JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku bakal menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini disampaikan Yusril saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, jelang Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan jajaran kabinetnya, Minggu (20/10/2024).

“Katanya sih Menko Hukum dan HAM ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan),” kata Yusril saat ditemui di Istana Negara, Minggu malam.

Yusril lantas menegaskan bahwa penegakan hukum sudah menjadi komitmen bersama. Hal ini senada dengan pidato kenegaaan Prabowo usai resmi dilantik menjadi Presiden RI, Minggu siang.

“Insya Allah memang harus begitu, hukum harus ditegakkan itu sudah menjadi komitmen kita bersama,” kata Yusril.

Diketahui, seluruh calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diumumkan ke publik malam ini.

Rencananya, para pembantu Prabowo itu bakal dilantik Senin, esok.

Solo -

Contoh TWK SKD CPNS 2024 tentang pengamalan Pancasila kehidupan sehari-hari menjadi informasi yang perlu untuk diketahui oleh setiap pelamar dan dapat dijadikan sebagai referensi belajar. Temukan 20 soal TWK CPNS 2024 tentang materi pengamalan Pancasila kehidupan sehari-hari lengkap dengan kunci jawabannya berikut.

Sebagaimana diketahui, Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang masih dipegang hingga saat ini. Adanya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang bagi setiap orang, baik kaitannya dengan bermasyarakat maupun bernegara.

Seperti diungkap dalam 'Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kls VIII' karya PNH Simanjuntak, bahwa pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari termasuk hal yang penting untuk diterapkan oleh masing-masing orang karena mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Oleh sebab itu, pengamalan Pancasila menjadi salah satu materi yang perlu ditanamkan kepada setiap masyarakat.

Materi pengamalan Pancasila juga akan dijumpai oleh pelamar CPNS saat mengerjakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Inilah yang membuat mereka perlu untuk mempersiapkan dirinya dengan banyak berlatih soal terkait materi tersebut.

Nah, bagi detikers yang memerlukan soal-soal TWK CPNS 2024 tentang Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa contohnya yang dapat dijadikan sebagai referensi latihan. Simak baik-baik informasinya berikut ini, ya.

20 Soal TWK CPNS 2024 tentang Pengamalan Pancasila

Dirangkum dari buku '1 Jam Menaklukkan Soal CPNS' oleh Tim Sukses, 'TES CPNS 2024/2025' karya Tim Media Eduka, hingga 'The Master Sang Tutor SKD CPNS & Kedinasan 2024/2025' karya Alman, SSi, MSi, berikut rangkuman soal TWK CPNS 2024 tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari lengkap dengan kunci jawabannya.

1. Menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengamalan Pancasila, yaitu sila...

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

Kunci Jawaban: E. Kelima

2. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif, artinya...

a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila
b. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara
c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945
d. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara
e. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Kunci Jawaban: B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara

3. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan merupakan perwujudan sila...

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

Kunci Jawaban: D. Keempat

4. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara objektif, artinya...

a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila
b. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara
c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945
d. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara
e. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Kunci Jawaban: A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila

5. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan perwujudan sila...

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

Kunci Jawaban: E. Kelima

6. Berikut ini adalah contoh sikap seorang warga negara yang setia kepada negara, kecuali...

a. Disiplin melaksanakan peraturan perundang-undangan
b. Setia terhadap Pancasila dan UUD 1945
c. Patuh terhadap kebijakan pemerintah yang sah
d. Mendukung gerakan separatisme
e. Kerja keras dan melaksanakan penyuluhan hukum

Kunci Jawaban: D. Kerja keras dan melaksanakan penyuluhan hukum

7. Salah satu bentuk pengamalan sila ke-4 di bawah ini adalah...

a. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain
b. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
c. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
d. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama
e. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia

Kunci Jawaban: A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain

8. Berbuat adil dan benar sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila adalah...

a. Memberi kesempatan kepada orang lain
b. Memberi sesuatu sesuai haknya
c. Memberi kebebasan dalam mencari pekerjaan
d. Mengutamakan kewajiban daripada hak
e. Ikut mengatasi berbagai permasalahan

Kunci Jawaban: B. Memberi sesuatu sesuai haknya

9. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan perwujudan sila...

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

Kunci Jawaban: C. Ketiga

10. Memunculkan sikap tanggung jawab dalam hubungan sosial merupakan perwujudan sila...

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

Kunci Jawaban: B. Kedua

11. Apabila suatu keputusan telah diambil, baik dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara, maka sikap kita yang benar adalah...

a. Menolak karena tidak sesuai keinginan kita
b. Membiarkan dan tidak mau tahu
c. Menerima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab
d. Mengusulkan agar keputusan boleh diubah
e. Menerima hasil keputusan dengan pertimbangan tertentu

Kunci Jawaban: C. Menerima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab

12. Berikut ini adalah contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan di keluarga, yaitu...

a. Seorang anak selalu menuntut kewajiban terhadap orang tuanya
b. Seorang ayah selalu melaksanakan kewajibannya tanpa memperoleh haknya
c. Seorang anak selalu mendahulukan haknya daripada kewajiban kepada orang tuanya
d. Saling mencintai dan menyayangi satu sama lain tanpa mempedulikan orang lain di sekitarnya
e. Mengembangkan semangat saling asah, asih, asuh antara anggota keluarga

Kunci Jawaban: E. Mengembangkan semangat saling asah, asih, asuh antara anggota keluarga

13. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila...

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

Kunci Jawaban: B. Kedua

14. Indonesia memiliki latar belakang keberagaman sehingga sangat penting warga negaranya memiliki sikap yang merupakan aktualisasi Pancasila. Manakah dari pilihan tersebut di bawah ini yang merupakan aktualisasi sila ketiga Pancasila?

a. Membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat budayanya
b. Menghargai keputusan bersama walau berbeda pendapat
c. Bersikap empati pada tetangga yang sedang mengalami bencana
d. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan
e. Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan

Kunci Jawaban: A. Membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat budayanya

15. Contoh sikap saling menghormati antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan adalah...

a. Menghormati hak-hak orang lain
b. Sikap saling toleransi satu sama lain
c. Suka bergotong-royong antar sesama
d. Tidak semena-mena terhadap orang lain
e. Suka memberi pertolongan terhadap sesama

Kunci Jawaban: B. Sikap saling toleransi satu sama lain

16. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ke-3 Pancasila, kecuali...

a. Menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat
b. Memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa
c. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa
d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
e. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

Kunci Jawaban: D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira

17. Akhir-akhir ini banyak generasi millennial suka jalan-jalan ke luar negeri padahal pariwisata nasional lebih bagus daripada pariwisata negara lain. Perilaku tersebut menggambarkan...

a. Generasi millennial kurang menghargai negara-negara lain
b. Bentuk penghargaan terhadap negara asing
c. Minimnya wawasan kebangsaan generasi milenial
d. Sikap hedonisme yang dimiliki generasi milenial
e. Sikap manja generasi milenial Indonesia

Kunci Jawaban: D. Sikap hedonisme yang dimiliki generasi milenial

18. Perhelatan kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden baik petahana maupun penantang harus dilaksanakan dengan menjunjung nilai Pancasila dengan cara...

a. Menjaga ketertiban dan keamanan atas nama persatuan
b. Menghormati perasaan lawan politik saat berorasi
c. Melindungi tujuan bersama Indonesia Jaya
d. Menghindari konflik kepentingan dengan lawan
e. Menghargai semua kritik dari lawan politik

Kunci Jawaban: A. Menjaga ketertiban dan keamanan atas nama persatuan

19. Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Suyatno bertentangan dengan sila...

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban: B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

20. Pengamalan sila Persatuan Indonesia dapat kita wujudkan dalam wawasan nusantara, yaitu...

a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila
b. Memahami anggaran dan pendapatan belanja negara
c. Memperhatikan dan menghargai potensi bangsa Indonesia
d. Tidak semena-mena terhadap orang lain
e. Menghindari hubungan kerjasama antarbangsa

Kunci Jawaban: C. Memperhatikan dan menghargai potensi bangsa Indonesia

Nah, itulah tadi rangkuman soal TWK materi pengamalan Pancasila yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar untuk pelamar CPNS. Semoga bermanfaat.

(par/par)

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif," kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

"Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia," ujarnya.

Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mugiyanto Sipin merupakan seorang Staf Ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tengah menjadi sorotan setelah diundang oleh Prabowo Subianto untuk mengisi posisi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Pasalnya, Pesiden terpilih Prabowo Gibran telah memanggil calon wakil menteri untuk mengisi kabinet periode 2024-2029.

Pada Selasa (15/10), Prabowo mengundang calon kepala badan dan calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, total terdapat 58 nama tokoh yang dipanggil.

Menariknya, dalam daftar calon wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran, terdapat sosok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis 1998, yaitu Mugiyanto Sipin. Ia rumorkan akan menjadi wakil menteri yang mendampingi Natalius Pigai dalam mengurusi HAM.

Sebelum itu, Mugiyanto juga aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000-2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selain aktif di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina, selama periode 2006-2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

Mugiyanto memiliki pengalaman yang luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi keadilan transisi di Indonesia, Asia, serta di tingkat Badan Hak Asasi Manusia PBB.

Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC) pada tahun 2007-2009.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Politikus dari Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, menjadi salah satu tokoh yang diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10).

Saat ini, Supratman sedang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan beredar kabar bahwa dia akan kembali dipercaya mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo yang baru.

Supratman Andi Agtas (lahir 28 September 1969) adalah seorang akademisi, advokat dan politikus Indonesia yang sejak tanggal 19 Agustus 2024 menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuflle atau perombakan kabinet dua bulan jelang berakhir masa jabatannya.

Sebelum menduduki posisi penting ini, Supratman telah menghabiskan dua periode sebagai anggota DPR-RI, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2024.

Selama di DPR, ia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat di Komisi VI.

Menariknya, Supratman juga merupakan ayah dari Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2024–2029 dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pendidikan Supratman dimulai di SD Negeri 1 Soppeng, di mana ia lulus pada tahun 1982. Ia melanjutkan studi ke SMP Don Bosco dan SMA Negeri 1 Toli-toli.

Ia kemudian memilih untuk mengambil jurusan Hukum di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan.

Tidak berhenti di situ, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin, juga di Makassar, sebelum meraih gelar S3 di bidang hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Supratman Andi tidak mengawali karirnya di bidang politik, sebelumnya dia adalah seorang pengacara di Sulawesi Tengah lalu beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, di mana dia mengabdi selama 14 tahun (1998-2012).

Selama di Untad, dia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok (2004-2012) dan Ketua Real Estate Indonesia (RE) Sulawesi Tengah (2004-2010).

Karir politik Supratman diawali dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2014 dan terpilih menjadi anggota Komisi III.

Dirinya kemudian berpindah ke Komisi VI pada periode 2019-2024 dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI selama dua periode.

Beberapa jejak pentingnya di DPR termasuk keterlibatannya dalam panitia kerja dan panitia khusus yang membahas berbagai undang-undang penting, seperti Revisi UU MD3, RUU Pemilu, dan RUU Siber.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh politikus, akademisi, birokrat, tokoh agama, hingga mantan perwira militer dan polisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Total sebanyak 49 tokoh telah memenuhi undangan Prabowo, termasuk Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto yang dikenal sebagai Wakapolri mendampingi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri asal Blora ini menyampaikan bahwa dirinya diajak berdiskusi tentang pembangunan Indonesia ke depannya. Prabowo juga bertanya mengenai kesiapan Agus untuk membantunya menjabat selama lima tahun ke depan.

"Beliau tadi menyampaikan kepada saya apakah kalau ditugaskan untuk membantu beliau saya siap," ucap Agus.

Petinggi Polri asal Blora itu mengaku siap apa bila diminta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.

"Tentu sebagai prajurit Bhayangkara saya siap untuk mengabdikan diri bagi bangsa Indonesia," katanya.

Meski demikian, Agus belum menyampaikan secara pasti apa yang akan ditugaskan kepada dirinya. Namun, tersiar kabar bahwa posisi Menteri Imigrasi akan diproyeksikan kepada Agus nantinya.

Profil Agus Andrianto

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto adalah salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki perjalanan karier panjang dan pengalaman kompleks dalam berbagai bidang tugas kepolisian.

Saat ini, ia menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Listyo Sigit di posisi Kapolri. Posisi strategis yang ia emban dengan tanggung jawab besar dalam penegakan hukum di Indonesia dijabat sejak 24 Juni 2023 menggantikan Gatot Eddy Pramono.

Latar belakang dan pendidikan

Komjen Pol Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Ia mengawali karier kepolisian-nya dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1989.

Setelah lulus dari Akpol, Agus terus memperkaya keilmuan-nya di bidang kepolisian dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Agus juga tercatat pernah menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa S2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perjalanan karier

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol, Agus memulai kariernya di Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pampta Polres Dairi di tahun 1989.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Indonesia.

Prestasinya yang gemilang di Sumatera Utara membuatnya dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri. Sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, Agus juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Dalam peran Kabaharkam, Agus bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

Peran sebagai Kabareskrim Polri

Agus Andrianto diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri pada Februari 2021. Dalam peran ini, ia memimpin satuan yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus besar di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Agus selama menjabat sebagai Kabareskrim adalah penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pengusaha besar.

Agus dikenal sebagai sosok yang tegas, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Di bawah kepemimpinan-nya, Bareskrim Polri terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penghargaan dan prestasi

Selama kariernya di kepolisian, Komjen Pol Agus Andrianto telah menerima berbagai penghargaan atas prestasinya, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari berbagai lembaga internasional.

Beberapa penghargaan yang pernah diterimanya antara lain Satya Lencana Pengabdian, Satya Lencana Bhayangkara Nararya, dan berbagai penghargaan lainnya hingga Bintang Yudha Dharma Pratama yang mencerminkan dedikasinya dalam pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Natalius Pigai menjadi salah satu orang yang diundang untuk menemui Prabowo Subianto di kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara No.4 Jakarta Selatan pada Senin (14/10).

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh politik dan calon menteri lainnya. Prabowo memanggil beberapa figur untuk mengisi posisi strategis dalam kabinetnya.

Namun, ketika ditanya mengenai jabatan yang mungkin akan dia emban, Natalius yang merupakan aktivis HAM ini memilih untuk tidak mengungkapkannya.

Berasal dari Papua Tengah, Natalius Pigai adalah sosok yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Natalius pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017, di mana dia aktif menyuarakan isu-isu penting terkait hak-hak masyarakat Papua. Lahir dan dibesarkan di daerah Paniai, Papua Tengah, Natalius memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Yulius Pigai dan Hengky Pigai.

Natalius menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, di mana dia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain pendidikan formal, dia juga memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pendidikan non-formal.

Pada tahun 2003, dia mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.

Natalius mengawali karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut dia dipercaya untuk menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan tahun 2010 hingga 2012.

Sebagai Putra Papua, Natalius Pigai juga diketahui sangat aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002.

Dia juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Yusril Ihza Mahendra telah bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto dengan calon menteri lainnya di kediaman Jalan Kertanegara No.4, Jakarta Selatan. Yusril dipercaya menduduki jabatan Menko Hukum dan HAM.

Yusril awalnya bercerita telah mengenal Prabowo sejak puluhan tahun lalu. Katanya, pertemuan itu sangat singkat.

"Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit, karena memang sudah kenal lama dengan beliau, jadi beliau mengatakan 'Pak Yusril kita nggak ngomong-ngomong panjang-panjang lagi, kita sudah kenal sejak puluhan tahun lalu'," ujar Yusril kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Yusril mengatakan Prabowo mendapuknya sebagai Menko Hukum dan HAM. Dia mengatakan Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) akan dipecah dua, yakni Kemenko Hukum dan HAM serta Kemenko Politik dan Keamanan.

"'Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril membantu saya'. Saya akan bantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan adalah bidang saya sendiri, yaitu bidang hukum dan hak asasi manusia, jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu," ujar Yusril.

"Yang tugas-tugasnya akan mencakup juga selain hukum dan HAM, juga ada kementerian lain, lembaga lain, yang internal pemerintah, imigrasi juga akan keluar dari kementerian hukum dan HAM, dan kemudian lembaga permasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM dan juga kita tahu bahwa terkait dengan penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan suatu lembaga yang berada di bawah pemerintah," katanya.

"Seperti kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena independen berada di luar. Iya (Kemenko baru), jadi Menko Polhukam dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan dan satu lagi Menko Hukum dan HAM," pungkasnya.

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]

(azh/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pos kementerian/lembaga apapun.

Hal itu disampaikan Natalius seusai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya membantu, membantu bisa di mana aja,” ujar Natalius kepada awak media.

Meski begitu, Natalius enggan menjelaskan secara spesifik pos kementerian yang ditugaskan oleh Prabowo kepada dirinya.

Eks komisioner Komnas HAM itu hanya menekankan bahwa Prabowo ingin pemerintahannya bisa melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bangsa.

“Jadi Bapak ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa, sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. itu aja,” ucap Natalius.

Natalius menambahkan bahwa dirinya sudah sering bertemu Prabowo untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara.

Hal tersebut tidak terlepas dari kedekatannya dengan Prabowo yang telah terjalin sejak lama.

“Mungkin saya dari banyak orang itu saya yang sering dipanggil. dari udah belasan tahun yang lalu. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang sering dipanggil,” kata Natalius.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi menteri pada kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Hingga artikel ini disusun, sejumlah tokoh-tokoh yang menemui Prabowo, antara lain, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, Maruarar Sirait, Abdul Kadir Karding, dan Teuku Riefky Harsya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Dasco menyebutkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo.

"Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya nanti setelah pertemuan, kira-kira begitu," ucap wakil ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI beserta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai menteri koordinator pada masa pemerintahan mendatang.

Kementerian koordinator yang dijabatnya akan mengampu persoalan dibidang hukum dan juga hak asasi manusia (HAM).

“Jadi bidang yang beliau ditugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya. Terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia,” ujar Yusril usai bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Yusril menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi kementerian koordinator.

Sedangkan kementerian/lembaga di bawahnya terkait dengan keimigrasian hingga lembaga pemasyarakatan.

“Yang tugas tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM. Tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah,” kata Yusril.

“Imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, Itu dibuat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Hukum dan HAM,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah tokoh politik mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Kedatangan mereka ini berlangsung mulai pukul 15.00 WIB untuk bertemu Prabowo. Kehadiran mereka menarik perhatian publik terkait kemungkinan penempatan mereka dalam kabinet mendatang.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, dan Maruar Sirait.

Menurut pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut berlangsung singkat, dan hingga berita ini ditulis, Nusron, Saifullah Yusuf, Yandri, serta Fadli Zon telah meninggalkan lokasi.

Nusron Wahid mengungkapkan, ia diajak berdiskusi oleh Prabowo mengenai kemungkinan kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.

"Ya diajak diskusi sama beliau (Prabowo), ditanya sehat (atau tidak). Ditanya, meminta, 'Apakah bersedia membantu kami?'" ujar Nusron kepada awak media.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan data Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi satu kesatuan.

Ia mengaku telah menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, namun enggan menjelaskan lebih rinci mengenai posisinya.

"Kita ini kan sebelumnya diminta, saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk bersiap enggak? Siap di mana saja pokoknya," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi ditunjuk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.

Abcandra Supratman dipilih setelah memperoleh suara dukungan terbanyak dalam rapat paripurna DPD RI yang berlangsung sejak Rabu (2/10/2024) malam.

“Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR RI, sebagai wakil ketua MPR RI adalah Abcandra Akbar,” kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024) dinihari.

Adapun pemungutan suara untuk memilih pimpinan MPR RI dari unsur DPD yang diikuti oleh oleh 143 senator itu berlangsung dua putaran.

Pada putaran pertama, terdapat enam senator yang mengajukan diri sebagai calon pimpinan MPR RI.

Mereka adalah AA Ahmad Nawardi, Daud Yordan, Agustin Teras Narang, Maya Rumantir, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Fadel Muhammad.

Berdasarkan hasil perhitungan, AA Ahmad Nawardi mendapatkan 13 suara, Daud Yordan meraih 29 suara, dan Teras Narang memperoleh 17.

Sementara itu, untuk Maya Rumantir mendapatkan 1 suara, Abcandra meraih 45 suara, dan Fadel Muhammad memperoleh 38.

“Karena ini tidak ada yang mencapai 50 plus 1 ya. Maka kita akan melakukan pemutaran suara kembali untuk putaran kedua. Dan yang masuk putaran kedua adalah Abcandra dengan Fadel Muhammad,” ucap Tamsil.

Pada putaran kedua, Abcandra berhasil memperoleh dukungan terbanyak, yakni 93 suara. Sementara itu, Fadel Muhammad mendapatkan 50 suara berdasarkan hasil penghitungan.

Dengan demikian, Abcandra akan ditetapkan secara resmi sebagai Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis pagi ini.

Ketua MPR sementara Guntur Sasono mengatakan bahwa rapat paripurna penetapan pimpinan MPR akan digelar pada Kamis (3/10/2024) besok pukul 10.00 WIB.

Semua fraksi di MPR sudah sepakat menunjuk anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR. Fraksi lainnya mendapat jatah masing-masing satu wakil ketua.

Profil Abcandra Akbar Supratman

Dilansir dari Tribunnews, Abcandra Akbar Supratman lahir di Palu, 1 Oktober 1998. Putra pertama Supratman Andi Agtas itu menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Palu (2004-2010).

Kemudian, Abcandra melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Anak Menkumham ini tercatat meneruskan pendidikannya di Universitas Trisakti dan lulus pada 2022.

Dalam dunia organisasi, Abcandra diketahui aktif sebagai kader di Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Pusat (2018-2020).

Tidar merupakan organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra. Selain itu, Abcandra didapuk sebagai Ketua Umum Permuda Sulteng periode 2019-2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta (2019-2024).

JAKARTA - Abchandra Muhammad Akbar Supratman , anak sulung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD. Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan dua putaran.

Terdapat 6 Anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Mawardi, Daud Yordan, Agustinus Teras Narang, Maya Rumantir, Fadel Muhamad, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman.

Pada putaran pertama, Akbar ungggul atas lima calon lainnya dengan memperoleh 45 suara. Sementara, Fadel Muhammad memperoleh 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang memperoleh 17 suara, AA Ahmad Nawardi memperoleh 13 suara, dan Maya Rumantir 1 suara.

Akbar dan Fadel Muhammad dinyatakan melaju ke putaran kedua. Hasilnya, Akbar kembali unggul atas Fadel Muhammad yang merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 tersebut.

Akbar memperoleh suara sebanyak 93, dan Fadel Muhammad memperoleh 50 suara. Sedangkan, terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR sebagai Wakil Ketua MPR adalah Abchandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024).

Profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman

Achandra Muhammad Akbar Supratman merupakan putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas. Pria kelahiran Palu, 1 Oktober 1998 ini maju dari Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.

Akbar menghabiskan masa kecil di Palu. Dia mengenyam bangku Sekolah Dasar di SDN 25 Palu (2004-2010). Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Lepas SMP, juga juga meneruskan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta (2013-2016). Pada 2018, Akbar memilih Universitas Trisakti untuk pendidikan tingginya dan lulus pada 2022.

Saat di bangku kuliah, Akbar mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi kader PC Tidar Jakarta Pusat (2018-2020), Ketua Umum Permuda Sulteng (2019-2021), Sekretaris PP PW DKI Jakarta (2019-2021), dan Sekretaris KNPI DKI Jakarta (2021-2024).

https://www.youtube.com/@officialsindonews

Meski masih muda, Akbar merupakan seorang direktur perusahaan. Ia menjadi salah satu pimpinan di PT Celebes Elaeis Indonesia (2017-2031). Tak hanya itu, ia juga menempati posisi sebagai komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya (2018-2030).

Beberapa kursus dan diklat yang pernah diikuti Akbar Supratman adalah LK II HMI Komisariat Universits Ibu Chaldun Cabang Jakarta Raya (2020), Kader Utama PP Sapma (2022), Instruktur Utama PP Sapma (2022), dan Bela Negara Kementerian Pertahanan (2022).

Itulah sekelumit profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman, anak sulung Menkumham Supratman Andi Agtas, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD.