KOTABARU - Bupati Kotabaru Sayed Jafar menerima penghargaan langsung dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin pagi (29/4/2024).

Bupati Kotabaru Sayed Jafar menjadi salah satu dari 10 pemerintah daerah seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Bupati Kabupaten Kotabaru mendapat penghargaan Kemenkumham RI atas kontribusinya membangun sinergitas atas dukungan dalam menjalankan tugas serta fungsi pemasyarakatan dengan memberikan hibah dan pendanaan kegiatan untuk mendukung program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabaru.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI, bertepatan dengan kegiatan memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI ke- 60 Tahun 2024 bertema Pemasyarakatan PASTI berdampak.

Dalam penghargaan ini, Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengucapkan terima kasih dan akan terus mendukung program Kemenkumham RI.

Bupati Kotabaru juga mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang ke- 60.

"Selamat atas Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60, semoga Kementerian Hukum dan Ham RI selalu berjaya dalam menjalankan aktivitas dan tugas kenegaraan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada pagi hari ini,? ujarnya.

?Ini menjadi suatu kebanggan bagi kami bersama Lembaga Kemasyarakatan Kotabaru. Diharapkan, ke depannya Pemerintah Daerah antara Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Kotabaru untuk selalu terus bersinergi melakukan pembinaan kepada anak-anak kita yang ada di Lapas Kotabaru untuk terus kita ayomi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, sukses, maju, dan pintar ke depannya karena atas pembinaan Lapas Kotabaru," tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Kotabaru Yosef Benyamin Yembise memberikan selamat kepada Bupati Kotabaru atas penghargaan yang diterima Bupati Kotabaru dalam upacara Memperingati HBP ke-60.

"Saya merasa bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang telah memberikan penghargaan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar karena beliau memang pantas untuk menerimanya,? tuturnya.

?Karena telah berkontribusi untuk Lapas Kotabaru, dan untuk Bapak Bupati Kotabaru selamat atas penghargaan yang telah diterima, semoga dengan adanya ini menambah sinergitas kita bersama," ungkapnya.

Perlu diketahui, Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) diperingati setiap 27 April. Tahun ini merupakan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60. Tujuan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan adalah sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Serang (ANTARA) - Beragam peristiwa yang terjadi kemarin, Kamis (14/11) telah kami rangkum agar dapat dibaca kembali oleh Anda baca mulai pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan, waspada DBD hingga lanjutan kunjungan Menteri Desa (Mendes) PDT.

1. Kemenkumham Banten kirim 40 narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan

Cilegon (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten memindahkan 40 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana risiko tinggi ke Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang dalam keterangan resminya di Cilegon, Kamis menyebutkan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Banten untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas maupun di Rutan.

Selengkapnya baca di sini

2. Warga Tangerang diingatkan waspadai wabah DBD saat musim hujan

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengingatkan warga di daerah itu agar mewaspadai adanya wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang rentan menyebar saat musim hujan.

"Memasuki musim hujan ini kami meminta agar masyarakat bisa melakukan pemeriksaan jentik mandiri di rumah masing-masing," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang Achmad Muchlis di Tangerang, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

3. Pilkada, petugas diinstruksikan siapkan langkah antisipasi TPS rawan banjir

Tangerang (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin menginstruksikan kepada petugas untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir

"Antisipasi utama kami agar TPS tidak ditempatkan di lokasi rawan banjir dan untuk personel akan disiapkan maksimal tetapi menyesuaikan kebutuhan di lapangan demi menjamin kelancaran pemilu," kata Pj Wali Kota Nurdin usai Apel Siaga Bencana, yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

4. Dukung swasembada pangan, Gapoktan Lebak tanam jagung 100 hektare

Lebak (ANTARA) - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Binong Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten mengembangkan budi daya tanaman jagung seluas 100 hektare untuk mendukung swasembada pangan dan pendapatan ekonomi.
"Kita menanam jagung itu untuk memenuhi permintaan perusahaan peternakan unggas," kata Ketua Gapoktan Binong Kabupaten Lebak H Hadi di Rangkasbitung, Lebak, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

5. Tas dan klakat bambu dari Desa Kadugenep diharapkan bisa diekspor

Kabupaten Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengharapkan produk kerajinan tas dan klakat bambu Desa Kadugenep, Kabupaten Serang, Banten, dapat diekspor.

Yandri mengatakan pihak swasta juga akan turut terlibat dalam pendampingan, sehingga kerajinan tas dan klakat bambu bisa memenuhi kebutuhan ekspor.

Selengkapnya baca di sini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

3. Harta Bergerak Lainnya: Rp70.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai menjadi menteri dengan nilai kekayaan yang biasa-biasa saja, bahkan beberapa sumber mengatakan ia adalah menteri termiskin.

Narasi tersebut muncul berdasarkan data laporan yang disampaikan ke LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Mei 2007.

Dalam laporan harta kekayaan tersebut, sosok yang menulis naskah pidato terakhir Presiden Soeharto ini hanya memiliki total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911 dan hanya memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp20.310.000.

Sedangkan, harta lain yang dimiliki Yusril adalah transportasi pribadi hingga sektor perkebunan. Yusril juga disebut sering menghibahkan harta pribadinya seperti sebidang tanah yang membuat penyusutan nilai pada harta kekayaannya.

Berikut adalah rincian terbaru harta kekayaan Yusril yang tercatat:

Tanah dan bangunan
Yusril mengakui memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah yang berasal dari hasil usahanya sendiri ini memiliki nilai Rp20.310.000.

Tidak ada bangunan lain yang tercatat sebagai miliknya, tanah ini menjadi satu-satunya harta tidak bergerak yang diakui Yusril dalam laporan kekayaannya.

Alat transportasi dan mesin lainnya
Dalam kategori ini, Yusril memiliki dua unit alat transportasi dengan total nilai Rp105.000.000. Rinciannya:

• Motor antik merek NSU keluaran tahun 1958, yang diperoleh dari hibah pada tahun 1972, dengan nilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli dari hasil sendiri pada tahun 2006, senilai Rp100.000.000.

Sektor peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya
Yusril juga mengelola dua lahan perkebunan dengan luas total sekitar 6,7 hektare yang terdiri dari:

• Sebidang lahan perkebunan seluas 2,7 hektare yang diperoleh tahun 1999, dengan nilai Rp54.000.000.
• Sebidang lahan lainnya seluas 4 hektare yang diperoleh pada tahun 1998, dengan nilai Rp40.000.000.

Total nilai dari harta ini mencapai Rp94.000.000.

Harta bergerak lainnya
Dalam kategori ini, Yusril mencatat berbagai harta bergerak lainnya senilai Rp1.328.677.000. Harta ini meliputi barang-barang seni, antik, logam mulia, dan batu mulia yang dikumpulkan sejak tahun 1984. Aset ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam laporan kekayaannya.

Kas dan setara kas
Yusril mencatat saldo giro dan setara kas lainnya dengan total nilai Rp75.375.911.

Hutang
Tidak ada utang yang dilaporkan dalam LHKPN terbaru Yusril.

Total kekayaan
Dengan rincian harta yang ada, total kekayaan Yusril mencapai Rp1.623.362.911. Jumlah ini membuatnya berada di posisi yang unik sebagai salah satu menteri dengan kekayaan paling sedikit dibandingkan dengan menteri lain di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029..

Meski dikenal sebagai pakar hukum dan politikus berpengalaman, kekayaan Yusril tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa pejabat tinggi lainnya.

Julukan sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih tampaknya mencerminkan pilihan hidup Yusril yang lebih fokus pada pengabdian daripada akumulasi kekayaan pribadi.

Namun, sejauh ini belum ada laporan harta kekayaan terbaru yang dapat diakses dari Yusril Ihza Mahendra. Nilai kekayaan yang tertulis merupakan hasil laporan 17 tahun yang lalu atau tempatnya pada tanggal 31 Mei 2007.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

3. Harta Bergerak Lainnya: Rp70.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.

Jakarta -

Komisi XIII DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP hingga RUU Perlindungan Saksi dan Korban masuk RUU Prioritas 2025. Komisi XIII juga mengusulkan RUU terkait Hak Asasi Manusia masuk di sana.

"Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 yang kami usulkan dari Komisi XIII. Satu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso dalam rapat, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Sugiat menyebut Komisi XIII juga mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun usulan ketiga adalah RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," katanya.

Untuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029, Komisi XIII mengusulkan tambahan tiga RUU. Satu di antaranya RUU tentang profesi kurator.

"Satu, Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Kurator. Dua, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Tiga, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," katanya.

Simak juga Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/gbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI mengusulkan tiga rancangan undang-undang (RUU) untuk dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkapkan, usulan pertama adalah RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Usulan kedua adalah revisi UU tentang perubahan atas UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kemudian, (ketiga), Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Sugiat dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (12/11/2024).

Sugiat menambahkan bahwa Komisi XIII juga menyiapkan usulan RUU yang perlu dimasukkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah Baleg DPR RI.

Usulan tersebut antara lain revisi UU tentang perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, revisi UU tentang profesi kurator, dan revisi UU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan, setiap usulan yang disampaikan oleh masing-masing komisi akan ditampung sebagai bagian dari proses penyusunan Prolegnas.

“Dalam Prolegnas RUU prioritas tahunan, setiap komisi mengusulkan satu RUU. Jika satu RUU tersebut sudah diselesaikan pembahasannya, maka komisi dapat mengusulkan kembali RUU lainnya," kata Bob.

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Supratman juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Supratman Andi Agtas telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Maret 2024.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Supratman Andi Agtas memiliki kekayaan yang didominasi dari tanah dan bangunan serta surat berharga dan kas. Berikut adalah rincian harta kekayaan Supratman Andi Agtas Menteri Hukum menurut LHKPN:

1. Tanah dan bangunan: Rp9.328.248.326

• Tanah dan Bangunan seluas 267 m²/145 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp1.334.581.248
• Tanah dan Bangunan seluas 118 m²/36 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp59.097.292
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 170 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp23.417.760
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 136 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp95.054.400
• Tanah seluas 103 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp82.656.000
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 67 m²/300 m² di Kota Bekasi, hasil sendiri - Rp2.016.000.000
• Tanah seluas 773 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp734.387.010.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp 425.680.000

• Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT / Micro/Minibus, Tahun 2012, hasil sendiri Rp170.000.000
• Mobil Toyota Innova Venturer 2-4AT / Mobil Penumpang / Micro Mini Bus, Tahun 2020, hasil sendiri Rp255.680.000

3. Surat berharga: Rp11.498.855.593

4. Kas dan setara kas: Rp2.132.056.180

Sub total: Rp23.384.840.099

Hutang: Rp485.000.000

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Supratman Andi Agtas setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp 22.899.840.099 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempertimbangkan opsi pemindahan narapidana atau transfer of prisoner untuk narapidana asing, termasuk terpidana dari Filipina, Mary Jane Veloso, yang disesuaikan dengan permintaan dari pemerintah negara asal.

Saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia di Jakarta, Senin, Yusril menjelaskan kebijakan tersebut menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara dua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional serta upaya diplomasi konstruktif.

"Masalah ini sudah kami diskusikan secara internal di Kemenko Kumham Imipas RI dan sudah didiskusikan pula poin-poin persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril seperti dikonfirmasi.

Untuk itu, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, baik melalui perundingan bilateral maupun perumusan satu kebijakan yang dapat ditempuh terkait dengan pemindahan narapidana.

Ke depannya, Kemenko Kumham Imipas terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan prosedur lebih lanjut, termasuk melalui negosiasi dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Filipina.

Yusril berharap hal tersebut dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara di luar negeri.

Apabila nantinya dilakukan pemindahan narapidana, Mary Jane akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan pengadilan Indonesia.

Pihak Filipina, sesuai kebijakan, juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indonesia, sambung Yusril, menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina.

Namun, Yusril menegaskan bahwa Pemerintah Filipina berkewajiban untuk mengakui dan menghormati proses hukum terhadap Mary Jane, termasuk putusan pengadilan Indonesia.

"Kedaulatan negara Indonesia dalam menindak kejahatan yang dilakukan warga negara asing sepenuhnya harus dihormati," ucap dia menegaskan.

Kendati demikian, dirinya menjelaskan jika narapidana warga negara asing itu telah kembali ke negaranya, maka pembinaan terhadap narapidana tersebut diserahkan kepada negara yang bersangkutan, termasuk pemberian remisi atau grasi.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Parigi (ANTARA) - Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah, menggelar kegiatan Kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri) untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Parigi Moutong.

"Kegiatan ini digagas langsung oleh FKPT Sulawesi Tengah, yang merupakan mitra strategis dari BNPT. Kami berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kenduri ini, dapat berkontribusi aktif di lingkungannya, untuk bisa membantu BNPT, berkontribusi dalam hal mencegah paham radikal terorisme, khusus di lingkungan kelurahan dan desa," kata penjabat BNPT RI Muhammad Lutfi di Parigi, Sabtu.

Dia menjelaskan terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia (HAM), sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia. Yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman, atau pun hak untuk hidup.

"Kejahatan terorisme tidak terkait dengan agama tertentu, karena semua agama yang ada di dunia, tidak satu pun yang mengajarkan tentang kekerasan maupun tindakan terorisme," katanya menegaskan.

Lanjut dia, jika dilihat dari dampaknya, terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Namun, juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan hingga sosial budaya.

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, tanpa memandang suku, ras, agama dan negara," ungkapnya.

Dia mengungkapkan penyebaran paham radikal di media sosial, sangat marak digencarkan oleh kelompok radikal terorisme. Para pemuda dan pemudi, adalah target utama penyebaran paham dan perekrutan.

"Kami mengajak semua pihak, untuk lebih memahami betapa pentingnya peran serta dalam mencegah radikalisme dan terorisme," harapnya.

Sementara itu, Danramil Parigi Kapten Abdul Hafid mengatakan kegiatan itu diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, terkait upaya pencegahan potensi tindakan radikalisme dan terorisme.

"Adanya pencegahan teroris di Kabupaten Parigi Moutong ini, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Kenduri BNPT dan FKPT Sulteng diikuti puluhan peserta dari berbagi perwakilan diantaranya Kepala Desa, unsur TNI dan Polri yakni Babinsa dan Bhabinkabtibmas, pemerintah kabupaten, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jurnalis media lokal.

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang cermat, adil, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/11/2024), Yusril menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang telah diajukan ke DPR, tanpa niatan untuk menariknya kembali.

"Sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, perampasan aset harus dipisahkan dari penyitaan bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

"Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan, pendalaman terhadap RUU tersebut akan dilakukan saat dibahas dengan DPR.

"Publik dan para pakar dapat menyumbangkan pikiran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/10/2024).

Tessa menambahkan bahwa RUU ini juga akan memungkinkan negara untuk menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum.

Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan bahwa negara-negara yang memiliki undang-undang kuat dalam hal perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dan memiliki kepercayaan lebih besar dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," ujarnya

Jakarta -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Natalius Pigai selaku Menteri HAM mampu membangun kesadaran lebih tinggi dalam penegakan HAM. Terlebih, Pigai merupakan aktivis di bidang tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Mulanya, dia menyampaikan sasaran tugas dari kementeriannya, lalu menyampaikan harapannya kepada Pigai.

"Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM, kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia," kata Yusril.

Yusril juga berharap Pigai bisa membantu menyelesaikan persoalan bidang HAM di Indonesia. Baik persoalan HAM masa lalu maupun masa kini.

"Melindungi hak asasi manusia, dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang," ungkapnya.

Yusril sebelumnya juga telah mengatakan Indonesia akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP tersebut mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.

(rdh/yld)