungkin di Indonesia tapi juga di negara-negara lain," tutur Komjen Eddy.

Sebelumnya wacana pemulangan Hambali pertamakali dilontarkan oleh Menteri Hukum, Yusril Izha Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan.

Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Tentu pada saat rehabilitasi sosial kami juga didampingi oleh Densus 88 dan juga oleh BNPT untuk supaya bisa memonitor, mengevaluasi mereka...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap mendukung upaya rehabilitasi sosial terhadap eks narapidana kasus terorisme, menanggapi wacana pemulangan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encep Nurjaman alias Hambali dari penjara milik Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

Berbicara usai pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Jakarta, Rabu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan Kemensos sudah melakukan kerja sama dengan BNPT untuk rehabilitasi dan integrasi sosial korban dan eks narapidana kasus terorisme selama ini.

"Kalau deradikalisasinya berada di BNPT, rehabilitasi sosialnya di kami. Tentu pada saat rehabilitasi sosial kami juga didampingi oleh Densus 88 dan juga oleh BNPT untuk supaya bisa memonitor, mengevaluasi mereka yang selama ini menjadi bagian dari rehabilitasi sosial," ujar Mensos Saifullah Yusuf menanggapi pertanyaan wartawan terkait potensi rehabilitasi jika memang Hambali dipulangkan ke Indonesia.

Upaya rehabilitasi sosial sudah dilakukan oleh Kemensos bersama BNPT dengan berkolaborasi bersama beberapa kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri dan Kementerian Agama.

Mensos menyebut sejauh ini sudah ada sekitar 400 orang yang sudah menjalani pemberdayaan dan rehabilitasi untuk kembali ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terkait dengan kasus Hambali, pemerintah terus melakukan kajian baik dari sudut pandang hukum internasional maupun di dalam negeri, selain juga kajian pencegahan oleh BNPT sebelum ada realisasi wacana tersebut.

"Nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional, karena kalau tidak salah, Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya, bukan terorisme," jelas Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan Hambali. Koordinasi dilakukan juga untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi untuk memperkuat proses deradikalisasi guna mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme.

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada pelaksanaan deradikalisasi di seluruh tempat, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun lingkungan masyarakat.

“Konteks yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, dalam dua sasaran yang dilakukan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme dan mantan-mantan narapidana terorisme,” kata Eddy seusai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Eddy menyebut BNPT telah berkoordinasi dengan Polri, TNI, Kementerian Agama, dan Kemensos dalam rangka melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada para mantan napiter dan korban terorisme.

“Sehingga harapannya ke depan negara hadir dalam konteks melakukan upaya-upaya sesuai dengan cita-cita Bapak Prabowo, baik itu untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan nilai HAM, serta memperkuat toleransi beragama sehingga ke depan Indonesia emas ini akan tercapai dengan baik,” ucap dia.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menambahkan bahwa deradikalisasi ini akan ditujukan kepada para mantan narapidana kasus terorisme dan korban tindakan aksi terorisme.

“Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini, terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi eks-napiter dan korban-korban aksi terorisme,” kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah banyak eks narapidana maupun korban-korban aksi terorisme yang telah menjalani rehabilitasi oleh Kemensos.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan para narapidana kepada keluarga dan lingkungan asal.

Ia menyebutkan, rehabilitasi ini diperlukan supaya mereka bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.

“Ini menjadi momen penting bagi kami, Kementerian Sosial dan BNPT, agar ke depan kita bisa lebih memperkuat layanan dan memperkuat program dalam rangka untuk terus memperkuat mereka yang selama ini menjadi eks-napiter maupun korban kekerasan atau korban terorisme,” kata Gus Ipul.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirau

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung kerja sama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri dan PT Astra Internasional Tbk dalam memberikan pelatihan untuk menjadi teknisi AC bagi para mitra deradikalisasi (eks narapidana terorisme).

Saat memberikan sambutan acara pelatihan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung program deradikalisasi melalui pembekalan kompetensi dan keterampilan kepada mitra deradikalisasi.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, sambung dia, pelatihan itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Lebih lanjut, Eddy juga menegaskan bahwa BNPT terus merumuskan strategi dalam program deradikalisasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, yang terdiri atas BNPT, TNI, Polri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan kementerian/lembaga lainnya.

"Konteksnya melaksanakan implementasi dari program deradikalisasi, di mana BNPT ini merumuskan strategi dan mengoordinasikan," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, kementerian/lembaga yang ada di Indonesia pelaksana program deradikalisasi berbentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas.

Sementara itu, Analis Kebijakan Bidang Penindakan Densus 88 AT Polri Brigjen Pol. Torik Triyono menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini berkat kerja sama dari semua pihak sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk benar-benar dimanfaatkan sehingga ini tidak mubazir dan hasilnya bisa dinikmati serta membawa kebanggaan bagi keluarga masing-masing,” ucap Torik dalam kesempatan yang sama.

Direktur PT Astra Internasional Selly Irfandi pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.

“Kami percaya dengan semangat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, para peserta akan mampu menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ucap Selly.

Diselenggarakan mulai 20-24 Januari 2024, pelatihan teknisi AC tersebut tidak hanya menjadi langkah konkret untuk mendukung program deradikalisasi, tetapi juga sejalan dengan misi Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

Dengan keahlian yang diperoleh, para peserta diharapkan mampu membuka peluang baru dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan. Termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/1/2025).

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Itu sudah ada syarat-syaratnya

Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin.

Namun, komunikasi dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), namun tidak berhasil.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba membuka akses berhubungan dengan Hambali, tapi tidak berhasil," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Meski demikian, Yusril mengatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Ia mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memberikan informasi terkait Hambali.

"Pemerintah pernah juga minta ke yang bersangkutan supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili. Dulu pernah juga ada pembicaraan, sampai pada kesimpulan kemungkinan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.

Ia mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.

"Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memulangkan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tanah Air.

Akan tetapi, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

Ia mengatakan bahwa Hambali pernah menjadi buron pada 2002, namun ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintah Amerika.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita, ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengungkapkan bahwa Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.

Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.

Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih dari 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi, termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia serta menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," ujarnya.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).

Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," ucapnya.

Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan perwakilan Parlemen Inggris. Pertemuan itu membahas terkait pencegahan terorisme hingga penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Pertemuan itu digelar di Kantor BNPT Jakarta pada Senin (20/1) kemarin. Dalam pertemuan ini Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antara negara. Untuk Indonesia , upaya kita adalah penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme," kata Eddy dalam keterangan yang diterima.

Eddy juga menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global. "Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," imbuhnya.

Sementara itu, Perwakilan Parlemen (Indo Pasifik) Inggris Chaterine West menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris. Dia juga penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021 ini.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka serta bagaimana mendukung para korban. Keberhasilan kerja sama kita terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme dan tentu saja pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati," ujarnya.

Dia mengapresiasi pencapaian Zero Terrorist Attack Indonesia selama 2 tahun. Menurutnya, pencapaian ini diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT beserta seluruh stakeholders.

"Saya sangat senang mengetahui kisah sukses BNPT dalam memastikan nol serangan sejak 2023. Ini bukti keharmonisan dan dedikasi BNPT," katanya.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya masih mempelajari rencana pemulangan Hambali. Yusril menyampaikan pemerintah tidak memiliki tenggat mengenai rencana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 itu.

Yusril mengatakan Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan. Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Hambali itu menjadi fokus perhatian kami, karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tahanan Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer Amerika Serikat sampai sekarang," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

"Dan concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," ucapnya.

Yusril menjelaskan pihaknya tidak memiliki tenggat waktu terkait rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan, pemulangan Hambali juga harus disertai dengan kepentingan masyarakat Indonesia di dalam negeri.

"Mengenai Hambali, belum, itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan, karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," katanya.

Menurut Yusril, belum ada keputusan secara resmi mengenai rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan rencana pemulangan Hambali juga masih dibahas dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita sedang mempelajari dan menjajaki dan mengkoordinasikan ini, bukan hanya kami, tapi juga badan, kementerian dan lembaga lain, Kemenlu, Kepolisian dan Mabes TNI, kemudian juga BNPT dan sebagainya, sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," ucapnya

Lihat juga Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah RI sudah mencoba membuka akses komunikasi dengan mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali.

Komunikasi dilakukan lewat Kementerian Luar Negeri yang saat itu dipimpin oleh Retno Marsudi.

Hambali saat ini sedang ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba untuk membuka akses dapat berhubungan dengan Hambali ini tapi tidak berhasil," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Yusril mengatakan komunikasi juga dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Ia pun berterima kasih kepada Retno yang telah memberi informasi banyak soal Hambali yang hingga kini masih ditahan di penjara militer AS di Guantanamo, Kuba.

"Jadi, pemerintah sudah membuka akses tapi belum berhasil dan pemerintah pernah meminta agar yang bersangkutan segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili dan juga dulu pernah ada pembicaraan pada kesimpulan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ungkap Yusril.

Ia menambahkan sampai saat ini belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali. Kata dia, pemerintah termasuk juga Kepolisian, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mempelajari, menjajaki dan mengordinasikan kasus Hambali.

"Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali. Belum sampai ke tingkat itu," imbuhnya.

Yusril menuturkan ada sejumlah permasalahan dari segi hukum di Indonesia. Satu di antaranya kasus Bom Bali 2002 sudah kedaluwarsa.

"Berdasarkan hukum Indonesia, suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, itu kedaluwarsa 18 tahun," ucap dia.

"Jadi, itu pun satu hal yang perlu kita dalami. Tapi ya tentu kasus yang terkait dengan beliau mungkin tidak hanya kasus bom Bali saja, juga kasus-kasus lain karena gerakan terorismenya itu bersifat internasional, tidak hanya di sini," tandasnya.

Yusril juga menegaskan pemerintah RI akan bersikap adil mengurus Hambali.

"Memang saya tahu ada pendapat beda-beda mengenai Hambali ya, tapi kami ini pemerintah, dan pemerintah itu harus bersikap adil dan menyamaratakan semua warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri," ujar Yusril.

Yusril tak ingin Hambali dan WNI lain yang sedang menjalani hukuman di negara lain bernasib sama seperti mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID).

"Kami tidak ingin mengulang apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dahulu, dan itu pun saya yang menyelesaikan sebagai Menteri Kehakiman terhadap eks MAHID, Mahasiswa Ikatan Dinas yang mereka dituduh komunis, tidak bisa pulang ke Tanah Air, bertahun-tahun sampai tua," ucap dia.

"Dan kami [pemerintah saat ini] tidak melakukan hal seperti itu. Betapa pun warga negara itu salah, tapi kalau dia WNI, dia ada di luar negeri, apa pun visi politik, pandangan itu kita enggak akan mempersoalkan," imbuhnya.

Yusril menambahkan "setiap warga negara wajib dilindungi walaupun pemerintah mungkin berbeda pendapat dengan warga yang bersangkutan."

Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka, serta bagai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan Indonesia fokus memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme melalui inisiasi penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Dalam Pertemuan Ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan Inggris di Jakarta, Senin, ia menyebutkan langkah tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antarnegara," kata Eddy seperti dikonfirmasi.

Dia menuturkan inisiasi penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme pertama kali disampaikan Indonesia pada Sidang Ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ) di Wina, Austria, pada pertengahan Mei 2024.

Saat itu, Indonesia mengemukakan tiga pendekatan dalam menangani anak yang terkait dengan terorisme, yakni pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, serta menjamin keadilan bagi anak melalui pendekatan berbasis hak.

Kendati demikian, Eddy menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global.

"Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris Catherine West MP menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris serta penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka, serta bagaimana mendukung para korban," ucap Catherine.

Keberhasilan kerja sama Indonesia dan Inggris, menurut dia, terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme. Pencegahan, sambung dia, selalu lebih baik daripada mengobati.

Dirinya juga mengapresiasi Indonesia atas pencapaian nol serangan teroris selama dua tahun. Catherine berpendapat pencapaian tersebut diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT RI beserta seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, pada JWG Ke-2 di London tahun 2023 disepakati beberapa program penanggulangan terorisme, mulai dari Proyek Rumah Singgah (Halfway House) bagi mantan narapidana teroris (napiter), kerja sama peningkatan kapasitas, tindak lanjut resolusi Children Associated with Terrorism, hingga dukungan Inggris terhadap I-Khub BNPT RI.

Penguatan kerja sama itu diharapkan dapat mendorong keberlanjutan dan terimplementasinya berbagai program tersebut secara efektif.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Lamongan, iNewsTuban.id – Dalam upaya memberikan akses listrik yang lebih merata kepada masyarakat, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhasil memberikan sambungan listrik gratis kepada 12 warga Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses listrik mandiri.

Kegiatan penyalaan listrik secara simbolis dilaksanakan hari ini dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Manager PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, I Made Agus Dwi Putra; Satgas Wilayah BNPT, Ahmad Rezza; Assistant Manager Niaga & Pemasaran PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, Hery Subrata; serta Manager PT PLN (Persero) ULP Brondong, M. Andrian Wijaya.

Salah satu penerima bantuan, Shun’an, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan ini. Shun’an, yang sehari-hari bekerja serabutan seperti membersihkan masjid dan bekerja sebagai tukang becak, mengaku penghasilannya tidak menentu sehingga sulit untuk mendapatkan akses listrik secara mandiri.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada BNPT dan PLN,” ucap Shun’an penuh antusias. Kini, ia tidak lagi bergantung pada aliran listrik dari tetangganya dan dapat lebih leluasa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Manager PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, I Made Agus Dwi Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian PLN dan BNPT untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. 

“Kami berharap bantuan ini dapat mendorong produktivitas warga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka,” ujarnya.

Langkah ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil, mendapatkan akses listrik yang layak. PLN terus berkomitmen mendukung program elektrifikasi nasional untuk mewujudkan Indonesia terang.

Satuan Tugas Wilayah Jawa Timur (Satgaswil Jatim) Sinergitas BNPT Kabupaten Lamongan, Ahmad Rezza, bahwa hadirnya kami bersama pihak PLN di lapangan guna memastikan sudah menyala semua dan bisa dipakai. Kegiatan yang dilaksanakan ini adalah wujud Negara hadir melalui kegiatan Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Program kali ini kami mengangkat tema “Terangi Negeri dengan Sinergi”. Semoga Sinergisitas ini meberikan dampak positif yang sangat dirasakan manfaatnya guna mendukung terciptanya lingkungan yang terang, damai dan harmoni.

Pada kesempatan ini juga hadir Kepala Desa Sedayulawas, Heni Fikawati  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Sinergisitas dan PT PLN, khususnya BNPT yang telah bersinergi selama ini. Sebagai Kepala Desa Sedayulawas saya berharap kegiatan Sinergisitas seperti ini terus ditingkatkan dan peduli dengan masyarakat kami, tutup Heni.

Editor : Prayudianto